Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai standar teknis yang kuat dalam penerapan Peraturan Pemerintah No.17 /2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) akan mempermudah dan meningkatkan kepatuhan pelaku industri digital nasional dalam mendukung regulasi tersebut.

Ketua Bidang OTT/E-Commerce MASTEL Alex Candra berpendapat setiap sektor mulai dari teknologi finansial (fintech), media sosial, hingga e-commerce memiliki karakteristik digital yang berbeda.

Tanpa standar teknis yang matang, proses verifikasi identitas wali dan perlindungan data pribadi anak akan menjadi tantangan prosedural yang membingungkan dalam implementasi PP Tunas.

"Jadi, standar teknis [yang jelas] akan mengurangi kebingungan pengguna, orang tuanya,” ujar Alex di acara Bisnis Indonesia Forum, dilansir Kamis (7/5/2026).

Alex menambahkan sektor UMKM dan startup lokal juga berpotensi menghadapi dilema karena keterbatasan infrastruktur verifikasi yang canggih dalam mematuhi PP Tunas. Tanpa dukungan teknologi seperti machine learning atau tim verifikasi yang andal, pelaku usaha kecil berisiko gagal memenuhi standar keamanan yang diminta regulasi.

Akibat beban kepatuhan yang berat, dikhawatirkan startup justru mempertimbangkan untuk melarang total akses anak-anak di bawah usia 18 tahun ke platform mereka. Langkah ini diambil bukan karena konten yang ilegal, melainkan demi menghindari kerumitan prosedur hukum.

“Pertanyaannya, apakah UMKM atau startup lokal ini punya infrastruktur yang cukup canggih untuk verifikasi data?” tambah Alex.

Persoalan lain yang muncul adalah masa transisi selama enam bulan yang dianggap terlalu singkat untuk transformasi sistem yang kompleks. Alex mengkhawatirkan jika ribuan perusahaan memilih membatasi usia pengguna secara masif, Indonesia akan menghadapi risiko generasi gagap teknologi.

Dari sisi industri, kebutuhan mendesak saat ini adalah adanya kepastian hukum dan teknis yang selaras dengan mitigasi risiko. Dialog berkelanjutan antara regulator dan pelaku ekonomi digital menjadi kunci agar perlindungan anak tetap terjaga tanpa mematikan ekosistem teknologi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengatakan implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) bisa menjadi beban bagi pelaku bisnis over-the-top (OTT).

Ketua Bidang OTT dan E-commerce Mastel Alex Chandra mengatakan PP Tunas pada dasarnya merupakan langkah positif untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

PP Tunas juga tidak dimaksudkan untuk merugikan industri. Namun, dalam praktiknya, Alex khawatir muncul biaya baru yang harus dikeluarkan platform demi mematuhi regulasi tersebut, misalnya dari sisi perangkat baru atau sumber daya manusia untuk membantu verifikasi perangkat.

Beban tambahan seperti verifikasi usia dan pengelolaan data pengguna menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pelaku usaha kecil dan startup. Tidak semua perusahaan memiliki infrastruktur atau sumber daya manusia yang memadai untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Selanjutnya terdapat risiko over-compliance. Untuk menghindari sanksi, perusahaan bisa memilih langkah paling aman, yaitu membatasi akses anak sepenuhnya. Jika dilakukan secara luas, hal ini justru berpotensi menghambat literasi digital generasi muda.

Tidak hanya itu, tenggat waktu implementasi yang relatif singkat juga menjadi perhatian. Transformasi sistem digital yang kompleks membutuhkan waktu dan investasi yang tidak sedikit.

Alex juga mengingatkan jika hambatan implementasi tidak segera diatasi, PP Tunas berpotensi mempengaruhi iklim investasi di sektor digital. Ketidakpastian regulasi dapat membuat pelaku usaha menunda inovasi atau bahkan membatasi ekspansi layanan.

“Kalau hambatan ini nggak bisa dijawab, ya akibatnya memang akan menghambat investasi di sektor ekonomi digital di Indonesia,” kata Alex di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Di sisi lain, adopsi standar internasional tanpa penyesuaian dengan konteks lokal juga dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Alex menekankan solusi utama bukanlah pelonggaran perlindungan anak, melainkan penguatan kolaborasi. Pemerintah didorong untuk memberikan kejelasan standar teknis, membuka ruang dialog dengan industri, serta melibatkan asosiasi dalam proses perumusan kebijakan.

“Daripada pemerintah mengejar setiap perusahaan satu per satu, sebaiknya berkomunikasi melalui asosiasi dengan menjelaskan apa yang diinginkan dan apa harapannya,” jelas Alex.

Asosiasi dinilai memiliki peran strategis sebagai jembatan antara regulator dan pelaku industri, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih aplikatif dan tidak menghambat inovasi.

Di sisi lain, industri juga diharapkan proaktif dalam meningkatkan standar keamanan dan berpartisipasi dalam diskusi kebijakan. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai implementasi platform digital seperti Google, Meta, dan lain sebagainya akan makin optimal dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) jika didukung standar teknis yang matang.

Ketua Bidang OTT dan E-commerce Mastel Alex Chandra mengatakan penerapan PP Tunas di Indonesia merupakan langkah positif. Meskipun regulasi ini bertujuan untuk melindungi anak di ruang digital, pelaksanaannya belum sepenuhnya matang dan masih menimbulkan kebingungan di kalangan industri.

Menurut Alex, tantangan terbesar dalam implementasi PP Tunas adalah belum adanya standar teknis yang jelas. Regulasi yang ada dinilai masih bersifat umum sehingga pelaku industri butuh arahan yang lebih pasti.

"Jadi standar teknis ini benar-benar penting sebetulnya karena kalau dilihat, objek pengaturannya bagaimana,” kata Alex dalam acara Bisnis Indonesia Forum pada Senin (4/5/2026).

Akibatnya, menurutnya, perusahaan digital harus meraba-raba dalam menerjemahkan keinginan regulator. Hal ini menyebabkan tidak adanya keseragaman pendekatan antarperusahaan, baik di sektor fintech, media sosial, maupun e-commerce.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan di berbagai pihak, mulai dari perusahaan, pengguna, hingga orang tua dan anak-anak sebagai pengguna akhir.

Oleh karena itu, pendekatan safety by design menjadi penting, yakni sistem yang sejak awal dirancang untuk aman bagi anak.

Namun, penerapan konsep ini tidaklah sederhana. Alex menilai perubahan menuju safety by design membutuhkan transformasi struktural yang kompleks. Bahkan, hal ini berpotensi mengurangi kenyamanan pengguna dewasa, sehingga muncul dilema antara perlindungan dan pengalaman pengguna yang optimal.

Tidak sampai di situ, aspek verifikasi usia dan identitas juga menjadi persoalan penting. Banyak platform, termasuk yang digunakan dalam sektor pendidikan, dituntut untuk memastikan pengguna adalah anak atau orang tua yang sah. Namun, hal ini memunculkan pertanyaan besar terkait kesiapan institusi, terutama sekolah dan pelaku usaha kecil (UMKM).

“Apakah mereka punya infrastruktur canggih gak buat verifikasi data? apakah mereka punya tim yang cukup jago untuk verifikasi? layer nya itu berlapis-lapis,” kata Alex.

Alex juga menjelaskan adanya risiko overregulasi dan dampak jangka panjang. Dalam praktiknya, beberapa perusahaan berpotensi mengambil jalan pintas dengan membatasi akses sepenuhnya bagi pengguna di bawah usia 18 tahun.

Jika hal ini terjadi secara luas, maka akan ada risiko jangka panjang terhadap generasi muda. Anak-anak bisa kehilangan akses terhadap teknologi digital sejak dini, yang justru berpotensi menyebabkan kesenjangan literasi digital di masa depan.

Selain itu, tenggat waktu implementasi yang relatif singkat juga menjadi tantangan tersendiri. Transformasi sistem digital yang kompleks tidak dapat dilakukan secara instan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kepatuhan yang bersifat administratif semata, bukan substantif.

“Masalahnya 6 bulan itu benar-benar cukup nggak untuk misal transformasi sistem yang kompleks. Akibatnya daripada repot-repot udahlah rubah aja dengan ketentuannya.” kata Alex

PP Tunas tidak dapat berjalan efektif tanpa kolaborasi antara berbagai pihak. Pemerintah, industri, orang tua, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan ekosistem digital yang aman.

Koordinasi antar kementerian juga menjadi Penting, mengingat sektor digital melibatkan banyak regulator dengan kewenangan berbeda. Tanpa sinkronisasi, perusahaan berisiko dianggap patuh di satu sisi, namun melanggar di sisi lain.

Selain itu, dialog yang terbuka antara regulator dan industri dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak menghambat inovasi. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi kebijakan tata kelola digital untuk perlindungan anak mulai memasuki babak baru seiring dengan berlakunya aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan orang tua untuk mengalihkan anak ke beberapa aktivitas yang produktif dan menghindari gadget.

Aturan tersebut, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, telah efektif berlaku sejak 28 Maret 2026. Regulasi ini memaksa adanya perubahan pola konsumsi digital pada anak di tingkat akar rumput.

Guru Besar Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Jakarta Susanto, menilai pengalihan kebiasaan anak dari gawai memerlukan pendekatan yang inspiratif, bukan sekadar larangan. Menurutnya, anak perlu diarahkan pada kegiatan produktif untuk menyeimbangkan paparan teknologi.

“Pengalihan kebiasaan ke arah produktif memerlukan pendekatan yang mengarahkan dan menginspirasi, bukan sekadar melarang,” ujar Susanto dilansir dari Antara, Selasa (31/3/2026).

Susanto yang pernah menjabat sebagai Ketua KPAI periode 2017-2022 tersebut juga menyarankan agar orang tua mendorong aktivitas berbasis minat dan bakat seperti olahraga, seni, sains, hingga kewirausahaan kecil. Hal ini bertujuan agar anak mampu merasakan kepuasan nyata di dunia luring (offline) sebagai kompensasi dari kesenangan digital.

Selain itu, skema pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) seperti bercocok tanam atau kegiatan sosial dianggap efektif menekan durasi penggunaan gawai. Orang tua diminta berperan sebagai teladan digital (digital role model) dengan mengedepankan dialog daripada kontrol ketat yang searah.

Secara industri, berlakunya PP Tunas dan Permenkomdigi 9/2026 menandai pergeseran beban kepatuhan pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Industri kini dituntut mengubah algoritma dari yang semula berbasis durasi keterlibatan (engagement) menjadi algoritma yang mengutamakan keamanan dan batasan konten bagi pengguna di bawah umur.

Urgensi pembatasan ini didorong oleh data risiko digital yang kian mengkhawatirkan. Berdasarkan proyeksi data keamanan siber 2025-2026, terdapat peningkatan kasus perundungan siber (cyberbullying) sebesar 15% serta risiko paparan konten kekerasan dan grooming yang mengincar pengguna di bawah usia 13 tahun.

Susanto menekankan bahwa orang tua perlu mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan keterampilan baru, bukan sekadar konsumsi hiburan. Hal ini selaras dengan tujuan regulasi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi pertumbuhan karakter anak.

Keberhasilan transisi habituasi ini disebut tidak hanya bergantung pada regulasi negara, tetapi juga kolaborasi antara sekolah dan keluarga. Tujuannya adalah membekali generasi muda agar mampu menguasai teknologi tanpa kehilangan jati diri dan daya saing global.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghadapi tantangan dalam melindungi anak di ruang digital. Meski Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) telah berlaku per 28 Maret 2026, belum semua platform digital langsung membatasi akses anak ke dunia maya.

Adapun PP Tunas hakikatnya telah ditandatangani tahun lalu. Pemerintah memberi waktu transisi selama 1 tahun bagi 8 platform digital tahap awal untuk menerapkan ketentuan yang berlaku di PP Tunas, termasuk membatasi akses akun anak di bawah 16 tahun ke platform masing-masing.

Hingga 27 Maret 2025 pukul 21.30 WIB, hanya platform X dan Bigo Live yang memberi dukungan secara penuh. Roblox dan TikTok menerapkan kebijakan tersebut secara terbatas. Sisanya, Facebook, Instagram, Threads, dan YouTube berharap melakukan diskusi lebih lanjut.

Bisnis mencoba menghubungi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dan Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengenai perkembangan kepatuhan platform digital terhadap PP Tunas per Minggu (29/3) atau sehari setelah PP Tunas resmi diberlakukan. Hingga berita ini diturunkan keduanya tidak menjawab.

Sementara itu, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infratelnas) Mastel, Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan dari perspektif kebijakan, PP No. 17/2025 (PP Tunas) dan Permen Komdigi No. 9/2026 merupakan momen penting dalam tata kelola ruang siber.

Kebijakan ini adalah wujud upaya menjaga kedaulatan digital dalam melindungi aset bangsa yang paling berharga yaitu anak-anak di bawah usia 16 tahun.

Regulator menuntut penundaan akses yang tegas. Di sisi lain, beberapa pelaku di industri merespons dengan penguatan fitur keamanan tanpa menutup akun secara total.

Menurutnya, resistensi atau pendekatan alternatif yang diambil oleh platform digital, boleh jadi menandakan adanya gap antara interpretasi regulasi dengan kapasitas operasional serta model bisnis industri.

“Secara kebijakan publik, situasi ini bukan serta-merta bentuk pembangkangan, bisa jadi merupakan refleksi dari kompleksitas teknis dan dilema data pribadi yang nyata,” kata Sigit kepada Bisnis.

Dia menjelaskan dari perspektif industri, keengganan tersebut bukan semata-mata karena platform digital menolak mematuhi hukum, melainkan didorong oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan antara lain yaitu ekonomi, teknis, dan efektivitas perlindungan.

Dia berpendapat regulasi yang efektif tidak hanya berisi larangan, tetapi juga solusi. Memaksa platform menutup jutaan akun tanpa sistem verifikasi usia yang andal berisiko mendorong anak-anak ke "pasar gelap digital" atau mendorong penggunaan VPN atau identitas palsu yang justru lebih sulit dipantau.

Kebijakan Masa Transisi bisa memberi ruang bagi "Kepatuhan secara bertahap". Platform yang menunjukkan itikad baik melalui penguncian fitur (default-to-private) bagi remaja layak diberikan waktu penyesuaian teknis daripada langsung dijatuhi sanksi blokir.

Dia mengatakan “fitur keamanan" yang saat ini diterapkan platform adalah langkah awal, namun bukan jawaban akhir bagi kedaulatan hukum sebuah negara.

Sigit menegaskan industri tidak bisa lagi berlindung di balik standar global jika risiko lokal sudah nyata.

“Transparansi Algoritma. Industri harus bersedia membuka diri terhadap audit independen mengenai efektivitas algoritma deteksi usia mereka di Indonesia,” kata Sigit.

Dia juga mengingatkan model Bisnis yang beretika perlu diterapkan platform. Sudah saatnya platform melepaskan monetisasi dari data pengguna di bawah 16 tahun sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap perlindungan masa depan generasi Indonesia.

“Regulasi yang baik seyogyanya melindungi tanpa membatasi aspirasi, dan industri yang baik adalah industri yang menempatkan keselamatan penggunanya di atas pertumbuhan metrik semata,” kata Sigit.

Faktor Bisnis ...

Bisnis Platform Digital Terusik

Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi berpendapat platform digital pada dasarnya menghadapi dilema bisnis. Menutup akses anak di bawah 16 tahun berpotensi langsung mengurangi jumlah pengguna dalam skala besar yang bahkan bisa mencapai jutaan akun.

Penurunan ini berdampak pada valuasi perusahaan dan pasar iklan, karena jumlah pengguna adalah aset utama platform digital.

“Akibatnya, banyak platform memilih “bermain di area abu-abu” regulasi, seolah terlihat patuh, tetapi substansinya belum tentu. Misalnya, hanya meminta input usia atau tahun lahir tanpa verifikasi nyata, yang sangat mudah dimanipulasi,” kata Heru kepada Bisnis, Minggu (29/3/2026).

Senada, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Ian Yosef M. Edward mengatakan ⁠anak di bawah 16 tahun adalah pasar potensial bagi platform digital. Mereka menjadi target iklan digital di platform.

Dengan penutupan akses, menurutnya, jumlah pengguna akan turun cukup signifikan dan mengganggu pendapatan bisnis.

"Tentu akan menurunkan pendapatan platform digital. Anak jadi target karena paling mudah terkena dampak secara emosi dan akan membekas seterusnya," kata Ian.

Sekadar informasi pada 2024, Facebook diketahui memiliki sekitar 130 juta pengguna aktif bulanan, WhatsApp 155 juta, dan Instagram 110 juta di Indonesia. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan.

Sementara itu pendapatan yang dibukukan Meta secara global tercatat sebesar US$170 miliar, dengan 97% berasal dari iklan di Facebook dan Instagram.

Iklan tersebut tidak hanya menyasar orang dewasa, juga anak di bawah 16 tahun yang jumlahnya di Indonesia sekitar 70 juta - 80 juta pengguna menurut laporan Komdigi.

Sanksi

Ian berpendapat pemerintah perlu menerapkan sanksi bagi platform yang tidak bersedia mematuhi aturan yang berlaku. Sanksi dapat berupa administratif dan denda.

"Sanksi administratif yaitu pemblokiran atau penghentian sementara. Kemudian d⁠enda diperhitungkan dampak kerugian untuk recovery anak dibawah 16 tahun," kata Ian.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi memenuhi kewajiban Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) dan turunannya.

Beleid yang berlaku efektif hari ini, Sabtu (28/3/2026), diwajibkan kepada 8 platform digital pada tahap awal. Platform tersebut antara lain yaitu YouTube, Instagram, Threads, TikTok, Roblox, Facebook, X, dan Bigo Live. Dari jumlah tersebut hanya X dan Bigo Live yang menyatakan berkomitmen penuh.

Adapun TikTok dan Roblox dikategorikan sebagai platform yang kooperatif sebagian terhadap PP Tunas. Empat platform lainnya Facebook, Threads, Instagram, dan YouTube masih belum memenuhi ketentuan dari PP Tunas.

“Kami mengapresiasi platform yang bersikap kooperatif penuh dalam memenuhi kewajiban kepatuhan, yaitu X dan Bigo Live,” ujar Meutya Hafid.

Meutya mengatakan langkah kedua platform tersebut dinilai sebagai bentuk kepatuhan konkret yang tidak hanya berhenti pada komitmen, tetapi telah diwujudkan dalam penyesuaian sistem dan kebijakan secara nyata.

Platform X telah menetapkan perubahan batas usia minimum menjadi 16 tahun yang tercantum dalam laman Pusat Bantuan (Help Desk). Selain itu, X juga berkomitmen untuk memulai proses identifikasi dan penonaktifan akun pengguna di bawah usia mulai 28 Maret 2026.

Sementara itu, Bigo Live telah melakukan penyesuaian batas usia minimum menjadi 18+ yang tercantum dalam Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi, serta memperkuat sistem pelindungan melalui moderasi berlapis yang menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dan pengawasan manusia untuk menindak akun di bawah umur.

Meutya menegaskan langkah ini menjadi bukti bahwa platform digital global mampu memenuhi kewajiban regulasi Indonesia secara cepat dan bertanggung jawab.

Pemerintah menginstruksikan semua platform digital yang berbisnis di Indonesia untuk segera menyelaraskan produk, fitur, dan layanannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Saya tegaskan tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan untuk dapat beroperasi di Indonesia. Tidak boleh ada kompromi,” tegas Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi regulasi perlindungan anak di ruang digital masih memerlukan tambahan implementasi teknis demi menyukseskan pelaksanaan sekaligus memfasilitasi kepentingan platform digital.

Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas yang menjadi kerangka utama pengawasan aktivitas anak di ruang digital.

Direktur Eksekutif ICT Watch, Indriyatno Banyumurti, menilai implementasi regulasi ini akan sangat bergantung pada kejelasan parameter penilaian risiko bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Menurutnya, transparansi dan objektivitas dalam klasifikasi risiko platform digital menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan interpretasi berbeda di kalangan pelaku industri.

“Tantangan bagi PSE karena mereka diminta menyerahkan hasil self assessment tiga bulan lagi sesuai Pasal 62 Permen Komdigi, sementara indikatornya belum sepenuhnya siap,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).

Sebagai aturan turunan PP Tunas, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Namun, sejumlah indikator teknis yang akan digunakan untuk mengukur tingkat risiko platform digital hingga kini masih menunggu penjabaran melalui keputusan menteri.

Menurut Indriyatno, kejelasan indikator tersebut penting agar proses penilaian risiko platform dapat dilakukan secara transparan dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tanpa parameter yang jelas, klasifikasi risiko platform digital berpotensi menimbulkan distorsi dan ketidaksinkronan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital.

Selain aspek regulasi, keberhasilan perlindungan anak di ruang digital juga dinilai bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung, terutama literasi digital bagi orang tua, guru, dan pengasuh.

Indriyatno menilai edukasi digital perlu dilakukan secara masif agar orang tua dan tenaga pendidik mampu mendampingi anak saat berinteraksi di ruang digital.

Platform digital juga dinilai memiliki peran penting untuk mendorong edukasi tersebut melalui konten edukatif yang disisipkan di dalam layanan mereka.

“PSE pun wajib menjalankan edukasi ini dengan konten-konten yang diselipkan di platformnya,” ujarnya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai penyusunan kebijakan perlindungan anak di ruang digital perlu melibatkan lebih banyak pihak.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan saat ini masih cenderung top-down dan belum sepenuhnya membuka ruang dialog dengan kelompok yang terdampak langsung, termasuk anak dan orang tua.

“Anak-anak sebagai sasaran kebijakan seharusnya juga didengar suaranya. Perlu ada dialog dengan mereka, orang tua, dan para pendidik,” ujarnya.

Di sisi lain, Amnesty International Indonesia mengingatkan agar implementasi PP TUNAS tidak berujung pada pembatasan ruang ekspresi digital bagi generasi muda.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai media sosial saat ini menjadi ruang penting bagi anak muda untuk mengakses informasi, berdiskusi, serta mengekspresikan pandangan mereka.

Menurutnya, pendekatan regulasi yang terlalu restriktif justru berpotensi mendorong anak-anak mengakses platform digital secara sembunyi-sembunyi tanpa perlindungan yang memadai.

“Pelarangan menyeluruh terhadap media sosial akan merampas hak puluhan juta anak muda di Indonesia atas saluran penting untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri mereka,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid merespons kekhawatiran pelaku industri terkait pembatasan usia terhadap platform digital yang dinilai berpotensi memengaruhi laju ekonomi digital.

Meutya menegaskan tidak ada inovasi maupun ekonomi digital yang menargetkan kejahatan terhadap anak.

“Jadi, kalau dia terdampak kepada perlindungan anak, ya itu sudah kami hitung,” ujarnya di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Dia mencontohkan Australia yang lebih dahulu menerapkan pembatasan usia 16 tahun terhadap platform digital. Hingga saat ini, belum terdapat catatan dampak ekonomi yang signifikan akibat penundaan akses anak ke ranah digital, khususnya media sosial.

Oleh sebab itu, Meutya menilai anggapan PP TUNAS akan mengganggu ekonomi digital merupakan klaim sepihak yang belum terbukti.

Dia juga menekankan kebijakan perlindungan anak di ruang digital telah diterapkan di banyak negara lain, tidak hanya di Australia dan Indonesia, tetapi juga di Uni Eropa serta sejumlah negara lainnya.

Meski demikian, Meutya menyatakan pemerintah tetap membuka ruang dialog dan akan merespons berbagai masukan dari pemangku kepentingan.

“Kami akan hati-hati nanti dalam melakukan klasifikasinya. Jadi terima kasih juga kepada yang memberi masukan-masukan tersebut,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi regulasi perlindungan anak di ruang digital mulai menuai sorotan dari sejumlah pengamat karena dinilai masih menyisakan ketidakjelasan teknis yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi platform digital.

Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas yang menjadi kerangka utama pengawasan aktivitas anak di ruang digital.

Direktur Eksekutif ICT Watch, Indriyatno Banyumurti, menilai implementasi regulasi ini akan sangat bergantung pada kejelasan parameter penilaian risiko bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Menurutnya, transparansi dan objektivitas dalam klasifikasi risiko platform digital menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan interpretasi berbeda di kalangan pelaku industri.

“Tantangan bagi PSE karena mereka diminta menyerahkan hasil self assessment tiga bulan lagi sesuai Pasal 62 Permen Komdigi, sementara indikatornya belum sepenuhnya siap,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).

Sebagai aturan turunan PP Tunas, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Namun, sejumlah indikator teknis yang akan digunakan untuk mengukur tingkat risiko platform digital hingga kini masih menunggu penjabaran melalui keputusan menteri.

Menurut Indriyatno, kejelasan indikator tersebut penting agar proses penilaian risiko platform dapat dilakukan secara transparan dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tanpa parameter yang jelas, klasifikasi risiko platform digital berpotensi menimbulkan distorsi dan ketidaksinkronan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital.

Selain aspek regulasi, keberhasilan perlindungan anak di ruang digital juga dinilai bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung, terutama literasi digital bagi orang tua, guru, dan pengasuh.

Indriyatno menilai edukasi digital perlu dilakukan secara masif agar orang tua dan tenaga pendidik mampu mendampingi anak saat berinteraksi di ruang digital.

Platform digital juga dinilai memiliki peran penting untuk mendorong edukasi tersebut melalui konten edukatif yang disisipkan di dalam layanan mereka.

“PSE pun wajib menjalankan edukasi ini dengan konten-konten yang diselipkan di platformnya,” ujarnya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai penyusunan kebijakan perlindungan anak di ruang digital perlu melibatkan lebih banyak pihak.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan saat ini masih cenderung top-down dan belum sepenuhnya membuka ruang dialog dengan kelompok yang terdampak langsung, termasuk anak dan orang tua.

“Anak-anak sebagai sasaran kebijakan seharusnya juga didengar suaranya. Perlu ada dialog dengan mereka, orang tua, dan para pendidik,” ujarnya.

Di sisi lain, Amnesty International Indonesia mengingatkan agar implementasi PP TUNAS tidak berujung pada pembatasan ruang ekspresi digital bagi generasi muda.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai media sosial saat ini menjadi ruang penting bagi anak muda untuk mengakses informasi, berdiskusi, serta mengekspresikan pandangan mereka.

Menurutnya, pendekatan regulasi yang terlalu restriktif justru berpotensi mendorong anak-anak mengakses platform digital secara sembunyi-sembunyi tanpa perlindungan yang memadai.

“Pelarangan menyeluruh terhadap media sosial akan merampas hak puluhan juta anak muda di Indonesia atas saluran penting untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri mereka,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi regulasi perlindungan anak di ruang digital mulai menuai sorotan dari sejumlah pengamat karena dinilai masih menyisakan ketidakjelasan teknis yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi platform digital.

Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas yang menjadi kerangka utama pengawasan aktivitas anak di ruang digital.

Direktur Eksekutif ICT Watch, Indriyatno Banyumurti, menilai implementasi regulasi ini akan sangat bergantung pada kejelasan parameter penilaian risiko bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Menurutnya, transparansi dan objektivitas dalam klasifikasi risiko platform digital menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan interpretasi berbeda di kalangan pelaku industri.

“Tantangan bagi PSE karena mereka diminta menyerahkan hasil self assessment tiga bulan lagi sesuai Pasal 62 Permen Komdigi, sementara indikatornya belum sepenuhnya siap,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).

Sebagai aturan turunan PP Tunas, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Namun, sejumlah indikator teknis yang akan digunakan untuk mengukur tingkat risiko platform digital hingga kini masih menunggu penjabaran melalui keputusan menteri.

Menurut Indriyatno, kejelasan indikator tersebut penting agar proses penilaian risiko platform dapat dilakukan secara transparan dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tanpa parameter yang jelas, klasifikasi risiko platform digital berpotensi menimbulkan distorsi dan ketidaksinkronan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital.

Selain aspek regulasi, keberhasilan perlindungan anak di ruang digital juga dinilai bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung, terutama literasi digital bagi orang tua, guru, dan pengasuh.

Indriyatno menilai edukasi digital perlu dilakukan secara masif agar orang tua dan tenaga pendidik mampu mendampingi anak saat berinteraksi di ruang digital.

Platform digital juga dinilai memiliki peran penting untuk mendorong edukasi tersebut melalui konten edukatif yang disisipkan di dalam layanan mereka.

“PSE pun wajib menjalankan edukasi ini dengan konten-konten yang diselipkan di platformnya,” ujarnya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai penyusunan kebijakan perlindungan anak di ruang digital perlu melibatkan lebih banyak pihak.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan saat ini masih cenderung top-down dan belum sepenuhnya membuka ruang dialog dengan kelompok yang terdampak langsung, termasuk anak dan orang tua.

“Anak-anak sebagai sasaran kebijakan seharusnya juga didengar suaranya. Perlu ada dialog dengan mereka, orang tua, dan para pendidik,” ujarnya.

Di sisi lain, Amnesty International Indonesia mengingatkan agar implementasi PP TUNAS tidak berujung pada pembatasan ruang ekspresi digital bagi generasi muda.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai media sosial saat ini menjadi ruang penting bagi anak muda untuk mengakses informasi, berdiskusi, serta mengekspresikan pandangan mereka.

Menurutnya, pendekatan regulasi yang terlalu restriktif justru berpotensi mendorong anak-anak mengakses platform digital secara sembunyi-sembunyi tanpa perlindungan yang memadai.

“Pelarangan menyeluruh terhadap media sosial akan merampas hak puluhan juta anak muda di Indonesia atas saluran penting untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri mereka,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tak sulit untuk me­­­mahami bah­­­wa langkah Menteri Ko­­­mu­­­nikasi dan Digital (Men­­­kom­­­digi) Meutya Hafid ke­­­tika melakukan inspeksi men­­­dadak (sidak) ke kantor Meta Platforms, di pekan pertama Maret 2026, dilatari sebagai upaya menegaskan yurisdiksi nasional atas plat­form penyelenggara sistem elektronik (PSE). Selama ini, platform raksasa banyak yang ‘bandel’ dan tak sepenuhnya patuh (comply) pada standar domestik. Pembiaran kon­­­ten narasi antivaksin, hoaks kebencanaan yang ber­­­ba­­­ha­­­ya, hingga lam­­­ban­­­nya pe­­­­nanganan skema penipuan (scam) turut menjadi peman­tik tindakan tegas Bu Menteri kali ini.

Sidak juga menegaskan kem­­­bali relevansi ‘kedaulatan digital’ di tengah lanskap teknologi yang lintas batas. Soalnya, kedaulatan digital bukan sekadar slogan politik atau retorika nasionalisme ruang siber. Ini adalah kapasitas riil sebuah negara untuk mengatur data, infrastruktur, dan platform digital yang beroperasi dalam yurisdiksinya demi kepentingan publik. Huw Roberts (2024) menekankan bahwa kedaulatan digital menuntut legitimasi hukum dan kapasitas institusional yang memadai. Tanpa landasan ini, upaya penertiban platform global akan kehilangan daya paksa dan konsistensi jangka panjangnya.

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan regulasi. Ada UU No. 1 Tahun 2024 (Revisi UU ITE), UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), hingga PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Namun, efektivitasnya memang masih belum optimal. Banyak PSE global maupun lokal yang tidak sepenuhnya patuh (comply), mungkin juga karena tingginya biaya kepatuhan (compliance cost) dan rumitnya birokrasi teknis.

Ketidakpatuhan memang sering berakar pada ambiguitas operasional. Banyak aturan bersifat normatif, te­­­tapi abu-abu di level teknis, seperti definisi ‘moderasi konten’ yang subjektif. Aki­­­batnya, platform cenderung melakukan pelaporan mandiri (self-reporting) yang sulit diverifikasi kebenarannya. Di sinilah urgensi sidak atau pengawasan langsung muncul: sebagai upaya menutup celah antara laporan di atas kertas dengan realitas operasional di lapangan.

Apalagi, platform global seperti Meta kian menguasai arus komunikasi publik. Bahkan, WhatsApp sudah seperti infrastruktur sosial de facto di Indonesia dan mampu menguasai distribusi kekuasaan informasi (information power). Platform se­­­kuat itu mungkin bisa mengatur algoritma yang menentukan distribusi atensi dan pembentukan opini publik.

Nah, jika tanpa pengawasan negara yang memadai, maka kekuasaan semacam itu berpotensi menciptakan defisit demokrasi. Langkah proaktif menteri untuk hadir secara fisik memiliki makna simbolik bahwa ruang digital bukanlah wilayah tanpa hukum.

Namun, gestur politik ini harus bertransformasi menjadi kedaulatan berkelanjutan. Jadi, setelah melakukan tekanan simbolik melalui si­­­dak, diperlukan arsitektur regulasi yang enabling. Re­­­gulasi yang melindungi kedaulatan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengubah momentum sidak menjadi strategi geopolitik digital jangka pan­­­jang, Indonesia juga me­­­merlukan transformasi mo­­­del regulasi. Pertama, tran­sisi menuju mekanisme ko-regulasi (co-regulation). Ini penting karena kecepatan inovasi teknologi hampir selalu melampaui birokrasi. Jadi, negara tidak mungkin mengawasi setiap baris kode secara mandiri.

Kedua, penguatan kapasitas teknis melalui implementasi Compliance API (Antarmuka Pemrograman Aplikasi Kepa­­­tuhan). Catalina Goanta, Tha­­­les Bertaglia, dan Adriana Iamnitchi (2022) menekan­­kan bahwa penegakan hu­­­kum digital membutuhkan infrastruktur teknis agar re­­­gulator dapat mengakses data secara sistematis. Tanpa akses langsung, pemerintah hanya akan menjadi penonton pasif. Dengan API ini, audit dapat dilakukan secara digital dan kontinu untuk memastikan platform mematuhi standar etika algoritma dan pelindungan data nasional secara real-time.

Ketiga, mekanisme sanksi yang kredibel dan proporsional. Dalam literatur tata kelola regulasi, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada ancaman sanksi yang dapat ditegakkan (Baldwin, Cave & Lodge, 2012). Sanksi tidak boleh hanya dianggap sebagai ‘biaya parkir’ atau denda nominal kecil. Indo­ne­­­sia perlu konsisten menerapkan denda administratif berbasis persentase pendapatan, sebagaimana diamanatkan UU PDP, agar memiliki efek jera yang signifikan bagi raksasa teknologi global.

Keempat, koordinasi lintas lembaga yang solid. Isu di­­­gi­­tal menyentuh ekonomi, keamanan, hingga hak asasi manusia. Federico Pierucci (2025) mengingatkan bahwa penerapan kedaulatan di ru­­­ang siber harus mempertimbangkan karakter lintas batas teknologi. Tanpa koordinasi antara Komdigi, BSSN, dan oto­­­ritas PDP, regulasi justru berisiko tumpang tindih dan menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan ekosistem digital domestik.

POSISI TAWAR

Regulasi yang cerdas tidak akan mematikan inovasi. Se­­­baliknya, kepastian hukum adalah kunci pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Salah satu caranya adalah melalui penerapan Regulatory Sandbox, ruang uji coba bagi inovator lokal untuk berkembang di bawah pengawasan fleksibel sebelum aturan berlaku penuh. Ini memastikan kedaulatan tidak berubah menjadi proteksionisme yang kaku, melainkan menjadi pelindung bagi talenta domestik untuk bersaing secara adil.

Selain itu, prinsip portabilitas data dan interoperabilitas harus diperkuat. Dengan me­­­maksa platform global untuk saling terhubung dengan ap­­­likasi lokal, pemerintah mencegah terjadinya monopoli data (data silo). Hal ini memberikan peluang bagi UMKM dan pengembang perangkat lunak domestik untuk tumbuh dalam ekosistem yang inklusif.

Optimasi manfaat ekonomi digital mensyaratkan bahwa nilai tambah—baik dari sisi pajak, data, maupun inovasi—tidak sepenuhnya terpusat pada korporasi global. In­­­donesia, sebagai salah satu pa­­­sar terbesar dunia bagi Meta dan Google, memiliki po­­sisi tawar yang signifikan. Jika diimbangi dengan tata kelola profesional dan in­­­frastruktur audit yang mum­­puni, posisi ini dapat memastikan kontribusi ekonomi yang lebih nyata bagi pembangunan nasional.

Sidak yang dilakukan Menkomdigi merupakan bentuk political will untuk hadir dan mengatur. Namun, sejarah regulasi digital dunia mencatat bahwa kedaulatan negara atas dominasi platform tidak ditentukan oleh seberapa sering pejabat mengunjungi kantor platform—dengan seragam loreng sekalipun—melainkan oleh seberapa kuat sistem hukum dan infrastruktur teknologi audit yang kita bangun.

Tanpa prasyarat hukum, teknis, dan institusional yang matang, klaim kedaulatan digital berisiko terjebak menjadi simbol politik tanpa daya paksa yang nyata. Sebaliknya, jika momentum ini diikuti dengan reformasi regulasi yang konkret—termasuk mekanisme ko-regulasi dan API kepatuhan—maka langkah pemerintah dapat menjadi instrumen strategis untuk menyinergikan kedaulatan negara dan pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan peran aktif orang tua menjadi faktor penting dalam keberhasilan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Regulasi tersebut diterbitkan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan kondusif bagi anak di tengah meningkatnya paparan risiko kejahatan daring.

Meutya menekankan keterlibatan kuat orang tua, khususnya para ibu, dalam pengasuhan digital sangat dibutuhkan untuk mengawasi dan melindungi anak-anak dari berbagai kejahatan di ruang digital. Anak-anak dinilai menjadi kelompok yang sangat rentan, termasuk terhadap penipuan daring.

“Aturan ini dibuat agar ekosistem digital lebih sehat, tetapi pelaksanaannya sangat bergantung pada keterlibatan orang tua di rumah, dengan peran penting para ibu dalam pendampingan anak,” kata Meutya dalam keterangannya pada Kamis (15/1/2026).

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebanyak 22% pengguna internet di Indonesia pernah mengalami penipuan daring. Dengan hampir 50% pengguna internet nasional merupakan anak di bawah 18 tahun, potensi anak-anak menjadi korban kejahatan digital dinilai sangat besar.

Di sisi lain, data Safer Internet Center menunjukkan sebanyak 46% anak usia 8–17 tahun pernah mengalami penipuan daring. Meutya menilai data tersebut menegaskan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan di ruang digital.

“Kita tidak mungkin membiarkan anak masuk ke hutan sendirian hanya karena terlihat indah, karena selalu ada potensi bahaya di dalamnya,” kata Meutya.

Adapun, PP TUNAS mengatur tanggung jawab platform digital dalam melindungi anak, mulai dari pengelolaan akun anak, pembatasan fitur berisiko, hingga kewajiban penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat.

Regulasi ini dirancang agar pelindungan anak tidak hanya bergantung pada kesadaran keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Kendati demikian, Meutya menegaskan pendampingan orang tua tetap menjadi benteng utama dalam pelindungan anak.

“Kita ingin perempuan-perempuan yang aktif di ranah digital itu berdaya. Berdaya untuk memperkuat ekonomi keluarga, meningkatkan edukasi, sekaligus melindungi anak-anaknya di ruang digital,” tegasnya.

Dia mengingatkan risiko digital tidak hanya berupa penipuan, tetapi juga mencakup child grooming, perundungan, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Oleh karena itu, peran ibu dalam mendampingi serta mengawasi aktivitas digital anak dinilai sangat krusial.

Meutya pun mengajak komunitas perempuan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyosialisasikan PP TUNAS serta memperkuat literasi digital secara berkelanjutan.

“Kekuatan ibu-ibu dan komunitas perempuan adalah benteng terkuat untuk melindungi anak-anak dan menurunkan kejahatan di ruang digital,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura menilai target kontribusi ekonomi digital yang dipatok Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebesar Rp155,57 triliun pada 2026 tergolong ambisius, namun masih dapat dicapai dengan sejumlah prasyarat.

“Tingkat realisme target Komdigi. Idiec menilai target kontribusi ekonomi digital Komdigi ambisius namun masih realistis, dengan catatan penguatan ekosistem digital dilakukan secara konsisten dan terukur,” kata Tesar kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Menurut dia, keberadaan perusahaan over the top (OTT) asing berpeluang besar mendorong pencapaian target ekonomi digital. Kontribusi tersebut dapat muncul melalui peningkatan aktivitas ekonomi digital, transfer teknologi, penciptaan pasar baru, serta integrasi pelaku lokal terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke dalam ekosistem dan rantai nilai digital global.

Namun demikian, Tesar menegaskan kontribusi OTT asing tidak akan optimal tanpa dukungan regulasi yang kuat dan jelas.

“Kontribusi optimal dari OTT asing sangat bergantung pada kepastian regulasi, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan tata kelola data, serta kemitraan yang adil dengan pelaku domestik agar nilai tambah ekonomi dapat dirasakan secara nasional,” ujarnya.

Selain itu, Idiec mencatat masih terdapat sejumlah tantangan struktural yang berpotensi menghambat pencapaian target ekonomi digital tersebut. Tantangan utama meliputi kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan talenta digital, isu keamanan dan perlindungan data, serta regulasi yang dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Tesar menilai target kontribusi ekonomi digital dapat tercapai apabila didukung pemerataan infrastruktur digital, peningkatan kualitas talenta digital, kepastian regulasi, penguatan keamanan siber, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Menurutnya, ekosistem digital nasional saat ini telah menunjukkan perkembangan positif, namun belum sepenuhnya siap menopang laju pertumbuhan yang agresif dan berkelanjutan.

Dia juga menyoroti sejumlah aspek kebijakan yang perlu segera dibenahi pemerintah, khususnya terkait perlindungan dan keberpihakan terhadap pelaku domestik.

“Perlu perbaikan pada integrasi kebijakan lintas sektor, penguatan tata kelola dan keamanan data, serta keberpihakan pada inovasi dan pelaku digital nasional,” kata Tesar.

Lebih lanjut, dia mengingatkan agar kebijakan yang diterapkan tidak justru membebani UMKM digital yang masih dalam tahap pertumbuhan. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan insentif dan kemudahan akses permodalan bagi UMKM digital, sekaligus memperketat regulasi terhadap OTT asing agar patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan kontribusi terhadap nilai ekonomi digital nasional mencapai Rp155,57 triliun pada 2026. Target tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029 sebagai bagian dari sasaran strategis peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekosistem digital nasional.

Dalam dokumen Renstra Komdigi 2025–2029, kontribusi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital pada 2025 ditetapkan sebesar Rp137,89 triliun. Nilai tersebut direncanakan meningkat secara bertahap menjadi Rp155,57 triliun pada 2026, Rp172,43 triliun pada 2027, Rp189,30 triliun pada 2028, hingga Rp206,16 triliun pada 2029.

Selain itu, Komdigi menargetkan peningkatan skor Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) pilar bisnis dari 40,38 pada 2025 menjadi 40,70 pada 2026, dan meningkat hingga 41,70 pada 2029. Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap produk domestik bruto (PDB) juga ditargetkan berada di level 4,3% sepanjang 2025–2028, sebelum naik menjadi 4,4% pada 2029

Peningkatan nilai ekonomi digital tersebut ditopang oleh sejumlah sasaran strategis lainnya, antara lain percepatan penyediaan konektivitas broadband yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau. Komdigi menargetkan peningkatan skor Indeks Transformasi Digital Nasional pilar jaringan dan infrastruktur dari 56,08 pada 2025 menjadi 56,41 pada 2026, serta meningkat hingga 57,41 pada 2029.

Di sisi masyarakat, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) ditargetkan naik dari 44,34 pada 2025 menjadi 45,34 pada 2026, dan terus meningkat hingga 53,23 pada 2029. Sejalan dengan itu, proporsi tenaga kerja sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ditargetkan meningkat secara kumulatif dari 3,21% pada 2025 menjadi 5,21% pada 2029.

Seluruh target tersebut disusun untuk mendukung tujuan utama Renstra Komdigi 2025–2029, yakni menciptakan konektivitas digital yang bermakna dan inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat, dengan kontribusi ekonomi digital sebagai salah satu indikator kinerja utama.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan kontribusi terhadap nilai ekonomi digital nasional mencapai Rp155,57 triliun pada 2026 dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Target tersebut dinilai relatif realistis, meskipun tantangan yang dihadapi tidak kecil.

Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, mengatakan peluang utama pencapaian target berasal dari besarnya pasar domestik, tingginya adopsi teknologi digital oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pertumbuhan sektor fintech, e-commerce, dan ekonomi berbasis data.

“Transformasi digital layanan publik juga berpotensi menciptakan efek berganda bagi ekonomi,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Meski demikian, Heru menekankan sejumlah tantangan struktural yang masih dihadapi, mulai dari kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, keterbatasan talenta digital, hingga isu regulasi yang kerap tertinggal dari laju inovasi teknologi.

Selain tantangan domestik, dia juga menyoroti faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja sektor digital nasional.

“Seperti perlambatan ekonomi global dan juga domestik. Di sisi lain, disrupsi teknologi yang cepat juga dapat mempengaruhi kinerja sektor digital nasional jika tidak diantisipasi secara strategis,” katanya.

Heru menilai sinergi kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta menjadi pendorong utama pencapaian target tersebut.

Selain itu, investasi pada infrastruktur digital, termasuk jaringan dan pusat data, dinilai tetap menjadi fondasi penting, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

“Ini yang sayangnya, anggaran Komdigi di 2026 ini jauh dari postur kebutuhan anggaran Komdigi yang di atas Rp20 triliunan,” imbuh Heru.

Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada September 2025, anggaran Komdigi ditetapkan sebesar Rp8 triliun, sama dengan pagu awal.

Dengan demikian, tidak ada tambahan anggaran, meski sebelumnya Komdigi sempat mengusulkan penambahan sebesar Rp12,6 triliun untuk tahun anggaran 2026. Jika usulan itu diterima, total kebutuhan anggaran Komdigi seharusnya mencapai Rp20,3 triliun, naik dibandingkan pagu awal.

Lebih lanjut, Heru menyebut pengembangan sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu keberhasilan.

Menurutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi digital sangat ditentukan oleh kesiapan dan kapasitas talenta digital nasional. Dia juga menyinggung pengelolaan regulasi yang dinilai perlu dilakukan secara lebih inklusif.

“Soal regulasi juga penting, regulasi kini jadi sorotan karena gampang main blokir tanpa mendapat masukan dari masyarakat secara luas lebih dulu,” ujarnya.

Heru menegaskan pendekatan transformasi digital yang inklusif dan produktif akan memperbesar peluang pencapaian target. Secara umum, dia menilai target yang ditetapkan Komdigi dalam Renstra 2025–2029 relatif realistis jika melihat tren pertumbuhan ekonomi digital Indonesia selama satu dekade terakhir.

“Kenaikan yang bersifat bertahap menunjukkan perencanaan yang moderat dan tidak terlalu agresif, sehingga memberi ruang bagi konsolidasi kebijakan, infrastruktur, dan talenta digital,” lanjut Heru.

Dia menambahkan, posisi Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara menjadi modal penting dalam mencapai target tersebut. Namun, realisasi target dinilai sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan lintas sektor, bukan semata pada proyeksi angka, termasuk percepatan dan pemerataan pengembangan infrastruktur digital.

“Tanpa eksekusi yang disiplin dan adaptif terhadap dinamika global, target yang di atas kertas tampak rasional bisa menjadi sulit dicapai,” tambah Heru.

Sementara itu, berdasarkan laman resmi Komdigi, nilai ekonomi digital Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan berkelanjutan.

Pada 2021, nilai ekonomi digital Indonesia diestimasi mencapai Rp1.490 triliun dengan kontribusi industri digital sebesar 6,12% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pada 2022, jumlah startup di Indonesia tercatat mencapai 2.341 perusahaan rintisan, menempati posisi kedua terbanyak di Asia setelah India. Jakarta juga berada di peringkat ke-12 dari 100 kota dunia dalam daftar Top 100 Emerging Ecosystems dengan nilai ekosistem mencapai US$71 miliar, melampaui rata-rata global sebesar US$34,6 miliar.

Pertumbuhan ekosistem tersebut didukung oleh keberadaan sekitar 120 inkubator dan akselerator startup, serta lebih dari 200 institusi keuangan yang menopang pembiayaan startup. Adopsi teknologi digital di sektor manufaktur, pertanian, logistik, dan keuangan turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, seiring upaya pemerintah meningkatkan adopsi teknologi di sektor UMKM.

Dalam Renstra Komdigi 2025–2029, kontribusi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital ditargetkan meningkat secara bertahap dari Rp137,89 triliun pada 2025 menjadi Rp155,57 triliun pada 2026, Rp172,43 triliun pada 2027, Rp189,30 triliun pada 2028, hingga Rp206,16 triliun pada 2029.