PP Tunas Tambah Beban Baru bagi Platform Digital dan Startup?
Mastel khawatir PP Tunas menambah beban biaya OTT dan startup, mempengaruhi investasi digital. Solusi: kolaborasi pemerintah dan industri.
(Bisnis.Com) 04/05/26 20:28 210879
Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengatakan implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) bisa menjadi beban bagi pelaku bisnis over-the-top (OTT).
Ketua Bidang OTT dan E-commerce Mastel Alex Chandra mengatakan PP Tunas pada dasarnya merupakan langkah positif untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.
PP Tunas juga tidak dimaksudkan untuk merugikan industri. Namun, dalam praktiknya, Alex khawatir muncul biaya baru yang harus dikeluarkan platform demi mematuhi regulasi tersebut, misalnya dari sisi perangkat baru atau sumber daya manusia untuk membantu verifikasi perangkat.
Beban tambahan seperti verifikasi usia dan pengelolaan data pengguna menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pelaku usaha kecil dan startup. Tidak semua perusahaan memiliki infrastruktur atau sumber daya manusia yang memadai untuk memenuhi tuntutan tersebut.
Selanjutnya terdapat risiko over-compliance. Untuk menghindari sanksi, perusahaan bisa memilih langkah paling aman, yaitu membatasi akses anak sepenuhnya. Jika dilakukan secara luas, hal ini justru berpotensi menghambat literasi digital generasi muda.
Tidak hanya itu, tenggat waktu implementasi yang relatif singkat juga menjadi perhatian. Transformasi sistem digital yang kompleks membutuhkan waktu dan investasi yang tidak sedikit.
Alex juga mengingatkan jika hambatan implementasi tidak segera diatasi, PP Tunas berpotensi mempengaruhi iklim investasi di sektor digital. Ketidakpastian regulasi dapat membuat pelaku usaha menunda inovasi atau bahkan membatasi ekspansi layanan.
“Kalau hambatan ini nggak bisa dijawab, ya akibatnya memang akan menghambat investasi di sektor ekonomi digital di Indonesia,” kata Alex di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Di sisi lain, adopsi standar internasional tanpa penyesuaian dengan konteks lokal juga dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan kondisi masyarakat Indonesia.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Alex menekankan solusi utama bukanlah pelonggaran perlindungan anak, melainkan penguatan kolaborasi. Pemerintah didorong untuk memberikan kejelasan standar teknis, membuka ruang dialog dengan industri, serta melibatkan asosiasi dalam proses perumusan kebijakan.
“Daripada pemerintah mengejar setiap perusahaan satu per satu, sebaiknya berkomunikasi melalui asosiasi dengan menjelaskan apa yang diinginkan dan apa harapannya,” jelas Alex.
Asosiasi dinilai memiliki peran strategis sebagai jembatan antara regulator dan pelaku industri, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih aplikatif dan tidak menghambat inovasi.
Di sisi lain, industri juga diharapkan proaktif dalam meningkatkan standar keamanan dan berpartisipasi dalam diskusi kebijakan. (Nur Amalina)
#pp-tunas #beban-ott #startup-indonesia #regulasi-digital #perlindungan-anak #verifikasi-usia #data-pengguna #literasi-digital #investasi-digital #iklim-investasi #standar-internasional #kolaborasi-pem