Jelang Bertemu Fitch, Pemerintah Ungkap Kondisi Ekonomi RI Terbaru
Pemerintah Indonesia yakin ekonomi solid jelang pertemuan dengan Fitch, meski Moody's dan S&P beri peringatan terkait risiko fiskal dan kredibilitas kebijakan.
(Bisnis.Com) 24/02/26 12:23 145530
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini kinerja ekonomi Indonesia masih solid dengan kinerja APBN yang relatif terjaga kredibilitasnya di tengah rencana pertemuan dengan lembaga pemeringkat global, Fitch.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan lembaga pemeringkat kredit institusi itu akan bertemu berbagai kementerian/lembaga diawali dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Danantara, dan diakhiri dengan Kemenkeu.
"Dari data bulan pertama sudah menunjukkan arah yang sangat positif. Ke depan kami akan bisa terus meyakinkan investor dan juga lembaga rating tentang kondisi perekonomian kami yang sangat baik, tumbuh tinggi walaupun defisit kami pertahankan dengan disiplin," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Selasa (24/2/2026).
Febrio menuturkan, pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menjaga defisit di level rendah. "Bahkan strategi kami dalam jangka pendek, kami akan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 6% itu tanpa memperlebar defisit," terangnya.
Syaratnya, seluruh mesin pertumbuhan ekonomi menyala beriringan. Baik itu fiskal dengan akselerasi belanja tanpa memperlebar defisit, kecukupan likuiditas di pasar keuangan, koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mendorong kredit serta perbaikan iklim usaha.
Penilaian Moody\'s dan S&P
Sebelum Fitch, dua lembaga pemeringkat kredit internasional yakni Moody\'s Ratings dan S&P sudah mengeluarkan outlook terbaru terhadap Indonesia pada awal 2026. Kebijakan makroekonomi dan fiskal di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari kedua lembaga tersebut.
Laporan pertama diterbitkan oleh Moody\'s Ratings, Kamis (5/2/2026). Pada hari yang sama diumumkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% (YoY), lembaga itu mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia dari kategori \'stable\' ke \'negative\'.
Akan tetapi, saat ini peringkatnya dipertahankan di level Baa2. Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan dipandang memiliki medium grade.
Namun demikian, perubahan ke negative outlook oleh Moody\'s dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Akibatnya, hal itu dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan pelemahan tata kelola.
"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari keterangan resmi Moody\'s, Minggu (8/2/2026).
Selain prediktabilitas, Moody\'s menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.
Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan.
Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru yakni Danantara. Menurut Moody\'s, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini.
Catatan dari Sisi Fiskal
Di sisi lain, S&P Global Ratings menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih berada pada level stabil. Kendati demikian, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.
Dilansir Bloomberg, Analis Sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.
"Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah [downward pressure] yang lebih besar pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya," ujarnya dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Jumat (6/2/2026).
S&P merincikan bahwa indikator risiko fiskal tersebut dapat tecermin dari dua hal utama. Pertama, apabila utang pemerintah secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.
Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang (interest payments) secara konsisten melampaui 15% dari total pendapatan negara.
#ekonomi-indonesia #defisit-apbn #kinerja-ekonomi #lembaga-pemeringkat #fitch-ratings #pertumbuhan-ekonomi #investasi-indonesia #kebijakan-fiskal #moody-039-s-ratings #s-amp-p-global-ratings #outlook