Wamenkeu: Harga Minyak Naik US$1 per Barel, APBN Bengkak Rp6,8 T
Kenaikan harga minyak US$1/barel menambah defisit APBN Rp6,8 T. Pemerintah berkomitmen menjaga defisit di bawah 3% PDB.
(Bisnis.Com) 24/04/26 06:12 201224
Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyebut setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel akan menambah Rp6,8 triliun ke defisit APBN.
Untuk diketahui, APBN 2026 dirancang dengan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Rencana anggaran pemerintah itu disusun juga dengan asumsi harga minyak US$70 per barel.
Oleh sebab itu, kenaikan harga minyak dunia diakui Juda memberikan tekanan kepada ekonomi dan ruang fiskal pemerintah. Namun, dia memastikan tantangan ini bisa dikendalikan.
"Setiap US$1 kenaikan harga minyak menambah Rp6,8 triliun ke defisit fiskal. Ini adalah fakta, kami tidak bersembunyi dari fakta. Namun, ini poin kuncinya. Tantangan-tantangan ini dapat dikendalikan," ujarnya pada acara Fitch Ratings\' Annual Indonesia Conference, Kamis (23/4/2026).
Untuk itu, Juda menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga batas defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB. Ada berbagai cara yang ditempuh. Pertama, efisiensi belanja termasuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, pada wakyu yang sama pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga subsidi BBM untuk mereka yang paling rentan.
Kedua, memstikan target penerimaan sesuai target. Juda memaparkan penerimaan pajak tumbuh 20% pada Maret 2026. Caranya dilakukan dengan mengoptimalkan Coretax, potensi penerimaan tambahan dari windfall harga komoditas, serta manajemen restitusi yang lebih baik.
Dia turut menegaskan kalkulasi bahwa defisit fiskal tetap bisa dikontrol di lebel 2,9% terhadap PDB, dengan skenario terburuk rata-rata harga minyak US$100 per barel sepanjang tahun.
"Harap dicatat bahwa harga minyak tahun ini, ICP, rata-rata sekitar US$79 per barel. Ini bukan harapan. Ini adalah perhitungan, dan ini adalah perhitungan yang siap kami pertahankan," tegasnya pada forum tersebut.
Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) itu lalu menanggapi langsung penurunan prospek peringkat utang pemerintah Indonesia oleh Fitch Ratings, Maret 2026 lalu. Juda menilai kekhawatiran Fitch yang mendasari penurunan outlook rating credit sovereign bonds pemerintah Indonesia adalah hal yang sah.
"Fitch Ratings baru-baru ini menunjukkan kekhawatiran yang sah. Saya bisa yakinkan anda bahwa kami mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran tersebut secara langsung," katanya.
Menurut Juda, peringkat utang Indonesia maish layak investasi (investment grade) karena dalam kategori BBB. Ini, menurutnya, berkat hasil dari kedisiplinan pemerintah bertahun-tahun termasuk dari sisi kebijakan moneter.
"Kami sepenuhnya berkomitmen terhadap kejelasan dan konsistensi kebijakan. Kami memahami tantangan-tantangan yang ada, harga energi, kondisi keuangan global yang ketat, dan peralihan sentimen," jelasnya.
#harga-minyak #kenaikan-harga-minyak #defisit-apbn #apbn-2026 #defisit-fiskal #harga-minyak-dunia #ruang-fiskal-pemerintah #efisiensi-belanja #subsidi-bbm #penerimaan-pajak #windfall-harga-komoditas #m