Pemerintah Indonesia membutuhkan anggaran investasi infrastruktur sebesar US$625,37 miliar atau sekitar Rp10.302 triliun untuk periode 2025 hingga 2029. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kemampuan pembiayaan pemerintah hanya mencakup sekitar 40% dari total kebutuhan tersebut.

“Pembiayaan tetap menjadi kendala utama. Total kebutuhan investasi infrastruktur untuk periode 2025 hingga 2029 diperkirakan mencapai sekitar 625 miliar dolar AS,” ujar Sri Mulyani dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Ia menjelaskan, alokasi tersebut mencakup anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta anggaran belanja daerah.

“Anggaran pemerintah, termasuk anggaran pemerintah daerah, hanya dapat menutupi sekitar 40%. Jadi, kita jelas menghadapi kesenjangan pendanaan yang signifikan,” imbuhnya.

Sri Mulyani mengajak sektor swasta dan mitra pembangunan untuk turut serta dalam menutup kekurangan dana infrastruktur. Ia menekankan pentingnya membentuk mekanisme pendanaan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Hal ini menuntut partisipasi sektor swasta serta dukungan dari berbagai mitra, dan membutuhkan penciptaan mekanisme pendanaan yang inovatif,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti tantangan global dan domestik, mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga risiko iklim yang semakin intens, yang mempengaruhi kelangsungan pembangunan infrastruktur.

Ia menyebut, cuaca ekstrem, transisi energi, serta degradasi lingkungan menuntut agar pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada konstruksi fisik, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan jangka panjang.

“Infrastruktur saat ini mengonsumsi sekitar 60% bahan baku dunia. Ini menegaskan pentingnya memasukkan prinsip keberlanjutan ke dalam siklus hidup infrastruktur, mulai dari perencanaan hingga implementasi,” tegas Sri Mulyani.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto percaya bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh dengan baik dan berpotensi mengagetkan banyak pihak.

"Saya percaya pertumbuhan ekonomi kita akan baik. Kita akan bikin kaget banyak orang," ujar Prabowo saat memberikan keterangan setelah menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis.

Optimisme tersebut disampaikan Prabowo seiring dengan sejumlah langkah pemerintah yang dinilai menunjukkan hasil konkret.

Prabowo menyebut bahwa hasil penghematan dari kinerja para menteri memungkinkan pemerintah memenuhi komitmen untuk menaikkan gaji para hakim.

Diketahui, pada Kamis pagi, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga yang tertinggi mencapai 280 persen dari gaji saat ini yang ditujukan untuk golongan paling junior.

Selain itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya telah meresmikan Kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan RI di Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/6).

Kampus tersebut ditujukan untuk mencetak generasi baru insinyur dan dokter muda yang akan berkontribusi bagi bangsa dan negara.

"Dan sebentar lagi kita akan buka sekolah-sekolah, kampus-kampus baru. Kita bekerja terus untuk rakyat," pungkas Kepala Negara.

Sementara itu, dalam sambutannya pada penutupan ICI 2025, Prabowo menyampaikan bahwa Pemerintah akan menerapkan disiplin fiskal, dengan menyederhanakan proses perizinan dan pengadaan lahan guna mendukung percepatan pembangunan nasional.

Pemerintah juga akan memperkuat kerja sama antara sektor pemerintah dan badan usaha swasta, serta menjalin sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam rangka mendukung proyek-proyek infrastruktur, pemerintah telah memiliki Danantara yang akan berpartisipasi dalam pembiayaan dan investasi sektor tersebut.

Presiden menyebut bahwa Indonesia berada di ambang transformasi besar dan optimis terhadap masa depan ekonomi nasional.

Presiden mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang sangat besar, termasuk potensi sumber daya laut yang dinilai masih belum dimanfaatkan secara optimal.

"Kita akan swasembada pangan itu sudah sangat jelas, kita akan swasembada air, dan kita juga akan swasembada energi dalam waktu dekat dan kita akan tertibkan, kita akan tegakkan hukum. Hanya dengan kepastian hukum, hukum yang benar iklim usaha akan berkembang dengan baik," ujarnya.

Pewarta: Fathur Rochman, Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kilogram (kg) pada Juni dan Juli 2025.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, bansos beras akan mulai disalurkan pada minggu ketiga dan keempat Juni 2025.

“Tentunya [penyaluran bansos beras] Juni minggu ketiga keempat, itu yang harusnya kita sudah mulai sampai Juli,” kata Arief kepada wartawan di Kompleks Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (5/6/2025).

Arief mengatakan, bantuan pangan berupa beras akan diutamakan bagi daerah yang membutuhkan. Itu artinya, daerah tersebut tengah mengalami harga beras yang cenderung tinggi.

“Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu,” tuturnya.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan verifikasi data penerima bantuan beras. Arief menyebut, penyaluran bantuan pangan akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Arief mengatakan, data yang telah terverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencapai 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan beras sendiri bakal ditujukan bagi 18,3 juta KPM.

Usai verifikasi selesai dilakukan, Arief menyebut bahwa pihaknya akan mengajukan anggaran sekitar Rp4,6 triliun - Rp5 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merealisasikan bantuan beras.

“Kurang lebih anggarannya sekitar Rp4,6 triliun sampai Rp5 triliun, tergantung nanti penerimanya, penerima KPM-nya,” ujarnya.

Syarat Penerima Bantuan Beras

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut bantuan beras akan diberikan pada tiga kategori penerima.

Pertama, kepada daerah-daerah dengan stok beras minim seperti Papua hingga Maluku. Kedua, menyasar daerah perkotaan yang bukan sentra beras.

Dan ketiga, daerah dengan harga beras di atas harga pembelian pemerintah atau HPP.

“Daerah yang harga sudah di atas HPP, jauh di atas HPP, itu kita kucurkan per satu bulan. Kemudian perkotaan, kita kucurkan lebih awal,” kata Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Jakarta (ANTARA) - PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (Mirae Asset) menilai saham emiten emas dapat menjadi pilihan trading jangka pendek di tengah potensi penguatan harga komoditas emas global.

Research Analyst Mirae Asset Farras Farhan menyatakan optimis harga logam mulia masih dapat menguat dalam waktu dekat seiring dengan ketidakpastian geopolitik dan makroekonomi yang meningkat di tingkat global.

“Kami masih optimis harga emas masih bisa menguat hingga 3.500 dolar AS per troy ounce dalam jangka pendek, yaitu pada periode 1-3 bulan ke depan, karena ketidakpastian globalnya masih tinggi. Untuk itu, saham-saham emiten terkait emas bisa jadi pilihan trading jangka pendek,” ujar Farras dalam Media Day: June 2025 by Mirae Asset di Jakarta, Kamis.

Harga komoditas emas global pada penutupan kemarin berada pada kisaran 3.340 dolar AS per troy ounce. Dibanding posisi akhir 2024 dari kisaran 2.620 dolar AS per troy ounce, harganya sudah mengalami lonjakan signifikan yaitu lebih dari 27 persen.

Farras menambahkan bahwa potensi kenaikan harga tersebut masih dapat terjadi seiring dengan prediksi rata-rata harga emas tahunan yang diprediksi dapat mencapai 3.100 dolar AS per troy ounce, sedangkan sejak awal tahun rata-rata harga emas masih di bawah 3.000 dolar AS per troy ounce.

Dengan demikian, harga emas diprediksi masih dapat menguat tahun ini.

“Bulan depan patut diingat juga ada momentum 90 hari masa suspensi tarif dagang Presiden AS Donald Trump terkait kebijakan perdagangan dan politiknya. Selain itu, permintaan emas juga diprediksi akan naik menjelang perayaan Diwali di India pada Oktober yang biasanya turut mendongkrak harga emas global,” jelasnya.

Meski diprediksi naik dalam waktu dekat, dia menjelaskan bahwa harga emas diprediksi akan melemah pada akhir tahun ini terkait dengan tambahan suplai produksi dari Australia dan penurunan permintaan emas dunia.

Pada kesempatan yang sama, Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto menambahkan bahwa risiko geopolitik dan makroekonomi global masih menjadi pendorong utama harga emas dunia sejak awal tahun.

Sebagai instrumen safe have, harga emas akan kembali naik jika kondisi global diliputi ketidakpastian atau bahkan jika terjadi sentimen negatif.

Terkait dengan tarif dagang Trump, dia memprediksi pasar baru akan bereaksi jika keputusan tarif tersebut jauh di atas atau jauh di bawah acuan tarif yang sudah diwacanakan.

“Kalau nanti keputusan tarif impor barang China ke AS jauh dari rencana awal 30 persen dan sebaliknya tarif impor AS ke China 10 persen, maka baru akan ada perubahan di prediksi ekonomi dan pasar keuangan. Pelaku pasar global sudah mengantisipasi level 30-10 persen tersebut,” tuturnya.

Setelah tensi Perang Dagang semakin mereda sejak dua bulan terakhir yang ditandai melemahnya nilai tukar dolar AS (DXY) dan harga komoditas, dia mengatakan terjadi aksi jual bersih investor asing pada pasar saham Indonesia.

Hal itu ditandai adanya aliran dana asing keluar (foreign capital ouflow) di pekan pertama Juni dengan nilai setara Rp4,7 triliun terutama dari saham bank-bank besar.

Ditemui di acara yang sama, Direktur PT Bumi Resouces Minerals Tbk (BRMS) Herwin Hidayat mengatakan prospek cerah harga emas masih dapat menguntungkan emiten terkait emas, salah satunya perusahaan yang dia pimpin.

Tahun depan harga emas diprediksi masih dapat menguat lagi seiring dengan permintaan emas dari publik yang tinggi di tengah ketidakpastian global.

“Untuk BRMS, setiap kenaikan harga emas dapat membuat kinerja keuangan lebih positif, bersama dengan faktor lain yaitu peningkatan kapasitas produksi. Kami menargetkan produksi emas tahun ini naik menjadi 70.000-75.000 troy ounce dari 64.983 troy ounce pada 2024,” terangnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, MADINAH — Kuota haji Indonesia pada 2026 dikabarkan akan dipangkas 50% sehubungan dengan evaluasi terkait kemampuan fisik jemaah Tanah Air, khususnya bagi mereka yang lanjut usia (lansia) dan berisiko tinggi.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan resmi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi terkait hal itu.

“Saya tidak pernah mendengarkan isu itu. Beberapa kali kami rapat, tidak pernah ada pembahasan seperti itu,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah, Kamis (12/6/2025).

Pernyataan itu disampaikan untuk meredam keresahan publik yang berkembang di tengah fase pemulangan jemaah, terutama setelah muncul spekulasi terkait rencana pengurangan kuota haji secara drastis pada musim mendatang.

Nasaruddin menegaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam hal penyelenggaraan ibadah haji tetap berlangsung baik dan profesional. Tidak ada indikasi penurunan kuota dari pihak mana pun.

“Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia sangat baik. Memang ada kekurangan, tapi semua negara juga punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna,” tambahnya.

Sebagai informasi, kuota haji Indonesia justru cenderung stabil dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, kuota jemaah Indonesia sebesar 229.000 orang, naik menjadi 241.000 orang pada 2024, dan tahun ini, 2025, kuota mencapai 221.000 orang.

Pada kesempatan yang sama, dia juga sekaligus mengapresiasi kerja keras seluruh petugas haji yang berjibaku di tengah cuaca ekstrem demi memastikan jemaah mendapatkan layanan terbaik.

“Lihat sendiri jemaah kita. Lihat petugas kita yang bekerja di lapangan dengan ikhlas. Mereka juga punya keluarga dan harga diri. Jadi jangan kita pelintir seolah-olah ada yang genting,” katanya.

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi kini masih fokus pada fase kepulangan jemaah Indonesia, setelah melalui puncak rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Sebagaimana fase kedatangan, pemulangan jemaah dibagi ke dalam dua gelombang. Gelombang pertama pulang melalui Bandara King Abdulaziz, Jeddah, dan gelombang kedua melalui Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz Madinah.

Namun, demikian ada 7 kloter jemaah haji gelombang pertama yang dipulangkan melalui Bandara Madinah karena keterbatasan slot penerbangan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa selama ini kinerja badan usaha milik negara (BUMN) lambat dan boros.

Hal itu disampaikan oleh Prabowo pada acara Penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur atau International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6/2025).

Prabowo awalnya menyampaikan bahwa telah meminta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, untuk memprioritaskan keterlibatan swasta dalam menggarap proyek infrastruktur.

"Saudara menangkap masalah yang kita hadapi, saudara menangkap strategi saya, prioritas untuk itu infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya," ujarnya di JCC.

Prabowo menyebut intervensi negara masih tetap dibutuhkan untuk mengatasi beberapa isu krusial seperti kelaparan, kemiskinan, dan memperbaiki pendidikan.

Namun, peranan swasta dinilai penting utamanya di bidang pembangunan fisik. Menurutnya, swasta maupun perusahaan multinasional justru cenderung lebih modern, efisien dan mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar.

Sebaliknya, Prabowo mengakui bahwa BUMN-BUMN yang ada justru tidak mencerminkan keefisienan sehingga pada akhirnya meminta intervensi negara dalam memberikan dukungan kepada mereka secara keuangan.

"Harus kita akui, sering kali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa, karena ada Menteri Keuangan yang akan PMN. PMN, PMN, PMN, apa ini PMN PMN ini," ucapnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu lalu bertanya apabila perusahaan besar internasional mengenal adanya suntikan dana berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), seperti yang biasa didapatkan oleh BUMN.

Hal itu, terang Prabowo, yang menjadi alasan mengapa pemerintahannya ingin agar swasta dengan teknologi modern harus menjadi mitra dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.

"Saya arahkan bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar, saudara-saudara. Tapi untuk swasta dari dalam dan luar negeri tertarik pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka. Jadi saya menyambut baik pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek dibantu, diamankan, dijaga, supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut," ujarnya.

Jajaran komisaris dan direksi PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dirombak. Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTBA yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

Dalam RUPS tersebut diputuskan Direktur Utama (Dirut) PTBA tetap dijabat oleh Arsal Ismail. Artinya, Arsal menjabat sebagai Dirut PTBA selama dua periode.

Sementara jajaran direksi lainnya dirombak, misalnya Direktur Operasi dan Produksi kini dijabat oleh Ilham Yacob, menggantikan Suhedi. Kemudian Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) kini dijabat oleh Ihsanudin Usman menggantikan Suherman.

Kemudian juga dilakukan pemberhentian terhadap Farida Thamrin dari posisi Direktur, seiring pengangkatan Farida sebagai Direktur di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dalam RUPS ini juga disetujui perombakan di jajaran Komisaris PTBA, yakni Komisaris Utama kini dijabat oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Bambang Ismawan menggantikan Irwandy Arif. Bambang juga merangkap sebagai Komisaris Independen.

Untuk diketahui, Letnan Jenderal TNI (Purn) Bambang Ismawan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI pada periode 2023-2024. Riwayat pendidikan terkhirnya Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Sesko AD), pendidikan Lanjutan Perwira II dan Pendidikan Lanjutan Perwira.

Selanjutnya, RUPS hari ini mengumumkan berakhirnya masa jabatan empat dewan komisarisnya pada tanggal 10 Juni 2025. Keempat sosok tersebut adalah Irwandy Arif sebagai Komisaris Utama, Carlo B Tewu dan E Piterdono HZ sebagai Komisaris, serta Andi Pahril Pawi sebagai Komisaris Independen.

Direksi dan Komisaris PTBA:

Direksi

Direktur Utama: Arsal Ismail
Direktur Operasi dan Produksi: Ilham Yacob
Direktur Komersial: Verisca Hutanto
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Una Lindasari
Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk: Turino Yulianto
Direktur Sumber Daya Manusia: Ihsanudin Usman

Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris IndepIsmaw: Bambang Ismawan
Komisaris Independen: Dewi Hanggraeni
Komisaris Independen Sujo Hartono
Komisaris: Dalu Agung Darmawan
Komisaris: Zaelani
Komisaris: Ferial Martifauzi
Komisaris: Lana Saria

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kebutuhan mendesak untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat konektivitas dan memastikan akses yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, Sri Mulyani menegaskan tantangan utama masih terletak pada keterbatasan pendanaan. Terlebih saat tekanan global terus meningkat.

Ia menyebut total kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia pada 2025 hingga 2029 diperkirakan mencapai US$ 625 miliar atau setara Rp 10.000 triliun (kurs Rp 16.000).

Angka ini menunjukkan besarnya tantangan membangun infrastruktur di negara kepulauan dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi yang beragam.

"Jadi kita pasti menghadapi kesenjangan pendanaan ini," ujar Sri Mulyani dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Ia mengungkapkan kapasitas anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, hanya bisa menutupi sekitar 40 persen dari kebutuhan tersebut.

Sri Mulyani menilai sektor swasta perlu terlibat lebih aktif untuk menutup kekurangan pendanaan.

Selain itu, ia juga mendorong kerja sama dengan mitra internasional dan penciptaan mekanisme pembiayaan yang lebih inovatif.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Indonesia Butuh Anggaran Rp 10.000 Triliun untuk Bangun Infastruktur Hingga 2029

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia bakal mengirimkan bantuan pangan berupa 10.000 ton beras ke Palestina. Bantuan diharapkan dapat dikirim dalam waktu dekat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyampaikan, pemerintah dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) telah menyepakati untuk mengirimkan bantuan 10.000 ton beras ke Palestina.

“Kita nanti akan ngirim beras 10.000 ton ke Palestina. Keputusan tadi 10.000 ton. Kapan? Secepat-cepatnya, mudah-mudahan dalam bulan ini,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

Ditemui terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menuturkan bahwa bantuan beras yang akan dikirim ke Palestina menggunakan anggaran dari Indonesian Aid.

Sebagai informasi, Indonesian Aid, yang sebelumnya dikenal sebagai Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), merupakan sebuah lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan hibah dari berbagai lembaga dan kementerian untuk kerja sama pembangunan internasional.

“Penganggarannya juga didiskusikan [dalam rakortas] menggunakan dana Indonesian Aid,” ungkap Arief saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

Arief menuturkan, bantuan beras yang akan dikirim ke Palestina berasal dari stok cadangan beras pemerintah (CBP). Untuk itu, Bapanas akan menugaskan Perum Bulog agar dalam tiga minggu kedepan, pemerintah bisa segera menyiapkan bantuan beras tersebut.

“Nanti Badan Pangan akan menugaskan Bulog untuk yang [bantuan] 10.000 ton [beras ke] Palestina,” ujarnya.

Adapun Arief menyebut, saat ini stok beras yang dikuasai Perum Bulog per 12 Juni 2025 telah mencapai sekitar 4,2 juta ton.

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menyampaikan dukungannya terhadap rakyat Palestina.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC) di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, pada Selasa, 27 Mei 2025, Kepala Negara menyampaikan seruan kuat untuk solidaritas Asean dan negara-negara Teluk terhadap konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina.

Dia menyatakan bahwa Indonesia siap untuk memainkan peran aktif dalam mendukung rakyat Palestina, termasuk dalam misi kemanusiaan. Presiden Prabowo juga menyatakan sikap Indonesia yang selalu bersama dengan rakyat Palestina.

“Indonesia menyerukan dukungan yang lebih kuat dari ASEAN dan GCC untuk penyelesaian damai dan rekonstruksi Palestina, berdasarkan solusi dua negara dengan Al-Quds sebagai ibu kota Palestina yang merdeka,” kata Prabowo, melansir laman resmi presidenri.go.id, Kamis (12/6/2025).

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep enggan memberikan komentar saat ditanya mengenai kans ayahnya, Joko Widodo (Jokowi) menggantikannya sebagai ketua umum.

Hal itu ditanyakan kepada Kaesang setelah bertemu Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis (12/6/2025). Namun, ia memilih untuk tidak menjawab.

"Jangan di sini, jangan di sini (di Balai Kota Jakarta). Enggak baik, enggak baik. Jangan ya jangan," ujar Kaesang sambil menyatukan kedua telapak tangan di depan wajah sebagai gestur terima kasih, lalu berjalan menuju mobilnya.

Saat kembali ditanya apakah masih berminat mencalonkan diri sebagai ketua umum PSI, Kaesang tetap menolak menjawab."Jangan di sini, jangan," katanya singkat.

Kaesang juga menolak menanggapi mengenai kans ayahnya yang juga presiden ke 7 Joko Widodo yang belakangan ini santer terdengar akan memimpin partai berbasis anak muda itu.

"Jangan, jangan di sini, ini tempat pak Gubernur, enggak enak, enggak enak. Saya berkomentar tentang PSI di sini," jelas Kaesang dari dalam mobil sebelum akhirnya meninggalkan lokasi.

PSI Buka Pintu untuk Jokowi

Sementara itu, PSI siap membuka pintu untuk Joko Widodo (Jokowi) jika akan bergabung ke partai yang dipimpin anak bungsunya itu.

Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengaku seluruh kader dan pengurus PSI siap menyambut Jokowi bilamana memang ingin bergabung. Bahkan dia mengungkapkan bahwa PSI memang didirikan untuk mendukung Jokowi sejak awal atau tepatnya pada 2014 silam.

“Bagaimana pun PSI adalah rumah Pak Jokowi. Pintu kami terbuka selebar-lebarnya untuk beliau. Dan kami akan terus memperjuangkan apa yang menjadi visi-misi Pak Jokowi tentang kemajuan Indonesia,” katanya saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (11/6/2025).

Baru-baru ini Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menepis spekulasi dirinya menjadi calon ketua umum (caketum) Partai Persatuan Pembangunan alias PPP.

Menariknya, eks Gubernur Jakarta ini secara terang-terangan menyebut lebih baik dirinya di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saja. Adapun, Jokowi beralasan dirinya tidak di PPP karena menurutnya sejauh ini sudah banyak figur lain yang potensial untuk menjadi ketua umum.

“Enggak lah [jadi caketum PPP], yang di PPP saya kira banyak calon ketua umum yang jauh lebih baik,” katanya di kediamannya, Banjarsari, Solo, seperti dikutip dari Solopos, Rabu (11/6/2025).

Bahkan, Jokowi menilai di internal PPP saja sudah banyak sosok yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, kompetensi untuk memimpin partai berlogo Ka’bah.

Sebab itu, ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ini menyebut lebih baik dirinya di PSI saja. Meskipun hingga kini dia mengaku belum tentu juga dicalonkan sebagai ketum PSI. “Banyak calon yang sudah beredar kan, banyak. Banyak sekali saya rasa. Saya di PSI [Partai Solidaritas Indonesia] saja lah,” bebernya.

Kampanye erafone Jaga Bumi yang dilakukan oleh Erajaya Digital berhasil mengumpulkan dan mendaur ulang lebih dari 1.900 unit gawai. Program yang berjalan sejak awal 2025 ini menjadi wujud komitmen erafone dalam pengelolaan limbah elektronik (e-waste) secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari Erajaya Digital, erafone menyediakan fasilitas drop box di berbagai gerai untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin membuang e-waste dengan aman. Semua perangkat yang terkumpul kemudian diproses melalui metode ramah lingkungan, menjadi solusi konkret di tengah ancaman meningkatnya sampah elektronik.

Jimmy Perangin-angin selaku Group Chief of HC, GA, Litigation, & CSR at Erajaya Group, mengungkapkan bahwa secara lingkungan, kegiatan ini telah memberikan dampak nyata yaitu mengurangi emisi karbon hingga 467 kg CO₂, menghemat energi sebesar 854 kWh, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA/landfill sebesar 10 m².

”Ini menunjukkan bahwa langkah kecil dari konsumen, jika difasilitasi dengan benar, bisa menghasilkan dampak lingkungan yang signifikan dan terukur. Melalui erafone Jaga Bumi, Erajaya Group ingin menjadi bagian dari solusi atas isu lingkungan, tidak hanya bagi pelanggan tetapi juga demi masa depan bumi Indonesia. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk membangun ekosistem pengelolaan e-waste yang inklusif, terstruktur, dan berkelanjutan,” kata Jimmy dalam diskusi Yuk, Bijak Kelola Sampah Elektronik yang diselenggarakan oleh Erajaya Digital bekerja sama dengan Katadata Green, di Bandung, Kamis (12/6/2025).

Jimmy menambahkan, gerakan erafone Jaga Bumi ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk lebih bertanggung jawab sebagai konsumen, lebih kolaboratif sebagai masyarakat, dan lebih visioner sebagai pelaku usaha.

“Kami mengajak semua pihak untuk segera bertindak dengan tidak membuang e-waste sembarangan. Mulailah dari langkah sederhana, seperti menyalurkan e-waste ke drop box erafone Jaga Bumi. Harapannya, program ini tidak hanya menjadi fasilitas, tetapi juga mendorong aksi kolektif untuk menjaga lingkungan,” ujar Jimmy.

Pada tahap awal, kata Jimmy, sudah hadir 10 drop box di 10 gerai erafone yang tersebar di Jabodebek. Sepanjang tahun ini, erafone berencana menghadirkan sekitar 25 – 50 drop box di enam wilayah kerjanya. Menurut Jimmy, erafone Jaga Bumi ini juga sebagai bagian komitmen dan implementasi ESG Erajaya group

Menurut statistik Global E-waste Monitor pada 2024, kenaikan sampah elektronik lebih cepat lima kali lipat ketimbang capaian daur ulangnya. Laporan yang sama menyebut jumlah timbulan sampah elektronik sedunia mencapai 62 miliar kilogram.

Dari jumlah tersebut, hanya 22,3 persen yang berhasil dikumpulkan serta didaur ulang secara ramah lingkungan. Di Indonesia, berdasarkan catatan Kementerian PPN/Bappenas, timbulan e-waste nasional telah mencapai 2,1 juta ton pada 2023. KLHK juga memproyeksikan bahwa pada 2030, timbulan sampah elektronik akan mencapai 4,4 juta ton.

Leader of World Cleanup Day Indonesia, Andy Bahari, mengapresiasi kampanye pengelolaan sampah elektronik yang dilakukan oleh erafone. Pasalnya, hingga saat ini masyarakat masih belum teredukasi terkait e-waste dan membuangnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Sampah elekronik itu ada di mana-mana dan belum ada solusinya. Sangat disayangkan masih banyak yang buang sampah elektronik ke TPA dan belum ada sistem pengelolaan khusus e-waste. Saya mengapresiasi inisiatif yang dilakukan erafone dengan menempatkan drop box di tokonya untuk sampah elektronik,” kata Andy.

Andy berharap, kampanye pengelolaan sampah elektronik yang dilakukan erafone ini bisa diikuti oleh perusahaan lain. Inisiatif kecil seperti ini, kata dia, sangat diperlukan untuk mengedukasi masyarakat terkait sampah elektronik.

Lebih lanjut, Founder of Asah & Co-founder Parongpong, Gadis Prawewari, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada solusi terkait sampah elektronik yang terus meningkat jumlahnya.

“Saya sempat mampir ke TPA Leuwigajah di Bandung dan warga di sekitar sana pun masih banyak yang membuang sampah sembarang, termasuk sampah elektonik. Karena itu, masih perlu upaya edukasi yang intensif kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah elektronik. Kita harus memberitahu bahwa sampah elektronik itu tidak melebur di tanah,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Citra Tubindo Tbk. (CTBN) memutuskan pembagian dividen hampir 100% dari laba bersih pada 2024 kepada pemegang saham.

Citra Tubindo merupakan produsen premium untuk Oil Country Tubular Goods (OCTG) dan jasa pendukung untuk industri minyak dan gas serta pertambangan. OCTG adalah tabung dan pipa yang digunakan dalam produksi minyak dan gas.

Dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada Kamis (12/6/2025), menyetujui pembagian dividen hampir 100% untuk tahun buku 2024, dengan total jumlah sebesar Rp426,30 miliar atau setara dengan US$26,20 juta.

“Keputusan dividen berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaksanaan Rapat,” papar manajemen CTBN dalam siaran pers, Kamis (12/6/2025).

Dengan jumlah saham beredar 800,37 juta, maka dividen CTBN pada tahun buku 2024 setara dengan Rp532,63 per saham.

Menurut manajemen CTBN, perusahaan membukukan kinerja keuangan yang solid sepanjang 2024, didorong oleh permintaan yang kuat di pasar utama seperti Timur Tengah dan Indonesia, serta efisiensi operasional yang konsisten.

Pertumbuhan pendapatan dan laba mencerminkan peningkatan volume pengiriman dan pengelolaan biaya yang disiplin, sementara arus kas operasional juga mengalami penguatan signifikan sepanjang tahun. Tahun lalu, CTBN merealisasikan pendapatan sebesar US$253,92 juta dan laba US$26,21 juta.

Mengutip data laporan tahunan, pada 2025 CTBN mencanangkan pertumbuhan pendapatan dan laba, masing-masing menjadi US$275,70 juta dan US$27,08 juta.

RUPST menetapkan perubahan jajaran manajemen CTBN. Mathieu Barreau ditunjuk sebagai Komisaris Utama, dan Xavier Bertin diangkat sebagai Direktur Utama, setelah sebelumnya menjabat sebagai bagian dari manajemen senior.

Rapat juga menyetujui pengangkatan Susi Yulianti sebagai Direktur. Perubahan ini semakin memperkuat komitmen CTBN terhadap perbaikan berkelanjutan, keunggulan operasional, dan penciptaan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham.

Berikut struktur direksi dan dewan komisaris CTBN setelah RUPST 2024.

Komisaris Utama: Mathieu Florent Jacques Barreau
Komisaris: Jerome Henry Marcel Favre
Komisaris Independen: Sudjono Suhardjo

Direktur Utama: Xavier Claude Bertin
Direktur: Saiful Mizra Bin Kassim
Direktur: Susi Yulianti