Menlu Sugiono Ungkap Negosiasi Berliku Kapal Pertamina di Selat Hormuz
Menlu Sugiono ungkap tantangan diplomasi amankan kapal Pertamina di Selat Hormuz. Negosiasi intensif dengan Iran dilakukan untuk izin melintas, meski situasi kompleks.
(Bisnis.Com) 22/04/26 19:03 199590
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkapkan bahwa proses diplomasi untuk mengamankan jalur pelayaran dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) berlangsung penuh tantangan.
Kedua kapal tersebut, yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga saat ini belum mendapatkan kepastian untuk melintasi Selat Hormuz yang sempat ditutup oleh otoritas Iran.
Walaupun sempat muncul indikasi bahwa jalur tersebut akan dibuka kembali, kondisi keamanan yang terus berubah membuat situasi menjadi tidak stabil. Akibatnya, kedua kapal masih harus menunggu izin resmi untuk melanjutkan perjalanan melalui salah satu rute perdagangan laut terpenting di dunia itu.
Sugiono menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, bersama pihak Pertamina terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah Iran. Upaya ini difokuskan pada negosiasi izin melintas bagi kapal-kapal yang terdampak.
“Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri. Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa,” ungkap Menlu saat Konferensi Pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).
Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa tantangan semakin bertambah dengan munculnya persyaratan baru bagi kapal yang ingin melintas, ditambah dengan potensi blokade di kawasan tersebut. Hal ini menjadi fokus utama dalam pembahasan antara KBRI di Teheran dan tim teknis dari Pertamina.
“Kemudian tentu saja ada perkembangan lagi tentang blokade Hormuz. Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat kapal boleh lewat dan sebagainya dan sebagainya, yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan,” paparnya.
Selain upaya bilateral, Indonesia juga turut serta dalam forum internasional yang diprakarsai oleh Prancis dan Inggris untuk membahas situasi di Selat Hormuz. Dalam pertemuan tersebut, Sugiono hadir secara daring mewakili Presiden RI.
“Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online itu daring di rapat tersebut. Yang intinya, pertama, negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz,” jelas Sugiono.
Dia menambahkan bahwa kebijakan pungutan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi internasional. Meskipun Iran memiliki pengaruh besar di kawasan itu, Selat Hormuz juga berbatasan dengan negara lain seperti Oman dan Uni Emirat Arab.
“Karena hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikenal dengan freedom of navigation. Selat Hormuz dikuasai Iran, tapi di situ kan ada Oman, ya kan, kemudian ada UAE. Kemudian, karena ya, jadi beberapa contoh praktik-praktik tersebut dilakukan di situ,” tambahnya.
Sugiono menekankan bahwa Selat Hormuz memiliki peran vital, tidak hanya untuk distribusi minyak dunia, tetapi juga sebagai jalur utama logistik global. Oleh sebab itu, selain pendekatan diplomatik, dilakukan pula langkah teknis berupa pembersihan ranjau laut guna menjamin keselamatan pelayaran.
“Jadi kurang lebih seperti itu. Normalisasi yang tadi disampaikan, ya, tentu saja upaya-upaya de-mining juga dilakukan, membersihkan ranjau-ranjau laut yang ada di sekitar Selat Hormuz,” tandas Sugiono.
#kapal-pertamina #selat-hormuz #menlu-sugiono #negosiasi-kapal #pertamina-shipping #jalur-pelayaran #otoritas-iran #izin-melintas #kebebasan-navigasi #blokade-hormuz #tantangan-diplomasi #kapal-tanker #n-a