REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –– Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.

Policy Strategist CERAH, Naomi Devi Larasati, mengatakan ketegangan di kawasan Timur Tengah menjadi pengingat pentingnya diversifikasi sumber energi nasional. Menurut dia, ketergantungan pada energi fosil membuat Indonesia rentan terhadap guncangan harga dan gangguan pasokan akibat konflik internasional.

“Dengan PLTS 100 GW, Indonesia dapat membangun ketahanan energi domestik yang lebih tahan terhadap goncangan konflik geopolitik global,” ujar Naomi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Ia menilai tren global saat ini menunjukkan sejumlah negara kembali menggunakan batu bara demi menjaga keamanan pasokan energi. Namun, langkah tersebut dinilai hanya bersifat jangka pendek dan berisiko tinggi dalam jangka panjang, terutama di tengah tekanan kebijakan internasional terhadap energi berbasis karbon.

Naomi menambahkan, sektor energi fosil kini menghadapi tantangan ganda. Selain volatilitas harga, lembaga keuangan global mulai menarik diri dari pendanaan proyek batu bara. Di sisi lain, kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) berpotensi membebani produk ekspor yang masih bergantung pada energi karbon tinggi.

Pengalaman negara lain juga menjadi rujukan. Pakistan, misalnya, mempercepat pengembangan energi terbarukan setelah terdampak konflik Rusia–Ukraina, sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan meningkatkan ketahanan industri domestik.

Selain aspek ketahanan energi, pengembangan PLTS skala besar juga dinilai membuka peluang bagi pertumbuhan industri hijau nasional. Mulai dari manufaktur panel surya, penciptaan lapangan kerja, hingga transfer teknologi yang dapat memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.

Namun demikian, realisasi target tersebut membutuhkan penyesuaian kebijakan yang signifikan. Saat ini, target PLTS dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) masih berada di kisaran 17 GW, jauh di bawah potensi yang diusulkan.

Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Energi Baru Terbarukan Kadin Indonesia, Feiral Rizky Batubara, menilai penguatan tata kelola menjadi faktor kunci dalam menarik investasi ke sektor ini.

Menurut dia, perbaikan proses tender yang transparan, konsistensi regulasi, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal sangat diperlukan untuk mendorong masuknya modal.

“Kita membutuhkan skema pembiayaan hijau agar seluruh program transisi energi memiliki akses pendanaan yang lebih mudah. Instrumennya bisa berupa green bond, tax deduction, hingga penerapan carbon tax,” ujar Feiral.

Bisnis.com, JAKARTA - Sudah lebih dari satu bulan peperangan berkecamuk di Timur Tengah dan dunia merasakan dampak disrupsi global akibat penutupan Selat Hormuz. Tidak hanya pasokan minyak mentah dan gas saja yang tertahan, tetapi rantai pasok dunia terganggu secara masif.

Industri yang memproduksi kebutuhan esensial seperti plastik, pupuk, obat-obatan, benang pakaian mulai dari Indonesia, Singapura, Vietnam, Cina, Korea sampai Thailand tidak dapat beroperasi akibat kegagalan mendapatkan bahan baku.

Berbagai penerbangan udara dibatalkan karena biaya avtur dan premi asuransi penerbangan melonjak drastis. Diperkirakan sekitar 1.100 kapal laut tertahan akibat penutupan Selat Hormuz, sehingga bahan baku migas dan nonmigas tidak terkirim.

Disrupsi ini akan mengakibatkan harga produk kemasan plastik, pupuk, obat-obatan, pakaian menjadi mahal, bahkan untuk jenis tertentu diproyeksikan 'hilang' dari pasaran akibat kendala produksinya.

Dengan kata lain, kita berada di tengah-tengah era disrupsi global akibat perang yang masih berkecamuk di Timur Tengah. Dan inilah disrupsi global kedua hanya dalam kurun waktu 5 tahun pascapandemi Covid-19.

Indonesia patut 'bersyukur' bahwa sumber impor migas dari Timur Tengah saat ini sebesar 20% saja. Namun, menghadapi situasi di selat Hormuz, kita terpaksa harus bersaing dengan negara-negara pengimpor migas lainnya untuk mendapatkan pasokan tambahan yang memiliki tingkat keandalan yang tinggi (reliability of supply).

Artinya, kita perlu mewaspadai harga minyak mentah bertahan di kisaran US$100/barel akibat kelangkaan dan kondisi 'perebutan' di antara negara-negara yang hendak mengamankan pasokan impor migasnya.

Meskipun International Energy Agency (IEA) telah merekomendasikan pelepasan cadangan minyak mentah terbesar dalam sejarah dunia sebanyak 400 juta barel untuk menjamin kesediaan pasokan dan menahan kenaikan harga minyak mentah, tetapi dibutuhkan waktu yang relatif panjang agar keseluruhan cadangan minyak tersebut masuk ke pasaran. Akibatnya, per hari ini harga dan pasokan minyak mentah masih berstatus sama: mahal dan langka.

Uniknya, ketika negara-negara pengimpor migas telah masuk mode krisis energi, Indonesia terkesan masih berada pada tahapan “waspada” dan belum terjerumus ke dalam krisis energi. Mengapa demikian?

Saat ini sering terlihat iklan yang menawarkan pemasangan panel surya dan genset diesel rumah tangga untuk menjaga pemadaman listrik akibat krisis energi. Sesungguhnya masyarakat tidak perlu khawatir akan risiko pemadaman listrik, karena disrupsi energi global tidak akan mengganggu pasokan listrik kepada konsumen listrik di Indonesia.

Hal ini disebabkan karena 80% dari sumber energi pembangkitan listrik berasal dari batu bara dan gas bumi yang kita miliki dalam jumlah besar di dalam negeri. Inilah yang membuat ketahanan energi nasional di bidang kelistrikan relatif kuat dibandingkan negara-negara lainnya, seperti Singapura misalnya.

Di negeri singa tersebut, sektor kelistrikannya bersumber 95% dari gas yang diimpor. Artinya warga Singapura akan merasakan kenaikan harga listrik akibat kenaikan harga gas global. Sektor kelistrikan mereka pun relatif rentan karena bergantung pada impor gas bumi maupun LNG.

Namun, pada saat yang sama, ketahanan energi Indonesia masuk kategori rentan karena menggantungkan kebutuhan minyak mentah, gasoline dan LPG dari jalur impor. Di sektor transportasi darat misalnya, meskipun penggunaan mobil listrik (EV) meningkat tajam di Indonesia, namun penjualan mobil dan sepeda motor konvensional masih tetap mendominasi.

Saat ini kendaraan umum dan kendaraan besar masih tetap menggunakan BBM. Artinya kebutuhan BBM untuk sektor transportasi darat tetap tinggi. Setali tiga uang, sektor transportasi udara, laut dan kereta api juga sangat bergantung pada BBM agar bisa bergerak.

Ditambah lagi industri Petrokimia, Besi Baja, Farmasi, Pupuk dan lain-lain sangat membutuhkan BBM sebagai bahan baku produksinya. Terakhir, sektor rumah tangga juga memerlukan sekitar 8 juta kiloliter LPG per tahunnya untuk kebutuhan memasak. 75% dari total kebutuhan LPG tersebut masih diimpor.

Di sinilah terlihat kontras ketahanan energi kita: resiliensi energi di sektor kelistrikan nasional belum dibarengi oleh ketahanan energi di sektor transportasi, industri dan rumah tangga.

URGENSI ELEKTRIFIKASI

Pekerjaan rumah besar kita ke depannya adalah percepatan transisi energi dan elektrifikasi. Transisi energi di sektor kelistrikan penting guna mendorong penurunan emisi karbon. Dalam hal ini, melakukan substitusi energi fosil (umumnya berbasis batu bara dan gas) dengan energi terbarukan dan energi baru (seperti nuklir dan hidrogen), termasuk bioenergi.

Namun, penting dicatat bahwa transisi energi ini tidak akan mengurangi kebutuhan pasokan BBM nasional. Artinya, sampai dengan adanya alternatif bahan bakar yang dapat menggantikan BBM sektor transportasi, industri dan rumah tangga masih membutuhkan migas yang sampai hari ini masih dipasok melalui jalur impor.

Oleh karena itu, solusi jangka pendek menghadapi disrupsi energi saat ini adalah dengan pengurangan volume pemakaian BBM melalui peningkatan elektrifikasi di sektor transportasi dan rumah tangga.

Penambahan kendaraan listrik khususnya armada kendaraan umum perlu disegerakan. Mengganti LPG dengan pemakaian kompor induksi (listrik) juga akan meringankan beban impor. Pemerintah dapat memberikan insentif khusus untuk mendorong masyarakat agar menggunakan transportasi publik berbasis listrik dan memasak dengan kompor listrik.

Selanjutnya, penghematan atau pengurangan volume pemakaian BBM dalam waktu menengah dapat dicapai melalui peningkatan volume biofuel sebagai campuran BBM dan hilirisasi batu bara menjadi DME untuk substitusi LPG (dengan catatan biaya produksi DME lebih ekonomis dibandingkan impor LPG).

Brasil merupakan negara yang sangat sukses mengimplementasikan kewajiban biofuel 30 persen untuk kendaraan pribadi. Bahkan di Brazil sudah ada pemakaian kendaraan berbasis 100 persen bioefuel dari tanaman tebu.

Khusus rencana jangka panjang, pengurangan volume pemakaian BBM dapat dicapai melalui produksi energi baru yang memiliki daya penyimpanan energi yang besar seperti hidrogen, untuk menggantikan BBM di kendaraan besar/berat, KA dan transportasi laut (dan mungkin juga pesawat udara).

Sesungguhnya Indonesia adalah negeri penuh berkah karena memiliki sumber energi dalam negeri yang melimpah untuk menjaga listrik terus tersalurkan untuk masyarakat. Namun, kita memiliki tugas besar untuk memastikan agar perekonomian tetap berputar dengan menjamin ketersediaan bahan bakar dan bahan baku untuk sektor industri, transportasi, UMKM dan rumah tangga.

Solusinya sudah ada di depan mata dan kita tidak memiliki pilihan selain menguatkan ketahanan energi nasional sebelum mencapai kemandirian energi di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyerukan percepatan transisi energi dari bahan bakar fosil ke listrik di tengah meningkatnya tekanan krisis energi global.

Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa kemandirian energi menjadi syarat mutlak bagi negara besar seperti Indonesia untuk tetap bertahan di tengah dinamika global.

Seruan itu disampaikan saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk di Magelang, Kamis (9/4/2026).

“Kita sadar bahwa sekarang tiap bangsa harus mandiri di bidang-bidang yang paling menentukan, yaitu di antaranya yang paling utama tentu pangan, habis itu energi. Negara yang sebesar kita, kalau masih mau merdeka, kalau masih mau survive, bertahan hidup, mau tidak mau kita harus mandiri,” tegasnya.

Menurut Prabowo, langkah menuju energi bersih harus segera dipercepat, salah satunya melalui elektrifikasi di sektor transportasi guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil.

“Menuju energi yang bersih, energi terbarukan. Salah satu langkah adalah akan menggunakan listrik, elektrifikasi, memakai listrik untuk tidak lagi memakai terlalu banyak BBM dari fosil, dari karbon,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi inisiatif dunia usaha nasional dalam mendukung transformasi tersebut, termasuk langkah yang diambil VKTR dalam membangun fasilitas produksi kendaraan listrik.

“Saya sangat menyambut baik dan menghargai kegiatan ini, inisiatif yang telah diambil sejak beberapa tahun oleh saudara Anindya Bakrie beserta keluarga semuanya, kelompok usahanya, yang terus bekerja dengan visi yang sangat jelas; visi ingin ikut serta dalam pembangunan bangsa Indonesia, dalam transformasi bangsa,” katanya.

Prabowo menilai industrialisasi merupakan tahapan penting dalam kebangkitan teknologi nasional. Teknologi, menurutnya, harus diolah menjadi industri agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Industrialisasi adalah bagian akhir daripada suatu kebangkitan teknologi suatu bangsa. Teknologi harus diolah menjadi industri sehingga bermanfaat bagi suatu bangsa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa penggunaan energi fosil ke depan harus dibatasi hanya untuk sektor strategis, sementara sektor lain didorong beralih ke energi bersih.

“Memang negara butuh, kita harus tinggalkan energi karbon dari fosil. Kita gunakan hanya untuk yang strategis,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gejolak geopolitik di Timur Tengah memicu lonjakan harga dan memangkas pasokan minyak global. Menanggapi ketidakpastian ini, Presiden Prabowo Subianto kembali mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) secara masif. Pelaku industri otomotif perlu mengambil peran agar target tersebut dapat terealisasi.

Para pakar menilai krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz menjadi peringatan akan rentannya ketahanan energi nasional ketika terjadi fluktuasi harga dan pasokan minyak global. Transisi ke kendaraan listrik berpotensi menjadi strategi kunci bagi Indonesia untuk mengatasi masalah ini dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

“Ketergantungan pada BBM impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap krisis global seperti yang terjadi saat ini. Ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi bersih dan elektrifikasi, khususnya di sektor transportasi,” kata Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien dalam pernyatannya, Sabtu (4/4/2026).

Namun, percepatan transisi menuju kendaraan listrik akan sulit terealisasi tanpa kontribusi pelaku industri otomotif yang telah puluhan tahun beroperasi di Indonesia. Policy Strategist Coordinator CERAH Dwi Wulan Ramadani menambahkan krisis BBM seharusnya menjadi momentum bagi produsen otomotif untuk memperbesar pasar kendaraan listrik di Indonesia.

“Peran automaker akan menjadi sangat krusial dalam membantu percepatan pengembangan pasar EV di Indonesia, tentu hal ini perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam hal menciptakan permintaan EV. Dengan respons cepat peralihan ke EV saat ini; maka kita akan terus akan melepas ketergantungan energi dan membangun ketahanan energi lebih kuat," kata Dwi.

Selama ini, pemerintah dan perusahaan otomotif cenderung hanya berfokus pada hilirisasi di sektor hulu, terutama melalui produksi nikel dan baterai, tanpa diimbangi percepatan elektrifikasi kendaraan di sisi hilir. Ekspansi tambang nikel yang masif telah memicu deforestasi, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial di berbagai wilayah, termasuk di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.

“Agresivitas di sektor hulu tanpa diiringi pemerataan di hilir hanya akan memperbesar dampak negatif bagi masyarakat yang terdampak transisi energi, tanpa benar-benar menghadirkan manfaatnya. Hingga kini, mereka belum merasakan keuntungan dari kendaraan listrik, salah satunya karena perusahaan otomotif masih pasif dalam mendistribusikan kendaraan listrik di Indonesia,” kata Andi.

Padahal, kata Dwi, kendaraan listrik menciptakan efisiensi biaya yang signifikan, yakni 2-3 kali lebih murah per kilometernya dibandingkan dengan kendaraan BBM konvensional. Hal ini utamanya karena harga listrik lebih stabil dibandingkan harga minyak global. Dalam jangka panjang, pengurangan proporsi impor BBM juga berpotensi memperbaiki neraca perdagangan dan mengurangi biaya subsidi energi yang selama ini mencapai 20 persen dari APBN.

Tak terbatas pada kendaraan pribadi, Dwi Wulan menyarankan, elektrifikasi juga perlu dilakukan untuk transportasi publik. Investasi besar-besaran pada sektor ini akan menghindarkan Indonesia dari risiko pergeseran ketergantungan energi. Pengembangan transportasi publik berbasis listrik seperti bus, kereta, dan angkutan massal lainya juga menjadi kunci untuk memastikan transisi energi tidak hanya rendah karbon, tapi juga efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

“Pemerintah seharusnya mengembangkan strategi ketahanan energi nasional yang tidak hanya berfokus pada substitusi teknologi, tetapi juga pada pengurangan konsumsi energi serta perbaikan sistem transportasi publik,” tambah Andi.

Akselerasi untuk beralih pada Electric Vehicle di Indonesia pun harus memperhatikan perbaikan di sektor hulu. Meminjam prinsip pada dunia otomotif “fast but not reckless”. Hal ini berarti percepatan produksi kendaraan listrik juga harus disertai komitmen dan upaya nyata perbaikan tata kelola sumber daya alam yang ketat agar tidak menimbulkan masalah.

Andi menyarankan pemerintah untuk memperkuat standar lingkungan dan sosial dalam rantai pasok mineral kritis seperti nikel, termasuk perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Pemerintah juga perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan kawasan industri dan proyek hilirisasi.

“Selain itu, pemerintah perlu memastikan pendekatan transisi yang berkeadilan (just transition) dengan melibatkan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan,” ujar Andi.

Dwi Wulan menambahkan, perusahaan otomotif juga perlu memiliki komitmen tata kelola. “Produsen dan investor wajib menerapkan praktik due diligence pada rantai pasok bahan baku kendaraan, lalu memastikan perlindungan hak masyarakat adat, dan tentunya melaporkan dampak lingkungan secara terbuka,” tegas Dwi.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai wacana pemerintah mempercepat implementasi biodiesel 50% (B50) dan bensin campuran etanol 20% (E20) belum tentu menjadi solusi efektif untuk meredam dampak lonjakan harga minyak global akibat konflik Timur Tengah.
Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan percepatan program bahan bakar nabati (BBN) itu justru berpotensi memunculkan sejumlah persoalan baru. Ini mulai dari risiko gangguan pasokan minyak goreng hingga peningkatan impor BBM.
Menurutnya, peningkatan konsumsi biodiesel berbasis kelapa sawit berpotensi mengulang kondisi pada 2021 ketika terjadi perebutan bahan baku antara kebutuhan pangan dan energi. Saat itu, lonjakan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel turut memicu kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.
“Solusi biodiesel problematik karena beberapa faktor. Indonesia bisa mengulang tragedi 2021 ketika perebutan biodiesel dan bahan baku pangan menyebabkan kelangkaan minyak goreng,” kata Bhima kepada Bisnis, Rabu (11/3/2026).
Selain itu, dia menilai percepatan implementasi B50 dapat mengganggu kinerja ekspor komoditas sawit. Padahal, saat ini Indonesia tengah menikmati potensi windfall ekspor dari kenaikan harga crude palm oil (CPO) di pasar global.
Bhima mencatat harga referensi CPO Malaysia telah naik sekitar 8,57% dalam satu bulan terakhir sejak meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Jika konsumsi domestik untuk biodiesel meningkat tajam, pasokan untuk ekspor berpotensi tertekan.
Di sisi lain, penggunaan biodiesel dan bioetanol tetap membutuhkan pasokan BBM impor sebagai bahan pencampur. Dengan demikian, percepatan program B50 maupun E20 dinilai tidak sepenuhnya mampu menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi fosil.
“Impor BBM tetap akan naik dan membutuhkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar karena blending biodiesel dan bioetanol tetap membutuhkan BBM impor,” ujarnya.
Bhima menambahkan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan fenomena fossil lock-in dalam jangka panjang, yakni ketergantungan berkelanjutan terhadap bahan bakar fosil meski pemerintah mendorong energi alternatif.
Tak hanya itu, dia juga menyoroti potensi dampak lingkungan dari perluasan perkebunan bahan baku bioenergi. Ekspansi perkebunan kelapa sawit, misalnya, disebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap deforestasi dan meningkatnya risiko banjir di sejumlah wilayah Sumatra.
Di wilayah lain seperti Merauke, Papua Selatan, masyarakat juga mulai mengeluhkan pembukaan lahan besar-besaran untuk penanaman tebu sebagai bahan baku bioetanol yang dinilai menyebabkan penggundulan hutan.
Sebagai alternatif, Celios mendorong pemerintah mempercepat elektrifikasi sektor transportasi, khususnya transportasi publik, guna menekan konsumsi BBM secara lebih signifikan.
“Yang sebaiknya didorong itu elektrifikasi transportasi publik sehingga volume penggunaan kendaraan berbasis BBM bisa diturunkan,” kata Bhima.
Dia menilai sistem transportasi berbasis listrik yang didukung pembangkit energi terbarukan seperti angin, air, dan tenaga surya akan lebih tahan terhadap gejolak harga minyak global.
Tak hanya itu, pendekatan tersebut juga dinilai dapat meminimalkan dampak fluktuasi harga komoditas pangan seperti minyak goreng yang kerap dipengaruhi oleh permintaan minyak sawit untuk energi.
Berbeda dengan Bhima, Praktisi minyak dan gas (migas) Hadi Ismoyo menilai rencana pemerintah mempercepat B50 dan E20 merupakan langkah strategis untuk meredam dampak lonjakan harga minyak global.
Mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu mengatakan, kebijakan percepatan bauran BBN perlu didukung karena dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor BBM.
“Menurut saya kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang perlu didukung,” kata Hadi.
Dia menuturkan, pada segmen BBM jenis diesel, peluang pengurangan impor dinilai cukup besar. Hal ini seiring dengan mulai beroperasinya proyek peningkatan kapasitas kilang atau refinery development master plan (RDMP) Balikpapan serta kelanjutan program biodiesel B50.
Menurutnya, dengan kombinasi dua faktor tersebut, kebutuhan diesel dalam negeri berpotensi dapat dipenuhi dari pasokan domestik dalam waktu dekat.
“Dengan on stream-nya RDMP Balikpapan dan program lanjutan B50, insyaallah kebutuhan diesel dalam negeri sudah terpenuhi dan tidak perlu impor di akhir tahun ini, bahkan bisa lebih cepat,” ujar Hadi.
Namun demikian, dia mengakui implementasi E20 untuk sektor bensin masih menghadapi sejumlah tantangan. Pasalnya, pengembangan bioetanol di Indonesia masih membutuhkan pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Hadi menjelaskan ekosistem tersebut mencakup penyiapan lahan perkebunan bahan baku seperti singkong, tebu, atau jagung yang dapat dikonversi menjadi bioetanol.
Selain itu, diperlukan pembangunan fasilitas pengolahan bioetanol dalam skala kecil hingga menengah yang terintegrasi dalam bentuk klaster untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik.
“Ekosistem ini harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Termasuk pembangunan fasilitas pemrosesan bioetanol skala kecil dan menengah dalam bentuk klaster agar biaya logistik lebih efisien,” katanya.
Dia memperkirakan pembangunan ekosistem bioetanol tersebut membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat tahun sebelum industri bioetanol skala besar dapat berkembang secara masif di dalam negeri.
Di sisi lain, Hadi menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang berkelanjutan untuk mendukung pengembangan bioetanol di Indonesia. Menurutnya, kepastian tata kelola diperlukan agar program tersebut dapat berjalan konsisten dalam jangka panjang.
Dia berharap pemerintah dapat menyiapkan kerangka regulasi yang kuat sehingga pengembangan bioetanol dapat menjadi salah satu pilar ketahanan energi nasional, terlepas dari dinamika pergantian pemerintahan di masa mendatang.
“Pemerintah harus menciptakan perangkat regulasi tata kelola bioetanol yang berkelanjutan sehingga siapapun presidennya, program ini bisa tetap berjalan sebagai salah satu pilar ketahanan energi nasional,” kata Hadi.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten kendaraan listrik besutan Grup Bakrie PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) dan PT Indika Energy Tbk. (INDY) melalui anak usahanya, PT Kalista Nusa Armada kian memantapkan kehadirannya sebagai pemain utama bus listrik di Tanah Air.

VKTR dan INDY menyasar pasar segmen bus listrik di kota besar khususnya DKI Jakarta. Langkah itu sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang makin gencar mendorong transportasi ramah lingkungan.