Mengukur Efektivitas Kopdes Merah Putih sebagai Penyalur Kredit Murah
Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan Kopdes Merah Putih untuk menyalurkan kredit murah bagi usaha ultra mikro, meski efektivitasnya dipertanyakan.
(Bisnis.Com) 20/05/26 08:15 225725
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mendorong perluasan akses kredit murah bagi masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha ultra mikro. Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah penguatan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang mulai dioperasikan di berbagai daerah.
Dalam agenda peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, akhir pekan lalu (16/5/2026), Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi akan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong industrialisasi sekaligus memperkuat ekonomi di tingkat desa.
Menurut Prabowo, keberadaan Kopdes Merah Putih dirancang untuk menjadi penggerak ekonomi rakyat yang lebih terstruktur dan berdaya saing.
“Jadi ini semua akan mendukung industrialisasi melalui Koperasi Merah Putih,” ujar Prabowo.
Selain penguatan koperasi, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan dengan bunga rendah yang ditujukan bagi masyarakat kecil, termasuk pelaku usaha ultra mikro.
“Juga kita salurkan nanti kredit-kredit murah untuk rakyat. Kredit murah untuk rakyat,” katanya.
Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, koperasi tersebut ke depan juga akan diperluas perannya dengan menghadirkan layanan keuangan langsung di tingkat desa untuk mempermudah akses pembiayaan masyarakat.
“Nanti akan ada gerai lembaga keuangan di koperasi ini,” ujar Prabowo.
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan bahwa sekitar 80.000 Kopdes yang akan dibangun ditargetkan dapat menjadi kanal utama penyaluran kredit murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan bunga yang diupayakan turun hingga 6%.
Dorongan untuk menekan suku bunga kredit, khususnya di sektor ultra mikro melalui Kopdes, berangkat dari masih lebarnya kesenjangan akses pembiayaan antara pelaku usaha kecil dan besar.
Ia menyoroti adanya disparitas signifikan dalam beban bunga pinjaman yang ditanggung masing-masing kelompok pelaku usaha.
“Masa pengusaha besar dapat 9%, emak-emak di kampung-kampung dapat 24%? Enggak benar itu. Kita ubah!” tegas Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan instruksi kepada Menteri Keuangan serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menurunkan tingkat bunga pada program pembiayaan ultra mikro, termasuk PNM Mekaar.
“Dari yang sebelumnya 24%, 22%, saya perintahkan harus turun di bawah 10%,” ujar Presiden.
Efektivitas Program Dipertanyakan
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Teuku Riefky, menilai skema penyaluran kredit murah melalui Kopdes Merah Putih belum tentu efektif. Menurutnya, koperasi desa belum memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai dalam penyaluran kredit.
“Saya rasa tidak efektif. Kondisinya KDMP tidak memiliki kapasitas dalam penyaluran kredit dan kompetensi. Beda halnya dengan bank atau lembaga penyalur kredit yang memiliki pengalaman,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (18/5/2026). Ia juga menyoroti risiko tata kelola yang dapat meningkatkan potensi kredit macet.
Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai skema kredit murah tetap memiliki dampak positif, seperti meringankan cicilan pelaku usaha ultra mikro, meningkatkan arus kas usaha, serta membuka peluang ekspansi usaha kecil.
Dari sisi makro, akses pembiayaan yang lebih murah juga dinilai dapat meningkatkan konsumsi dan produktivitas ekonomi desa karena perputaran uang menjadi lebih aktif di tingkat lokal.
Namun, ia menekankan bahwa efektivitas kebijakan tidak bisa hanya bertumpu pada penurunan suku bunga. Pengalaman program kredit sebelumnya menunjukkan bahwa tantangan utama justru berada pada kapasitas usaha dan pendampingan.
Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), misalnya, masih menghadapi persoalan kredit bermasalah akibat rendahnya literasi keuangan, minimnya pencatatan usaha, dan penggunaan dana yang belum optimal.
Yusuf menilai Kopdes Merah Putih perlu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang lebih luas, bukan sekadar lembaga penyalur kredit. Integrasi dengan distribusi pupuk bersubsidi, akses pemasaran produk lokal, pendampingan usaha, hingga digitalisasi transaksi dinilai penting untuk keberlanjutan program.
Tantangan lain juga berada pada aspek tata kelola di tingkat desa. Keterbatasan kemampuan pengurus koperasi dalam manajemen risiko, pencatatan keuangan, dan analisis kelayakan kredit dapat meningkatkan risiko kredit macet atau non-performing loan (NPL).
Selain itu, skema yang melibatkan dana desa sebagai bagian dari penjaminan pinjaman perlu dijalankan dengan hati-hati untuk menghindari distorsi fiskal.
Risiko moral hazard juga menjadi perhatian, di mana sebagian peminjam berpotensi kurang disiplin dalam pembayaran karena menganggap kredit akan ditoleransi jika terjadi gagal bayar.
Dari sisi regulasi, pengawasan dan sistem audit yang kuat dinilai krusial. Tanpa mekanisme monitoring berbasis data serta pelatihan berkelanjutan, penyaluran kredit berisiko menimbulkan beban baru bagi pemerintah maupun perbankan negara.
Dalam kondisi tertentu, distribusi kredit yang tidak transparan juga dapat membuka peluang praktik rente di tingkat lokal.
“Karena itu, keberhasilan Kopdes Merah Putih akan sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaannya,” ujar Yusuf.
#koperasi-desa #kredit-murah #akses-kredit #koperasi-merah-putih #usaha-ultra-mikro #ekonomi-desa #bunga-rendah #penyaluran-kredit #koperasi-indonesia #prabowo-subianto #kredit-usaha-rakyat #tata-kelol