Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan keunggulan sertifikat elektronik yakni tingkat keamanan lebih tinggi dibandingkan sertifikat analog.

Dia menjelaskan sertifikat elektronik salah satu keunggulannya adalah tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan sertifikat analog.

“Kami harapkan pengelola pondok pesantren dan masyarakat lainnya dapat mengikuti langkah ini, beralih ke Sertipikat Elektronik demi keamanan dan kemudahan di masa depan,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Data dokumen pertanahan tersimpan secara digital dalam aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) sehingga tetap aman meskipun terjadi bencana, seperti banjir atau gempa.

Sertifikat Elektronik juga dilengkapi dengan data spasial yang jelas dan terintegrasi. Dengan begitu, lokasi bidang tanah bisa dengan mudah ditelusuri melalui sistem digital, termasuk titik koordinat yang akurat.

Nusron menyebut, transparansi ini memudahkan masyarakat dalam memastikan kepastian letak dan batas bidang tanahnya.

“Batas-batasnya jelas, letaknya jelas. Tinggal dicek melalui sistem, lokasi dapat langsung diketahui secara transparan,” kata Nusron.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terus mendorong transformasi digital pelayanan pertanahan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pertanahan.

Terkait dengan digitalisasi layanan berdasarkan data statistik layanan yang diakses pemohon, lanjutnya, sebanyak 83 persen berkas layanan pertanahan diperoleh dari top tiga layanan yakni peralihan hak, layanan informasi dan hak tanggungan.

Dua dari top tiga layanan yakni layanan hak tanggungan dan informasi pertanahan sudah dilaksanakan secara elektronik, dan layanan peralihan hak telah dilaksanakan secara hibrid.

Adapun sisi positif penerapan layanan elektronik untuk masyarakat di antaranya: mengurangi kewajiban masyarakat datang ke kantor pertanahan sehingga dapat mengurangi antrean hingga 80 persen, kemudian meniadakan risiko kehilangan sertifikat baik karena pencucian, bencana alam dan kerusakan.

Ketiga menjamin keaslian sertifikat, tidak ada lagi sertifikat palsu; kemudian kemudahan akses sertifikat elektronik dan informasi data pertanahan yang lebih terjamin; kemudian terjaga keaslian dokumen.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi penerbitan sertifikat elektronik baru mencapai 7,6 juta dokumen hingga Maret 2026. Angka tersebut baru merepresentasikan 7,8% dari total sertifikat yang telah diterbitkan secara nasional.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengungkapkan masih terdapat sertifikat analog dalam jumlah besar yang belum beralih ke sistem digital. Kondisi ini menuntut akselerasi guna mengejar transformasi data pertanahan.

“Sampai dengan Maret, capaian sertifikat elektronik mencapai 7,6 juta sertifikat atau 7,8% dari sertifikat yang telah terbit di Kementerian ATR/BPN, serta menyisakan sebanyak Rp89,4 juta atau masih Rp92,2 juta sertifikat analog,” kata Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/3/2026).

Sementara itu, terkait pendaftaran tanah secara umum, pemerintah melaporkan total bidang tanah yang terdaftar telah menyentuh 126,4 juta bidang. Dari jumlah tersebut, bidang tanah yang sudah berstatus tersertifikasi secara resmi mencapai 97 juta bidang.

Nusron menekankan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dinilai efektif mendorong pencatatan tanah nasional. Sebelum era PTSL, laju pendaftaran tanah berjalan sangat lambat dan tidak efektif untuk mengejar backlog legalitas lahan nasional.

“Sebelum adanya program pendaftaran tanah sistematis PTSL terhitung sejak 1961 sampai 2006 atau sekitar 56 tahun, kementerian ATR/BPN baru berhasil mendaftarkan kurang lebih 46 juta bidang atau rata-rata 500.000 sampai 1 juta bidang pertahun sehingga memerlukan waktu sampai dengan 80 tahun apabila menggunakan sistem lama,” ujarnya.

Adapun, dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, implementasi PTSL diklaim mampu meningkatkan kinerja pendaftaran hingga 95% dari target. Realisasi Sertifikat Hak atas Tanah kini rata-rata mencapai 4,3 juta bidang setiap tahunnya, melonjak signifikan dibandingkan rata-rata dekade sebelumnya.

Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN terus mengoptimalkan kewenangan dalam pengelolaan tata ruang di Area Penggunaan Lain (APL) yang memiliki estimasi luas 70 juta hektare. Pemetaan wilayah ini krusial untuk memastikan kepastian hukum bagi subjek hukum di atas lahan non-hutan.

“Dari luas APL yang diperkirakan sekitar 70 juta hektare, setelah dilakukan penelahan kembali tercatat 53,09 juta hektare atau 76% sudah terpetakan,” papar Nusron.

Terdapat sisa lahan seluas 16,9 juta hektare yang belum terpetakan, di mana hal itu akan menjadi prioritas penyelesaian dan dibidik rampung pada 2029. Transformasi menuju sertifikat elektronik dan pemetaan lahan secara masif diharapkan mampu meminimalkan celah sengketa dan praktik mafia tanah.

Transformasi digital harus berjalan seiring dengan penguatan aspek keamanan dan kepastian hukum

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terus mendorong transformasi digital pelayanan pertanahan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pertanahan.

"Kementerian ATR/BPN terus mendorong transformasi digital pelayanan pertanahan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pertanahan. Transformasi digital harus berjalan seiring dengan penguatan aspek keamanan dan kepastian hukum. ATR/BPN telah menerapkan sistem pengamanan berlapis melalui autentikasi digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan enkripsi data berbasis server nasional," ujar Nusron dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa.

Terkait dengan digitalisasi layanan berdasarkan data statistik layanan yang diakses pemohon, lanjutnya, sebanyak 83 persen berkas layanan pertanahan diperoleh dari top tiga layanan yakni peralihan hak, layanan informasi dan hak tanggungan.

Dua dari top tiga layanan yakni layanan hak tanggungan dan informasi pertanahan sudah dilaksanakan secara elektronik, dan layanan peralihan hak telah dilaksanakan secara hibrid.

Adapun sisi positif penerapan layanan elektronik untuk masyarakat di antaranya: mengurangi kewajiban masyarakat datang ke kantor pertanahan sehingga dapat mengurangi antrean hingga 80 persen, kemudian meniadakan risiko kehilangan sertifikat baik karena pencucian, bencana alam dan kerusakan; ketiga menjamin keaslian sertifikat, tidak ada lagi sertifikat palsu; kemudian kemudahan akses sertifikat elektronik dan informasi data pertanahan yang lebih terjamin; kemudian terjaga keaslian dokumen.

"Digitalisasi layanan pertanahan bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan sebuah langkah strategis menuju tata kelola pertanahan yang modern, transparan, akuntabel dan berkelanjutan. Sertifikat elektronik dan layanan berbasis digital memberikan kepastian hukum, keamanan data, serta kemudahan akses bagi masyarakat sekaligus meningkatkan integritas sistem pertanahan nasional," kata Nusron.

Peralihan dari sistem analog menuju sistem elektronik merupakan jawaban atas tantangan zaman mulai dari risiko bencana alam, kerusakan arsip, praktik mafia tanah, hingga tuntutan efisiensi dan pelayanan publik yang prima. Sampai dengan Maret, capaian sertifikat elektronik mencapai 7,6 juta sertifikat atau 7,8 persen dari sertifikat yang telah terbit di Kementerian ATR/BPN.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebutkan bahwa sertifikat tanah elektronik seyogyanya dapat memudahkan masyarakat.

Ia pun menegaskan pemerintah akan berusaha melindungi dokumen berharga masyarakat termasuk sertifikat tanah elektronik.

Sehingga mereka tak perlu takut dijebol orang ataupun terkena hacker. Dalam melakukan pengamanan sertifikat tanah elektronik, Kementerian ATR/BPN membackup datanya menjadi empat lapis dan fisiknya juga tersimpan dengan aman.

Nusron juga menyampaikan pembaruan layanan pertanahan menjadi elektronik saat ini terus mengalami perkembangan dengan capaian 28 persen yang telah melakukan migrasi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDA ACEH — Wajib pajak kini bisa melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT Tahunan melalui sistem Coretax DJP dengan tahapan yang lebih terintegrasi, mulai dari aktivasi akun hingga penandatanganan digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menekankan ada sejumlah langkah persiapan penting agar pelaporan SPT berjalan lancar, termasuk memastikan akun Coretax aktif, sertifikat elektronik tersedia, serta data profil wajib pajak sudah sesuai.

Dengan persiapan tersebut, proses pelaporan SPT Tahunan di Coretax akan lebih efektif dan efisien.

Berikut tata cara melapor SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Coretax DJP

1. Aktivasi atau registrasi akun Coretax

- Jika sebelumnya sudah pernah menggunakan DJP Online, akses pertama kali Coretax cukup klik “lupa kata sandi” di halaman login.
- Isi NIK (wajib pajak orang pribadi) atau NPWP 16 digit (wajib pajak badan).
- NPWP 16 digit dibuat dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP 15 digit.

2. Pastikan email dan nomor ponsel masih aktif

- Wajib pajak dapat memilih pengiriman tautan ubah kata sandi melalui email atau nomor ponsel yang terdaftar di sistem DJP.
- Jika email atau nomor ponsel sudah tidak aktif, perubahan data dilakukan melalui TPT KPP terdekat atau Kring Pajak 1500200.

3. Buat kata sandi baru sesuai ketentuan

Kata sandi harus memenuhi syarat:
- Minimal 8 digit.
- Kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol khusus.

4. Jika belum pernah akses DJP Online, lakukan aktivasi akun

- Klik tombol aktivasi akun wajib pajak pada portal Coretax.
- Isi kolom registrasi dan centang pertanyaan apakah sudah terdaftar.
- Masukkan NIK atau NPWP Badan, lalu data nama wajib pajak akan muncul otomatis.

5. Lakukan verifikasi identitas

- Sistem meminta wajib pajak melakukan verifikasi identitas dengan swafoto.
- Setelah itu, centang pernyataan dan klik simpan.

6. Buat sertifikat elektronik atau Kode Otorisasi (KO) DJP

Sertifikat elektronik digunakan untuk pengesahan dokumen Coretax, termasuk SPT Tahunan. Tahapannya:
- Masuk menu Portal Saya.
- Pilih submenu Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.
- Pilih penyedia (KO DJP, BRIN, BSSN, Peruri, Privy ID).
- Isi passphrase jika memilih KO DJP.
- Klik kirim hingga terbit Bukti Penerimaan Elektronik

7. Cek status sertifikat elektronik

- Masuk menu Portal Saya > Profil Saya.
- Buka submenu Nomor Identifikasi Eksternal.
- Pilih Digital Certificate lalu cek statusnya.
- Jika masih invalid, klik Periksa Status dan Menghasilkan hingga valid

8. Perbarui profil wajib pajak sebelum lapor SPT

DJP mendorong wajib pajak memastikan data sesuai kondisi sebenarnya, terutama:
- Data kontak.
- Data Unit Keluarga.
- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

9. Mulai buat konsep SPT Tahunan

Masuk menu:
- Surat Pemberitahuan (SPT) > Surat Pemberitahuan (SPT) > Buat Konsep SPT.

10. Pilih jenis SPT dan tahun pajak

- Pilih PPh Orang Pribadi lalu lanjut.
- Pilih SPT Tahunan.
- Masukkan periode dan tahun pajak (contoh: Januari–Desember 2025)

11. Pilih model SPT

- Normal untuk pelaporan pertama kali.
- Pembetulan untuk membetulkan SPT yang sudah pernah disampaikan.

12. Isi formulir SPT dan lakukan posting data

- Klik tombol Buat Konsep SPT.
- Klik ikon pensil untuk mulai isi formulir.
- Klik tombol Posting agar sistem mengisi data otomatis pada formulir induk dan lampiran.
- Periksa kembali data, lalu koreksi jika diperlukan

13. Bayar dan lapor SPT

- Klik tombol Bayar dan Lapor.
- Pilih penyedia penandatangan.
- Isi tanda tangan digital (ID dan kata sandi).
- Klik Simpan dan Konfirmasi Tanda Tangan.

14. Cek status pelaporan

- SPT berstatus kurang bayar akan berpindah ke bagian SPT menunggu pembayaran.
- SPT yang sudah selesai dilaporkan akan masuk bagian SPT Dilaporkan

Dengan memahami tahapan aktivasi akun, pembuatan sertifikat elektronik, hingga pengisian dan penandatanganan SPT di Coretax DJP, wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan dengan lebih lancar tanpa kendala.

DJP juga mengingatkan pentingnya memastikan data profil dan kontak sudah sesuai agar proses pelaporan berjalan cepat, tepat, dan tidak tertunda.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat sebanyak 282.047 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahun 2025 sampai dengan pukul 07.30 WIB, Senin (19/1/2026).

Berdasarkan perinciannya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli memaparkan bahwa pelaporan SPT itu meliputi wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan sebanyak 231.375 SPT serta OP non/karyawan sebanyak 36.498 SPT.

Selanjutnya, terdapat 14.048 SPT yang merupakan WP badan dan 33 SPT WP badan dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS). Semuanya merupakan tahun buku Januari–Desember.

Sementara itu, untuk beda tahun buku atau yang dilaporkan mulai 1 Agustus 2025, meliputi 91 SPT dari WP badan dan 2 SPT dari WP badan denominasi dolar AS.

Di sisi lain, sampai dengan periode yang sama, tingkat aktivasi akun sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax sudah mencapai total 12,15 juta WP.

Perinciannya yaitu 11,2 juta WP orang pribadi, 838.663 WP badan, 88.871 WP instansi pemerintah serta 223 WP penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Sementara itu, sebanyak 9,15 juta WP OP telah memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE).

Sebelumnya, Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong WP untuk mengaktivasi akun Coretax agar bisa melaporkan SPT.

"Kami dorongnya lewat pemberi kerja. Kemudian lewat, kita juga didorong oleh surat edaran Kemenpan-RB yang SA07 untuk mewajibkan seluruh ASN dan PNS segera mengaktifkan sebelum tanggal 31 Desember. Kemudian kita lakukan sosialisasi dengan asosiasi-asosiasi," kata Rosmauli di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (29/12/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 11,03 juta wajib pajak telah mengaktivasi akun Coretax per 31 Desember 2025 pukul 16.20 WIB.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (31/12/2025), merinci sebanyak 10.131.253 wajib pajak (WP) yang telah mengaktivasi akun Coretax merupakan kelompok wajib pajak orang pribadi.

Sementara itu, dari kelompok wajib pajak badan jumlahnya bertambah menjadi 814.932 WP dan instansi pemerintah naik tipis menjadi 88.369 WP. Adapun dari kalangan pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), jumlahnya masih belum berubah, yakni sebanyak 221 WP.

DJP sebelumnya mengumumkan bahwa wajib pajak dapat mengaktivasi akun Coretax hingga waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dengan demikian, batas waktu aktivasi tidak berakhir pada 31 Desember 2025.

Rosmauli menjelaskan, imbauan agar wajib pajak segera mengaktivasi akun serta melakukan pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) pada Coretax merupakan langkah mitigasi untuk menghindari penumpukan proses pada periode pelaporan SPT Tahunan.

“Pada prinsipnya, aktivasi akun dan pembuatan KO/SE wajib pajak pada Coretax dapat dilakukan sebelum wajib pajak memanfaatkan layanan perpajakan Coretax,” kata Rosmauli.

Wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax dan pembuatan KO/SE secara mandiri dengan mengikuti langkah-langkah pada tautan tutorial resmi DJP, seperti melalui situs webhttps://pajak.go.id, akun media sosial resmi DJP @DitjenPajakRI, serta pohon tautan khusus aktivasi Coretax di https://t.kemenkeu.go.id/akuncoretax.

Bagi wajib pajak yang mengalami kendala teknis terkait perubahan data sehingga memerlukan pendampingan atau asistensi di kantor pajak, DJP mengimbau agar wajib pajak mengatur waktu kedatangan secara lebih bijak.

Seluruh layanan perpajakan di kantor pajak juga bebas dari biaya apa pun. Oleh karena itu, DJP meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jasa perantara atau calo serta tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan petugas pajak atau menjanjikan percepatan layanan dengan imbalan tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekitar 4,68 juta wajib pajak (WP) yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun depan belum melakukan aktivitas akun Coretax.

Berdasarkan data terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per Selasa (30/12/2025) pukul 12.52 WIB, total WP yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 10,22 juta akun.

Secara terperinci, capaian tersebut didominasi oleh WP orang pribadi yang mencapai angka 9,33 juta akun. Sementara itu, WP badan tercatat sebanyak 805.607 akun, diikuti oleh instansi pemerintah sebanyak 88.208 akun, dan pemungut Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 221 akun.

Adapun, total 14,9 juta WP yang wajib lapor SPT tahun pajak 2025 pada tahun depan. Artinya, masih ada sekitar 4,68 juta WP yang belum aktivasi akun Coretax.

Sebagai catatan, masa pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi yaitu pada 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026. Sementara itu, periode pelaporan WP Badan yaitu 1 Januari hingga 30 April 2026.

Merespons hal tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menerbitkan Pengumuman Nomor PENG-54/PJ.09/2025 pada 29 Desember 2025 sebagai imbauan percepatan aktivasi akun dan pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) Coretax.

"Imbauan agar aktivasi akun dan pembuatan KO/SE pada Coretax segera dilakukan merupakan langkah mitigasi untuk menghindari penumpukan proses aktivasi pada periode pelaporan SPT Tahunan," tulisnya dalam pengumuman tersebut.

Adapun, DJP menekankan bahwa pada prinsipnya aktivasi akun dan pembuatan KO/SE dapat dilakukan sebelum Wajib Pajak memanfaatkan layanan perpajakan Coretax. Otoritas pajak juga meminta Wajib Pajak untuk memanfaatkan kanal digital guna mengurangi antrean fisik.

Aktivasi akun dan pembuatan KO/SE sejatinya dapat dilakukan secara mandiri dengan mengikuti panduan tutorial resmi yang tersedia di situs pajak.go.id maupun media sosial resmi DJP.

"Bagi Wajib Pajak yang mengalami kendala teknis terkait perubahan data sehingga memerlukan pendampingan atau asistensi di kantor pajak, diimbau untuk mengatur waktu kedatangan secara lebih bijak," tambah Rosmauli.

DJP kembali mengingatkan bahwa seluruh layanan perpajakan di kantor pajak tidak dipungut biaya alias gratis. Masyarakat diminta waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan petugas pajak serta menghindari penggunaan jasa perantara atau calo yang menjanjikan percepatan layanan dengan imbalan tertentu.

Coretax Eror

Kendati demikian, kanal Coretax mengalami masalah pada Selasa (30/12/2025) siang. Padahal, jutaan WP ingin melakukan aktivitas akun Coretax jelang masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang akan dimulai pada 1 Januari 2026.

Berdasarkan pantauan Bisnis di laman coretaxdjp.pajak.go.id pada pukul 14.27 WIB, terdapat pesan "Error 502" ketika mencoba login atau masuk ke aplikasi Coretax.

"Layanan Coretax DJP Sedang Tidak Dapat Diakses," tertulis dalam tampilan laman tersebut.

Padahal sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan Coretax sudah siap melayani musim pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2025 pada tahun depan. Optimisme ini mencuat usai sistem anyar tersebut melewati serangkaian uji coba masif di lingkungan internal otoritas fiskal.

Bimo mengungkapkan bahwa otoritas pajak telah merampungkan dua tahap pengujian. Uji coba terakhir dilakukan pada 10 Desember 2025 dengan melibatkan 50.000 pegawai di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan.

Menurutnya, hasil uji coba skala besar tersebut menunjukkan stabilitas sistem yang jauh lebih baik dibandingkan dengan fase sebelumnya.

"Dari hasil uji menunjukkan banyak perbaikan, tidak seperti periode sebelumnya. Memang [saat uji coba pertama November] ada yang sedikit delay, dalam proses di awal saja, tapi semuanya bisa terkendali," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Adapun, uji coba tahap pertama yang dilakukan pada November lalu hanya melibatkan 25.000 pegawai khusus di lingkungan DJP.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2025 Orang Pribadi maupun Badan akan mulai dilaporkan pada awal 2026 mendatang. Kali ini, pelaporan SPT akan dilakukan melalui aplikasi terbaru milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Coretax.

Melansir keterangan resminya, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, memastikan bahwa Coretax sudah siap digunakan sebagai kanal utama pelaporan pajak tahun depan.

"Tahun depan laporan SPT Tahunan sudah melalui Coretax. Jadi Coretax sudah siap untuk menerima SPT Tahunan orang pribadi dan badan tahun 2025," ujar Bimo dalam keterangan resminya dikutip Rabu (12/11/2025).

Bimo pun menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan edukasi kepada wajib pajak untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax serta memperoleh sertifikat elektronik dan kode otorisasi.

"Kami terus melakukan pendampingan dan edukasi agar seluruh Wajib Pajak siap menggunakan Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan mendatang," tambahnya.

Pasalnya, setiap Wajib Pajak perlu untuk melakukan pembuatan Kode Otorisasi dan Aktivasi Akun Coretax terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan akun Coretax.

Bagi Wajib Pajak yang belum melakukan aktivasi akun Coretax dan pembuatan kode otorisasi dapat mengikuti alur berikut:

Langkah 1: Aktivasi Akun Coretax

Syarat utama: sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Cara aktivasi akun adalah sebagai berikut:

1. Buka laman Coretax DJP, lalu pilih Aktivasi Akun Wajib Pajak.

2. Centang pertanyaan Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?.

3. Masukkan NPWP dan klik Cari.

4. Isi email dan nomor ponsel yang terdaftar pada DJP Online. (Jika terjadi perubahan data, hubungi Kring Pajak 1500200 atau kunjungi kantor pajak terderkat).

5. Lakukan verifikasi identitas.

6. Centang pernyataan kemudian klik Simpan.

7. Cek email untuk Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak berisi kata sandi sementara. Pastikan email berasal dari domain resmi @pajak.go.id.

8. Login kembali ke Coretax lalu klick ganti kata sandi dan kemudian buat passphrase.

Akun Coretax berhasil diaktivasi.

Langkah 2: Membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP)

KO DJP adalah tanda tangan elektronik resmi yang diterbitkan DJP. Semua dokumen perpajakan melalui Coretax harus ditandatangani dengan KO DJP. Cara membuat KO DJP adalah sebagai berikut:

1. Login di Coretax DJP.

2. Masuk ke Portal Saya lalu klik pilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.

3. Isi rincian sertifikat digital, pilih penyedia sertifikat (termasuk yang dikelola DJP).

4. Masukkan ID Penandatangan atau buat passphrase.

5. Centang pernyataan lalu klik Kirim.

6. Jika berhasil, akan muncul notifikasi "Sertifikat Digital Berhasil Dibuat".

7. Unduh bukti tanda terima & surat penerbitan sertifikat digital.

Langkah 3: Validasi Kode Otorisasi

1. Masuk ke Portal Saya yatu Profil Saya.

2. Pilih menu Nomor Identifikasi Eksternal lalu tab Digital Certificate.

3. Pastikan status = VALID. Jika masih INVALID, klik Periksa Status.

4. Jika sukses, klik tombol Menghasilkan.

5. Dokumen Penerbitan Kode Otorisasi DJP akan terbit di menu Dokumen Saya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2025 Orang Pribadi maupun Badan akan mulai dilaporkan pada awal 2026 mendatang.

Kali ini, pelaporan SPT akan dilakukan melalui aplikasi terbaru milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Coretax. Adapun, perpindahan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari DJP Online ke Coretax membuat wajib pajak harus kembali melakukan aktivasi akun.

Hal ini karena perpindahan ini tidak bisa dilakukan secara otomatis sehingga wajib pajak harus melakukan kegiatan aktivasi akun kembali di Coretax.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rosmauli menuturkan, pihaknya memperkirakan pelaporan SPT Tahun 2025 nanti bisa tembus 14,5 juta. Angka ini berdasarkan realisasi perhitungan SPT tahun 2023 dan 2024.

Dari total target 14,5 juta WP, Rosmauli menuturkan baru 2 juta atau sekitar 15% WP orang pribadi yang mengaktifkan akun. Sementara itu, WP badan baru mencapai 500 ribu.

"Dari target tadi 14,5 juta WP yang diharapkan lapor SPT, sampai 20 Oktober yang sudah melakukan aktivasi akun wajib pajak sebanyak 2 juta atau 15% untuk orang pribadi. Sedangkan badan baru 500 ribu," ujar Rosmauli, dalam Media Briefing Ditjen Pajak di Kantor DPJ, Jakarta, dikutip Selasa (11/11/2025).

Rosmauli mengimbau wajib pajak agar segera melakukan aktivasi akun di Coretax. Pasalnya, pelaporan SPT Tahun 2025 yang dilakukan tahun depan akan menggunakan Coretax.

Tidak hanya sekedar aktivasi, dia meminta agar WP harus memastikan dapat masuk dan mendapatkan kode otorisasi serta sertifikat elektroniknya dari akun Coretax-nya. Jika ini tidak didapatkan WP, maka mereka tidak akan bisa mengakses Coretax.

"Tidak hanya sampai di aktivasi akun, tapi juga harus sampai tahap berikutnya, mendapatkan kode otorisasi dan sampai mendapatkan sertifikat elektronik. Karena, nggak akan bisa sign elektronik kalau tidak dapat kode otorisasi atau sertifikat elektronik," tambahnya.

Untuk aktivasi akun coretax DJP para wajib pajak langkahnya cukup mudah, berikut ini tahapannya sebagaimana termuat dalam Leaflet Aktivasi Akun CoretaxDJP:

1. Kunjungi situs web Coretax DJP: https://coretaxdjp.pajak.go.id/

2. klik tautan "Aktivasi Akun Wajib Pajak".

3. Pada layar berikutnya, centang pada pertanyaan "Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?".

4. Isikan NPWP pada kolom yang tersedia.

Klik tombol "Cari". Pastikan nama wajib pajak yang muncul sesuai dengan identitas Kawan Pajak

5. isikan e-mail dan Nomor Telepon yang terdaftar pada sistem DJP. Pastikan tombol centang hijau telah muncul

6. Lakukan verifikasi wajah dengan cara klik tombol "Take a Photo" pada kolom "Silakan ambil foto."

7. Ambil photo Wajah. Usahakan gambar terlihat dengan baik dan wajah tidak tertutup asesoris seperti kacamata, masker, dll

8. Setelah mengambil foto, klik "Validasi Foto"

9. Kirim Permohonan Aktivasi Akun

10. Centang Pernyataan Wajib Pajak dengan klik Simpan

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias DJP mengimbau agar wajib pajak segera mengaktivasi akun Coretax, mengingat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan akan dilakukan via Coretax mulai 2026.

Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli menjelaskan bahwa proyeksi wajib pajak yang akan melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2025 pada tahun depan mencapai sekitar 14 juta.

Hanya saja, sambungnya, yang mengaktivasi akun Coretax baru 2,5 juta WP per 20 Oktober 2025. Perinciannya, 2 juta WP Orang Pribadi dan 500 ribu WP Badan (korporasi).

"Pelaporan SPT tahunan pertama kali akan kita lakukan menggunakan Coretax, tidak bisa dilakukan tanpa wajib pajak yang akan melapor [SPT Tahunan] mengaktivasi akun wajib pajaknya. Jadi sangat tidak mungkin masuk ke sistem Coretax kalau belum mengaktivasi akun wajib pajaknya," jelas Rosmauli dalam media briefing di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Sebelumnya, imbauan serupa disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto. Bahkan, Bimo mengungkapkan 2 juta WP Orang Pribadi yang sudah mengaktivasi akun Coretax belum semuanya punya kode otorisasi dan sertifikat elektronik.

Menurutnya, baru 1,2 juta wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kode otorisasi dan sertifikat elektronik.

"Kode otorisasi dan sertifikat elektronik ini diperlukan sebagai digital signature [tanda tangan digital] di Coretax DJP," jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

Lebih lanjut, Bimo mengaku bahwa sistem Coretax sudah siap menerima pelaporan SPT Tahunan pada tahun depan. Direktorat Jenderal Pajak, sambungnya, akan terus melakukan edukasi ke pegawainya maupun wajib pajak melalui konseling hingga penyuluhan.

Tak hanya itu, dia mengungkapkan wajib pajak juga bisa melakukan simulator penyampaian SPT Tahunan secara pribadi. Untuk simulator SPT Tahunan wajib pajak badan sudah tersedia, namun simulator untuk wajib pajak orang pribadi masih disiapkan.

"Simulator yang OP [orang pribadi] sudah kami siapkan, dan kami akan stress test [uji ketahanan] bulan ini, 20 ribu internal karyawan kami akan melakukan stress test di dalam waktu yang bersamaan," kata Bimo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perpindahan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dariDJP Online ke Coretax membuat wajib pajak harus kembali melakukan aktivasi akun. Hal ini karena perpindahan ini tidak bisa dilakukan secara otomatis sehingga wajib pajak harus melakukan kegiatan aktivasi akun kembali di Coretax.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rosmauli menuturkan, pihaknya memperkirakan pelaporan SPT Tahun 2025 nanti bisa tembus 14,5 juta. Angka ini berdasarkan realisasi perhitungan SPT tahun 2023 dan 2024.

Dari total target 14,5 juta WP, Rosmauli menuturkan baru 2 juta atau sekitar 15% WP orang pribadi yang mengaktifkan akun. Sementara itu, WP badan baru mencapai 500 ribu.

"Dari target tadi 14,5 juta WP yang diharapkan lapor SPT, sampai 20 Oktober yang sudah melakukan aktivasi akun wajib pajak sebanyak 2 juta atau 15% untuk orang pribadi. Sedangkan badan baru 500 ribu," ujar Rosmauli, dalam Media Briefing Ditjen Pajak di Kantor DPJ, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Rosmauli mengimbau wajib pajak agar segera melakukan aktivasi akun di Coretax. Pasalnya, pelaporan SPT Tahun 2025 yang dilakukan tahun depan akan menggunakan Coretax.

Tidak hanya sekedar aktivasi, dia meminta agar WP harus memastikan dapat masuk dan mendapatkan kode otorisasi serta sertifikat elektroniknya dari akun Coretax-nya. Jika ini tidak didapatkan WP, maka mereka tidak akan bisa mengakses Coretax.

"Tidak hanya sampai di aktivasi akun, tapi juga harus sampai tahap berikutnya, mendapatkan kode otorisasi dan sampai mendapatkan sertifikat elektronik. Karena, nggak akan bisa sign elektronik kalau tidak dapat kode otorisasi atau sertifikat elektronik," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pengembang menyatakan kesiapannya dalam menghadapi keraguan masyarakat terkait dengan peralihan sertifikat tanah ke elektronik.

Direktur PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) Olivia Surodjo memandang perubahan menjadi sertifikat tanah elektronik sebenarnya tidak menjadi masalah apabila dapat dijamin keamanannya karena diharapkan bisa membuat proses lebih transparan dan efisien.

“Sertifikat elektronik juga bisa mengurangi risiko kehilangan, kerusakan, atau pemalsuan yang sering terjadi pada sertifikat fisik bisa diminimalisir,” ujarnya kepada Bisnis.com dikutip, Sabtu (18/10/2025).

Perseroan, lanjutnya, akan menjalankan perubahan menjadi sertifikat elektronik sesuai ketentuan yang berlaku dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan secara aktif memberikan penjelasan yang mudah dipahami tentang manfaat serta keabsahan sertifikat elektronik.

Dia menjelaskan sertifikat ini diterbitkan langsung oleh BPN sehingga legalitasnya sepenuhnya terjamin.

Menurutnya dengan sebagian konsumen masih ragu dengan keabsahan sertifikat tanah elektronik, MTLA harus aktif memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai manfaat sekaligus jaminan legalitas dari BPN sebagai pihak penerbit.

"MTLA juga siap mendampingi konsumen dalam setiap proses administrasi, agar mereka merasa lebih nyaman dan tenang," imbuhnya.

Selain itu dalam menyikapi keraguan konsumen, MTLA mengedepankan komunikasi terbuka dan transparan. Salah satunya dengan memperkenalkan aplikasi “Sentuh Tanahku” yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi jelas terkait status tanah dan sertifikatnya.

“Dengan edukasi, pendampingan, serta bukti legal dari BPN, kami yakin kepercayaan konsumen terhadap sertifikat elektronik akan semakin kuat seiring waktu,” jelasnya.

Chief Marketing Officer PT Kuripan Raya (Telaga Kahuripan), Richie Laseduw menuturkan perubahan ke sertifikat tanah elektronik juga sempat memunculkan keraguan konsumen. Meski demikian, Richie optimistis kebijakan ini justru memperkuat kepastian hukum.

Pada tahap awal, sebutnya, pasti ada keraguan, meski sertifikat elektronik akan mengurangi risiko sengketa. "Kami sebagai developer perlu menjembatani kepercayaan itu,” imbuhnya.

Untuk mengurangi keraguan, PT Kuripan Raya aktif melakukan sosialisasi, bekerja sama dengan notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta menyediakan layanan informasi di marketing gallery. Transparansi proses diyakini akan membuat konsumen merasa lebih aman.

“Ini sama seperti digital banking dulu. Awalnya banyak yang ragu, tapi sekarang semua lebih mudah. Dengan edukasi berkelanjutan, kami percaya konsumen akan melihat sertifikat elektronik sebagai nilai tambah, bukan hambatan,” jelasnya.