Moody’s Nilai Pembentukan Danantara Picu Ketidakpastian Pendanaan & Tata Kelola
Moody's menilai pembentukan Danantara menimbulkan ketidakpastian terkait sumber pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi pemerintah.
(Bisnis.Com) 06/02/26 05:00 127630
Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat global Moody’s Ratings menilai pembentukan sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia, Danantara, menimbulkan ketidakpastian baru terkait sumber pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi pemerintah.
Faktor tersebut turut menjadi salah satu pertimbangan Moody’s mengubah outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meski tetap mempertahankan peringkat kredit di level Baa2.
Dalam laporan resminya, Moody’s menyoroti kewenangan Danantara yang sangat besar atas aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan nilai lebih dari US$900 miliar atau sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia pada 2025.
Selain itu, Danantara mengemban agenda ambisius, mulai dari rasionalisasi BUMN, peningkatan imbal hasil, hingga investasi di sektor-sektor prioritas nasional.
“Koordinasi dan kohesi kebijakan yang belum sepenuhnya jelas terkait mandat Danantara menimbulkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan serta potensi kewajiban kontinjensi bagi pemerintah,” tulis Moody’s dikutip Jumat (6/2/2026).
Moody’s menilai, kewenangan Danantara atas kebijakan dividen BUMN berpotensi menekan kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah. Dividen BUMN selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan utama, termasuk bagi perbankan BUMN yang pada 2025 tercatat telah meningkatkan pembayaran dividen.
Tekanan tersebut dinilai dapat berdampak pada profil keuangan BUMN apabila tidak diimbangi dengan tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.
Lembaga pemeringkat itu juga mencatat, meskipun Danantara masih berada pada tahap awal pengembangan dan pemerintah telah menetapkan kerangka hukum serta kelembagaan melalui berbagai instrumen legislasi, sejumlah pertanyaan mendasar masih belum terjawab. Di antaranya terkait prioritas investasi, mekanisme manajemen risiko, serta hubungan regulasi antara Danantara, BUMN, dan otoritas terkait.
“Ketidakjelasan ini meningkatkan ketidakpastian kebijakan dan berpotensi melemahkan persepsi stabilitas kebijakan di mata investor,” lanjut Moody’s.
Penilaian terhadap Danantara tersebut muncul di tengah kekhawatiran yang lebih luas mengenai menurunnya prediktabilitas dan koherensi kebijakan di Indonesia dalam setahun terakhir.
Moody’s mencatat komunikasi kebijakan yang kurang efektif telah berkontribusi pada meningkatnya volatilitas di pasar saham dan pasar valuta asing, serta bertepatan dengan penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators, khususnya pada indikator efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi.
Di sisi fiskal, Moody’s menilai fokus pemerintah yang semakin besar pada penggunaan belanja publik untuk mendorong pertumbuhan juga menambah tekanan, terutama mengingat basis penerimaan negara Indonesia yang masih lemah.
Risiko tersebut diperparah oleh perluasan berbagai program sosial, seperti Makan Bergizi Gratis dan Perumahan Terjangkau, yang sejauh ini dibiayai melalui pemotongan dan realokasi anggaran antar-kementerian.
Meski demikian, Moody’s tetap menegaskan peringkat Indonesia di level Baa2 dengan mempertimbangkan ketahanan ekonomi yang masih solid, ditopang oleh kekuatan struktural seperti kekayaan sumber daya alam, demografi yang menguntungkan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang relatif berhati-hati.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berada di kisaran 5% dalam jangka pendek hingga menengah, dengan defisit fiskal yang dijaga di bawah 3% dari PDB.
Moody’s menyatakan akan terus memantau perkembangan efektivitas dan kredibilitas kebijakan pemerintah, termasuk evolusi kelembagaan Danantara, dinamika kebijakan fiskal dan moneter, serta indikator pasar seperti arus investasi asing, volatilitas nilai tukar dan suku bunga, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi.
Respons Pemerintah
Menanggapi langkah Moody’s tersebut, pemerintah menyatakan penurunan outlook lebih disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman investor global dan lembaga pemeringkat terhadap arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait peran Danantara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa meskipun Moody’s memangkas outlook dari stabil menjadi negatif, sejumlah lembaga pemeringkat internasional lainnya masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level investment grade.
Namun, Airlangga mengakui penilaian Moody’s mencerminkan kebutuhan pasar akan penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan fiskal pemerintah, terutama di tengah fokus peningkatan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembentukan superholding BUMN, Danantara.
“Memang APBN kami tahun ini agak berbeda karena kami banyak menggelontorkan program unggulan Bapak Presiden seperti Makan Bergizi Gratis, kemudian Koperasi Merah Putih, dan juga untuk pelayanan masyarakat itu menggunakan dana APBN. Tetapi untuk menggerakkan pertumbuhan melalui investasi, sekarang kami sudah punya Danantara,” terangnya saat memberikan sambutan mewakilan Presiden Prabowo pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis (5/2/2025).
Airlangga menyebut, perbedaan tersebut menjadi karakter utama kebijakan fiskal di era Presiden Prabowo. Jika sebelumnya investasi banyak bersumber langsung dari APBN, kini Danantara yang membawahi seluruh BUMN diposisikan sebagai motor utama penggerak investasi nasional.
Menurut Airlangga, perubahan pendekatan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh lembaga pemeringkat maupun investor global.
“Jadi ini yang harus kami beri penjelasan, karena sebetulnya dengan Danantara, kami sebetulnya meng-unlock dan melakukan reform terhadap state-owned enterprise yang selalu mereka minta untuk bisa dipisahkan,” jelasnya.
Selain itu, Airlangga menyampaikan bahwa Danantara juga diarahkan untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam aktivitas investasi dan pembangunan ekonomi nasional.
Ia menambahkan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal di tengah ekspansi program-program prioritas, termasuk memastikan dampak berganda terhadap perekonomian.
“Jadi pemerintah optimis, makro tetap kami jaga, budget deficit tetap kurang dari 3% dan tingkat utang di bawah 40%,” pungkasnya.
#danantara #moody-039-s-ratings #sovereign-wealth-fund #ketidakpastian-pendanaan #tata-kelola #prioritas-investasi #peringkat-indonesia #bumn #produk-domestik-bruto #kebijakan-fiskal #investasi-nasion