Bisnis.com, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan belum mengambil keputusan terkait rencana penarikan pinjaman daerah ke pemerintah pusat senilai Rp2 triliun.

Dedi Mulyadi mengatakan saat ini, Pemprov Jabar masih melakukan berbagai analisis dan evaluasi untuk mencari opsi lain selain berutang.

Dedi juga menekankan bahwa keputusan final belum diambil karena pemerintah daerah masih mengkaji berbagai alternatif pendanaan meski wacana ini memicu perdebatan.

“Saya katakan bahwa itu baru rencana pinjaman yang bersifat wacana. Dan kami terus melakukan analisis dan evaluasi tentang opsi-opsi yang bisa dilakukan selain opsi utang,” katanya, Sabtu (7/3/2026).

Salah satu opsi yang sedang diupayakan adalah melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan agar dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak Pemprov Jawa Barat dua tahun lalu segera dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Menurutnya jika pembayaran DBH tersebut dapat direalisasikan, maka kebutuhan pembiayaan daerah bisa terpenuhi tanpa harus melakukan pinjaman.

“Misalnya opsi melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan agar tagihan pemerintah Provinsi Jawa Barat dua tahun yang lalu itu bisa dibayarkan karena PMK-nya sudah keluar. Kalau kemudian dilakukan pembayaran oleh Menteri Keuangan maka kami tidak perlu meminjam,” ujarnya.

Ia berharap pembayaran DBH yang tertunda tersebut dapat segera direalisasikan sehingga rencana pinjaman tidak perlu dilakukan.

“Semoga saja bisa terealisasi segera pembayaran DBH dua tahun yang lalu yang belum dibayarkan sehingga kita tidak perlu meminjam,” kata Dedi.

Dedi juga mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi berlebihan mengenai isu pinjaman tersebut. Ia memastikan bahwa hingga saat ini Pemprov Jawa Barat tidak memiliki utang kepada Bank BJB.

“Untuk itu santai saja pada semua pihak karena Pemda Jawa Barat sampai hari ini tidak punya utang ke BJB,” tegasnya.