KOMPAS.com – Hari ini, Kamis (30/4/2026), menjadi batas akhir pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Pemerintah sebelumnya telah memperpanjang tenggat waktu dari 31 Maret 2026 menjadi 30 April 2026.

Artinya, ini adalah kesempatan terakhir bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban tanpa dikenakan sanksi. Jika belum lapor, sebaiknya segera dilakukan hari ini juga sebelum sistem semakin padat.

Pelaporan kini semakin mudah karena bisa dilakukan secara online melalui sistem Coretax DJP, tanpa perlu datang ke kantor pajak.

Lantas, bagaimana cara lapor SPT Tahunan lewat Coretax DJP? Simak panduannya.

Aktivasi akun sebelum lapor pajak

Sebelum melaporkan SPT, wajib pajak perlu memastikan akun Coretax sudah aktif.

Aktivasi dilakukan melalui situs resmi Coretax DJP dengan menggunakan data seperti NPWP. Setelah akun aktif, pengguna dapat langsung login dan mengakses layanan pelaporan.

Langkah ini penting untuk memastikan proses pelaporan berjalan lancar, terutama di hari terakhir seperti sekarang.

Cara lapor SPT Tahunan pribadi secara online

Berikut langkah-langkah lapor SPT Tahunan melalui Coretax DJP:

• Login ke situs Coretax DJP, https://coretax.djp.pajak.go.id
• Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT)
• Klik “Buat Konsep SPT”
• Pilih jenis PPh Orang Pribadi
• Tentukan SPT Tahunan dan periode pajak (Januari–Desember 2025)
• Klik “Buat Konsep SPT”
• Klik ikon pensil untuk mulai mengisi formulir
• Klik “Posting” untuk memunculkan data otomatis
• Periksa dan lengkapi seluruh data
• Klik “Bayar dan Lapor”
• Pilih penyedia tanda tangan digital
• Masukkan ID dan password
• Klik “Konfirmasi Tanda Tangan”

Setelah selesai, status pelaporan akan muncul di sistem. Jika sudah lengkap, SPT akan masuk ke menu “SPT Dilaporkan”. Wajib pajak juga dapat mengunduh bukti penerimaan elektronik sebagai tanda sah pelaporan.

Direktorat Jenderal Pajak Lapor SPT di Coretax DJP. Cara lapor SPT Tahunan lewat Coretax DJP. Cara lapor SPT Tahunan pribadi.

Mengenal Coretax DJP

Coretax DJP adalah sistem administrasi perpajakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dirancang untuk mempermudah layanan pajak secara digital.

Melalui platform ini, wajib pajak dapat melakukan seluruh proses pelaporan SPT secara online, mulai dari pengisian hingga pengiriman laporan.

Beberapa fitur utama Coretax antara lain:

• Pengisian SPT secara elektronik
• Pengiriman laporan online
• Akses riwayat pelaporan
• Unduh bukti penerimaan elektronik

Dengan sistem ini, proses lapor pajak menjadi lebih praktis dan bisa dilakukan kapan saja

Itulah cara lapor SPT Tahunan lewat Coretax DJP. Melaporkan SPT Tahunan tepat waktu penting untuk menghindari sanksi administrasi dan memastikan kepatuhan pajak tetap terjaga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 10.979.585 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) telah dilaporkan hingga 8 April 2026 pukul 24.00 WIB untuk Tahun Pajak 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti merinci, pelaporan juga berasal dari wajib pajak badan, baik yang menggunakan pembukuan rupiah maupun dollar AS.

"Capaian ini didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan yang mencapai 9.562.253 SPT, disusul orang pribadi non-karyawan sebanyak 1.162.361 SPT," kata inge dalam keterangan resmi pada Kamis (9/4/2026).

Untuk tahun buku Januari–Desember, wajib pajak badan yang melapor tercatat sebanyak 252.361 SPT (rupiah) dan 182 SPT (dollar AS).

Sementara itu, untuk wajib pajak dengan beda tahun buku yang mulai melaporkan sejak 1 Agustus 2025 tercatat sebanyak 2.396 SPT (rupiah) dan 32 SPT (dollar AS).

Selain pelaporan SPT, DJP juga mencatat perkembangan signifikan pada aktivasi akun sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax DJP.

Hingga periode yang sama, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax DJP mencapai 17.855.749.

Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan wajib pajak orang pribadi sebanyak 16.778.906 akun. Sementara itu, wajib pajak badan tercatat sebanyak 985.874 akun, diikuti instansi pemerintah sebanyak 90.742 akun, serta pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 227 akun.

Capaian ini mencerminkan tingginya partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan serta adaptasi terhadap sistem digital perpajakan yang terus dikembangkan pemerintah.

DJP pun terus mendorong wajib pajak untuk segera melaporkan SPT dan mengaktivasi akun Coretax guna mempermudah administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 10.653.931 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah disampaikan hingga 1 April 2026.

Capaian ini menunjukkan tingginya partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama di tengah penerapan sistem baru CoretaxDJP yang mulai digunakan secara luas.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, mayoritas pelaporan SPT masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan.

“Untuk Tahun Buku Januari–Desember, SPT yang dilaporkan terdiri dari 9.315.880 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.116.703 wajib pajak orang pribadi nonkaryawan, serta 219.161 wajib pajak badan dalam rupiah dan 164 badan dalam dolar AS,” ujar Inge dalam keterangan resmi pada Kamis (2/4/2026).

Selain itu, terdapat pula pelaporan dari wajib pajak dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025. Rinciannya, sebanyak 1.992 SPT badan dalam rupiah dan 31 badan dalam dolar AS.

Secara keseluruhan, jumlah pelaporan ini mencerminkan tren kepatuhan yang tetap terjaga, meskipun wajib pajak harus beradaptasi dengan sistem administrasi perpajakan yang baru.

Di sisi lain, DJP juga mencatat progres signifikan dalam aktivasi akun Coretax. Hingga awal April 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun mencapai 17.623.817.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.560.108 merupakan wajib pajak orang pribadi, 972.891 wajib pajak badan, serta 90.591 wajib pajak instansi pemerintah. Sementara itu, terdapat 227 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang juga telah melakukan aktivasi.

Tingginya angka aktivasi ini menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan melalui Coretax mulai direspons positif oleh masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah proses administrasi perpajakan, mulai dari pelaporan hingga pengelolaan data wajib pajak.

Meski demikian, DJP terus mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan SPT agar segera memenuhi kewajibannya, serta memastikan data yang dilaporkan telah sesuai untuk menghindari kesalahan perhitungan pajak.

Dengan batas waktu pelaporan SPT orang pribadi yang telah berakhir pada 31 Maret 2026, DJP juga mengingatkan adanya potensi sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat melapor.

Ke depan, pemerintah berharap implementasi Coretax DJP tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akurasi data perpajakan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 9.665.246 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah dilaporkan hingga 28 Maret 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti merinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan dengan jumlah 8.491.269 SPT.

"Selain itu, wajib pajak orang pribadi non-karyawan tercatat sebanyak 974.791 SPT. Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan mencapai 197.327 SPT dalam rupiah dan 139 SPT dalam dollar AS," ujar Inge dalam keterangan resmi pada Senin (30/3/2026)

Adapun untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, jumlah pelaporan tercatat sebanyak 1.699 SPT untuk badan dalam rupiah dan 21 SPT dalam dollar AS.

Di sisi lain, progres aktivasi akun Coretax DJP juga menunjukkan peningkatan. Hingga periode yang sama, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun mencapai 17.143.733.

Rinciannya terdiri dari 16.090.048 wajib pajak orang pribadi, 962.999 wajib pajak badan, 90.459 wajib pajak instansi pemerintah, serta 227 wajib pajak dari sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

DJP terus mendorong wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan serta melakukan aktivasi akun Coretax guna mempermudah proses administrasi perpajakan.

Langkah aktivasi akun Coretax DJP

Bagi wajib pajak yang sudah memiliki akun DJP Online dan NPWP 16 digit, proses aktivasi akun dapat dilakukan dengan langkah berikut:

• Kunjungi laman resmi Coretax DJP di https://coretaxdjp.pajak.go.id/ lalu pilih menu “Aktivasi Akun Wajib Pajak”.
• Centang opsi bahwa wajib pajak sudah terdaftar.
• Masukkan NPWP dan klik “Cari”.
• Isi detail kontak berupa email dan nomor ponsel yang terdaftar di DJP Online.
• Lakukan verifikasi identitas.
• Centang pernyataan dan klik “Simpan”.
• Cek email untuk mendapatkan surat penerbitan akun berisi kata sandi sementara (pastikan berasal dari domain @pajak.go.id).
• Login pertama kali menggunakan kata sandi tersebut dan ikuti petunjuk lanjutan.
• Setelah tahap ini selesai, wajib pajak sudah memiliki akses awal ke sistem Coretax DJP.
• Cara mengajukan Kode Otorisasi
• Untuk dapat menandatangani dokumen perpajakan, wajib pajak perlu mengajukan Kode Otorisasi atau sertifikat digital dengan langkah berikut:
• Login ke akun Coretax DJP.
• Masuk ke menu “Portal Saya” dan pilih “Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik”.
• Pilih jenis sertifikat “Kode Otorisasi DJP”.
• Buat passphrase sebagai kode keamanan.
• Centang pernyataan dan klik “Simpan”.
• Cek status pada menu Profil Saya → Nomor Identifikasi Eksternal → Digital Certificate.
• Jika status belum valid, klik “Periksa Status” dan ulangi proses jika diperlukan.
• Jika berhasil, status akan berubah menjadi “Valid”.
• Setelah memiliki Kode Otorisasi, wajib pajak dapat menggunakan seluruh fitur Coretax DJP, termasuk pelaporan SPT Tahunan dan penandatanganan dokumen perpajakan secara elektronik.
• DJP mengimbau wajib pajak segera melakukan aktivasi akun dan pengajuan Kode Otorisasi guna menghindari kendala saat mendekati batas waktu pelaporan pajak.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menjadi kewajiban bagi setiap Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kini, proses pelaporan semakin mudah karena bisa dilakukan secara online melalui sistem DJP Online maupun Coretax.

Untuk menghindari kendala saat pelaporan, penting bagi Wajib Pajak memahami dokumen yang harus disiapkan serta langkah-langkah pengisiannya.

SPT (Surat Pemberitahuan) adalah dokumen yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan:

• Penghitungan dan pembayaran pajak
• Objek dan bukan objek pajak
  Harta dan kewajiban
• Sementara itu, SPT Tahunan PPh merupakan laporan pajak penghasilan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah memiliki NPWP wajib melaporkan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan perpajakan.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Sebelum mulai lapor SPT, pastikan dokumen berikut sudah tersedia:

• Bukti potong pajak (Formulir 1721 A1/A2 untuk karyawan)
• Daftar harta
• Daftar utang
• Data anggota keluarga

Persiapan dokumen ini penting agar proses pengisian berjalan lancar dan minim kesalahan.

Cara Lapor SPT Tahunan Online Lewat DJP Online

Pelaporan SPT bisa dilakukan melalui:

• DJP Online: djponline.pajak.go.id
• Coretax: cortexdjp.pajak.go.id

Berikut langkah-langkahnya:

1. Login ke Sistem

Masuk ke akun menggunakan:

• NIK/NPWP 16 digit
• Kata sandi

2. Pilih Menu Lapor

Klik menu “Lapor” atau “Surat Pemberitahuan (SPT)”, lalu pilih “Buat Konsep SPT”.

3. Tentukan Jenis Formulir

Pilih formulir sesuai kondisi penghasilan:

• 1770SS : Karyawan dengan penghasilan ≤ Rp60 juta per tahun
• 1770S : Karyawan dengan penghasilan > Rp60 juta atau bekerja di lebih dari satu perusahaan
• 1770 : Memiliki usaha, pekerjaan bebas, atau penghasilan lain

4. Isi Formulir SPT

Isi data sesuai panduan yang tersedia, meliputi:

• Penghasilan
• Pajak yang telah dipotong
• Harta dan utang
• Pastikan data diisi dengan benar dan sesuai dokumen.

5. Kirim SPT

Setelah selesai:

• Klik “Kirim”
• Masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui email atau nomor HP
• Jika berhasil, Anda akan menerima bukti penerimaan elektronik (BPE).

Batas Waktu Pelaporan SPT 2026

Untuk tahun pajak 2025 (dilaporkan pada 2026), ketentuan batas waktu adalah:

• Wajib Pajak Orang Pribadi: umumnya 31 Maret
• Wajib Pajak Badan: 30 April 2026

Namun, terdapat informasi bahwa pelaporan SPT Orang Pribadi berpotensi diperpanjang hingga 30 April 2026.

Siapa yang Wajib Lapor SPT Secara Online?

SPT Tahunan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik bagi Wajib Pajak yang:

• Terdaftar di KPP Madya atau KPP khusus
• Sudah pernah melapor secara online
• Menggunakan jasa konsultan pajak
• Laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik

Meski demikian, saat ini pelaporan online menjadi metode yang paling umum digunakan oleh Wajib Pajak.

Melaporkan SPT Tahunan kini semakin mudah karena bisa dilakukan secara online melalui DJP Online maupun Coretax. Kunci utamanya adalah menyiapkan dokumen dengan lengkap dan mengikuti langkah pengisian dengan benar.

Dengan memahami prosedur ini, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT tepat waktu dan terhindar dari sanksi keterlambatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wajib pajak yang sebelumnya menggunakan layanan DJP Online kini dapat mengakses sistem baru Coretax tanpa perlu membuat akun dari awal.

Melalui panduan di Coretaxpedia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa pengguna DJP Online yang sudah melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP hanya perlu membuat kata sandi baru untuk masuk ke sistem Coretax.

"Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuka laman resmi Coretax DJP di alamat coretaxdjp.pajak.go.id.

Setelah itu, pengguna dapat memilih menu “Lupa Kata Sandi” pada halaman awal," tulis lama Coretaxpedia dikutip pada Jumat (13/3/2026).

Selanjutnya, pada halaman permohonan perubahan kata sandi, wajib pajak diminta memilih metode konfirmasi dengan memasukkan alamat email atau nomor telepon yang terdaftar.

Pengguna juga harus mengisi kode captcha serta mencentang pernyataan yang tersedia sebelum menekan tombol kirim.

Setelah permintaan dikirim, sistem akan mengirimkan tautan verifikasi melalui email atau pesan singkat (SMS). DJP mengingatkan agar wajib pajak memastikan email tersebut berasal dari domain resmi @pajak.go.id atau pesan SMS yang dikirim dari DJP.

Pengguna kemudian dapat membuka tautan yang diterima untuk melakukan penggantian kata sandi serta membuat passphrase sesuai dengan panduan yang diberikan sistem.

Setelah proses tersebut selesai, sistem akan mengirimkan konfirmasi bahwa akun Coretax DJP telah berhasil diaktifkan.

Dengan demikian, wajib pajak sudah dapat langsung mengakses layanan Coretax untuk berbagai keperluan administrasi perpajakan, termasuk pelaporan pajak secara daring.

Sebagai informasi, batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi adalah 31 Maret 2026 untuk tahun pajak 2025.

Wajib pajak diimbau melaporkan SPT lebih awal guna menghindari kendala teknis menjelang batas waktu pelaporan.

Hingga 12 Maret DJP mencatat sebanyak 7.723.526 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025 telah dilaporkan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, sebagian besar pelaporan SPT tersebut berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan.

Rinciannya, untuk wajib pajak dengan tahun buku Januari–Desember, pelaporan SPT terdiri dari 6.856.710 wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan, 705.138 wajib pajak OP nonkaryawan.

Lalu ada 160.195 wajib pajak badan dengan pelaporan dalam rupiah, serta 128 wajib pajak badan yang melaporkan dalam dollar AS.

Sementara itu, untuk wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, tercatat sebanyak 1.334 SPT badan dalam rupiah dan 21 SPT badan dalam dollar AS.

Wajib pajak akan menghadapi beban ganda melaporkan SPT Tahunan yang berakhir 31 Maret nanti. Selain waktu efektif mengisi laporan yang lebih singkat karena libur Ramadan dan Idul Fitri, tahun ini merupakan pertama kalinya sistem Coretax digunakan.

Masyarakat sekiranya perlu memahami sistem dalam aplikasi Coretax sebelum membuka laptop untuk mengisi laporan. Sistem baru tersebut bukan sekadar perubahan tampilan aplikasi DJP Online menjadi portal baru.

Aktivasi Akun dan Kode Otorisasi DJP

Dalam sistem Coretax, setiap wajib pajak akan diberikan portal masing-masing yang berisi informasi lengkap terkait profil diri, keluarga, rekening, serta informasi terkait hak dan kewajiban pajak lainnya. Untuk dapat mengakses, wajib pajak harus melakukan aktivasi akun Coretax terlebih dahulu.

Jika lupa password, maka langkah yang dilakukan mirip dengan aktivasi akun Coretax. Jika pada era DJP Online kita mengenal efin sebagai kode penyelamat ketika lupa password, maka dalam Coretax kode tersebut sudah tidak digunakan lagi.

Satu fitur penting yang harus segera diurus setelah aktivasi adalah mengajukan kode otorisasi DJP. Kode ini berfungsi sebagai tanda tangan digital. Tanpa ini, wajib pajak tidak bisa mengirimkan SPT yang telah diisi. Informasi mengenai panduan aktivasi akun maupun pembuatan kode otorisasi DJP tersebar di berbagai kanal dan sangat mudah diakses oleh wajib pajak.

NIK Menjadi NPWP

Implementasi NIK menjadi NPWP harus dipahami lebih dari sekadar perubahan angka atau penambahan jumlah digit saja. Penyatuan identitas kependudukan dan perpajakan akan membangun basis data perpajakan yang lebih luas dan valid. Hal ini akan mendorong pada terciptanya transparansi data perpajakan wajib pajak.

Coretax memperkenalkan fitur prepopulated (pengisian otomatis). Artinya, jika wajib pajak bekerja sebagai karyawan atau menerima penghasilan yang telah dipotong pajak oleh pihak lain, data tersebut akan langsung muncul di draft SPT wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak tidak perlu lagi menginput data bukti potong yang dibuat berdasarkan NIK secara manual satu per satu, cukup meninjau dan memvalidasi.

Dari penjabaran di atas, maka sangatlah penting wajib pajak menjaga betul penggunaan NIK. Memberikannya kepada pihak lain yang kemudian menjadikan NIK tersebut sebagai identitas penerima aliran uang (yang belum tentu merupakan penghasilan wajib pajak), maka otomatis akan terekam sebagai penghasilan wajib pajak. Ruang sanggah memang tetap terbuka pada saat proses klarifikasi jika wajib pajak menghapus bukti tersebut. Namun tentu hal ini akan memerlukan tambahan energi untuk menyelesaikannya

Pelaporan Pajak Suami-Istri: Gabung atau Pisah?

Satu bagian yang sering memicu kebingungan adalah pelaporan pajak suami-istri. Administrasi perpajakan kita menganut prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya, pajak dikenakan atas gabungan penghasilan suami, istri, dan anak di bawah umur.

Berdasarkan konsep di atas, maka ada dua skema pelaporan yang dapat diipilih oleh pasangan suami istri :

• Suami istri Gabung Pelaporan (Paling Sederhana):

Jika wajib pajak memilih alternatif ini, maka pelaporan SPT hanya dilakukan oleh suami. Penghasilan, harta, dan utang istri digabung dalam SPT suami. Istri tidak perlu lagi melapor SPT sendiri, dan dapat mengubah status akun Coretax-nya menjadi nonaktif. Suami istri hanya perlu memastikan bahwa istri sudah masuk sebagai tanggungan di data unit keluarga pada Coretax suami.

Alternatif ini akan semakin efisien, apabila istri semata-mata memperoleh penghasilan sebagai karyawati dari satu sumber saja. Undang-undang mengatur bahwa penghasilan istri yang demikian, tidak perlu digabungkan dengan penghasilan setahun suami sebagai dasar pengenaan pajak yang akan dipajaki dengan tarif progresif. Penghasilan istri tersebut hanya perlu dilaporkan sebagai penghasilan yang bersifat final. Artinya, pajaknya sudah rampung ketika perusahaan/instansi tempat istri bekerja memotong PPh Pasal 21 setiap bulannya.

• Masing-masing (Pisah Harta/Memilih Terpisah):

Jika suami istri memilih Pisah Harta (PH) atau Menjalankan Hak/Kewajiban Sendiri (Memilih Terpisah/MT), maka ada konsekuensi yang harus diketahui. Penghasilan keduanya tetap harus digabungkan lebih dulu untuk dihitung pajak gabungannya baru kemudian dibagi beban pajak masing-masing secara proporsional. Di era Coretax, karena sistem sudah terintegrasi dengan data Dukcapil, data keluarga dalam Kartu Keluarga akan otomatis tersaji. Praktik lama di mana suami istri melapor sendiri-sendiri tanpa menggabungkan penghasilan tidak akan lagi lolos dari pantauan sistem.

Jangan menunggu hingga minggu terakhir Maret. Segera aktivasi akun, cek kesesuaian data keluarga, dan pastikan setiap rupiah penghasilan serta aset yang dimiliki telah terekam dengan benar di portal pribadi wajib pajak. Dengan memahami aturan main yang baru, lapor pajak tidak lagi menjadi beban, melainkan bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan negara.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Wajib pajak kini bisa melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT Tahunan melalui sistem Coretax DJP dengan tahapan yang lebih terintegrasi, mulai dari aktivasi akun hingga penandatanganan digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menekankan ada sejumlah langkah persiapan penting agar pelaporan SPT berjalan lancar, termasuk memastikan akun Coretax aktif, sertifikat elektronik tersedia, serta data profil wajib pajak sudah sesuai.

Dengan persiapan tersebut, proses pelaporan SPT Tahunan di Coretax akan lebih efektif dan efisien.

Berikut tata cara melapor SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Coretax DJP

1. Aktivasi atau registrasi akun Coretax

- Jika sebelumnya sudah pernah menggunakan DJP Online, akses pertama kali Coretax cukup klik “lupa kata sandi” di halaman login.
- Isi NIK (wajib pajak orang pribadi) atau NPWP 16 digit (wajib pajak badan).
- NPWP 16 digit dibuat dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP 15 digit.

2. Pastikan email dan nomor ponsel masih aktif

- Wajib pajak dapat memilih pengiriman tautan ubah kata sandi melalui email atau nomor ponsel yang terdaftar di sistem DJP.
- Jika email atau nomor ponsel sudah tidak aktif, perubahan data dilakukan melalui TPT KPP terdekat atau Kring Pajak 1500200.

3. Buat kata sandi baru sesuai ketentuan

Kata sandi harus memenuhi syarat:
- Minimal 8 digit.
- Kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol khusus.

4. Jika belum pernah akses DJP Online, lakukan aktivasi akun

- Klik tombol aktivasi akun wajib pajak pada portal Coretax.
- Isi kolom registrasi dan centang pertanyaan apakah sudah terdaftar.
- Masukkan NIK atau NPWP Badan, lalu data nama wajib pajak akan muncul otomatis.

5. Lakukan verifikasi identitas

- Sistem meminta wajib pajak melakukan verifikasi identitas dengan swafoto.
- Setelah itu, centang pernyataan dan klik simpan.

6. Buat sertifikat elektronik atau Kode Otorisasi (KO) DJP

Sertifikat elektronik digunakan untuk pengesahan dokumen Coretax, termasuk SPT Tahunan. Tahapannya:
- Masuk menu Portal Saya.
- Pilih submenu Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.
- Pilih penyedia (KO DJP, BRIN, BSSN, Peruri, Privy ID).
- Isi passphrase jika memilih KO DJP.
- Klik kirim hingga terbit Bukti Penerimaan Elektronik

7. Cek status sertifikat elektronik

- Masuk menu Portal Saya > Profil Saya.
- Buka submenu Nomor Identifikasi Eksternal.
- Pilih Digital Certificate lalu cek statusnya.
- Jika masih invalid, klik Periksa Status dan Menghasilkan hingga valid

8. Perbarui profil wajib pajak sebelum lapor SPT

DJP mendorong wajib pajak memastikan data sesuai kondisi sebenarnya, terutama:
- Data kontak.
- Data Unit Keluarga.
- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

9. Mulai buat konsep SPT Tahunan

Masuk menu:
- Surat Pemberitahuan (SPT) > Surat Pemberitahuan (SPT) > Buat Konsep SPT.

10. Pilih jenis SPT dan tahun pajak

- Pilih PPh Orang Pribadi lalu lanjut.
- Pilih SPT Tahunan.
- Masukkan periode dan tahun pajak (contoh: Januari–Desember 2025)

11. Pilih model SPT

- Normal untuk pelaporan pertama kali.
- Pembetulan untuk membetulkan SPT yang sudah pernah disampaikan.

12. Isi formulir SPT dan lakukan posting data

- Klik tombol Buat Konsep SPT.
- Klik ikon pensil untuk mulai isi formulir.
- Klik tombol Posting agar sistem mengisi data otomatis pada formulir induk dan lampiran.
- Periksa kembali data, lalu koreksi jika diperlukan

13. Bayar dan lapor SPT

- Klik tombol Bayar dan Lapor.
- Pilih penyedia penandatangan.
- Isi tanda tangan digital (ID dan kata sandi).
- Klik Simpan dan Konfirmasi Tanda Tangan.

14. Cek status pelaporan

- SPT berstatus kurang bayar akan berpindah ke bagian SPT menunggu pembayaran.
- SPT yang sudah selesai dilaporkan akan masuk bagian SPT Dilaporkan

Dengan memahami tahapan aktivasi akun, pembuatan sertifikat elektronik, hingga pengisian dan penandatanganan SPT di Coretax DJP, wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan dengan lebih lancar tanpa kendala.

DJP juga mengingatkan pentingnya memastikan data profil dan kontak sudah sesuai agar proses pelaporan berjalan cepat, tepat, dan tidak tertunda.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan layanan Coretax DJP tidak dapat diakses sementara waktu, karena sedang melakukan pemeliharaan sistem dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan bagi wajib pajak.

Downtime Coretax DJP dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 7 Januari 2026 pukul 23.00 WIB hingga Kamis, 8 Januari 2026 pukul 01.00 WIB.

Selama periode tersebut, laman coretaxdjp.pajak.go.id beserta seluruh layanannya akan dinonaktifkan sementara. DJP pun menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh wajib pajak.

Setelah pemeliharaan selesai dan sistem kembali aktif, wajib pajak sudah dapat mengakses Coretax DJP seperti biasa.

Perlu diketahui, mulai tahun 2025, seluruh administrasi perpajakan dilakukan melalui satu aplikasi terpadu, yaitu Coretax DJP.

Agar proses pelaporan pajak berjalan lancar, Anda perlu menyiapkan tiga hal penting, yakni aktivasi akun Coretax, pembuatan Kode Otorisasi DJP (KO DJP), dan validasi Kode Otorisasi.

Cara Mengakses dan Menyiapkan Coretax DJP

1. Aktivasi akun Coretax.

Syarat utamanya, wajib pajak sudah memiliki NPWP. Aktivasi dilakukan dengan membuka laman Coretax DJP dan memilih menu Aktivasi Akun Wajib Pajak.

Setelah itu, wajib pajak memasukkan NPWP, mengisi email serta nomor ponsel yang terdaftar di DJP Online, lalu melakukan verifikasi identitas. Setelah akun diterbitkan, wajib pajak akan menerima email berisi kata sandi sementara dari domain resmi @pajak.go.id, yang kemudian harus diganti dengan kata sandi dan passphrase baru.

2. Membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP).

KO DJP merupakan tanda tangan elektronik resmi dari DJP yang wajib digunakan untuk menandatangani seluruh dokumen perpajakan di Coretax.

Pembuatan KO DJP dilakukan dengan login ke Coretax, masuk ke menu Portal Saya, lalu mengajukan permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Jika berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi dan sertifikat digital dapat diunduh sebagai bukti.

3. Validasi Kode Otorisasi.

Wajib pajak perlu memastikan status sertifikat digital sudah VALID melalui menu Profil Saya. Jika status masih INVALID, wajib pajak dapat memeriksa ulang hingga dokumen penerbitan KO DJP terbit dan siap digunakan.

Dengan akun Coretax yang sudah aktif dan KO DJP yang valid, urusan pajak jadi lebih mudah karena semua layanan ada dalam satu aplikasi, lebih aman dengan tanda tangan elektronik resmi DJP, dan membuat wajib pajak lebih siap saat waktu pelaporan SPT Tahunan tiba. (Nur Amalina)

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan aplikasi baru penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang mulai digunakan untuk tahun pajak 2025. Aplikasi bernama Coretax DJP ini merupakan pembaruan dari sistem sebelumnya, DJP Online.

Dikutip dari website Ditjen Pajak, Jumat (2/12/2025), kehadiran Coretax DJP diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan keamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan SPT Tahunan secara elektronik.

Saat ini, wajib pajak sudah dapat melakukan aktivasi akun Coretax DJP sebagai langkah awal sebelum menggunakan layanan tersebut. Aktivasi dilakukan secara daring melalui laman resmi https://coretaxdjp.pajak.go.id yang dapat diakses menggunakan komputer, laptop, atau tablet yang terhubung dengan internet.

Pada laman masuk, wajib pajak dapat memilih menu “Aktivasi Akun Wajib Pajak”, lalu mengisi data berupa nomor induk kependudukan (NIK), alamat surat elektronik, dan nomor telepon yang telah terdaftar dalam administrasi perpajakan. Apabila terdapat data yang belum sesuai, wajib pajak dapat melakukan pemutakhiran data melalui kantor pajak, layanan Kring Pajak 1500200, atau live chat di situs https://pajak.go.id.

Tahap berikutnya adalah verifikasi identitas dengan pengambilan foto selfie. Setelah proses verifikasi selesai dan data disimpan, wajib pajak dapat melakukan log in menggunakan NIK dan kata sandi yang dikirimkan melalui email saat aktivasi. Jika berhasil masuk ke halaman beranda Coretax DJP, akun dinyatakan telah aktif.

Selain aktivasi akun, wajib pajak juga perlu membuat kode otorisasi atau sertifikat elektronik yang akan digunakan untuk menandatangani dokumen SPT Tahunan secara elektronik. Pembuatan kode tersebut dilakukan melalui menu “Portal Saya” pada aplikasi Coretax DJP dengan memilih submenu “Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik”.

Pada tahap ini, wajib pajak diminta menentukan passphrase sesuai ketentuan, yakni minimal delapan karakter yang terdiri atas huruf besar, huruf kecil, serta karakter khusus. Setelah permohonan disimpan, kode otorisasi dinyatakan berhasil dibuat dan passphrase tersebut akan digunakan sebagai sandi penandatanganan SPT Tahunan secara elektronik.

Dengan selesainya aktivasi akun dan pembuatan kode otorisasi, wajib pajak diimbau mulai mempersiapkan dokumen pendukung pelaporan SPT Tahunan. Dokumen tersebut antara lain daftar penghasilan selama satu tahun, daftar harta dan utang, bukti potong pajak, serta bukti setoran pajak.

Apabila mengalami kendala dalam penggunaan Coretax DJP, wajib pajak dapat mengakses laman Coretaxpedia di https://pajak.go.id/coretaxpedia. Laman resmi DJP tersebut memuat berbagai pertanyaan yang sering diajukan seputar penggunaan Coretax DJP.

Panduan lengkap mengenai aktivasi akun Coretax DJP dan pembuatan kode otorisasi atau sertifikat elektronik juga dapat diakses melalui laman https://t.kemenkeu.go.id/akuncoretax.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias DJP memperingatkan konsekuensi bagi wajib pajak alias WP yang belum aktivasi coretax atau sistem inti perpajakan paling lambat pada 31 Desember 2025.

Otoritas pajak sejauh ini baru mencatat sebanyak 5 juta wajib pajak (WP) belum melakukan aktivasi sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax, meski pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan akan dimulai pada 1 Januari 2026.

Adapun mulai tahun depan, pelaporan SPT Tahunan wajib melalui aplikasi Coretax. Artinya, WP wajib mengaktivasi akun Coretax-nya.

Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli mengungkapkan WP yang sudah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 9,87 juta per 29 Desember 2025 pukul 15.58 WIB.

Perinciannya; 8,98 WP orang pribadi, WP Badan sebanyak 801,1 ribu WP Badan, 88,07 ribu WP instansi pemerintah, dan 221 WP pemungut Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sementara itu, ada total 14,9 juta Wajib Pajak yang wajib lapor SPT tahun pajak 2025 pada tahun depan. Artinya, masih ada sekitar 5 juta WP yang belum aktivasi akun Coretax.

Padahal, musim pelaporan SPT tidak lama lagi yaitu dimulai 1 Januari 2026. Rosmauli pun menyatakan Direktorat Jenderal Pajak akan terus mendorong WP untuk mengaktivasi akun Coretax agar bisa melaporkan SPT Tahunannya.

"Kita dorongnya lewat pemberi kerja. Kemudian lewat, kita juga didorong oleh surat edaran Kemenpan-RB yang SA07 untuk mewajibkan seluruh ASN dan PNS segera mengaktifkan sebelum tanggal 31 Desember. Kemudian kita lakukan sosialisasi dengan asosiasi-asosiasi," kata Rosmauli di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Adapun masa pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi yaitu pada 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026. Sementara itu, periode pelaporan WP Badan yaitu 1 Januari hingga 30 April 2026.

Cara Aktivasi Coretax

Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna.

Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.

Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

Berikut aktivasi akun coretax Anda:

1. Wajib pajak sudah terdaftar DJP Online
1. masukkan NIK/NPWP
2. ⁠masukkan alamat email atau nomor hp yang terdaftar di DJP online
3. ⁠Masukkan kode captcha sebagaimana ditampilkan oleh sistem
4. ⁠klik kirim
5. ⁠periksa kotak masuk email atau sms untuk tautan penggantian kata sandi
6. ⁠sebelum klik pada tautan, pastikan pengirim pesan adalah domain @pajak.go.id atau sms pengirim DJP
7. ⁠Pada laman pengaturan sandi, buat kata sandi untuk akun coretax Anda
8. ⁠Sekarang Anda sudah bisa mengakses coretax

2. WP Terdaftar tapi belum punya akun DJPonline

Bagi wajib pajak terdaftar yang belum punya akun DJPonline sebelum 1 Januari 2025 secara otomatis coretax akan mengarahkan ke halaman aktivasi akun wajib pajak

3. WP terdaftar namun belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP

Bagi WP terdaftar namun belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP harus datang ke KPP terdekat untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP pada coretax

4. WP belum terdaftar/calon WP

Wajib pajak dapat melakukan pendaftaran secara mandiri dengan mengunjungi laman coretax di www.pajak.go.id kemudian mengklik dftar di sini.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan Coretax DJP sebagai satu-satunya aplikasi untuk seluruh administrasi perpajakan mulai tahun pajak 2025.

Peraturan tersebut mewajibkan Pelaporan SPT Tahunan 2025 hanya dilakukan lewat Coretax. Jangan lupa, Pelaporan SPT 2025 akan jatuh tempo pada Maret 2026 (wajib pajak orang pribadi) dan April 2026 (wajib pajak badan).

Agar proses pelaporan berjalan lancar, DJP mengimbau wajib pajak untuk segera mempersiapkan diri dengan melakukan tiga langkah utama, yakni aktivasi akun Coretax, pembuatan Kode Otorisasi DJP (KO DJP), dan validasi kode otorisasi.

Agar lebih tenang dan lancar, segera lakukan langkah ini untuk menghindari musim pelaporan SPT yang padat.

Cara Aktivasi Akun Coretax DJP

Aktivasi akun Coretax hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Proses aktivasi dilakukan secara daring melalui laman resmi Coretax DJP dengan cara berikut:

1. Buka laman Coretax DJP (coretaxdjp.pajak.go.id) dan pilih menu Aktivasi Akun Wajib Pajak.
2. Centang pertanyaan Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?, lalu masukkan NPWP dan melakukan pencarian data.
3. Isi data alamat email dan nomor ponsel yang terdaftar pada sistem DJP Online. Apabila ada perubahan data, wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau kunjungi kantor pajak terdekat.
4. Lakukan verifikasi identitas sesuai petunjuk sistem.
5. Klik centang menyetujui pernyataan yang tersedia, kemudian klik Simpan.
6. Cek email yang terdaftar untuk Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak berisi kata sandi sementara. Pastikan email berasal dari domain resmi @pajak.go.id.
7. Login kembali ke Coretax untuk mengganti kata sandi template dan membuat passphrase.

Setelah tahapan tersebut selesai, akun Coretax dinyatakan aktif dan siap digunakan.

Membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP)

Kode Otorisasi DJP merupakan tanda tangan elektronik resmi yang diterbitkan DJP dan wajib digunakan untuk menandatangani seluruh dokumen perpajakan di Coretax. Pembuatan KO DJP dilakukan melalui langkah berikut:

1. Login ke akun Coretax DJP.
2. Masuk ke menu Portal Saya, kemudian memilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.
3. Isi data sertifikat digital dan memilih penyedia sertifikat, termasuk sertifikat yang dikelola langsung oleh DJP.
4. Memasukkan ID penandatangan serta membuat passphrase.
5. Centang untuk menyetujui pernyataan yang tersedia dan mengirim permohonan.
6. Apabila berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi “Sertifikat Digital Berhasil Dibuat”.
7. Unduh tanda bukti terima dan surat penerbitan sertifikat digital.

Validasi Kode Otorisasi DJP

Setelah KO DJP diterbitkan, wajib pajak perlu memastikan statusnya telah tervalidasi. Proses validasi dilakukan melalui menu profil sebagai berikut:

1. Masuk ke Portal Saya, lalu pilih Profil Saya.
2. Membuka menu Nomor Identifikasi Eksternal, kemudian memilih tab Digital Certificate.
3. Memastikan status sertifikat menunjukkan keterangan VALID. Jika masih INVALID, wajib pajak dapat memilih opsi Periksa Status.
4. Setelah validasi berhasil, klik tombol Menghasilkan.
5. Dokumen penerbitan KO DJP akan tersedia di menu Dokumen Saya.
6. Dengan selesainya tahap ini, KO DJP dinyatakan aktif dan siap digunakan untuk seluruh layanan perpajakan di Coretax.

Aktivasi Coretax DJP yang valid diharapkan akan meningkatkan kepraktisan, keamanan, dan lebih siap untuk pelayanan perpajakan. Seluruh proses administrasi kini terpusat dalam satu aplikasi, dilengkapi tanda tangan elektronik resmi DJP, serta mendukung transparansi dan kemudahan akses bagi wajib pajak.

Dengan mengaktifkan akun Coretax dan memastikan KO DJP telah valid sejak dini, wajib pajak dapat menghadapi kewajiban pelaporan SPT Tahunan dengan lebih tenang dan terhindar dari kendala teknis di kemudian hari. (Stefanus Bintang Agni)