Jurus Menkeu Purbaya saat Utang Pemerintah RI Tembus Rp9.637 Triliun
Utang RI capai Rp9.637 triliun, Menkeu Purbaya optimis ekonomi tumbuh, defisit APBN di bawah 3%, dan dorong sektor swasta tingkatkan penerimaan pajak.
(Bisnis.Com) 14/02/26 09:30 136706
Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) melaporkan bahwa posisi utang pemerintah sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp9.637,9 triliun. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB kini berada di angka 40,46% terhadap PDB.
Berdasarkan informasi yang diunggah pada situs resmi Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), utang yang berasal dari penerbitan SBN mendominasi yaitu Rp8.387,23 triliun atau 87%. Sementara itu, utang yang berasal dari pinjaman yakni Rp1.250,67 triliun.
"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,02%," demikian ditulis pada situs resmi DJPPR Kemenkeu, dikutip Sabtu (14/2/2026).
Sebelumnya, pada acara Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik sehingga memicu kinerja penerimaan negara.
Dengan modal tersebut, pemerintah bisa memastikan defisit APBN tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB. Kinerja penerimaan negara baik pajak, bea cukai maupun PNBP yang lebih baik diharapkan bisa membuat pemerintah bisa menurunkan porsi utang.
"Kami dorong [belanja], kami belanjakan dengan maksimal, tetapi tidak melanggar 3% rasio defisit ke PDB. Utang akan kami maintain di level yang stabil, mungkin akan turun. Saya pikir nanti ketika ekonomi lebih bagus, pendapatan pajak dan bea cukai juga akan bagus, sehingga utang bisa kami tekan perlahan ke bawah," ujarnya pada konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta.
Adapun mantan ekonom Danareksa itu mengaku ingin sektor swasta untuk lebih dominan menggerakkan perekononomian agar kinerja penerimaan pajak hingga rasio utang membaik. Hal itu kendati dia ingin dua mesin pertumbuhan ekonomi, yakni swasta dan pemerintah, berjalan bersamaan
"Biasanya kalau private sector lebih men-drive ekonomian, biasanya dia kan enggak bisa minta potongan macem-macem kan dibanding pemerintah ya. Rasio pajaknya cenderung lebih tinggi kalau kita lihat zamannya SBY dibanding Pak Jokowi itu 0,5% sampai 1% rasio tax to GDP-nya," kata Purbaya.
Saat ini, sejalan dengan rasio utang yang saat ini sudah di atas 40%, penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) sepanjang 2025 lalu terkumpul Rp2.217,9 triliun atau 89% dari target APBN.
Dengan PDB atas dasar harga berlaku pada tahun yang sama Rp23.821,1 triliun, maka rasio penerimaan pajak (tax ratio) yakni 9,31% atau turun dari tahun sebelumnya yakni 10,08%.
#utang-pemerintah #rasio-utang #utang-ri #sbn-dominasi #pinjaman-pemerintah #defisit-apbn #penerimaan-negara #pertumbuhan-ekonomi #menkeu-purbaya #ekonomi-indonesia #sektor-swasta #penerimaan-pajak #ta