JAKARTA, KOMPAS.com - Meningkatnya ancaman kejahatan digital membuat faktor keamanan kini menjadi salah satu pertimbangan utama investor dalam memilih platform investasi.

Di tengah maraknya phishing, social engineering, malware, hingga pembajakan akun finansial, investor mulai menaruh perhatian besar terhadap perlindungan dana dan aset digital mereka.

PT Indo Premier Sekuritas melalui platform IPOT disebut semakin dikenal sebagai sekuritas dengan positioning keamanan digital yang kuat, khususnya dalam proteksi anti phishing, keamanan tingkat server, serta perlindungan akun, portofolio saham, dan rekening dana nasabah (RDN).

President Director & CEO PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Moleonoto The mengatakan, ancaman serangan digital kini berkembang semakin kompleks dan membuat keamanan digital menjadi fondasi utama kepercayaan investor.

“Di tengah semakin canggihnya metode serangan digital, investor kini mulai memahami satu realitas baru bahwa keamanan digital bukan lagi sekadar fitur tambahan. Keamanan adalah fondasi utama kepercayaan. Dan membangun sistem keamanan anti phishing modern bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan secara instan,” ujar Moleonoto dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Ia mengatakan, Google menempatkan IPOT sebagai salah satu sekuritas Indonesia paling aman dari phishing.

IPOT menerapkan sistem keamanan tiga lapis dan perlindungan berbasis AI (Active Defense) untuk melindungi akun nasabah, termasuk ketika kredensial pengguna bocor.

Ancaman phishing semakin kompleks

Menurut Moleonoto, banyak investor masih memandang phishing sebagai ancaman sederhana berupa SMS palsu, email login palsu, atau pencurian OTP. Padahal, ancaman di industri keuangan digital saat ini berkembang jauh lebih kompleks.

Ia menjelaskan, serangan modern kini menargetkan berbagai celah sistem seperti session hijacking, authorization flow, backend access, middleware vulnerabilities, API interaction, credential harvesting, malware injection, hingga manipulasi berbasis social engineering.

“Artinya, ancaman hari ini tidak menyerang permukaan aplikasi. Ia menyerang jantung sistem. Karena itu, keamanan digital tidak lagi dapat bergantung hanya pada fingerprint, Face ID, PIN, atau biometrik smartphone,” katanya.

Ia menambahkan, perlindungan seperti fingerprint maupun biometrik hanya berada pada level perangkat dan tidak mencerminkan keseluruhan arsitektur keamanan sistem.

“Seluruh lapisan tersebut hanyalah proteksi di level perangkat. Investor modern mulai memahami bahwa security kosmetik tidak sama dengan security architecture,” ujarnya.

Menurut dia, phishing modern kini berkembang melalui fake login interface, credential harvesting, OTP interception, malware injection, remote device takeover, screen-sharing fraud, session hijacking, hingga manipulasi aktivitas digital berbasis social engineering.

“Yang paling berbahaya, banyak serangan tidak lagi menargetkan kelemahan aplikasi di permukaan, tetapi menyerang arsitektur backend, authorization layer, session control, middleware integration, dan titik-titik kelemahan dalam ekosistem digital sekuritas. Karena itu, proteksi keamanan modern harus dibangun di level infrastruktur inti. Bukan sekadar di level aplikasi,” ucap Moleonoto.

Ia juga menilai sebagian besar pendekatan lama industri masih mengandalkan sistem modular, middleware vendor, third-party plug-ins, dan integrasi parsial yang dapat memperluas attack surface atau titik kerentanan.

“Semakin banyak lapisan vendor dan middleware, semakin banyak titik potensi kerentanan. Pendekatan keamanan yang fragmented membuat pengawasan menjadi lebih kompleks dan dalam konteks phishing modern kompleksitas yang tidak terkendali justru meningkatkan risiko,” katanya.

Menurut dia, investor saat ini mulai lebih kritis terhadap broker yang membangun sistem dengan pendekatan tempelan.

Investor mulai prioritaskan keamanan

IPOT menyebut telah terjadi perubahan dalam cara investor memilih sekuritas.

Jika sebelumnya keputusan banyak dipengaruhi biaya transaksi murah, komunitas, maupun tampilan aplikasi, kini investor mulai memprioritaskan keamanan dana dan aktivitas trading.

Di tengah meningkatnya ancaman phishing, malware, social engineering, credential theft, OTP interception, hingga pembajakan akun finansial, keamanan digital disebut telah berevolusi menjadi infrastruktur inti.

“Bagi investor modern, terutama pelaku pasar yang memahami risiko digital, reputasi ini bukan kebetulan. Karena keamanan digital modern tidak lahir dari gimmick. Ia lahir dari infrastruktur,” kata Moleonoto.

Ia mengatakan, IPOT dibangun di atas fondasi infrastruktur institusi yang berbeda dibanding sekuritas retail konvensional. Sistem keamanan disebut sudah menjadi bagian integral dari arsitektur platform sejak awal dan bukan sekadar modul tambahan.

“Berbeda dengan banyak pendekatan konvensional di industri, IPOT membangun keamanan sebagai bagian integral dari fondasi arsitektur platform sejak awal. Bukan sebagai lapisan kosmetik. Bukan sebagai modul tambahan. Dan bukan sebagai fitur tempelan vendor,” ujarnya.

Menurut dia, pendekatan tersebut membutuhkan kompetensi teknologi tingkat tinggi, tim engineering internal khusus, arsitektur backend yang dirancang untuk ketahanan keamanan, integrasi dengan sistem trading real time, serta investasi modal yang besar.

Didukung dana kelolaan Rp 312 triliun

IPOT menyebut platformnya didukung dana kelolaan sekitar Rp 312 triliun, kapasitas modal triliunan rupiah, engineering infrastructure kelas institusi, riset institusi, AI real time infrastructure, dan arsitektur keamanan multi-layer.

Menurut perusahaan, fondasi tersebut membuat sistem yang dibangun berbeda dibanding broker retail konvensional.

“Bagi investor institusi, kegagalan sistem bukan sekadar gangguan teknis. Itu berarti risiko reputasi, risiko finansial, hingga exposure yang besar. Standar itulah yang membentuk DNA teknologi IPOT,” tutur Moleonoto.

Ia menjelaskan, untuk menghadapi ancaman phishing modern, IPOT mengembangkan pendekatan keamanan multi-layer yang terintegrasi.

Adapun fondasi keamanan tersebut meliputi server-level security architecture, device authorization control, behavioral monitoring and threat detection, trading-system security integration, serta AI-driven security evolution.

Pada server-level security architecture, proteksi disebut tidak berhenti di perangkat pengguna, tetapi dikendalikan pada level server dan authorization layer guna mencegah akses tidak sah sebelum menjadi insiden.

Kemudian, device authorization control diterapkan untuk membatasi akses hanya pada perangkat yang tervalidasi guna mengurangi risiko credential abuse.

Sementara behavioral monitoring and threat detection digunakan untuk memantau aktivitas abnormal dan mendeteksi pola yang tidak wajar dalam aktivitas akses maupun transaksi.

IPOT juga menyebut telah mengintegrasikan pengawasan keamanan dengan aktivitas trading live melalui trading-system security integration karena ancaman digital bergerak secara real time.

Selain itu, AI-driven security evolution diterapkan untuk memperkuat kemampuan deteksi ancaman modern melalui teknologi AI.

“Infrastruktur IPOT yang berbasis institusi memberikan fondasi yang memungkinkan investasi berkelanjutan dalam keamanan digital, AI infrastructure, sistem trading Real Time, serta resilience architecture,” pungkasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Shopee bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Siberkreasi resmi meluncurkan Buku AMAN sebagai bagian dari upaya edukasi publik dalam menghadapi ancaman kejahatan digital.

Kolaborasi ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat literasi digital masyarakat Indonesia, khususnya dalam mengenali berbagai bentuk penipuan online yang kini semakin sering terjadi melalui pesan instan, media sosial, hingga platform digital lainnya.

"Kehadiran Buku AMAN diharapkan dapat membantu masyarakat lebih waspada dan memahami langkah-langkah perlindungan diri saat beraktivitas di dunia digital," demikian rilis Shopee.

Buku AMAN dirancang dengan pendekatan yang ringan, informatif, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

Di dalamnya terdapat berbagai contoh kasus penipuan digital yang sering terjadi di masyarakat, mulai dari phishing, penipuan transaksi online, penyalahgunaan data pribadi, hingga modus social engineering yang memanfaatkan kelengahan pengguna internet.

Tak hanya memberikan informasi mengenai jenis ancaman digital, Buku AMAN juga dilengkapi dengan tips praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Mulai dari cara menjaga keamanan akun, mengenali tautan mencurigakan, memastikan transaksi online tetap aman, hingga langkah yang perlu dilakukan apabila menjadi korban penipuan digital.

"Melalui kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah ini, Shopee, Komdigi, dan Siberkreasi ingin mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia," demikian Shopee.

Edukasi literasi digital dinilai menjadi salah satu kunci penting untuk menghadapi tantangan keamanan siber yang terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas digital masyarakat.

JAKARTA - Bareskrim Polri menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut bos judi online (judol) internasional yang bermarkas di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Hingga kini belum diketahui siapa bos dari sindikat tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra menyebut bahwa pihaknya masih melakukan penelusuran bekerja sama dengan lembaga lain.

"Nah ini masih penelusuran lagi, pendalaman. Mohon waktu ya, karena kita juga masih koordinasi baik dengan PPATK maupun stakeholder terkait lainnya," kata Wira, Senin (11/5/2026).

Selain menangkap 320 WNA dan 1 WNI, Wira juga menyebut sedang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap semua barang bukti baik komputer dan device atau perangkat lainnya guna mengusut jaringan judol ini.

"Nanti kan kami masih akan kita dalami lebih lanjut ya, karena kita masih melakukan analisis terhadap komputer dan lain sebagainya ataupun device-device lainnya," ujar Wira.

Polri menitipkan 320 warga negara asing (WNA) yang diduga tergabung dalam sindikat judi online jaringan internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat (Jakbar) ke pihak Imigrasi. Sementara satu Warga Negara Indonesia (WNI) ditahan di rumah tahanan (rutan) Bareskrim Polri.

Sebelumnya, dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 321 warga negara asing (WNA) dari negara seperti Vietnam, China, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Kamboja. Adapun polisi sudah menetapkan 275 di antaranya sebagai tersangka.

Para pelaku dijerat denga Pasal 426 dan atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JAKARTA - DPR meminta Polri untuk terus mengungkap praktik judi online jaringan internasional di Indonesia. Hal ini ditujukan agar Indonesia tak jadi basis operasi kejahatan berbasis digital. Permintaan ini sekaligus merespons langkah Polri yang menggerebek dan mengungkap markas judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta, dan menangkap sebanyak 321 warga negara asing (WNA).

Anggota Komisi III DPR, Habib Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan, praktik judi online harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

“Kami di Komisi III DPR RI mendorong setiap langkah tegas Polri dalam memberantas judi online. Ini harus menjadi atensi serius karena judol telah menjadi salah satu penyebab dominan munculnya berbagai penyakit sosial di masyarakat,” ujar Habib Aboe dalam keterangannya, dikutip Senin (11/5/2026).

Menurut Habib Aboe, dampak judi online tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga memicu persoalan sosial dan ekonomi keluarga.

“Banyak persoalan rumah tangga, utang, kriminalitas, bahkan rusaknya masa depan generasi muda yang berawal dari praktik judi online. Karena itu, pemberantasan judol harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga meminta agar pengungkapan jaringan internasional tersebut menjadi momentum memperkuat pengawasan terhadap aktivitas digital ilegal yang melibatkan sindikat lintas negara.

“Kita berharap Polri terus memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap jaringan-jaringan internasional seperti ini agar Indonesia tidak dijadikan basis operasi kejahatan digital,” tegas Habib Aboe.

Terlepas itu, Habib Aboe mengapresiasi kepada jajaran Bareskrim Polri yang berhasil membongkar praktik judi online jaringan internasional tersebut.

“Saya mengapresiasi keberhasilan tim Bareskrim Polri yang telah mengungkap praktik judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk dan mengamankan ratusan WNA yang diduga terlibat,” ujar Habib Aboe.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap praktik judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta, dan mengamankan sebanyak 321 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam operasional tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Wira Satya Triputra menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil operasi terhadap aktivitas perjudian online yang dilakukan secara terorganisasi lintas negara.

“Kami menemukan dugaan aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan WNA dari berbagai macam negara,” ujar Brigjen Pol. Wira Satya Triputra saat konferensi pers di lokasi penggerebekan, Sabtu (9/5/2026).

Dari total WNA yang diamankan, sebanyak 228 orang berasal dari Vietnam, 57 orang dari China, 13 orang dari Myanmar, 11 orang dari Laos, lima orang dari Thailand, serta masing-masing tiga orang dari Malaysia dan Kamboja.

JAKARTA - Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia mengajak pemerintah untuk membentuk satuan tugas khusus (Task Force) untuk mengantisipasi kejahatan transnasional. Hal ini dilakukan lantaran Indonesia menjadi salah satu negara tujuan dalam melakukan kejahatan transnasional.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Untung Widyatmoko mengatakan kejahatan transnasional ini biasanya berupa penipuan, love scamming, investasi online hingga judi online. Adapun kejahatan transnasional yang dimaksud yakni para pelaku datang ke Indonesia melakukan kejahatan daring dan mengincar korban-korban yang juga berasal dari luar Indonesia.

"Tadi pagi kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk men-highlight bahwa fenomena ini sudah berkembang sangat cepat dan perlu kita melakukan duduk bersama, melakukan konsolidasi untuk pembentukan task force," ujar Untung, Sabtu (9/5/2026).

Untung menuturkan Interpol Indonesia juga sudah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) terkait negara-negara mana yang memiliki catatan kejahatan transnasional. Menurutnya, hal ini dilakukan agar tidak ada warga negara asing yang masuk Indonesia demi melakukan kejahatan.

JAKARTA - Sebanyak 321 Warga Negara Asing (WNA) ditangkap dalam penggerebekan kantor pengelola judi online (judol) di Hayam Wuruk Plaza Tower. Hasil penyelidikan sementara, ratusan WNA tersebut kedapatan mengelola 75 situs judi daring.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra mengatakan para pelaku menggunakan kombinasi dan variabel label berbeda guna menghindari blokir website di Indonesia.

"Penyidik telah menemukan kurang lebih sebanyak 75 domain dan website yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online, yang juga menggunakan kombinasi karakter tertentu dan variabel label perjudian guna menghindari pemblokiran," ujar Wira, Sabtu (9/5/2026).

Wira menambahkan barang bukti uang tunai hingga alat elektronik turut disita dalam penggerebekan ini. Wira menambahkan polisi selanjutnya akan melakukan penelusuran aliran dana hingga sponsor yang mendatangkan aktivitas para pelaku.

"Kemudian kita akan melakukan tracing terhadap aliran dana dan melakukan penelusuran terhadap server ataupun IP address daripada jaringan komunikasi. Selain itu juga kami akan melakukan penelusuran terhadap para sponsor yang kemarin mendatangkan mereka dari luar negeri," tutur Wira.

Lihat video: Grebek Judi Online Jaringan India, Tangkap 39 WNA Asal India

Adapun hingga saat ini polisi telah menyita uang tunai sebesar Rp1,9 miliar. Selain mata uang Indonesia, polisi juga menyita uang tunai 52.820.000 Dong Vietnam dan USD10.210.

Ratusan WNA yang ditangkap tersebut berasal dari negara Vietnam, China, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Kamboja. Dari jumlah tersebut polisi sudah menetapkan 275 di antaranya sebagai tersangka.

Para pelaku dijerat denga Pasal 426 dan atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya untuk memberantas kejahatan digital yang kian berkembang dan semakin canggih.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan digital, mulai dari judi online, penipuan daring, hingga tindak kejahatan yang menyasar anak-anak dan kelompok rentan. Menurutnya, negara harus hadir melalui langkah tegas dan kolaborasi lintas lembaga.

“Kami mengapresiasi Polri yang sangat membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman. Kejahatan kini banyak menggunakan modus digitalisasi dan teknologi canggih. Oleh karena itu, penguatan layanan digital baik dari sisi pelaporan maupun penelusuran harus kita tingkatkan secara masif,” tegas Meutya dikutip dari siaran pers Komdigi, Jumat (5/8/2026).

Meutya menilai kolaborasi antarinstansi menjadi hal utama untuk memburu bandar dan pelaku kejahatan digital yang kini semakin terorganisasi dan kompleks. Komdigi bersama aparat penegak hukum pun fokus menjalankan program prioritas Presiden, khususnya dalam melindungi masyarakat di ruang digital.

“Judionline, scam, serta berbagai kejahatan yang menyasar anak-anak dan kelompok rentan harus ditangani lebih keras lagi. Tahun ini, tahun depan, dan seterusnya. Tidak ada toleransi," tegasnya.

Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menekankan perkembangan teknologi turut memunculkan celah hukum baru yang harus diantisipasi bersama.

“Situasi global memunculkan tantangan baru. Sinergi dan kolaborasi antar-instansi menjadi mutlak agar penegakan hukum berjalan optimal sesuai arahan Presiden,” ujar Kapolri.

Listyo Sigit menambahkan Polri akan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), profesionalisme, serta kerja sama lintas pihak guna mengejar kejahatan transnasional berbasis teknologi. Dia menegaskan langkah tegas terhadap pelaku yang membahayakan masyarakat dan negara menjadi prioritas utama.

Selain penindakan, pemerintah juga terus memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan dan mendorong peningkatan literasi digital serta pemahaman hukum masyarakat, termasuk implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Rakernis Reskrim Polri 2026 disebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Komdigi, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah menegaskan negara hadir untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan digital melalui penegakan hukum yang adaptif, profesional, dan berkeadilan.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerima 25.392 pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) hingga pertengahan April 2026. Pengaduan-pengaduan itu termasuk ke dalam sekitar 177.244 permintaan layanan yang diterima otoritas sejak awal 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan dari awal tahun hingga 29 April 2026, OJK sudah menerima 14.232 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal. Dia menegaskan bahwa penerimaan berbagai aduan tersebut merupakan komitmen OJK untuk melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal.

“Dari total tersebut, 11.753 pengaduan ini mengenai pinjamanonlineilegal. Selain itu, ada juga 2.379 pengaduan terkait investasi ilegal dan 100 pengaduan yang terkait dengan gadai ilegal,” papar Dicky dalam Konferensi Pers hasil dari Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2026 OJK secara daring, Selasa (5/5/2026).

Sebagai respons, dia menyebut bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yaitu satuan tugas yang berisi OJK bersama dengan para kementerian dan lembaga negara yang terkait, telah menindaklanjuti pengaduan-pengaduan tersebut.

Hasilnya, Satgas PASTI berhasil menghentikan 951 entitas pinjaman daring/onlinealias pinjol ilegal. Kemudian, satgas itu juga menyetop tiga penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Registrasi kartu SIM baru berbasis biometrik, yang akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026, dinilai akan mengubah cara operator seluler dalam menambah jumlah pelanggan.

Operator tidak akan jor-joran lagi dalam mendorong kartu perdana seiring dengan ongkos akuisisi pelanggan yang makin tinggi karena implementasi biometrik.

Diketahui, regulasi biometrik mewajibkan operator seluler untuk mengakses data Dukcapil dengan biaya hingga Rp3.000-Rp5.000 per akses (hit) untuk setiap upaya penambahan pelanggan baru. Artinya, jika ada 10.000 pengguna baru maka operator harus mengeluarkan uang minimal Rp30 juta untuk menambah pelanggan.

Masyarakat yang ingin mendaftar sebagai pelanggan baru operator seluler nanti tidak cukup hanya memasukan data nomor KTP dan NIK lewat SMS, tetapi harus menggunakan alat biometrik di gerai atau di smartphone masing-masing.

Sejumlah operator, seperti PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (ISAT), dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart), menyatakan komitmen untuk mengikuti standar teknis serta ketentuan perlindungan data pribadi sesuai arahan regulator. Indosat, misalnya, menegaskan kesiapan sistem yang telah dilengkapi sertifikasi keamanan, sementara XLSmart menilai kebijakan ini sebagai langkah penguatan validasi data pelanggan.

XLSmart bahkan telah mulai menerapkan registrasi berbasis biometrik melalui facial recognition (FR). Meski demikian, pelanggan masih dapat menggunakan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) selama masa transisi enam bulan sejak Peraturan Menteri diterbitkan pada Januari 2026.

Group Head Corporate Communication & Sustainability XLSmart Reza Mirza menyatakan perusahaan terus menyesuaikan sistem, integrasi data, serta memperkuat infrastruktur guna memastikan implementasi berjalan lancar tanpa mengganggu kenyamanan pelanggan.

“Terkait biaya autentikasi biometrik, perusahaan masih melakukan evaluasi bersama para pemangku kepentingan dan akan mengedepankan efisiensi agar tidak membebani pelanggan maupun kualitas layanan,” kata Reza kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Menurut Reza, kebijakan ini berpotensi menciptakan basis pelanggan yang lebih valid dan berkualitas. Selain itu, penerapan biometrik diharapkan dapat menekan penggunaan identitas palsu, spam, penipuan digital, hingga penyalahgunaan nomor seluler.

Dia menegaskan XLSmart tetap berupaya menjaga proses registrasi agar mudah, aman, dan nyaman sehingga implementasi tidak mengurangi pengalaman pelanggan.

“Perusahaan terus melakukan optimalisasi proses bisnis dan pemanfaatan teknologi agar implementasi kebijakan registrasi biometrik dapat berjalan efektif tanpa mengurangi komitmen menghadirkan layanan yang terjangkau dan berkualitas bagi pelanggan,” ujarnya.

Tekan Kejahatan Digital

Dari sisi penyedia teknologi, VIDA mengungkapkan adanya permintaan solusi identitas digital dari operator seluler untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Founder dan Group CEO VIDA Niki Luhur menilai kebijakan pemerintah merupakan langkah penting untuk menekan kejahatan digital, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan nomor tidak terverifikasi untuk membuka rekening yang kemudian diperjualbelikan dalam praktik pencucian uang.

“Untuk jadi namanya mule account, nah itu satu langkah yang sangat penting untuk bisa mencegah pencucian uang dan mule account di Indonesia,” kata Niki.

Niki menjelaskan saat ini regulasi telah mewajibkan setiap kartu SIM baru melalui verifikasi biometrik sebelum aktivasi. VIDA, lanjutnya, juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah operator telekomunikasi dan dalam waktu dekat akan menghadirkan teknologi seperti liveness detection dan ID Fraud Shield yang segera diimplementasikan.

Beberapa layanan bahkan telah berjalan di salah satu operator, sementara lainnya akan segera menyusul. Dia menilai kebijakan ini memang belum menyelesaikan seluruh persoalan, tetapi menjadi langkah krusial untuk meningkatkan keamanan, yang ke depan masih dapat diperluas.

Dia juga menekankan pentingnya kejelasan standar teknologi dan keamanan dari regulator agar industri memiliki acuan yang konkret.

“Detail dan hal-hal seperti itu yang perlu perlu dijelaskan supaya dari industri juga punya arahan yang sangat konkret, enggak menebak-nebak,” kata Niki.

Lebih lanjut, Niki menyampaikan VIDA tengah mengejar sertifikasi keamanan yang lebih tinggi. Saat ini perusahaan menargetkan pencapaian level 3 dalam waktu dekat sebagai bagian dari komitmen untuk menghadirkan teknologi terbaik dan tetap selangkah di depan dalam mendukung ekosistem digital nasional.

Ubah Peta Persaingan Operator

Direktur ICT Institute Heru Sutadi menilai kebijakan biometrik berpotensi menggeser fokus industri dari kuantitas pelanggan menuju kualitas dan validitas identitas. Operator diperkirakan akan lebih selektif dalam akuisisi pelanggan, mengurangi SIM anonim, serta meningkatkan kepercayaan layanan.

“Operator dengan infrastruktur digital kuat akan unggul, sementara pemain yang lambat beradaptasi bisa kehilangan momentum dalam akuisisi pelanggan baru,” kata Heru.

Namun demikian, dia mengingatkan biaya implementasi biometrik yang tinggi dapat menjadi hambatan, terutama bagi operator kecil atau pendatang baru. Investasi perangkat, integrasi sistem, serta keamanan data dinilai tidak murah, sehingga berpotensi memperkuat dominasi operator besar.

Menurutnya, biaya juga dipengaruhi oleh mekanisme verifikasi ke Dukcapil yang dihitung berdasarkan jumlah akses atau koneksi. Heru menilai idealnya akses verifikasi tersebut dapat digratiskan karena turut membantu pemerintah dalam memastikan validitas kepemilikan nomor. Jika tetap dikenakan biaya, tarifnya seharusnya sangat rendah agar tidak membebani operator.

Selain itu, dia mengingatkan adanya risiko terhadap inklusi digital jika implementasi biometrik tidak diimbangi pemerataan akses. Masyarakat yang belum memiliki data biometrik atau akses terhadap infrastruktur verifikasi berpotensi mengalami kesulitan dalam registrasi.

Kelompok rentan, seperti masyarakat di daerah terpencil atau yang belum terdaftar secara resmi, berisiko terpinggirkan. Oleh karena itu, kebijakan perlu dilengkapi mekanisme alternatif serta perluasan akses.

“Dan untungnya, semua operator memiliki beberapa model registrasi biometrik, jadi tidak hanya online, dimungkinkan juga offline di wilayah yang memiliki kendala untuk akses data atau ponsel nya masih 2G,” kata Heru.

Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menilai implementasi biometrik akan menambah kebutuhan perangkat di sisi operator, sementara pengelolaan data biometrik tetap berada di tangan negara.

“Akusisi pelanggan dan persaingan antar operator harus memperhatikan perlindungan data pribadi dan persaingan usaha yang sehat yang menyehatkan semua operator,” kata Ian.

Dia menilai akses biometrik seharusnya tidak mahal. Meski tidak menjadi persoalan besar bagi operator besar, biaya tambahan per transaksi dapat berdampak signifikan bagi operator kecil dan pada akhirnya dibebankan ke pelanggan.

Ian juga menyoroti potensi tekanan terhadap inklusi industri, mengingat tidak semua kelompok masyarakat memiliki data biometrik, seperti anak-anak yang belum memiliki KTP. Dalam konteks ini, dia menyebut penggunaan identitas orang tua dapat menjadi salah satu alternatif.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan penerapan face recognition dilakukan secara bertahap dengan masa transisi enam bulan sejak Januari 2026. Selama periode tersebut, penggunaan biometrik masih bersifat sukarela untuk registrasi kartu baru.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah menegaskan bahwa setelah masa transisi berakhir, seluruh registrasi kartu baru wajib menggunakan pengenalan wajah.

“Tapi setelah 1 Juli itu udah mulai setiap kartu baru dibuka harus dengan face recognition,” kata Edwin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali mengingatkan nasabah tidak membagikan data sensitif kepada pihak manapun, seiring meningkatnya berbagai modus penipuan digital yang menyasar pengguna layanan perbankan, khususnya kanal digital seperti BNIdirect.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan, perseroan tidak pernah meminta informasi rahasia nasabah dalam kondisi apa pun. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap pihak yang mengatasnamakan bank.

“Kami mengingatkan nasabah agar tidak pernah membagikan data sensitif kepada pihak manapun, termasuk yang mengatasnamakan BNI karena itu bagian dari modus kejahatan digital,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2026).

BNI menjelaskan sejumlah data penting yang wajib dijaga kerahasiaannya, antara lain kata sandi, ID perusahaan, email, PIN, kode OTP, serta kode hard maupun soft token. Informasi ini tidak boleh dibagikan melalui kanal apapun, baik telepon, SMS, email, maupun media sosial.

Selain itu, BNI menegaskan tidak pernah meminta ID pengguna BNIdirect, tidak mengirimkan tautan melalui pesan singkat atau aplikasi percakapan untuk keperluan verifikasi, serta tidak meminta nasabah mengunduh aplikasi tertentu, termasuk aplikasi remote desktop seperti TeamViewer atau AnyDesk, dengan alasan bantuan layanan.

Menurut BNI, praktik tersebut merupakan ciri umum penipuan digital yang memanfaatkan rekayasa sosial (social engineering) untuk memperoleh akses ke akun nasabah. Jika menemukan indikasi tersebut, nasabah diminta untuk tidak menindaklanjuti dan segera melakukan verifikasi melalui kanal resmi.

Sebagai langkah pencegahan, BNI mengimbau nasabah untuk tidak mengklik tautan dari sumber tak dikenal, tidak menginstal aplikasi dari pihak yang tidak jelas, serta menghindari mencari solusi melalui mesin pencari untuk permasalahan seperti lupa kata sandi.

Nasabah disarankan menggunakan fitur resmi pada halaman login BNIdirect untuk melakukan pengaturan ulang (reset) kata sandi secara mandiri.

Informasi lebih lanjut mengenai layanan dan keamanan transaksi dapat diakses melalui situs resmi BNI di www.bni.co.id.

Melalui edukasi berkelanjutan ini, BNI berharap masyarakat semakin memahami pola kejahatan digital dan mampu melindungi data pribadi secara mandiri sehingga keamanan transaksi perbankan tetap terjaga dan kepercayaan terhadap layanan digital terus meningkat.

DENPASAR - Ruang siber menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Internet tak lagi hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, hingga layanan publik.

Akan tetapi, di balik manfaat tersebut, ruang digital juga menghadirkan tantangan serius berupa kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, konten negatif, kecanduan gim daring, judi online, hingga eksploitasi anak di ruang digital.

Merespons kompleksitas tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Penegakan Hukum dan Perlindungan Ruang Digital Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Bali, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan ini menjadi forum koordinasi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola serta penegakan hukum di ruang digital.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail menegaskan bahwa ruang digital kini telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.

Aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, hingga budaya semakin bergantung pada internet. Namun, ruang digital juga membawa risiko baru yang membutuhkan respons hukum secara cepat dan terkoordinasi.

Ia mengungkapkan, berdasarkan survei, waktu layar atau screen time anak-anak telah mencapai lebih dari delapan jam per hari, baik melalui telepon genggam, tablet, maupun komputer. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat semakin bergantung pada ruang digital.

Namun, ketergantungan itu juga membawa konsekuensi serius. Ruang digital tidak hanya menjadi sarana produktivitas dan peningkatan daya saing nasional, tetapi juga dapat menjadi medium terjadinya berbagai tindak pidana baru.

“Berbagai macam tindak pidana yang dilakukan di ruang digital sekarang makin banyak, variasinya bermacam-macam, dan bisa memberikan efek yang cukup signifikan bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat,” kata Ismail.

Menurutnya, Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta sejumlah perubahannya. Namun, UU ITE tidak dapat berjalan sendiri, terutama setelah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang membawa implikasi terhadap pengaturan pidana di ruang siber.

Karena itu, diperlukan koordinasi dan harmonisasi agar penegakan hukum di ruang digital tidak menimbulkan tumpang tindih norma, inkonsistensi pengaturan, maupun ketidakpastian hukum.

Forum tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, sebagai salah satu narasumber utama.

Alexander dihadirkan untuk memberikan perspektif mengenai arah kebijakan pengawasan ruang digital serta kebutuhan penguatan sinergi lintas sektor dalam menangani berbagai pelanggaran dan tindak pidana di ruang digital. Alexander mengungkapkan bahwa penegakan hukum digital saat ini berada dalam fase penting seiring transformasi kerangka hukum pidana Indonesia.

Menurutnya, terdapat empat instrumen hukum utama yang saling terkait, yakni KUHP, KUHAP, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, serta Undang-Undang ITE yang telah mengalami perubahan kedua. KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang berlaku serentak pada 1 Januari 2026 membentuk sistem hukum pidana nasional yang lebih terintegrasi, mulai dari pengaturan pidana materiil, prosedur penegakan hukum, hingga penyesuaian ketentuan dengan perkembangan hukum terkini.

“Dalam konteks ini terdapat beberapa irisan pengaturan yang perlu kita cermati bersama, khususnya antara Undang-Undang ITE dengan kerangka KUHP dan KUHAP baru, baik dari aspek materiil terkait norma pidananya maupun aspek formil terkait mekanisme penegakan hukumnya,” ujar Alexander.

Ia menambahkan, salah satu aspek yang perlu dipahami bersama adalah mekanisme pemblokiran atau take down konten digital. Menurut Alexander, publik kerap memahami tugas Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital hanya sebatas melakukan pemblokiran, padahal langkah tersebut harus berada dalam koridor hukum yang jelas.

Selain itu, kegiatan juga menghadirkan Yohanes Priyana, Hakim Agung Kamar Pidana pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam sesi tersebut, Yohanes memberikan pandangan dari perspektif peradilan, terutama terkait penerapan UU ITE dan peraturan pelaksanaannya dalam hubungannya dengan KUHP.

Melalui diskusi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital berharap terdapat kesamaan pemahaman antara regulator, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam menangani perkara di ruang digital. Kesamaan perspektif ini penting agar penegakan hukum tidak hanya berjalan tegas, tetapi juga konsisten, proporsional, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kejahatan digital berupa fraud dan scam kini telah berkembang menjadi industri yang terorganisir, seiring meningkatnya kompleksitas modus dan pemanfaatan teknologi canggih oleh pelaku.

Sekretariat Satgas PASTI OJK, Hudiyanto, mengatakan pelaku kejahatan kini semakin adaptif dengan memanfaatkan artificial intelligence (AI), rekayasa sosial, hingga otomatisasi serangan.

“Pelaku kejahatan sering kali bergerak lebih cepat dibandingkan sistem pengamanan yang ada saat ini,” ujarnya dalam acara diskusi Selalu Waspada: Forum Kolaboratif Penanganan Fraud dan Scam Digital yang diselenggarakan Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI) di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, kondisi ini membuat penanganan fraud dan scam tidak lagi bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan terkoordinasi lintas sektor.

Sebagai respons, Indonesia Anti Scam Centre (IASC) akan mengembangkan sistem anti-scam nasional yang lebih terintegrasi dan terotomatisasi.

Sistem ini ditargetkan mampu mempercepat pemblokiran rekening pelaku, pelacakan dana, hingga penyusunan profil pelaku secara lebih presisi.

Selain itu, sistem juga akan dilengkapi dengan mekanisme watchlist yang dapat dibagikan kepada industri jasa keuangan, sehingga bank dan lembaga keuangan dapat melakukan mitigasi lebih dini terhadap rekening yang terindikasi terlibat penipuan.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia, Firlie Ganindunto, menekankan bahwa eskalasi scam dan fraud telah menjadi tantangan sistemik yang mengancam fondasi kepercayaan ekonomi digital.

Ia menyebut, pelaku kejahatan kini juga membangun kolaborasi yang kuat, sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan pendekatan serupa.

“Kalau pelaku bisa berkolaborasi, maka kita juga harus membangun kolaborasi yang sama kuatnya,” katanya.

Sementara itu, Deputi BSSN Slamet Aji Pamungkas menyoroti bahwa ancaman siber selama ini banyak tidak terdeteksi, layaknya fenomena gunung es.

Menurutnya, pendekatan keamanan tidak bisa lagi hanya berfokus pada ancaman yang terlihat, tetapi juga harus mengantisipasi potensi risiko tersembunyi yang jauh lebih besar.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memangkas alur koordinasi dan mempercepat respons terhadap laporan masyarakat. Khususnya, berkaitan dengan kejahatan di ruang digital.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan pemerintah akan menyatukan kanal aduan laporan kejahatan digital. Saat ini, masyarakat mengenal beberapa kanal aduan, di antaranya melalui nomor telepon 110 dan 112.

Ke depan, sistem command center akan diintegrasikan agar laporan bisa masuk melalui satu pintu dan segera ditindaklanjuti. “Kami ingin 110 dan 112 digabungkan karena pada prinsipnya command center harus lebih efisien dan masyarakat yang ingin melakukan pelaporan bisa diterima lebih cepat,” kata Meutya dalam konferensi pers di Gedung Komdigi, Senin (14/4).

Meutya mengatakan saat ini kasus penipuan online, judi online alias judol, dan pemerasan berbasis seksual masih terus meningkat. Menurutnya, tren kejahatan digital menunjukkan peningkatan yang signifikan dan membutuhkan penanganan yang lebih cepat serta terintegrasi.

“Kami mencatat kenaikan penipuan digital yang cukup tinggi. Kami juga menerima banyak keluhan mengenai pemerasan berbasis seksual hingga judi online, yang masih menjadi PR. Mudah-mudahan dengan MoU ini, kami bisa menekan kasus-kasus tersebut dalam satu tahun ke depan,” ujarnya.

Perbaiki Alur Kerja

Karena itu, perubahan utama ke depan yang akan diperbaiki pemerintah adalah alur kerja. Proses yang sebelumnya membutuhkan surat-menyurat antarlembaga akan disederhanakan menjadi sistem yang lebih terintegrasi agar respons terhadap laporan masyarakat bisa lebih cepat.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, kesepakatan ini memberi ruang bagi penanganan yang lebih cepat dan terkoordinasi di lapangan.

“Maraknya penipuan online, judi online, dan berbagai bentuk scam harus direspons dengan langkah yang lebih optimal. Kami ingin mencegah munculnya korban baru dan memastikan setiap laporan bisa ditindak lebih cepat,” kata Listyo.

Listyo menambahkan kerja sama juga mencakup edukasi publik dan pengamanan Pusat Data Nasional (PDN). Begitu juga dengan penyusunan mekanisme bersama saat terjadi tindak pidana di ruang siber agar penanganan bisa langsung berjalan tanpa hambatan teknis.

“Kesepakatan ini diarahkan untuk memangkas waktu penanganan, menyatukan alur kerja, dan memastikan setiap laporan kejahatan digital bisa direspons lebih cepat sehingga risiko korban dapat ditekan,” ujarnya.