Indef Ingatkan Dampak Ekonomi dari Perang Timur Tengah Akan Cukup Panjang
Perang Timur Tengah berpotensi menaikkan harga BBM usai Idulfitri, memicu tekanan ekonomi dan ketahanan pangan di Indonesia. Pemerintah perlu antisipasi.
(Bisnis.Com) 17/03/26 12:52 167040
Bisnis.com,JAKARTA — Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Abdul Hakam Naja mengingatkan penyelenggaraan Idulfitri tahun ini dibayangi oleh tekanan ekonomi.
Hal itu terjadi lantaran perang di Timur Tengah yang masih berkecamuk. Perang pun membuat jalur pelayaran di Selat Hormuz terganggu.
Abdul menuturkan, Indonesia dibayangi kenaikan harga BBM usai Lebaran. Dia menilai, pernyataan pemerintah bahwa harga BBM tidak naik sampai Idulfitri dan persediaan aman masih menyisakan pertanyaan.
"Apakah harga BBM setelah Idulfitri akan naik. Subsidi energi pada APBN 2026 sebesar Rp210,06 triliun untuk listrik, LPG, dan BBM. Kalau harga BBM akan tetap dipertahankan ketika harga minyak naik, maka subsidi mesti diperbesar," ucap Abdul dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).
Dia mengatakan, harga minyak mentah Brent yang menjadi acuan Indonesian Crude Price (ICP) sempat melonjak sampai US$119,5 per barel. Sementara itu, dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 harga minyak dipatok pada kisaran US$70 per barel.
Oleh karena itu, dia menilai bahwa dampak ekonomi dari perang akan cukup panjang dilihat dari jalan buntu untuk perdamaian kedua belah pihak, bahkan sampai pascalebaran perlu diantisipasi dengan cermat.
"Pasca Idulfitri ketahanan pangan merupakan hal penting untuk dicermati. Selat Hormuz yang ditutup dikelilingi oleh negara-negara eksportir utama pupuk nitrogen seperti Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab," kata Abdul.
Dia menyebut, pupuk nitrogen diproduksi dari bahan dasar gas alam dan digunakan untuk tanaman pangan yang berkontribusi pada sekitar setengah suplai pangan global. Menurut dia, kenaikan harga pangan dunia bisa terjadi jika krisis perang di Timur Tengah ini tidak segera berakhir.
Abdul mengingatkan agar pemerintah perlu mengantisipasi dan memitigasi gejolak yang bisa mengganggu program ketahanan pangan nasional ini.
"Mengingat beberapa komoditas pangan dalam jumlah relatif besar masih kita impor dari luar negeri seperti gandum, kedelai dan gula," ujar Abdul.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kondisi fiskal sebelum perang pun sudah berat karena perkiraan defisit sudah sangat lebar dan cenderung menerobos 3%. Karenanya, pemerintah tidak boleh main-main dengan fiskal.
Abdul mengatakan, pemerintah tidak punya pilihan harus melakukan efisiensi APBN dengan memfokuskan anggaran yang langsung terkait dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, mengurangi pemborosan, dan kebocoran.
"Kegiatan seremonial, perjalanan dinas perlu dikurangi secara signifikan dan program bekerja dari mana saja [work from anywhere/WFA] di pemerintahan lebih diefektifkan," kata Abdul.
Menurut dia, langkah pemotongan gaji dan tunjangan para pejabat menjadi salah satu wujud keseriusan pemerintah mengelola keuangan negara secara efisien dan produktif. Dia menilai, pemotongan gaji itu akan lebih baik jika dimulai dari Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, Menteri, Wakil Menteri, Kepala Lembaga, Wakil Kepala Lembaga, Pejabat Eselon I dan II.
"Kebijakan ini akan menghemat dana APBN dan membangkitkan kekuatan serta solidaritas nasional di tengah ketidakpastian global," tutur Abdul.
#perang-timur-tengah #harga-bbm-naik #idulfitri-2026 #selat-hormuz #harga-minyak-mentah #subsidi-energi #ketahanan-pangan #pupuk-nitrogen #krisis-pangan-global #defisit-apbn #efisiensi-anggaran #pemoto