Evita DPR Soroti Ruwetnya Industri Tekstil Nasional
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Evita Nursanty menyatakan daya saing industri tekstil nasional saat ini tidak hanya terhambat oleh ketersediaan tenaga... | Halaman Lengkap
(SINDOnews Ekbis) 27/05/26 23:02 233678
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Evita Nursanty menyatakan daya saing industri tekstil nasional saat ini tidak hanya terhambat oleh ketersediaan tenaga kerja terampil, tapi juga oleh iklim usaha yang penuh hambatan. Dimulai dari birokrasi yang berbelit hingga ketimpangan harga energi.“Dari industri sendiri kita mendengar banyak harapan, tetapi tantangannya masih sama. Ke mana pun kami pergi, kalau berkaitan dengan industri, keluhannya itu-itu saja, perizinan kita ruwet,” ujar Evita, Rabu (27/5/2026).
Rantai perizinan yang panjang dan tidak efisien menjadi momok menakutkan bagi investasi. Meskipun pemerintah telah menyediakan sistem perizinan terintegrasi secara daring, realitas di lapangan menunjukkan pelaku usaha tetap harus melewati jalur birokrasi yang berlapis-lapis.
“Kalau prosesnya rumit dan memakan waktu panjang, investor kita akan lari. Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua untuk segera membenahinya,” ungkapnya.
Selain masalah birokrasi, Evita menilai sektor energi juga menjadi beban berat yang menggerus daya saing tekstil nasional, mulai dari tingginya tarif listrik dan harga gas, serta ketimpangan harga yang aneh di lapangan.
Berdasarkan laporan pelaku usaha, terdapat perbedaan harga gas yang mencolok antara perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan industri dengan yang berada di luar kawasan.
“Masalahnya berputar di situ saja: listrik mahal, harga gas tinggi, dan suplai belum merata. Anehnya, perusahaan yang berada di dalam kawasan industri justru harus membayar gas lebih mahal daripada yang di luar kawasan,” kata Evita.
Hambatan industri tekstil kian diperparah oleh ego sektoral dan tidak sinkronnya regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan aturan ini kerap memicu ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha.
“Di pusat peraturannya A, tetapi begitu di daerah peraturannya jadi B. Teman-teman di industri tentu bingung. Seharusnya segera dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi aturan,” ucapnya.
(jon)