Bisnis.com, SEMARANG - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membidik 576.000 bidang usaha di Provinsi Jawa Tengah untuk meraih sertifikasi halal pada periode tahun ini.

Langkah ini menuntut peran aktif Pemerintah Daerah dalam mengatur berbagai instrumen pendanaan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, menegaskan bahwa dukungan struktural dari pemerintah kabupaten dan kota menjadi faktor krusial dalam pencapaian target tersebut.

Menurutnya, birokrasi daerah harus hadir memberikan kemudahan akses bagi para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar segera melegalkan status halal pada produk mereka.

“Harapannya, Pemda bisa memberikan fasilitasi sertifikasi melalui OPD, Baznas, BUMD, ataupun melibatkan perusahaan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR),” ujar Taj Yasin dalam agenda Sosialisasi Sertifikasi Halal di Gedung Grhadika Bakti Praja, Semarang, Selasa (21/4/2026).

Upaya ini merupakan bagian dari visi besar kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin pada tahun ketiga yang menitikberatkan pada pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi syariah. Integrasi sertifikasi halal dipandang sebagai fondasi utama dalam menciptakan ekosistem wisata ramah muslim guna menarik wisatawan domestik maupun mancanegara secara signifikan.

Taj Yasin menambahkan bahwa sektor pariwisata tidak dapat dipisahkan dari kepastian konsumsi yang aman bagi wisatawan muslim. “Kalau bicara wisata, bukan hanya hotel yang ramah muslim, tetapi juga makanan harus serba halal,” tegas Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah memberikan dukungan infrastruktur berupa hibah tanah untuk pembangunan kantor perwakilan BPJPH di wilayah tersebut.

Fasilitas ini diharapkan dapat memotong rantai birokrasi sehingga masyarakat bisa langsung melakukan pengurusan sertifikasi dengan pendampingan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, memberikan apresiasi atas kontribusi Jawa Tengah yang saat ini menduduki peringkat kedua nasional dalam capaian sertifikasi halal. BPJPH menekankan bahwa sertifikasi bukan sekadar kewajiban regulasi agama, melainkan telah bertransformasi menjadi tren gaya hidup global yang menentukan daya saing pasar.

"Halal bukan lagi semata-mata urusan agama, tetapi jadi tren gaya hidup. Kalau konsumen tidak tenang dan tidak nyaman, jadi tidak mau belanja. Akibatnya, produknya ditinggal konsumen," jelas Aqil Irham di hadapan perwakilan 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Lebih lanjut, Aqil mendorong Pemda untuk melakukan orkestrasi anggaran secara gotong royong guna mempercepat proses sertifikasi bagi pengusaha lokal. Langkah ini diproyeksikan dapat memberikan nilai tambah pada produk daerah, sehingga memiliki standar kesehatan dan kualitas yang diakui untuk menembus pasar ekspor internasional.

Sebagai bentuk komitmen nyata, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kolektif dengan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk memfasilitasi pelaku usaha di wilayah masing-masing. Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu menghapus kekhawatiran konsumen dan memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai pilar utama ekonomi syariah nasional.

Bisnis.com, SURABAYA – Akademisi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) M. Febriyanto Firman Wijaya menyoroti kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah diteken di Washington pada 19 Februari 2026.

Menurutnya, kesepakatan tersebut tidak hanya berdampak signifikan pada sektor ekonomi semata. Namun, juga menyentuh isu kedaulatan pangan dan integritas religius dari masyarakat tanah air, yang mayoritas beragama Islam.

Febriyanto berujar masuknya kuota daging sapi dan babi dari negeri Paman Sam tidak dipandang sekadar persoalan pemenuhan stok belaka, melainkan berkaitan dengan sensitivitas sosial dan keagamaan masyarakat.

Dia menegaskan bahwa konsep halal di Indonesia saat ini telah berkembang, dari kewajiban teologis individu menjadi identitas yang bersifat kolektif dan menjadi standar keamanan publik.

“Ketika muncul narasi pelonggaran sertifikasi demi kelancaran dagang, terjadi benturan antara pragmatisme ekonomi dan sakralitas konsumsi,” beber Febriyanto, Kamis (26/2/2026).

Dirinya menyatakan pemerintah tidak sepatutnya memandang label halal hanya sebagai hambatan administratif. Bagi masyarakat saat ini, jelasnya asal-usul dari makanan yang hendak dikonsumsi dipandang sebagai bentuk ketenangan batin.

"Bila pengawasan tersebut melemah demi efisiensi, hal itu dinilai berisiko mengurangi nilai-nilai yang dianut masyarakat," tambahnya.

Riyan juga menyoroti rencana impor daging babi sebesar 3.000 metrik ton per tahun. Meski secara kuantitas dinilai tak seberapa, tetapi kebijakan tersebut memiliki dampak simbolik yang signifikan di tengah budaya makan masyarakat yang sensitif terhadap isu najis dan kontaminasi.

“Kekhawatiran masyarakat akan kontaminasi silang di pasar tradisional atau rumah potong hewan bukan sekadar ketakutan irasional. Ini adalah cerminan dari kurangnya kepercayaan terhadap sistem pengawasan rantai pasok kita,” bebernya.

Selain aspek halal, Febriyanto juga mengingatkan pentingnya memperhatikan konsep thayyib, yang tidak hanya menyangkut kehalalan saja, tetapi juga kualitas dan kebaikan produk.

Dirinya mempertanyakan apakah daging impor yang diproduksi secara industrial, dibekukan dalam waktu lama, dan menempuh perjalanan jauh masih memenuhi kriteria thayyib bagi masyarakat yang terbiasa mengonsumsi daging segar.

Lebih lanjut, dia menilai terdapat perbedaan perspektif antara pemerintah dan warga dewasa ini. Pada tingkat elit, keberhasilan diplomasi diukur dari penurunan tarif ekspor. Namun, di tingkat akar rumput, keberhasilan negara diukur dari keamanan pangan yang dikonsumsi keluarga.

"Tanpa komunikasi yang transparan dan empatik, kebijakan yang ditempuh justru berpotensi memicu polarisasi sosial. Selain itu, ketergantungan pada impor daging juga dinilai dapat memengaruhi kemandirian pangan nasional serta berdampak pada peternak lokal," jelasnya.

Sebagai solusi, Direktur Pusat Studi Moderasi Agama dan Sosial Budaya Umsura ini mendorong pemerintah mempertebal sistem pengawasan, termasuk penerapan sistem pelacakan digital dan penguatan laboratorium halal di masing-masing pintu masuk impor.

Menurutnya, negara tidak hanya berperan sebagai negosiator perdagangan saja, tetapi juga sebagai penjaga nilai moral dan budaya masyarakatnya.

“Kedaulatan bangsa tidak hanya diukur dari nilai tukar rupiah, tetapi dari seberapa berdaulat rakyatnya dalam menentukan apa yang masuk ke dalam tubuh mereka,” pungkasnya.