Untung Rugi Wacana Percepatan BBM Campur Etanol Kala Harga Minyak Mendidih
Wacana percepatan B50 dan E20 di Indonesia dinilai problematik oleh Celios karena berpotensi menimbulkan kelangkaan minyak goreng dan meningkatkan impor BBM.
(Bisnis.Com) 11/03/26 18:30 162205
Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai wacana pemerintah mempercepat implementasi biodiesel 50% (B50) dan bensin campuran etanol 20% (E20) belum tentu menjadi solusi efektif untuk meredam dampak lonjakan harga minyak global akibat konflik Timur Tengah.
Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan percepatan program bahan bakar nabati (BBN) itu justru berpotensi memunculkan sejumlah persoalan baru. Ini mulai dari risiko gangguan pasokan minyak goreng hingga peningkatan impor BBM.
Menurutnya, peningkatan konsumsi biodiesel berbasis kelapa sawit berpotensi mengulang kondisi pada 2021 ketika terjadi perebutan bahan baku antara kebutuhan pangan dan energi. Saat itu, lonjakan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel turut memicu kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.
“Solusi biodiesel problematik karena beberapa faktor. Indonesia bisa mengulang tragedi 2021 ketika perebutan biodiesel dan bahan baku pangan menyebabkan kelangkaan minyak goreng,” kata Bhima kepada Bisnis, Rabu (11/3/2026).
Selain itu, dia menilai percepatan implementasi B50 dapat mengganggu kinerja ekspor komoditas sawit. Padahal, saat ini Indonesia tengah menikmati potensi windfall ekspor dari kenaikan harga crude palm oil (CPO) di pasar global.
Bhima mencatat harga referensi CPO Malaysia telah naik sekitar 8,57% dalam satu bulan terakhir sejak meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Jika konsumsi domestik untuk biodiesel meningkat tajam, pasokan untuk ekspor berpotensi tertekan.
Di sisi lain, penggunaan biodiesel dan bioetanol tetap membutuhkan pasokan BBM impor sebagai bahan pencampur. Dengan demikian, percepatan program B50 maupun E20 dinilai tidak sepenuhnya mampu menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi fosil.
“Impor BBM tetap akan naik dan membutuhkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar karena blending biodiesel dan bioetanol tetap membutuhkan BBM impor,” ujarnya.
Bhima menambahkan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan fenomena fossil lock-in dalam jangka panjang, yakni ketergantungan berkelanjutan terhadap bahan bakar fosil meski pemerintah mendorong energi alternatif.
Tak hanya itu, dia juga menyoroti potensi dampak lingkungan dari perluasan perkebunan bahan baku bioenergi. Ekspansi perkebunan kelapa sawit, misalnya, disebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap deforestasi dan meningkatnya risiko banjir di sejumlah wilayah Sumatra.
Di wilayah lain seperti Merauke, Papua Selatan, masyarakat juga mulai mengeluhkan pembukaan lahan besar-besaran untuk penanaman tebu sebagai bahan baku bioetanol yang dinilai menyebabkan penggundulan hutan.
Sebagai alternatif, Celios mendorong pemerintah mempercepat elektrifikasi sektor transportasi, khususnya transportasi publik, guna menekan konsumsi BBM secara lebih signifikan.
“Yang sebaiknya didorong itu elektrifikasi transportasi publik sehingga volume penggunaan kendaraan berbasis BBM bisa diturunkan,” kata Bhima.
Dia menilai sistem transportasi berbasis listrik yang didukung pembangkit energi terbarukan seperti angin, air, dan tenaga surya akan lebih tahan terhadap gejolak harga minyak global.
Tak hanya itu, pendekatan tersebut juga dinilai dapat meminimalkan dampak fluktuasi harga komoditas pangan seperti minyak goreng yang kerap dipengaruhi oleh permintaan minyak sawit untuk energi.
Berbeda dengan Bhima, Praktisi minyak dan gas (migas) Hadi Ismoyo menilai rencana pemerintah mempercepat B50 dan E20 merupakan langkah strategis untuk meredam dampak lonjakan harga minyak global.
Mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu mengatakan, kebijakan percepatan bauran BBN perlu didukung karena dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor BBM.
“Menurut saya kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang perlu didukung,” kata Hadi.
Dia menuturkan, pada segmen BBM jenis diesel, peluang pengurangan impor dinilai cukup besar. Hal ini seiring dengan mulai beroperasinya proyek peningkatan kapasitas kilang atau refinery development master plan (RDMP) Balikpapan serta kelanjutan program biodiesel B50.
Menurutnya, dengan kombinasi dua faktor tersebut, kebutuhan diesel dalam negeri berpotensi dapat dipenuhi dari pasokan domestik dalam waktu dekat.
“Dengan on stream-nya RDMP Balikpapan dan program lanjutan B50, insyaallah kebutuhan diesel dalam negeri sudah terpenuhi dan tidak perlu impor di akhir tahun ini, bahkan bisa lebih cepat,” ujar Hadi.
Namun demikian, dia mengakui implementasi E20 untuk sektor bensin masih menghadapi sejumlah tantangan. Pasalnya, pengembangan bioetanol di Indonesia masih membutuhkan pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Hadi menjelaskan ekosistem tersebut mencakup penyiapan lahan perkebunan bahan baku seperti singkong, tebu, atau jagung yang dapat dikonversi menjadi bioetanol.
Selain itu, diperlukan pembangunan fasilitas pengolahan bioetanol dalam skala kecil hingga menengah yang terintegrasi dalam bentuk klaster untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik.
“Ekosistem ini harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Termasuk pembangunan fasilitas pemrosesan bioetanol skala kecil dan menengah dalam bentuk klaster agar biaya logistik lebih efisien,” katanya.
Dia memperkirakan pembangunan ekosistem bioetanol tersebut membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat tahun sebelum industri bioetanol skala besar dapat berkembang secara masif di dalam negeri.
Di sisi lain, Hadi menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang berkelanjutan untuk mendukung pengembangan bioetanol di Indonesia. Menurutnya, kepastian tata kelola diperlukan agar program tersebut dapat berjalan konsisten dalam jangka panjang.
Dia berharap pemerintah dapat menyiapkan kerangka regulasi yang kuat sehingga pengembangan bioetanol dapat menjadi salah satu pilar ketahanan energi nasional, terlepas dari dinamika pergantian pemerintahan di masa mendatang.
“Pemerintah harus menciptakan perangkat regulasi tata kelola bioetanol yang berkelanjutan sehingga siapapun presidennya, program ini bisa tetap berjalan sebagai salah satu pilar ketahanan energi nasional,” kata Hadi.
#biodiesel #b50 #e20 #harga-minyak-global #kelapa-sawit #impor-bbm #deforestasi #energi-alternatif #elektrifikasi-transportasi #ketahanan-energi #bioetanol #konflik-timur-tengah #minyak-goreng #crude-p