Proses Perizinan Sawit di Kawasan Hutan Masih Terhambat, Banyak Perusahaan Tidak Penuhi ISPO
Kendala birokrasi dan tumpang tindih regulasi membuat kepatuhan administratif perusahaan sawit di Kalimantan Tengah masih rendah.
(WE Finance) 18/11/25 20:40 42582
Warta Ekonomi, Jakarta -Proses perizinan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan menghadapi tantangan besar akibat birokrasi yang kompleks dan tumpang tindih regulasi.
Alhasil, kondisi ini membuat sejumlah perusahaan yang seharusnya patuh tetap menghadapi risiko administratif.
Togu Rudian Saragih, Ketua Bidang Budidaya Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, menyebutkan, dari 185 perusahaan sawit yang terdata di Kalimantan Tengah, 94 perusahaan belum memiliki sertifikasi ISPO meski sudah memiliki izin lingkungan dan Hak Guna Usaha (HGU).
“Kendala utama adalah proses perizinan yang panjang, terutama di kawasan hutan. Walaupun perusahaan sudah memenuhi sebagian persyaratan administratif, mereka tetap tidak lolos karena adanya tumpang tindih regulasi dan status kawasan yang berubah,” ujar Togu di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Selain itu, beberapa kasus menunjukkan bahwa perusahaan sudah memiliki dokumen lengkap, namun penetapan kawasan hutan yang baru menyebabkan izin mereka harus dievaluasi ulang.
"Hal ini menimbulkan kerugian administratif dan menunda kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara," ucapnya.
Para narasumber dari Pusat Studi Agraria LRI SOSEK IPB University, Bayu Eka Yulian dan Abdul Haris dari TuK Indonesia menekankan perlunya penyederhanaan perizinan dan mekanisme monitoring yang lebih transparan, termasuk melalui exclusion list.
Mekanisme ini memungkinkan perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban administratif teridentifikasi, sekaligus memberikan ruang bagi perbaikan dan kepatuhan berkelanjutan.
Togu menambahkan, pemerintah tengah berupaya memperbaiki tata kelola perizinan dengan pusat satu atap dan standar yang lebih jelas agar perusahaan tidak lagi menghadapi ketidakpastian hukum.
Meski begitu, dia tak menampik bahwa implementasi di lapangan masih memerlukan waktu, terutama di wilayah dengan kondisi tata ruang yang kompleks.