REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) mendorong percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun. Upaya ini menekankan pentingnya dukungan nyata berupa pembiayaan dan penguatan kelembagaan petani.

Langkah itu dinilai krusial untuk memperluas cakupan sertifikasi sekaligus meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar global. Upaya tersebut dibahas dalam Workshop Percepatan Sertifikasi ISPO bagi Pekebun Kelapa Sawit Rakyat yang digelar GPPI dengan dukungan BPDP dan Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ali Jamil menyampaikan, kelapa sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional serta pemenuhan kebutuhan pangan dan energi. Produksi minyak sawit Indonesia mencapai 53,6 juta ton pada 2025. “Kelapa sawit memainkan peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan energi. Di sinilah peran penting Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia,” kata Ali Jamil dalam sambutan yang dibacakan Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Iim Mucharam, di Jakarta, dikutip Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, percepatan sertifikasi ISPO menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan pasar global terhadap produk sawit Indonesia. Tantangan di tingkat pekebun masih membatasi perluasan sertifikasi, terutama terkait akses pembiayaan dan kelembagaan.

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang memperluas kewajiban sertifikasi hingga mencakup sektor hulu, hilir, dan bioenergi. Ali menambahkan, implementasi ISPO diarahkan untuk memperbaiki tata kelola industri sawit sekaligus meningkatkan daya saing global. Hingga saat ini, lebih dari 7,5 juta hektare lahan telah tersertifikasi ISPO.

“ISPO menjadi kunci utama bagi penerimaan pasar global terhadap produk sawit. Tantangannya kini bukan hanya memperluas cakupan, tetapi memastikan petani mampu memenuhi standar sertifikasi,” ujarnya.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah Hidayat Syahruddin menegaskan, dukungan pembiayaan menjadi faktor penting dalam mempercepat sertifikasi ISPO di tingkat pekebun. “Permentan Nomor 33 Tahun 2025 menegaskan bahwa pekebun dapat mengajukan pembiayaan sertifikasi ISPO melalui kelembagaan pekebun. Pekebun yang berhasil memperoleh sertifikat melalui pendanaan BPDP akan diprioritaskan dalam akses program lain, seperti peremajaan sawit rakyat,” tutur Normansyah.

Melalui program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDP membiayai berbagai tahapan sertifikasi, mulai dari pendataan STD-B, pernyataan pengelolaan lingkungan, pelatihan internal control system (ICS), pendampingan, hingga sertifikasi dan penilikan.

Untuk mempercepat implementasi, BPDP juga membentuk Tim Percepatan Sertifikasi ISPO Pekebun yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan, menyusun langkah teknis penyaluran dana, memetakan kebutuhan dukungan lintas sektor, serta merumuskan rekomendasi kebijakan operasional.

Ketua Umum GPPI Delima Hasri Azahari menilai dukungan nyata menjadi kunci dalam mengatasi berbagai kendala sertifikasi di tingkat petani. “Masih rendahnya capaian sertifikasi ISPO petani membutuhkan strategi percepatan dan kolaborasi semua pihak. Dukungan pembiayaan dan penguatan kelembagaan menjadi faktor penting agar petani dapat memenuhi standar sertifikasi,” kata Delima.

Ia menambahkan, tuntutan pasar global terus berkembang, tidak hanya pada sertifikasi ISPO dan RSPO, tetapi juga mengarah pada standar regenerative agriculture yang menekankan praktik berkelanjutan. Workshop tersebut menghadirkan dua sesi diskusi dengan narasumber dari pemerintah, asosiasi, dan lembaga terkait guna merumuskan langkah konkret percepatan sertifikasi ISPO di tingkat pekebun.

Permentan 33 Tahun 2025 menegaskan bahwa pekebun dapat mengajukan pembiayaan Sertifikasi ISPO melalui Kelembagaan Pekebun

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) mendorong sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) petani untuk mendukung keberterimaan sawit di pasar dalam dan luar negeri.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah Hidayat Syahruddin mengatakan BPDP berperan strategis dalam memastikan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan, meningkatkan daya saing global dan memenuhi regulasi nasional berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2026.

BPDP, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mendapatkan mandat dalam pembiayaan sertifikasi melalui Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang mencakup pendataan STD-B, pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan, pelatihan ICS, Pendampingan, sertifikasi dan/atau penilikan.

“Permentan 33 Tahun 2025 menegaskan bahwa pekebun dapat mengajukan pembiayaan Sertifikasi ISPO melalui Kelembagaan Pekebun," katanya.

Pekebun yang berhasil mendapatkan sertifikat melalui pendanaan BPDP, lanjut dia, akan mendapatkan prioritas dalam akses program lainnya, seperti PSR.

Normansyah menyatakan BPDP telah membentuk Tim Percepatan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Pekebun yang memiliki empat tugas utama yakni, melakukan koordinasi dan akselerasi pelaksanaan sertifikasi ISPO pekebun.

Kemudian, menyusun langkah-langkah teknis percepatan penyaluran Dana SPPKS untuk sertifikasi ISPO pekebun, serta memetakan kebutuhan dukungan regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan lintas instansi untuk sertifikasi ISPO pekebun.

Selain itu, lanjut dia dalam Workshop "Percepatan Sertifikasi ISPO Bagi Pekebun Kelapa Sawit Rakyat Melalui Penguatan Kelembagaan Petani", mengusulkan rekomendasi kebijakan operasional untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 di sektor hulu, khususnya untuk sertifikasi ISPO pekebun.

Sementara itu Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Iim Mucharam menyebutkan kontribusi sawit sangat penting bagi perekonomian Indonesia dan penyeimbang devisa negara.

Di satu sisi, kelapa sawit ini mendapatkan imej positif dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, tambahnya, namun, isu negatif tetap menjadi tantangan bagi kelapa sawit sebagai produk yang berkelanjutan dan dibutuhkan oleh dunia.

Karena itulah, tambahnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16/2025 mengenai Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang memperluas kewajiban lingkup sertifikasi ISPO di bidang usaha hulu perkebunan, industri hilir, dan usaha bioenergi).

"Melalui ISPO ini pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola industri sawit sekaligus meningkatkan daya saing dan kepercayaan pasar global terhadap produk sawit Indonesia. ISPO bukan hanya strategi peningkatan produktivitas, tetapi kunci utama bagi penerimaan pasar global terhadap produk sawit,” katanya.

Menurut dia, hingga saat ini, penerapan ISPO menunjukkan tren yang positif dengan lebih dari 7,5 juta hektar lahan yang sudah tersertifikasi.

Ketua Umum GPPI Delima Hasri Azahari menyatakan percepatan sertifikasi ISPO menjadi bagian penting dari penyelesaian rantai pasok sawit berkelanjutan.

“Masih rendahnya capaian sertifikasi ISPO petani membutuhkan strategi percepatan dan kolaborasi semua pihak," ujarnya.

Selain tuntutan sertifikasi RSPO dan ISPO, tambahnya kini pasar global meminta sertifikasi regeneratif agriculture.

Melalui sertifikat ini limbah dari hasil produk pertanian diminta untuk diolah dan diimplementasikan kembali untuk meningkatkan produktivitas dari sawit.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sebagai langkah strategis untuk memitigasi risiko tinggi dalam operasional pertambangan, PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) bersinergi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara (LSP PPSDM Geominerba) menggelar Diklat dan Penyegaran Uji Kompetensi Juru Ledak II yang dilaksanakan di Gedung Safety Training, site Gosowong, pada Sabtu (13/04/2026).

Program pelatihan ini berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 13 hingga 17 April 2026, dibagi dua sesi yaitu refresher dengan jumlah 6 peserta dari tanggal 13 -15 April 2026 dan regular dengan jumlah 16 peserta 13 – 17 April 2026. Adapun total peserta yang berpartisipasi sebanyak 22 orang dari berbagai departemen.

Kegiatan peledakan dalam industri pertambangan merupakan tahapan operasional dengan tingkat risiko yang tinggi dan memerlukan pengendalian yang ketat. Tanpa perencanaan dan pelaksanaan yang tepat, kegiatan ini dapat memicu potensi bahaya seperti kecelakaan kerja, kerusakan peralatan, gangguan lingkungan, hingga penurunan efisiensi penambangan.

Dalam sambutan pembukaan, Deputy Director of Operation (DDO) / KTT, Rara Dodo Lawolo menegaskan pentingnya penguatan kompetensi bagi para tenaga kerja agar mampu melaksanakan kegiatan peledakan secara aman, efektif, dan sesuai standar yang ditetapkan.

“Jadikan diklat ini sebagai bagian untuk memperkuat dan memantapkan lagi kompetensi yang sudah dimiliki. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Harapan kami, tentu para peserta mengikuti dengan baik dan dinyatakan kompeten,” ujar Rado.

Sementara itu, Koordinator LSP PPSDM Geominerba, Achmad Saepulloh, menekankan bahwa sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan amanat regulasi dari Kementerian ESDM yang sifatnya wajib atau mandatory bagi setiap personel di industri pertambangan.

“Meskipun kegiatan peledakan sudah menjadi bagian dari rutinitas harian para peserta, pengakuan kompetensi formal sangat krusial untuk memastikan setiap prosedur di lapangan telah memenuhi standar nasional yang berlaku,” tegas Achmad.

Di kesempatan yang sama, Manajer HSE NHM, Widi Wijaya, menambahkan bahwa meskipun program ini sempat menghadapi kendala teknis dan non-teknis sejak direncanakan pada bulan Ramadhan, pelaksanaannya saat ini diharapkan memberikan hasil positif yang dapat langsung diterapkan di lapangan.

"Harapan kami para peserta dapat mengikuti dengan baik dan mendapatkan hasil positif yang bisa diterapkan dengan baik dalam operasional di lapangan," tambah Widi.

Adapun rangkaian pelatihan ini mencakup materi komprehensif yang meliputi peraturan keselamatan, pengangkutan, peramuan, persiapan, penerapan, praktik lapangan, hingga pemeriksaan pasca-peledakan. Sebagai penutup, para peserta menjalani Uji Kompetensi langsung oleh LSP ESDM untuk mendapatkan sertifikasi resmi sebagai bukti keahlian mereka di industri pertambangan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menilai penguatan kompetensi membuat angkatan kerja kian adaptif dengan perubahan dunia kerja yang semakin cepat.

Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menilai tren dunia kerja saat ini menuntut pekerja memiliki kemampuan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, dan tidak hanya mengandalkan ijazah.

“Dunia kerja saat ini tidak hanya melihat ijazah, tetapi juga kompetensi. Sertifikasi menjadi nilai tambah penting agar pekerja mampu bersaing dan berkembang, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri,” ujar dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penguatan kompetensi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan dan sertifikasi, seperti balai pelatihan vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan, serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Program tersebut di antaranya mencakup pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, hingga peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Selain itu, pria yang akrab disapa Ferry itu juga menekankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis di lingkungan kerja.

Ia pun turut mengajak serikat pekerja di perusahaan untuk menjaga persatuan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tempat kerja.

“Jika komunikasi berjalan baik dan semua pihak saling mendukung, maka perusahaan akan maju dan pekerja semakin sejahtera,” kata Wamenaker Ferry.

Senada, Direktur Utama PT Sucofindo Sandry Pasambuna mengatakan keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja bisnis, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

Ia menilai kesejahteraan pegawai dan keluarganya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan.

“Dengan semangat kebersamaan, saling percaya, dan komitmen yang kuat, kita dapat terus menjaga harmoni dan bersama-sama mengawal masa depan perusahaan menjadi lebih baik,” kata Sandry.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

BPJPH memastikan implementasinya berjalan konsisten agar setiap produk yang beredar memberikan kepastian hukum sekaligus jaminan kehalalan bagi masyarakat konsumen,

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendorong kesiapan pelaku usaha ritel modern menjelang implementasi kebijakan Wajib Halal 2026 pada Oktober.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa hal ini senada dengan kewajiban sertifikasi halal sebagai amanat regulasi yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha.

“BPJPH memastikan implementasinya berjalan konsisten agar setiap produk yang beredar memberikan kepastian hukum sekaligus jaminan kehalalan bagi masyarakat konsumen,” katanya.

Kebijakan ini, lanjutnya, tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan hukum, tetapi juga bertujuan mendorong terciptanya ekosistem usaha yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing.

“Kewajiban sertifikasi halal adalah amanat regulasi yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha,” ujar dia.

Lebih lanjut, Haikal juga menegaskan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) bertumpu pada prinsip perlindungan masyarakat melalui kejelasan informasi produk.

Produk yang telah bersertifikat halal wajib mencantumkan informasi berupa label halal, sedangkan produk yang tidak halal harus memberikan keterangan non-halal secara jelas.

Kejelasan informasi tersebut, lanjutnya, menjadi landasan penting bagi konsumen dalam menentukan pilihan sesuai kebutuhan dan keyakinannya.

“Kejelasan label halal maupun non-halal menjadi kunci transparansi informasi bagi konsumen,” ujar dia.

Dari sisi pelaku usaha, Haikal mengatakan sertifikasi halal juga memberikan nilai tambah strategis, antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing produk di pasar nasional maupun global.

“Sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban regulasi saja, tetapi juga menjadi investasi strategis bagi pelaku usaha. Dengan sertifikat halal, produk memiliki nilai tambah berupa kepercayaan konsumen, perluasan akses pasar, serta daya saing yang lebih kuat di tingkat nasional maupun global,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH E.A Chuzaemi Abidin mengatakan bahwa pihaknya juga memastikan implementasi jaminan produk halal berjalan sesuai ketentuan melalui pengawasan langsung di lapangan.

Chuzaemi mengatakan, pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terintegrasi dengan pendekatan pembinaan.

“BPJPH tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap aspek administratif, tetapi juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban sertifikasi halal, mekanisme pengajuan, serta langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi Wajib Halal Oktober 2026,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Yassierli menegaskan, komitmen pemerintah untuk mendampingi para peserta Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker) Batch I pasca-berakhirnya masa pemagangan. Fokus utama Kemenaker dalam dua bulan ke depan adalah memastikan seluruh peserta mendapatkan sertifikasi profesi guna meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja .

Menaker menekankan, bahwa program ini tidak berhenti begitu saja setelah masa magang usai, melainkan berlanjut hingga tahap pengakuan keahlian. Uang Saku Peserta Magang Nasional Utuh, Pajak Ditanggung Negara



“Jadi, tidak selesai batch I dan kemudian selesai, mereka bubar. Tapi kami di Kemenaker mengawal sertifikasi selama satu-dua bulan ini ke depan,” ujar Yassierli ke awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Rincian mengenai skema sertifikasi tersebut dijadwalkan akan diumumkan secara resmi pada Jumat (24/4/2026). Melalui pengumuman tersebut, para peserta dapat memilih jenis sertifikasi yang paling sesuai dengan bidang keahlian yang mereka dalami selama proses magang.

Secara bersamaan, Kemenaker tengah melakukan pendataan mendalam terhadap profil peserta. Langkah ini bertujuan untuk memetakan siapa saja yang sudah berhasil terserap oleh perusahaan tempat mereka magang serta siapa yang masih membutuhkan akses lowongan kerja.

“Sambil mereka sudah ada yang diterima di tempat kerja, datanya menyusul ya, masih ada yang mencari lowongan kerja, dan paralel dengan itu kami siapkan skema sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” jelas Menaker.

Bagi peserta yang telah menyelesaikan program selama enam bulan penuh, mereka berhak mendapatkan sertifikat magang. Sementara bagi peserta dengan durasi antara tiga hingga kurang dari enam bulan, akan diberikan surat keterangan resmi sebagai bukti pengalaman kerja.

Sebagai bagian dari evaluasi Batch I, Menaker mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindak tegas sejumlah perusahaan yang melanggar aturan pemagangan. Berdasarkan laporan dari peserta dan masyarakat, ditemukan pelanggaran terkait jam kerja serta ketidaksesuaian lingkup pekerjaan.

Sanksi yang dijatuhkan mulai dari teguran keras hingga langkah blacklist (daftar hitam) bagi perusahaan yang terbukti melanggar hak-hak peserta magang.

“Ada sekian banyak perusahaan yang kami tegur, kemudian kami blacklist, adik-adik magangnya kami selamatkan, kami pindahkan, dan seterusnya. Dan ke depan, tentu kami akan membuat mekanisme yang lebih ketat. Dalam artian, kami juga melihat bagaimana ke depan itu perusahaan magang ini juga harus punya tanggung jawab (responsibility) dan kepemilikan (ownership),” tutur Yassierli.

Program Magang Nasional secara total diikuti oleh sekitar 100 ribu peserta yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Untuk Tahap I, sebanyak 14.952 peserta telah resmi menyelesaikan masa pemagangan mereka pada 19 April 2026 lalu.

Dokumen sertifikasi yang tengah dikawal pemerintah ini diharapkan menjadi modal krusial bagi para peserta untuk menunjukkan kesiapan kerja secara profesional di dunia industri.

JAKARTA - Direktur Jenderal Jaminan Produk Halal, M. Fuad Nasar, menyatakan kewajiban sertifikasi halal diberlakukan untuk sejumlah kategori produk merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat.

Adapun kategori tersebut meliputi makanan dan minuman, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan.

"Seluruh produk yang beredar pada kategori makanan dan minuman, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, hingga barang gunaan wajib bersertifikat halal sesuai ketentuan perundang-undangan," imbuh dia.

Fuad menekankan, sertifikasi halal tidak dapat disamakan dengan perizinan usaha karena penetapannya memerlukan legitimasi fatwa keagamaan. Oleh karena itu, kebijakan halal tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mengandung nilai keagamaan dan perlindungan konsumen.

"Sertifikasi halal tidak sama dengan perizinan, karena penentuan halal atau tidaknya suatu produk memerlukan legitimasi fatwa keagamaan," tegas Fuad.

Lihat video: Jaminan Produk Halal Buka 12 Ribu Lapangan Kerja, Babe Haikal: Tanpa Bangun Pabrik



Fuad menjelaskan, implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH) telah berjalan bertahap sejak 2019. Pada tahap awal, kewajiban ini menyasar pelaku usaha menengah dan besar hingga 2024. Sementara itu, pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) serta sektor lainnya diberi tenggat waktu hingga 17 Oktober 2026.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Agama berperan sebagai perumus kebijakan sekaligus penjaga nilai, norma, dan prosedur halal sesuai peraturan perundang-undangan.

"Wajib Halal Oktober 2026 bukan sekadar kepatuhan pada aturan, tetapi menyangkut arah masa depan ekonomi Indonesia menjadi pusat industri halal dunia," pungkasnya.

Kami akan menyusun panduan khusus sertifikasi halal SPPG guna memudahkan proses pengajuan sertifikasi halal

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempersiapkan instrumen kebijakan untuk mempermudah proses sertifikasi halal untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami akan menyusun panduan khusus sertifikasi halal SPPG guna memudahkan proses pengajuan sertifikasi halal, sehingga percepatan ini dapat berjalan lebih terarah dan terukur,” kata Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Mamat mengatakan, saat ini jumlah SPPG yang telah bersertifikat halal masih sangat sedikit, yaitu kurang lebih hanya 4.000 dari 26.000 dapur.

“BPJPH mendukung program Makan Bergizi Gratis, salah satunya melalui sertifikasi halal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Saat ini baru sekitar 4.000 SPPG yang telah bersertifikat halal dari total sekitar 26.000. Ini menjadi ruang kerja bersama yang harus kita percepat,” ujar dia.

Oleh karena itu, Mamat mengatakan BPJPH juga turut berupaya melakukan percepatan melalui pelatihan penyelia halal SPPG yang melibatkan pimpinan dan perwakilan dari 40 Lembaga Pelaksana Pelatihan Jaminan Produk Halal (JPH) yang berperan memenuhi kebutuhan penyelia halal sebagai salah satu syarat utama dalam pengajuan sertifikasi halal.

“Kami berharap peran Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH dapat mengakselerasi sertifikasi halal SPPG melalui pelatihan penyelia halal. Tanpa ketersediaan penyelia halal, proses sertifikasi tidak dapat berjalan optimal,” kata Mamat.

Sementara itu, Direktur Bina Jaminan Produk Halal BPJPH Mohammad Farid Wadjdi mengatakan bahwa percepatan pelatihan penyelia halal merupakan kunci dalam mendukung keberhasilan program nasional termasuk MBG.

“Pertemuan ini sangat penting, karena kita tidak hanya bicara pelatihan, tetapi bagaimana bersama-sama mempercepat ketersediaan penyelia halal, khususnya untuk mendukung program nasional,” kata Farid.

“Pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal wajib memiliki penyelia halal sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024,” ujarnya menambahkan.

Ia menegaskan bahwa Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH juga memiliki posisi strategis sebagai mitra utama BPJPH dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) halal nasional.

“Ke depan, kita perlu meningkatkan jumlah pelatihan secara masif, mempercepat proses tanpa mengurangi kualitas, fokus pada kebutuhan prioritas seperti penyelia halal SPPG, serta memperkuat koordinasi dengan BPJPH agar tetap selaras dengan kebijakan nasional,” kata Farid.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

UMKM harus didorong masuk ke dalam rantai pasok agar produknya berkelanjutan dan memiliki nilai tambah, bahkan mampu menembus pasar yang lebih luas

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendorong peran aktif industri besar dalam membina pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) guna memperkuat ekosistem halal nasional sekaligus memperluas akses pasar produk halal.

Sekretaris Utama BPJPH Muhamad Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyoroti pentingnya integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri halal.

Menurut dia, UMKM tidak dapat berkembang secara optimal jika berjalan sendiri sehingga diperlukan peran industri besar sebagai pembina sekaligus penghubung dalam proses produksi hingga hilirisasi.

“UMKM harus didorong masuk ke dalam rantai pasok agar produknya berkelanjutan dan memiliki nilai tambah, bahkan mampu menembus pasar yang lebih luas,” kata Aqil Irham.

Dorongan kolaborasi antara industri besar dan UMKM ini, ia nilai menjadi bagian penting dalam pengembangan industri halal nasional yang tidak hanya berfokus pada sertifikasi.

“Tetapi juga pada penguatan daya saing, keberlanjutan usaha, serta perluasan akses pasar produk halal Indonesia,” ujar Aqil Irham.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa sertifikasi halal saat ini telah menjadi standar dasar (baseline) kepercayaan pasar.

Tantangan ke depan, tambah dia, terletak pada kemampuan pelaku usaha dalam mengoptimalkan nilai tambah dari sertifikasi tersebut terhadap pertumbuhan bisnis.

“Sertifikasi halal sudah menjadi baseline kepercayaan pasar. Tantangannya sekarang adalah bagaimana pelaku usaha membuktikan dan memaksimalkan nilai tambahnya terhadap pertumbuhan bisnis,” ujar Aqil Irham.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa aspek halal menjadi faktor penting dalam keputusan konsumen, khususnya pada sektor makanan dan minuman.

Mayoritas konsumen, kata dia, mempertimbangkan keberadaan sertifikat atau label halal sebelum menentukan pilihan produk.

“Sanksi terbesar bagi pelaku usaha bukan semata dari regulasi, tetapi dari pasar. Kepercayaan konsumen bisa hilang ketika komitmen terhadap halal tidak dijaga,” kata Aqil Irham.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa sertifikat halal menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya saing industri tekstil Indonesia di kancah global.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan ini karena nilai halal telah berkembang menjadi bagian dari industri global yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga kualitas dan kepercayaan produk.

“Halal sudah menjadi industri dunia. Industri tekstil wajib memiliki sertifikat halal karena produknya bersentuhan langsung dengan tubuh kita,” ujar Haikal.

Ia menilai, sertifikasi halal pada produk tekstil tidak hanya memberikan jaminan kepatuhan syariah, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

“Industri tekstil Indonesia yang telah bersertifikat halal akan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing secara global,” kata dia.

Haikal pun berharap semakin banyak pelaku industri tekstil nasional yang mengadopsi sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi bisnis,

“Ini sehingga mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri halal global,” kata dia menambahkan.

Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) Shobirin F Hamid menyampaikan dukungan terhadap upaya penerapan sertifikasi halal pada industri tekstil dan produk barang gunaan yang beredar di Indonesia.

“Kami mendukung agar industri tekstil atau barang gunaan yang beredar di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing usaha,” kata Shobirin.

Di sisi lain, Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center Sapta Nirwandar menekankan bahwa konsep halal harus dipandang sebagai bagian dari gaya hidup modern yang mencerminkan nilai keindahan, kesehatan, kualitas, kreativitas, dan inovasi.

“Halal harus menjadi lifestyle, karena di dalamnya mencakup aspek keindahan, kesehatan, kualitas, kreativitas, dan inovasi,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) percepatan sertifikasi tanah wakaf ditandatangani oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi DKI Jakarta bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta. MoU tersebut diklaim untuk memberikan kepastian hukum atas aset wakaf sekaligus mendukung optimalisasi pemanfaatannya bagi kepentingan umat.

“Melalui nota kesepahaman ini, semoga kita dapat bersinergi secara lebih terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh di Kantor PWNU DKI Jakarta, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (10/4/2026).

“Saya juga minta para Kepala Kantor Pertanahan se-DKI Jakarta agar segera menindaklanjuti kesepahaman ini dengan langkah-langkah konkret di wilayah masing-masing,” sambungnya.

Dia menjelaskan, sertifikasi tanah wakaf menjadi prioritas karena memiliki nilai strategis dalam mendukung kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan masyarakat.

Sementara itu, Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif menyambut baik kerja sama tersebut. Dia menilai percepatan sertipikasi tanah wakaf sangat penting untuk melindungi aset umat dari potensi sengketa sekaligus memastikan pemanfaatannya berjalan optimal bagi masyarakat.

“Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini BPN yang secara terus menerus memberikan perhatian kepada kami dalam percepatan sertipikasi tanah wakaf milik NU. Mudah-mudahan MoU ini bisa memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup pendaftaran tanah baik pertama kali maupun pemeliharaan data untuk tanah wakaf, tanah aset badan hukum, serta tanah milik pengurus dan anggota PWNU DKI Jakarta.

Selain itu, kerja sama juga meliputi pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait persiapan serta pelaksanaan pendaftaran tanah, pemberian asistensi dalam pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan, serta pengembangan bentuk kerja sama lain yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Dengan adanya MoU ini, Kanwil BPN DKI Jakarta dan PWNU DKI Jakarta berharap proses legalisasi tanah wakaf di wilayah DKI Jakarta semakin meningkat. Kepastian hukum atas tanah wakaf diharapkan mampu memperkuat fungsi sosialnya dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) memfasilitasi sebanyak 1.346 sertifikasi UMKM sepanjang periode Januari-Maret 2026 sebagai upaya memperkuat daya saing dan membuka akses pasar sektor tersebut ke ritel modern.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan program sertifikasi yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia ini mencakup antara lain nomor induk berusaha (NIB), halal, hak kekayaan intelektual, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

"Program ini sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong pemerataan ekonomi berbasis UMKM, sekaligus memperkuat fondasi bisnis UMKM agar lebih siap menembus pasar yang lebih luas, termasuk bersaing di ekosistem industri yang semakin kompetitif," ujarnya.

Baron mengatakan fasilitasi sertifikasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pasar terhadap produk UMKM.

"Pertamina berkomitmen terus mendorong UMKM naik kelas melalui pendampingan yang komprehensif, termasuk fasilitasi sertifikasi. Sertifikasi bukan hanya formalitas, tetapi menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, serta menjawab kebutuhan konsumen yang semakin selektif," tambahnya.

Baron mencontohkan UMKM Inovasi Mitra Sudjarwo (brand MiniesQ) asal Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, yang bergerak di bidang makanan sehat, berhasil memperoleh sertifikat halal untuk produk unggulannya berupa healthy cookies, brownies, dan oat-based snacks.

UMKM itu didirikan pada 2022 oleh Minie Sudjarwo, mantan atlet nasional, yang telah berpengalaman selama 16 tahun sebagai instruktur body builder.

"Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat menjadi peluang sekaligus tantangan. Kami ingin menghadirkan produk yang sehat, praktis, dan tetap enak dinikmati," ujarnya.

Minie menambahkan setelah mengantongi sertifikasi halal, kepercayaan pasar meningkat dan membuka peluang kerja sama dengan 20 minimarket dan 1 supermarket di Jakarta untuk distribusi produk brownies dan oat.

Baron menambahkan keberhasilan UMKM ini menunjukkan bahwa sertifikasi tidak hanya menjadi aspek administratif, tetapi juga menjadi kunci dalam meningkatkan akses pasar dan kepercayaan konsumen.

"Pertamina berkomitmen mewujudkan pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari penciptaan nilai bersama (creating shared value) yang berkelanjutan bagi masyarakat," sebutnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026