Jalan Berliku PP Tunas, Perlindungan Anak di Dunia Maya Butuh Dukungan
Kementerian Komunikasi dan Digital menghadapi tantangan dalam menerapkan PP Tunas untuk melindungi anak di dunia maya. Hanya beberapa platform yang patuh.
(Bisnis.Com) 29/03/26 18:29 175787
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghadapi tantangan dalam melindungi anak di ruang digital. Meski Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) telah berlaku per 28 Maret 2026, belum semua platform digital langsung membatasi akses anak ke dunia maya.
Adapun PP Tunas hakikatnya telah ditandatangani tahun lalu. Pemerintah memberi waktu transisi selama 1 tahun bagi 8 platform digital tahap awal untuk menerapkan ketentuan yang berlaku di PP Tunas, termasuk membatasi akses akun anak di bawah 16 tahun ke platform masing-masing.
Hingga 27 Maret 2025 pukul 21.30 WIB, hanya platform X dan Bigo Live yang memberi dukungan secara penuh. Roblox dan TikTok menerapkan kebijakan tersebut secara terbatas. Sisanya, Facebook, Instagram, Threads, dan YouTube berharap melakukan diskusi lebih lanjut.
Bisnis mencoba menghubungi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dan Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengenai perkembangan kepatuhan platform digital terhadap PP Tunas per Minggu (29/3) atau sehari setelah PP Tunas resmi diberlakukan. Hingga berita ini diturunkan keduanya tidak menjawab.
Sementara itu, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infratelnas) Mastel, Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan dari perspektif kebijakan, PP No. 17/2025 (PP Tunas) dan Permen Komdigi No. 9/2026 merupakan momen penting dalam tata kelola ruang siber.
Kebijakan ini adalah wujud upaya menjaga kedaulatan digital dalam melindungi aset bangsa yang paling berharga yaitu anak-anak di bawah usia 16 tahun.
Regulator menuntut penundaan akses yang tegas. Di sisi lain, beberapa pelaku di industri merespons dengan penguatan fitur keamanan tanpa menutup akun secara total.
Menurutnya, resistensi atau pendekatan alternatif yang diambil oleh platform digital, boleh jadi menandakan adanya gap antara interpretasi regulasi dengan kapasitas operasional serta model bisnis industri.
“Secara kebijakan publik, situasi ini bukan serta-merta bentuk pembangkangan, bisa jadi merupakan refleksi dari kompleksitas teknis dan dilema data pribadi yang nyata,” kata Sigit kepada Bisnis.
Dia menjelaskan dari perspektif industri, keengganan tersebut bukan semata-mata karena platform digital menolak mematuhi hukum, melainkan didorong oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan antara lain yaitu ekonomi, teknis, dan efektivitas perlindungan.
Dia berpendapat regulasi yang efektif tidak hanya berisi larangan, tetapi juga solusi. Memaksa platform menutup jutaan akun tanpa sistem verifikasi usia yang andal berisiko mendorong anak-anak ke "pasar gelap digital" atau mendorong penggunaan VPN atau identitas palsu yang justru lebih sulit dipantau.
Kebijakan Masa Transisi bisa memberi ruang bagi "Kepatuhan secara bertahap". Platform yang menunjukkan itikad baik melalui penguncian fitur (default-to-private) bagi remaja layak diberikan waktu penyesuaian teknis daripada langsung dijatuhi sanksi blokir.
Dia mengatakan “fitur keamanan" yang saat ini diterapkan platform adalah langkah awal, namun bukan jawaban akhir bagi kedaulatan hukum sebuah negara.
Sigit menegaskan industri tidak bisa lagi berlindung di balik standar global jika risiko lokal sudah nyata.
“Transparansi Algoritma. Industri harus bersedia membuka diri terhadap audit independen mengenai efektivitas algoritma deteksi usia mereka di Indonesia,” kata Sigit.
Dia juga mengingatkan model Bisnis yang beretika perlu diterapkan platform. Sudah saatnya platform melepaskan monetisasi dari data pengguna di bawah 16 tahun sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap perlindungan masa depan generasi Indonesia.
“Regulasi yang baik seyogyanya melindungi tanpa membatasi aspirasi, dan industri yang baik adalah industri yang menempatkan keselamatan penggunanya di atas pertumbuhan metrik semata,” kata Sigit.
Faktor Bisnis ...
Bisnis Platform Digital Terusik
Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi berpendapat platform digital pada dasarnya menghadapi dilema bisnis. Menutup akses anak di bawah 16 tahun berpotensi langsung mengurangi jumlah pengguna dalam skala besar yang bahkan bisa mencapai jutaan akun.
Penurunan ini berdampak pada valuasi perusahaan dan pasar iklan, karena jumlah pengguna adalah aset utama platform digital.
“Akibatnya, banyak platform memilih “bermain di area abu-abu” regulasi, seolah terlihat patuh, tetapi substansinya belum tentu. Misalnya, hanya meminta input usia atau tahun lahir tanpa verifikasi nyata, yang sangat mudah dimanipulasi,” kata Heru kepada Bisnis, Minggu (29/3/2026).
Senada, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Ian Yosef M. Edward mengatakan anak di bawah 16 tahun adalah pasar potensial bagi platform digital. Mereka menjadi target iklan digital di platform.
Dengan penutupan akses, menurutnya, jumlah pengguna akan turun cukup signifikan dan mengganggu pendapatan bisnis.
"Tentu akan menurunkan pendapatan platform digital. Anak jadi target karena paling mudah terkena dampak secara emosi dan akan membekas seterusnya," kata Ian.
Sekadar informasi pada 2024, Facebook diketahui memiliki sekitar 130 juta pengguna aktif bulanan, WhatsApp 155 juta, dan Instagram 110 juta di Indonesia. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan.
Sementara itu pendapatan yang dibukukan Meta secara global tercatat sebesar US$170 miliar, dengan 97% berasal dari iklan di Facebook dan Instagram.
Iklan tersebut tidak hanya menyasar orang dewasa, juga anak di bawah 16 tahun yang jumlahnya di Indonesia sekitar 70 juta - 80 juta pengguna menurut laporan Komdigi.
Sanksi
Ian berpendapat pemerintah perlu menerapkan sanksi bagi platform yang tidak bersedia mematuhi aturan yang berlaku. Sanksi dapat berupa administratif dan denda.
"Sanksi administratif yaitu pemblokiran atau penghentian sementara. Kemudian denda diperhitungkan dampak kerugian untuk recovery anak dibawah 16 tahun," kata Ian.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi memenuhi kewajiban Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) dan turunannya.
Beleid yang berlaku efektif hari ini, Sabtu (28/3/2026), diwajibkan kepada 8 platform digital pada tahap awal. Platform tersebut antara lain yaitu YouTube, Instagram, Threads, TikTok, Roblox, Facebook, X, dan Bigo Live. Dari jumlah tersebut hanya X dan Bigo Live yang menyatakan berkomitmen penuh.
Adapun TikTok dan Roblox dikategorikan sebagai platform yang kooperatif sebagian terhadap PP Tunas. Empat platform lainnya Facebook, Threads, Instagram, dan YouTube masih belum memenuhi ketentuan dari PP Tunas.
“Kami mengapresiasi platform yang bersikap kooperatif penuh dalam memenuhi kewajiban kepatuhan, yaitu X dan Bigo Live,” ujar Meutya Hafid.
Meutya mengatakan langkah kedua platform tersebut dinilai sebagai bentuk kepatuhan konkret yang tidak hanya berhenti pada komitmen, tetapi telah diwujudkan dalam penyesuaian sistem dan kebijakan secara nyata.
Platform X telah menetapkan perubahan batas usia minimum menjadi 16 tahun yang tercantum dalam laman Pusat Bantuan (Help Desk). Selain itu, X juga berkomitmen untuk memulai proses identifikasi dan penonaktifan akun pengguna di bawah usia mulai 28 Maret 2026.
Sementara itu, Bigo Live telah melakukan penyesuaian batas usia minimum menjadi 18+ yang tercantum dalam Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi, serta memperkuat sistem pelindungan melalui moderasi berlapis yang menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dan pengawasan manusia untuk menindak akun di bawah umur.
Meutya menegaskan langkah ini menjadi bukti bahwa platform digital global mampu memenuhi kewajiban regulasi Indonesia secara cepat dan bertanggung jawab.
Pemerintah menginstruksikan semua platform digital yang berbisnis di Indonesia untuk segera menyelaraskan produk, fitur, dan layanannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Saya tegaskan tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan untuk dapat beroperasi di Indonesia. Tidak boleh ada kompromi,” tegas Meutya.
#perlindungan-anak #dunia-maya #pp-tunas #platform-digital #akses-anak #kebijakan-digital #keamanan-anak #regulasi-digital #komdigi #perlindungan-data #sanksi-platform #anak-di-bawah-16 #keamanan-onlin