Manufaktur Tertekan: Sektor Kayu Lapis Diversifikasi, Tekstil Desak Stimulus Fiskal
Industri kayu lapis diversifikasi pasar akibat produksi turun 40% pada Maret 2026, sementara tekstil desak stimulus fiskal untuk atasi keterbatasan bahan baku.
(Bisnis.Com) 04/05/26 02:34 209761
Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha kayu lapis (plywood) mengambil jalur diversifikasi pasar demi menjaga kelangsungan bisnis di tengah anjloknya produksi hingga 40% secara tahunan pada Maret 2026.
Di sisi lain, industri tekstil—yang utilisasinya merosot ke level 55%—60%—kini mendesak pemerintah untuk segera memberikan stimulus fiskal berupa relaksasi PPN guna menjaga arus kas di tengah keterbatasan bahan baku utama.
Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) Bambang Soepijanto mengungkapkan, industri plywood Tanah Air saat ini berada dalam fase konsolidasi dan penyesuaian. Tekanan dari sisi biaya dan permintaan global memaksa pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnis.
Strategi yang sebelumnya berfokus pada ekspansi kini bergeser menjadi efisiensi dan optimalisasi sumber daya. Ke depan, keberlanjutan industri akan sangat bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan.
Diversifikasi pasar menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu. “Selain itu, pengembangan produk bernilai tambah dan penguatan segmen niche dapat menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing,” ujarnya, dikutip Bisnis, Minggu (3/5/2026).
Adapun dari hasil rapat pengurus Apkindo disebutkan bahwa pasokan kayu bulat yang terbatas dan harga kayu yang terus bergerak naik, membuat produksi kayu lapis tertekan. Data menunjukkan bahwa produksi kayu lapis nasional pada Maret 2026 hanya mencapai sekitar 158.000 meter kubik, turun sekitar 31% dibandingkan bulan sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penurunan bahkan mencapai sekitar 40%. Secara kumulatif, produksi Januari hingga Maret 2026 tercatat turun sekitar 30% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Penurunan ini mencerminkan melemahnya aktivitas produksi di dalam negeri, yang tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan bahan baku, tetapi juga oleh kondisi pasar global yang belum pulih.
Kenaikan biaya produksi menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Sejak awal Maret 2026, harga bahan bakar minyak (BBM) industri mengalami kenaikan drastis hingga mencapai sekitar 100%.
Kenaikan ini dipicu oleh konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mengganggu pasokan energi global. Dampaknya menjalar ke berbagai komponen biaya produksi, mulai dari kegiatan logging di hutan, transportasi bahan baku, hingga operasional pabrik. Harga bahan penunjang seperti lem (glue) juga ikut meningkat, sementara biaya pengiriman internasional menjadi sangat fluktuatif dan sulit diprediksi.
Pada sisi permintaan juga menunjukkan pelemahan. Pada periode Januari hingga Februari 2026, volume ekspor tercatat sekitar 472.000 meter kubik dengan nilai sekitar 228 juta dollar AS.
Angka ini menunjukkan penurunan sekitar 22% baik dari sisi volume maupun nilai dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Tekstil Fokus Selesaikan Pesanan
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengungkapkan keterbatasan bahan baku utama, khususnya mono ethylene glycol (MEG) dari Timur Tengah, menjadi faktor utama yang menahan produksi industri saat ini.
Kondisi tersebut membuat pelaku usaha tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi meskipun terdapat permintaan dari industri hilir seperti benang dan kain.
“Permintaan itu ada, tetapi kami tidak bisa memenuhi pesanan baru karena bahan baku masih terbatas. Saat ini kami masih fokus menyelesaikan kontrak lama sambil menunggu pasokan masuk,” sebutnya.
Aqil menyebutkan utilisasi industri saat ini berada di kisaran 55%—60%, jauh di bawah kondisi normal yang dapat mencapai sekitar 90%. Penurunan tersebut juga tidak terlepas dari dampak banjir impor produk tekstil dalam beberapa tahun terakhir yang menekan daya saing industri domestik.
Di sisi lain, harga bahan baku yang meningkat turut menjadi tantangan tambahan. Pelaku usaha bahkan mengindikasikan adanya penyesuaian harga jika membuka pesanan baru, seiring kenaikan biaya produksi.
Untuk menjaga keberlangsungan usaha, APSyFI mendorong pemerintah memberikan stimulus fiskal, khususnya berupa pembebasan atau pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN), guna menjaga arus kas industri tetap sehat.
“Insentif seperti PPN sangat membantu untuk memutar cash flow industri, terutama di tengah tekanan biaya dan keterbatasan produksi saat ini,” sebut Aqil.
Lebih lanjut, pelaku industri juga menyoroti rencana kebijakan pembebasan bea masuk hingga 0% untuk impor produk plastik yang dinilai berpotensi menekan pasar domestik. Pasalnya, sejumlah produk turunan polyester seperti polyethylene dan polypropylene beririsan langsung dengan produk dalam negeri.
Aqil mengingatkan kebijakan tersebut berisiko memperparah tekanan akibat produk impor murah, khususnya dari China, yang selama ini sudah membanjiri pasar domestik. “Kita minta itu jangan diterapkan, walaupun 6 bulan, kita khawatir 6 bulan ini jadi permanen,” harapnya.
#kayu-lapis #plywood-diversifikasi #industri-tekstil #stimulus-fiskal #produksi-kayu-lapis #pasar-global #biaya-produksi #bahan-baku #ekspor-kayu-lapis #harga-bahan-bakar #konflik-geopolitik #permintaa