Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan KTP elektronik dapat digunakan untuk keperluan layanan publik atau layanan lainnya seperti check in hotel. Kemendagri juga memastikan penggunaan fotokopi KTP masih tetap berlaku.

Pernyataan itu sekaligus mengklarifikasi informasi sebelumnya terkait tidak perlunya memberikan e-KTP untuk check in hotel dan larangan penggunaan KTP yang telah di fotokopi.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setyabudi, menjelaskan e-KTP merupakan kartu identitas kependudukan resmi yang digunakan dalam berbagai keperluan pelayanan dan administrasi, baik pelayanan publik maupun pelayanan lainnya yang memerlukan identitas diri penduduk.

"Masyarakat tetap dapat menggunakan KTP-el untuk berbagai keperluan yang membutuhkan verifikasi maupun identitas kependudukan secara resmi, seperti check in hotel dan berbagai keperluan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya dalam keterangan resmi, dilihat pada Selasa (12/5/2026).

Terkait penggunaan fotokopi KTP, Teguh menyampaikan bahwa berkas tersebut masih berlaku dengan catatan sesuai kebutuhan pelayanan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek keamanan hingga perlindungan data pribadi.

Teguh menyebut hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

"Ditjen Dukcapil Kemendagri menyampaikan permohonan maaf atas penyampaian informasi yang kurang clear sehingga menimbulkan beragam pemahaman yang tidak tepat," jelasnya.

Dia memastikan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihaknya juga akan terus melakukan inovasi dan penguatan sistem serta mekanisme pelayanan, agar penggunaan data dan dokumen kependudukan dapat berlangsung lebih aman, tertib, dan terlindungi.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai standar teknis yang kuat dalam penerapan Peraturan Pemerintah No.17 /2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) akan mempermudah dan meningkatkan kepatuhan pelaku industri digital nasional dalam mendukung regulasi tersebut.

Ketua Bidang OTT/E-Commerce MASTEL Alex Candra berpendapat setiap sektor mulai dari teknologi finansial (fintech), media sosial, hingga e-commerce memiliki karakteristik digital yang berbeda.

Tanpa standar teknis yang matang, proses verifikasi identitas wali dan perlindungan data pribadi anak akan menjadi tantangan prosedural yang membingungkan dalam implementasi PP Tunas.

"Jadi, standar teknis [yang jelas] akan mengurangi kebingungan pengguna, orang tuanya,” ujar Alex di acara Bisnis Indonesia Forum, dilansir Kamis (7/5/2026).

Alex menambahkan sektor UMKM dan startup lokal juga berpotensi menghadapi dilema karena keterbatasan infrastruktur verifikasi yang canggih dalam mematuhi PP Tunas. Tanpa dukungan teknologi seperti machine learning atau tim verifikasi yang andal, pelaku usaha kecil berisiko gagal memenuhi standar keamanan yang diminta regulasi.

Akibat beban kepatuhan yang berat, dikhawatirkan startup justru mempertimbangkan untuk melarang total akses anak-anak di bawah usia 18 tahun ke platform mereka. Langkah ini diambil bukan karena konten yang ilegal, melainkan demi menghindari kerumitan prosedur hukum.

“Pertanyaannya, apakah UMKM atau startup lokal ini punya infrastruktur yang cukup canggih untuk verifikasi data?” tambah Alex.

Persoalan lain yang muncul adalah masa transisi selama enam bulan yang dianggap terlalu singkat untuk transformasi sistem yang kompleks. Alex mengkhawatirkan jika ribuan perusahaan memilih membatasi usia pengguna secara masif, Indonesia akan menghadapi risiko generasi gagap teknologi.

Dari sisi industri, kebutuhan mendesak saat ini adalah adanya kepastian hukum dan teknis yang selaras dengan mitigasi risiko. Dialog berkelanjutan antara regulator dan pelaku ekonomi digital menjadi kunci agar perlindungan anak tetap terjaga tanpa mematikan ekosistem teknologi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan QR Code pada Surat Tanda Terdaftar (STTD) pialang asuransi dan reasuransi sebagai upaya memperkuat integritas industri sekaligus meningkatkan pelindungan konsumen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan QR Code ini tidak hanya menjadi alat verifikasi, tetapi juga instrumen peningkatan kepercayaan dalam industri.

Dia berharap pendaftaran ini dapat mengubah perilaku di industri perasuransian, yang mana semua pihak harus bertanggung jawab sesuai dengan profesi dan sertifikasi yang telah dimiliki.

“Langkah ini akan menjadikan industri perasuransian semakin sehat, melindungi industri, melindungi konsumen dan berjalan lebih efisien,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).

Dijelaskan Ogi, STTD berbasis QR Code merupakan inovasi digital yang memungkinkan verifikasi identitas dan status pendaftaran pialang dilakukan secara lebih cepat, mudah, dan real time.

Hal tersebut dinilai dapat meningkatkan kepastian informasi, meminimalkan risiko interaksi dengan pihak yang tidak terdaftar, dan mendukung pengawasan yang lebih efektif. Dengan demikian, QR Code diharapkan dapat menjadi instrumen peningkatan kepercayaan dalam industri.

Menurut OJK, peran pialang asuransi dan pialang reasuransi menjadi makin penting sebagai penasihat risiko yang menjembatani kebutuhan perlindungan dengan kapasitas pasar. Adapun, hingga 31 Maret 2026, tercatat ada 560 Pialang Asuransi dan 105 Pialang Reasuransi yang terdaftar di OJK dan telah memiliki STTD.

“OJK terus mendorong digitalisasi industri asuransi untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi layanan, dan kualitas pengawasan. Penguatan basis data terintegrasi memungkinkan pengolahan informasi yang lebih presisi serta mendukung pengambilan kebijakan yang cepat dan berbasis data,” tutur Ogi.

Lebih jauh, Ogi menekankan bahwa pihaknya juga telag menyederhanakan proses bisnis pendaftaran pialang yang sebelumnya melibatkan beberapa sistem dan masih dilakukan secara manual. Kini, seluruh proses dilakukan secara end-to end melalui satu sistem terintegrasi, yaitu Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT).

“Perubahan ini meningkatkan efisiensi, memperkuat basis data, serta mendukung kualitas pengawasan, termasuk melalui otomatisasi penerbitan nomor STTD oleh SPRINT,” ucapnya.

Sebagai informasi, kewajiban pendaftaran pialang asuransi dan pialang reasuransi ini juga sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga riset bisnis internasional,MarketsandMarkets, memproyeksikan pasar verifikasi identitas global akan meningkat hampir dua kali lipat pada 2028.

Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya risiko penipuan digital, regulasi yang semakin ketat, serta akselerasi transformasi digital di berbagai sektor.Di tengah pesatnya adopsi digital lintas industri, kebutuhan akan sistem verifikasi identitas yang aman dan andal kian meningkat.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, VIDA, penyedia solusi digital identity dan fraud prevention di Indonesia, mengumumkan langkah ekspansi global melalui ketersediaan layanannya di Amazon Web Services (AWS) Marketplace.

Niki Luhur, Founder dan Group CEO VIDA, mengatakan pencapaian tersebut mencerminkan komitmen perusahaan untuk membawa kapabilitas spesialisnya ke panggung global. "Selaras dengan standar keamanan internasional, sekaligus memperkuat fokus kami dalam membangun ekosistem identitas digital yang tepercaya bagi bisnis berskala besar,"kata dia.

Inisiatif ini dinilai memudahkan organisasi yang telah memiliki akun AWS untuk mengakses dan menggunakan solusi VIDA, dari verifikasi identitas, autentikasi, hingga tanda tangan digital secara lebih praktis dan terintegrasi.

Menurut Niki, ketersediaan VIDA di AWS Marketplace juga menyederhanakan cara organisasi membangun dan mengamankan infrastruktur identitas digital mereka. Niki mengatakan, pelanggan dapat memanfaatkan alokasi belanja AWS yang sudah disepakati sebelumnya, dengan proses penagihan yang terintegrasi dalam satu sistem. Proses pengadaan pun menjadi lebih sederhana, layanan autentikasi bisa langsung diaktifkan.

Layanan tersebut dirancang untuk memperkuat kepastian identitas pengguna sekaligus mendeteksi potensi penipuan berbasis Artificial Intelligence/kecerdasan buatan (AI) sejak tahap awal.

Niki mengatakan, kapabilitas tersebut dibangun untuk memenuhi standar regulasi dan kepatuhan,tanpa mengorbankan pengalaman pengguna, kecepatan implementasi, proses transformasi digital, maupun efisiensi operasional bisnis.

Dengan menggunakan teknologi liveness, VIDA memproses kurang lebih 2,5 juta data biometrik berupa foto wajah untuk membantu pencegahan adanya penggunaan identitas sintetik yang dimanipulasi dengan teknologi deepfake untuk membuat akun palsu. “Kehadiran VIDA di AWS Marketplace memungkinkan perusahaan di seluruh dunia mengadopsi layanan identitas digital terverifikasi dengan lebih cepat sekaligus memanfaatkan fleksibilitas dan keandalan infrastruktur AWS,” tambah Niki.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Wajib pajak kini bisa melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT Tahunan melalui sistem Coretax DJP dengan tahapan yang lebih terintegrasi, mulai dari aktivasi akun hingga penandatanganan digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menekankan ada sejumlah langkah persiapan penting agar pelaporan SPT berjalan lancar, termasuk memastikan akun Coretax aktif, sertifikat elektronik tersedia, serta data profil wajib pajak sudah sesuai.

Dengan persiapan tersebut, proses pelaporan SPT Tahunan di Coretax akan lebih efektif dan efisien.

Berikut tata cara melapor SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Coretax DJP

1. Aktivasi atau registrasi akun Coretax

- Jika sebelumnya sudah pernah menggunakan DJP Online, akses pertama kali Coretax cukup klik “lupa kata sandi” di halaman login.
- Isi NIK (wajib pajak orang pribadi) atau NPWP 16 digit (wajib pajak badan).
- NPWP 16 digit dibuat dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP 15 digit.

2. Pastikan email dan nomor ponsel masih aktif

- Wajib pajak dapat memilih pengiriman tautan ubah kata sandi melalui email atau nomor ponsel yang terdaftar di sistem DJP.
- Jika email atau nomor ponsel sudah tidak aktif, perubahan data dilakukan melalui TPT KPP terdekat atau Kring Pajak 1500200.

3. Buat kata sandi baru sesuai ketentuan

Kata sandi harus memenuhi syarat:
- Minimal 8 digit.
- Kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol khusus.

4. Jika belum pernah akses DJP Online, lakukan aktivasi akun

- Klik tombol aktivasi akun wajib pajak pada portal Coretax.
- Isi kolom registrasi dan centang pertanyaan apakah sudah terdaftar.
- Masukkan NIK atau NPWP Badan, lalu data nama wajib pajak akan muncul otomatis.

5. Lakukan verifikasi identitas

- Sistem meminta wajib pajak melakukan verifikasi identitas dengan swafoto.
- Setelah itu, centang pernyataan dan klik simpan.

6. Buat sertifikat elektronik atau Kode Otorisasi (KO) DJP

Sertifikat elektronik digunakan untuk pengesahan dokumen Coretax, termasuk SPT Tahunan. Tahapannya:
- Masuk menu Portal Saya.
- Pilih submenu Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.
- Pilih penyedia (KO DJP, BRIN, BSSN, Peruri, Privy ID).
- Isi passphrase jika memilih KO DJP.
- Klik kirim hingga terbit Bukti Penerimaan Elektronik

7. Cek status sertifikat elektronik

- Masuk menu Portal Saya > Profil Saya.
- Buka submenu Nomor Identifikasi Eksternal.
- Pilih Digital Certificate lalu cek statusnya.
- Jika masih invalid, klik Periksa Status dan Menghasilkan hingga valid

8. Perbarui profil wajib pajak sebelum lapor SPT

DJP mendorong wajib pajak memastikan data sesuai kondisi sebenarnya, terutama:
- Data kontak.
- Data Unit Keluarga.
- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

9. Mulai buat konsep SPT Tahunan

Masuk menu:
- Surat Pemberitahuan (SPT) > Surat Pemberitahuan (SPT) > Buat Konsep SPT.

10. Pilih jenis SPT dan tahun pajak

- Pilih PPh Orang Pribadi lalu lanjut.
- Pilih SPT Tahunan.
- Masukkan periode dan tahun pajak (contoh: Januari–Desember 2025)

11. Pilih model SPT

- Normal untuk pelaporan pertama kali.
- Pembetulan untuk membetulkan SPT yang sudah pernah disampaikan.

12. Isi formulir SPT dan lakukan posting data

- Klik tombol Buat Konsep SPT.
- Klik ikon pensil untuk mulai isi formulir.
- Klik tombol Posting agar sistem mengisi data otomatis pada formulir induk dan lampiran.
- Periksa kembali data, lalu koreksi jika diperlukan

13. Bayar dan lapor SPT

- Klik tombol Bayar dan Lapor.
- Pilih penyedia penandatangan.
- Isi tanda tangan digital (ID dan kata sandi).
- Klik Simpan dan Konfirmasi Tanda Tangan.

14. Cek status pelaporan

- SPT berstatus kurang bayar akan berpindah ke bagian SPT menunggu pembayaran.
- SPT yang sudah selesai dilaporkan akan masuk bagian SPT Dilaporkan

Dengan memahami tahapan aktivasi akun, pembuatan sertifikat elektronik, hingga pengisian dan penandatanganan SPT di Coretax DJP, wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan dengan lebih lancar tanpa kendala.

DJP juga mengingatkan pentingnya memastikan data profil dan kontak sudah sesuai agar proses pelaporan berjalan cepat, tepat, dan tidak tertunda.

Bisnis.com, JAKARTA — Meta telah merilis pusat bantuan baru yang mengintegrasikan layanan dukungan untuk pengguna Facebook dan Instagram di seluruh dunia.

Pengumuman yang disampaikan pada Kamis (04/12/2025) ini disertai pengakuan jujur dari perusahaan bahwa opsi dukungan yang tersedia selama ini tidak selalu memenuhi harapan pengguna.

Pusat bantuan yang kini tersedia di aplikasi iOS dan Android ini menawarkan berbagai fitur, mulai dari pelaporan masalah akun, pemulihan akun yang hilang, hingga pencarian jawaban melalui teknologi pencarian bertenaga AI dan asisten virtual berbasis kecerdasan buatan.

Melansir dari TechCrunch Jumat (05/12/2025), asisten AI yang sedang diuji coba dirancang khusus untuk memberikan bantuan personal dalam berbagai kebutuhan, seperti pemulihan akun, pengelolaan profil, atau pembaruan pengaturan.

Fitur ini akan diluncurkan terlebih dahulu untuk pengguna Facebook, sebelum diperluas ke aplikasi Meta lainnya di masa mendatang.

Meta mengklaim sistem AI yang mereka gunakan telah membantu melindungi akun pengguna dengan lebih efektif. Menurut data perusahaan, peretasan akun di Facebook dan Instagram secara global telah menurun lebih dari 30%.

Teknologi AI juga dimanfaatkan untuk mendeteksi dan mencegah berbagai ancaman keamanan seperti phishing, aktivitas login mencurigakan, serta akun yang telah disusupi.

Selain itu, Meta menyatakan penggunaan AI telah membantu mereka menghindari kesalahan dalam menonaktifkan akun dan mempercepat proses banding ketika terjadi kekeliruan.

Namun, klaim tersebut tampaknya bertolak belakang dengan pengalaman ribuan pengguna Meta yang mengeluhkan kehilangan akses ke akun atau halaman Facebook mereka akibat kesalahan sistem.

Banyak yang menduga AI menjadi penyebab masalah ini, karena proses penanganan keluhan tampaknya tidak melibatkan pengawasan manusia sama sekali.

Sebagian pengguna bahkan mengancam atau sudah mengambil jalur hukum, khususnya mereka yang kehilangan akun berdampak serius pada bisnis atau pencaharian.

Situasi ini bahkan telah memunculkan forum khusus di Reddit pada tahun ini, yang didedikasikan untuk membantu orang-orang yang menggugat Meta terkait masalah akun yang dinonaktifkan.

Meta percaya pusat bantuan baru ini dapat mengatasi permasalahan tersebut. Perusahaan menyebut sistem ini akan memusatkan opsi pemulihan akun dan menawarkan pengalaman pemulihan yang lebih efisien dengan panduan yang lebih jelas dan verifikasi yang lebih sederhana.

Sistem juga akan mengirimkan peringatan SMS dan email yang lebih baik terkait aktivitas berisiko, serta mampu mengenali perangkat pengguna dengan lebih akurat.

Meta juga akan menghubungkan pengguna dengan berbagai alat keamanan lainnya, seperti pemeriksaan keamanan, pengaturan autentikasi dua faktor, atau penambahan passkey. Metode pemulihan akun kini menyertakan opsi untuk mengambil video selfie sebagai cara verifikasi identitas.

Meskipun Meta mengklaim pusat bantuan baru akan mempermudah pengguna, perubahan lokasi pengaturan dan fitur bantuan justru berpotensi menimbulkan kebingungan. Selama bertahun-tahun, Meta secara rutin memindahkan area-area penting seperti pengaturan akun, alat pengelolaan data, dan fitur privasi, dengan dalih untuk kemudahan pengguna.

Namun, perubahan konstan ini justru membuat pengguna kesulitan mengingat lokasi fitur-fitur tersebut, karena berbagai menu dan navigasi terus berubah dari waktu ke waktu. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik pembentukan Portal Tenaga Penagihan atau PTP oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK, Agusman menilai portal itu adalah salah satu inisiatif yang dilakukan AFPI dalam meningkatkan kualitas penagihan di industri pinjaman daring alias pindar.

“Portal tenaga penagihan yang diluncurkan oleh AFPI merupakan salah satu inisiatif guna mendorong dan meningkatkan kualitas penagihan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pindar,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip pada Senin (17/11/2025).

OJK, kata Agusman, berharap PTP dapat menjadi akses komunikasi dua arah bagi AFPI dengan konsumen terkait perilaku dan etika penagihan di industri pinjaman online atau pinjol.

“Sehingga dapat meminimalisasi tingkat pelanggaran oleh penyelenggara pindar terhadap ketentuan penagihan, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan,” tegasnya.

Untuk diketahui, masyarakat melalui Portal Tenaga Penagihan ini dapat memverifikasi identitas dan legalitas tenaga penagih pinjaman daring alias pindar.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan inovasi ini membuat peminjam (borrower) dapat memastikan petugas yang menghubunginya benar-benar terdaftar, bersertifikat, dan berwenang melakukan penagihan.

“Sehingga dapat menghindari praktis penagihan yang tidak beretika. PTP ini menjadi langkah penting AFPI dalam memperkuat tata kelola pindar di Indonesia,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Berdasarkan data layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 1 Januari 2024 hingga 30 Januari 2025 tercatat 13.540 pengaduan terkait perilaku petugas penagihan di seluruh sektor jasa keuangan.

“Dengan 7.993 pengaduan berasal dari sektor pindar. Angka ini menunjukkan perlunya sistem terintegrasi yang tidak hanya mengatur tata kelola penagihan, tetapi juga meningkatkan perlindungan bagi konsumen,” pungkas Entjik.

Sebagai informasi, kinerja industri pinjaman daring hingga September 2025 mencatatkan outstanding pembiayaan senilai Rp90,99 triliun. Angka ini tumbuh sebesar 22,16% (year on year/YoY).

Adapun, tingkat wanprestasi 90 atau TWP90 alias kredit macet industri pinjol masih terjaga pada level 2,82%.

Jakarta, CNBC Indonesia - Penerapan Electronic Know Your Customer (e-KYC) menjadi semakin penting dalam layanan jasa keuangan. Pasalnya, regulasi mewajibkan adanya verifikasi identitas untuk menjamin keamanan transaksi, terlebih layanan pembayaran online.

Sebagai contoh, pada layanan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan uang elektronik, dompet digital, maupun transfer dana yang disediakan oleh perusahaan Financial Technology (Fintech). e-KYC juga berperan penting dalam memastikan sistem hanya bisa diakses oleh pihak yang sah dan terverifikasi, sehingga dapat mengurangi risiko penipuan ataupun penyalahgunaan. Kini proses e-KYC dapat didukung oleh AI BigBox dari Telkom Solution yang merupakan bagian dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom).

AI BigBox menyediakan tiga kapabilitas utama dalam meningkatkan proses e-KYC. Pertama, Optical Character Recognition atau OCR yang mampu mengekstrak data KTP menjadi format digital secara otomatis. Kedua, Face Liveness Detection yang dapat memverifikasi keaslian wajah pengguna. Ketiga, Face Similarity untuk mencocokkan wajah pengguna dengan foto pada KTP sehingga memastikan kesesuaian identitas.

Salah satu fintech yang telah memanfaatkan AI BigBox dalam proses e-KYC adalah PT Bimasakti Multi Sinergi (Bimasakti). Sebagai perusahaan Fintech yang berfokus pada layanan pembayaran elektronik (e payment), Bimasakti membutuhkan proses e-KYC yang cepat dan andal. Hal ini karena penerapan proses e-KYC di Bimasakti menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan dan keamanan pengguna sekaligus untuk mendukung layanan yang lebih optimal. Layanan AI BigBox mampu mengotomatisasi proses verifikasi identitas, meningkatkan kecepatan, dan akurasi e-KYC di Bimasakti.

"Sejak memanfaatkan AI BigBox, proses e-KYC kami menjadi lebih cepat dan akurat, memungkinkan onboarding pelanggan dalam hitungan menit sekaligus berdampak positif terhadap efisiensi administrasi dan operasional perusahaan secara signifikan," ungkap E-Payment Solution Manager Bimasakti, Rizal Mashuri dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).

Dengan memanfaatkan AI BigBox, PT Bimasakti Multi Sinergi berhasil menjawab tantangan dalam proses e-KYC sekaligus memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan.

"Kami menghadirkan AI BigBox untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan daya saing melalui inovasi digital yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat kepercayaan dan keamanan layanan finansial," kata EGM Digital Product Telkom Indonesia Komang Budi Aryasa.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemindaian wajah atau face recognition mulai digunakan dalam uji coba registrasi eSIM. Kementerian Komdigi juga pernah mengungkapkan penggunanan teknologi tersebut, selain dengan sidik jari.

Registrasi pelanggan dengan verifikasi biometrik bisa mewujudkan terciptanya satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) tiga nomor sesuai dengan database kependudukan Ditjen Dikcapil.

Aturan soal penggunaan biometrik berlaku tak hanya untuk eSIM namun juga bagi SIM Card. Sejauh ini belum ada kewajiban pelanggan lama melakukan sistem pemindaian wajah.

Praktik ini berbeda dengan registrasi sebelumnya yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga untuk melakukan verifikasi.

Reski mengatakan pihak Indosat telah melakukan beberapa kali uji coba dan siap menerapkannya. Namun dia mengingatkan juga konsumen Indonesia ada bermacam-macam dan jangan sampai jadi memberatkan mereka.

"Tapi balik lagi, karena kan kita juga harus melihat konsumen Indonesia ini kan berbagai macam ya. Jangan sampai kemudian jadi memberatkan konsumen. Itu yang kami sampaikan kepada Komdigi. Tolong lihat, kita Indonesia ini ada berapa ribuan pulau," ujarnya.

Ternyata teknologi ini dinilai penting bisa menangkal penipuan. Reski Damayanti, Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison dan Ketua GASA Indonesia mengatakan pentingnya teknologi biometrik itu. Karena wajah yang digunakan hanya milik pengguna asli dan tidak bisa menggunakan wajah orang lain.

"Oh iya, pastinya penting. Karena kan mukanya muka dia ya, kecuali dia bisa pinjem muka orang. Itu udah pasti cukup penting," ujarnya, Jumat (31/10/2025).

Di sisi lain, Reski juga mengungkapkan jangan hanya puas dengan satu teknologi saja. Karena teknologi terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Begitu juga para penipu yang juga terus mengalami perkembangan. Teknologi baru bisa saja digunakan penipu untuk melancarkan aksinya.

"Tapi kita tetap jangan sampai kemudian menurut saya kita merasa puas, karena teknologi terus berkembang dan kita juga harus terus untuk berkembang dari sisi teknologi," kata Reski.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) membentuk Portal Tenaga Penagihan (PTP), sehingga masyarakat bisa memverifikasi identitas dan legalitas tenaga penagih pinjaman daring alias pindar.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan inovasi ini membuat peminjam (borrower) dapat memastikan petugas yang menghubunginya benar-benar terdaftar, bersertifikat, dan berwenang melakukan penagihan.

“Sehingga dapat menghindari praktis penagihan yang tidak beretika. PTP ini menjadi langkah penting AFPI dalam memperkuat tata kelola pindar di Indonesia,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Dia menjelaskan, setiap tenaga penagih yang lulus pelatihan dan dapat sertifikasi kompetensi akan memiliki ID Digital dengan QR code. Masyarakat nanti bisa memindai atau scan QR di ID debt collector untuk memvalidasi status sertifikasi dan legalitas petugas tersebut.

“Kami ingin memastikan proses penagihan di industri fintech lending dilakukan secara manusiawi, profesional, dan berintegritas,” tegas Entjik.

Entjik berharap rekam jejak profesional tenaga penagihan ini dapat mendorong mereka menerapkan budaya kerja yang lebih etis, bertanggung jawab, berorientasi pada kepuasan dan perlindungan konsumen.

“Kami percaya, tata kelola yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten akan menjadi kunci keberlanjutan industri fintech lending di Indonesia,” ucapnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 1 Januari 2024 hingga 30 Januari 2025 tercatat 13.540 pengaduan terkait perilaku petugas penagihan di seluruh sektor jasa keuangan.

“Dengan 7.993 pengaduan berasal dari sektor pindar. Angka ini menunjukkan perlunya sistem terintegrasi yang tidak hanya mengatur tata kelola penagihan, tetapi juga meningkatkan perlindungan bagi konsumen,” pungkas Entjik.

Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat sebaiknya perlu waspada terhadap segala bentuk kejahatan keuangan yang bisa saja terjadi di tengah maraknya perkembangan teknologi yang merambah hingga sektor jasa keuangan.

Kerap kali, Kartu Tanda Penduduk atau KTP dipakai oleh pihak tak bertanggung jawab untuk melibatkan si pemiliknya ke dalam lilitan utang pinjaman online atau pinjol. Sebab, pinjol bisa diproses hanya dengan menggunakan KTP secara daring atau online, tanpa harus melakukan verifikasi wajah atau swafoto (selfie) sambil menggenggam KTP.

Untuk mengetahui apakah KTP Anda digunakan untuk pinjol atau tidak, dapat dicek melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengecekan ini dapat dilakukan secara online maupun offline.

Berikut ini cara detail pengecekannya:

Untuk pengecekan KTP melalui SLIK OJK secara online cukup mudah, Anda hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung seperti KTP, foto diri, dan foto diri dengan KTP.

Cara online

1. Akses situs https://idebku.ojk.go.id atau mengunduh aplikasi iDebku OJK

2. Di halaman utama, pilih opsi 'Pendaftaran'

3. Isi formulir dengan informasi yang diminta seperti jenis debitur, jenis identitas, nomor identitas, dan kode captcha

4. Pastikan semua informasi yang Anda masukkan benar

5. Klik 'Selanjutnya' setelah yakin informasi sudah sesuai

6. Unggah dokumen pendukung seperti KTP dan foto diri

7. Klik 'Ajukan Permohonan'

8. Setelah pendaftaran selesai, Anda akan menerima nomor pendaftaran

9. Untuk mengecek status permohonan, gunakan menu 'Status Layanan' dengan memasukkan nomor pendaftaran yang telah Anda dapatkan

10. OJK akan memproses permohonan iDeb dalam waktu satu hari kerja melalui email yang Anda daftarkan.

Cara offline

1. Pemohon datang langsung ke kantor OJK.

2. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai jenis permohonan:

• Untuk perseorangan: fotokopi KTP (untuk WNI) atau paspor (untuk WNA), dan surat kuasa jika diperlukan.

• Untuk yang telah meninggal: fotokopi KTP/Paspor, dokumen asli surat keterangan kematian, dan dokumen yang membuktikan hubungan kekeluargaan/ahli waris.

• Untuk badan usaha: fotokopi identitas badan usaha (NPWP, akta pendirian, perubahan anggaran dasar terakhir), identitas pengurus, dan surat kuasa jika diperlukan.

3. OJK akan melakukan pengecekan sesuai dengan formulir dan dokumen pendukung yang diserahkan.

4. Hasil dari permohonan akan dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan sebelumnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Modus kejahatan baru semakin berkembang, membuat kita harus selalu waspada. Kejahatan di sektor keuangan pun tak terelakkan, seiring dengan semakin canggihnya teknologi digital.

Tidak jarang, Kartu Tanda Penduduk atau KTP digunakan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk melibatkan si pemiliknya ke dalam lilitan utang pinjaman online atau pinjol. Hal itu terjadi lantaran pinjol bisa diproses hanya dengan menggunakan KTP secara daring atau online, tanpa harus melakukan verifikasi wajah atau swafoto (selfie) sambil menggenggam KTP.

Untuk mengetahui apakah KTP Anda digunakan untuk pinjol atau tidak, dapat dicek melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengecekan ini dapat dilakukan secara online maupun offline.

Berikut ini cara detail pengecekannya:

Untuk pengecekan KTP melalui SLIK OJK secara online cukup mudah, Anda hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung seperti KTP, foto diri, dan foto diri dengan KTP.

Cara online

1. Akses situs https://idebku.ojk.go.id atau mengunduh aplikasi iDebku OJK

2. Di halaman utama, pilih opsi 'Pendaftaran'

3. Isi formulir dengan informasi yang diminta seperti jenis debitur, jenis identitas, nomor identitas, dan kode captcha

4. Pastikan semua informasi yang Anda masukkan benar

5. Klik 'Selanjutnya' setelah yakin informasi sudah sesuai

6. Unggah dokumen pendukung seperti KTP dan foto diri

7. Klik 'Ajukan Permohonan'

8. Setelah pendaftaran selesai, Anda akan menerima nomor pendaftaran

9. Untuk mengecek status permohonan, gunakan menu 'Status Layanan' dengan memasukkan nomor pendaftaran yang telah Anda dapatkan

10. OJK akan memproses permohonan iDeb dalam waktu satu hari kerja melalui email yang Anda daftarkan.

Cara offline

1. Pemohon datang langsung ke kantor OJK.

2. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai jenis permohonan:

• Untuk perseorangan: fotokopi KTP (untuk WNI) atau paspor (untuk WNA), dan surat kuasa jika diperlukan.

• Untuk yang telah meninggal: fotokopi KTP/Paspor, dokumen asli surat keterangan kematian, dan dokumen yang membuktikan hubungan kekeluargaan/ahli waris.

• Untuk badan usaha: fotokopi identitas badan usaha (NPWP, akta pendirian, perubahan anggaran dasar terakhir), identitas pengurus, dan surat kuasa jika diperlukan.

3. OJK akan melakukan pengecekan sesuai dengan formulir dan dokumen pendukung yang diserahkan.

4. Hasil dari permohonan akan dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan sebelumnya.