JAKARTA - PT Hotel Indonesia Natour ( InJourney Hospitality ) kembali menorehkan prestasi melalui raihan penghargaan dalam ajang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ( TJSL ) & Corporate Social Responsibility (CSR) Award 2025 yang diselenggarakan oleh BUMN Track, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta. Kegiatan ini mengusung tema besar “Transformasi TJSL BUMN untuk Ketahanan Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi Berkelanjutan.”

PT Hotel Indonesia Natour atau InJourney Hospitality kembali meraih penghargaan dalam ajang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) & Corporate Social Responsibility (CSR) Award 2025 yang diselenggarakan oleh BUMN Track, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta. Kegiatan ini mengusung tema besar “Transformasi TJSL BUMN untuk Ketahanan Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi Berkelanjutan”.

Dalam ajang bergengsi yang memasuki tahun kelima pelaksanaannya ini, InJourney Hospitality berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus, yaitu Gold CSR Award 2024 #Star4 untuk Pilar Sosial dan Gold CSR Award 2024 #Star4 untuk Pilar Lingkungan. Selain itu penghargaan “Strong Commitment CFO on Social and Environment Program of TJSL & CSR” juga diraih oleh Eppy Dhanianto Wibowo, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan SDM InJourney Hospitality.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Eppy Dhanianto Wibowo, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM InJourney Hospitality yang menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Dewan Juri dan Panitia Penyelenggara.

"Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan serta memperkuat integrasi program TJSL dalam operasional perusahaan," ungkap Dhani.

Wujud komitmen InJourney Hospitality program TJSL pilar lingkungan tercermin dalam program Food Waste Management atau pengelolaan limbah makanan yang diterapkan diunit hotel dibawah naungan InJourney Hospitality yaitu The Meru Sanur dan Merusaka Nusa Dua dengan berkolaborasi bersama Magi Farm sebagai langkah awal dalam penerapan sistem pengelolaan limbah makanan menggunakan teknologi biokonversi dengan larva lalat black soldier fly sehingga pengolahan limbah cepat dan efisien, serta menghadirkan added value bagi lingkungan.

Selain itu, InJourney Hospitality juga menginisiasi program InJourney Green, yang diwujudkan melalui kegiatan penanaman pohon di lingkungan operasional perusahaan sebagai bentuk kontribusi dalam menciptakan lingkungan hijau (green environment) dan mendukung target Net Zero Emission pada tahun 2060. Berbagai inisiatif lain dalam pilar lingkungan juga terus dikembangkan guna memperkuat kontribusi perusahaan terhadap keberlanjutan nasional.

Pada pilar sosial, InJourney Hospitality turut menunjukkan komitmennya melalui program InJourney Hospitality House, yang diselenggarakan berkolaborasi bersama InJourney Group. Program ini difokuskan pada pemberian pelatihan bagi para pelaku pariwisata di Labuan Bajo dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata berkualitas di Indonesia, khususnya di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

Para pelaku wisata diberikan pelatihan mencakup penguatan mindset hospitality dan service excellence dengan mengedepankan nilai-nilai keramahtamahan khas Indonesia.

Selain itu juga terdapat program InJourney Creative House, yaitu program pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sentra UMKM Sanur untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik dalam pengembangan inovasi produk dan strategi pemasaran digital. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas akses pasar, serta mendorong UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

"InJourney Hospitality berkomitmen untuk senantiasa membangun program TJSL yang inklusif dan kolaboratif selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menciptakan nilai bersama tidak hanya bagi stakeholder perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat luas dan lingkungan hidup secara berkelanjutan," tambah Dhani.

Ketua Komite Penilai TJSL&CSR Award 2025 sekaligus Founder & Chairman Indonesia Corporate Forum for CSR Development (CFCD), Thendri Supriatno mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi bagi BUMN dan Anak Perusahaan BUMN yang telah menjalankan best practice yang in-line dengan empat pilar SDG’s berupa Pilar Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Hukum dan Tata Kelola. Program TJSL BUMN juga turut berdampak pada penciptaan nilai tambah melalui strategi bisnis yang terintegrasi, atau biasa disebut CSV (Creating Share Value) yang menjadi pengembangan dari CSR (Corporate Social Responsibility).

Ketua Komite Penilai TJSL & CSR Award 2025, sekaligus Founder & Chairman Indonesia Corporate Forum for CSR Development (CFCD), Thendri Supriatno menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi kepada BUMN dan anak perusahaan BUMN yang telah menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan program TJSL secara holistik. Penilaian dilakukan berdasarkan empat pilar utama SDGs, yakni pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

“TJSL BUMN tidak lagi dapat dipandang sebagai program pelengkap. Ia adalah bagian integral dari strategi korporasi BUMN dalam menciptakan dampak berkelanjutan di tengah masyarakat, dari penguatan ekonomi masyarakat kecil, pelestarian lingkungan hidup, hingga kontribusi terhadap sistem hukum dan tata kelola sosial yang adil dan beradab,” ungkap Thendri yang juga meruopakan Founder & Chairman Indonesia Shared Value Institute (ISVI).

Proses penjurian TJSL & CSR Award 2025 dilaksanakan secara ketat dan berjenjang sejak Mei hingga Juni 2025, melalui tahapan verifikasi dokumen asesmen, presentasi perusahaan di hadapan dewan juri, serta penilaian akhir melalui sidang pleno pleno Tim Penilai, narasumber dan steering committee.

Kegiatan ini melibatkan 27 Dewan Juri yag terdiri dari para Pakar dan Praktisi CSR, Akademisi, Profesional dan media, dengan Ketua Dewan Juri Ir. Thendri Supriatno, MBA dan Ketua Dewan Juri Kehormatan Dr. Edy Soeparno, SH, MH selaku Wakil Ketua MPR RI.

CEO BUMN Track, Syamsudin Hadi Sutarto mengungkapkan, hadirnya Wakil Ketua MPR RI dalam moment penting ini memiliki makna strategis. MPR sebagai tinggi lembaga negara yang merepresentasikan aspirasi rakyat dan konstitusi memiliki peran besar dalam menyuarakan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

“Keterlibatan Lembaga Tinggi Negara menjadi simbol dukungan politik dan moral bagi gerakan TJSL dan CSR yang progresif, akuntabel, dan berorientasi pada masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Kami percaya, sinergi antara BUMN, pemangku kepentingan, serta dukungan dari lembaga tinggi negara akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan fondasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” ungkap SH Sutarto pada malam penganugerahan TJSL & CSR Award 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025.

Tercatat sebanyak 97 perusahaan berpartisipasi dalam ajang ini, terdiri atas BUMN, anak perusahaan BUMN, serta entitas BUMN yang telah melantai di bursa. TJSL & CSR Award 2025 tidak sekadar menjadi ajang penghargaan, tetapi juga menjadi tolok ukur nyata atas komitmen dan kontribusi BUMN dalam membangun negeri melalui program-program sosial dan lingkungan yang berdampak jangka panjang.

KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) besar yang menjadi bagian utama dari agenda periode kedua Presiden Donald Trump.

RUU tersebut dikenal dengan nama “One Big Beautiful Bill” dan diklaim sebagai pencapaian legislatif terbesar pemerintahan MAGA (Make America Great Again).

Pemungutan suara di DPR AS dilakukan pada Kamis (3/7/2025) waktu setempat. Hasilnya berlangsung tipis, yakni 218 suara mendukung dan 214 menolak.

Dua hari sebelumnya, Senat telah meloloskan RUU tersebut dengan suara 51–50. Wakil Presiden JD Vance memberikan suara penentu.

Setelah disetujui oleh dua kamar parlemen, RUU One Big Beautiful Bill dikirim ke meja Presiden Donald Trump. Pengesahan ini berlangsung menjelang perayaan Hari Kemerdekaan AS pada 4 Juli 2025.

Dilansir dari CBS News, RUU ini mencakup perubahan besar dalam kebijakan pajak, program sosial, energi, imigrasi, dan batas utang negara. Berikut ini isi lengkap RUU One Big Beautiful Bill:

1. Perpanjangan dan Permanenisasi Pemotongan Pajak

RUU ini memperpanjang dan menjadikan permanen sebagian besar ketentuan dari Tax Cuts and Jobs Act 2017. Ketentuan tersebut sejatinya akan berakhir pada akhir tahun ini.

Beberapa ketentuan utama termasuk perluasan potongan standar serta pemotongan pajak untuk keluarga dengan anak.

Menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO), penerapan penuh kebijakan pajak ini akan meningkatkan defisit anggaran hingga 3,4 triliun dollar AS dalam satu dekade.

Namun Partai Republik dan Gedung Putih menolak proyeksi tersebut. Mereka menyebut kebijakan ini justru akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Pembatasan Medicaid

Salah satu poin paling kontroversial dalam RUU ini adalah pembatasan akses terhadap Medicaid. Program ini merupakan layanan kesehatan pemerintah bagi warga berpenghasilan rendah dan penyandang disabilitas.

RUU menetapkan syarat kerja bagi sebagian penerima manfaat dan memperketat pemeriksaan kelayakan. CBO memperkirakan sekitar 11,8 juta orang bisa kehilangan akses Medicaid dalam 10 tahun ke depan.

RUU ini semula juga memuat ketentuan untuk memotong dana federal bagi negara bagian yang menggunakan Medicaid untuk imigran tidak berdokumen. Selain itu, juga terdapat larangan penggunaan Medicaid dalam layanan transisi gender.

Namun, ketentuan tersebut akhirnya dicabut karena tidak sesuai dengan aturan budget reconciliation di Senat.

Senat juga mengusulkan penurunan provider tax secara bertahap dari 6 persen menjadi 3,5 persen hingga 2032. Sebagai kompensasi bagi rumah sakit di wilayah pedesaan, RUU mencantumkan dana stabilisasi sebesar 50 miliar dollar AS dalam periode yang sama.

3. Kebijakan Imigrasi dan Keamanan Dalam Negeri

Dalam semangat “One Big Beautiful Bill” ala Trump, RUU ini mengalokasikan lebih dari 120 miliar dollar AS untuk penguatan kebijakan imigrasi.

Sebanyak 46,5 miliar dollar AS dialokasikan untuk pembangunan tembok perbatasan dan kebutuhan terkait.

Sebesar 45 miliar dollar digunakan untuk memperluas kapasitas detensi imigran, dan sekitar 30 miliar dollar untuk pelatihan serta perekrutan petugas imigrasi.

RUU juga menetapkan biaya minimum sebesar 100 dollar bagi pencari suaka. Usulan awal dari DPR yang mematok biaya 1.000 dollar ditolak penasihat hukum Senat karena dinilai melanggar aturan rekonsiliasi anggaran.

4. Potongan Pajak SALT

RUU ini menaikkan batas State and Local Tax Deduction (SALT) dari 10.000 menjadi 40.000 dollar AS selama lima tahun. Setelah periode tersebut, batas potongan akan kembali ke angka semula.

Kebijakan ini meredakan protes dari Partai Republik yang berasal dari negara bagian berpajak tinggi, seperti New York dan California.

Sebelumnya, batas potongan yang rendah dianggap merugikan rumah tangga kelas menengah di wilayah dengan pajak properti tinggi.

5. Penghapusan Insentif Energi Bersih

RUU ini mencabut sebagian besar insentif pajak untuk energi bersih yang sebelumnya disahkan melalui Inflation Reduction Act 2022.

Insentif yang dihapus termasuk kredit pajak untuk kendaraan listrik baru dan bekas, pemasangan pengisi daya di rumah, serta sistem insulasi hemat energi.

Selain itu, RUU ini juga menghentikan Greenhouse Gas Reduction Fund. Meski demikian, kontrak dan hibah yang sudah berjalan tetap diteruskan.

6. Pemangkasan Program Bantuan Pangan (SNAP)

RUU mengalihkan sebagian biaya Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) kepada negara bagian. Ketentuan ini berlaku bagi negara bagian dengan tingkat kesalahan administratif lebih dari 6 persen.

Negara bagian tersebut akan menanggung 5 hingga 15 persen biaya program mulai tahun 2028.

RUU juga memperluas batas usia penerima SNAP yang wajib memenuhi syarat kerja, dari 54 menjadi 64 tahun.

Beberapa pengecualian berlaku, terutama bagi orang tua serta negara bagian seperti Alaska dan Hawaii yang dinilai berupaya mematuhi aturan baru.

7. Kenaikan Plafon Utang Negara

RUU ini juga menaikkan batas utang nasional AS sebesar 5 triliun dollar AS. Angka ini lebih tinggi dibanding versi awal DPR yang hanya mencantumkan 4 triliun dollar.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, memperingatkan bahwa negara bisa gagal bayar mulai Agustus 2025 jika plafon utang tidak segera dinaikkan.

Dengan menyisipkan isu ini ke dalam paket besar, Partai Republik menghindari negosiasi bipartisan. Hal ini dimungkinkan karena aturan budget reconciliation memungkinkan pengesahan dengan mayoritas sederhana di Senat.

8. Perubahan Kredit Pajak Anak

Kredit pajak anak yang saat ini sebesar 2.000 dollar AS akan kembali ke level sebelum 2017, yakni 1.000 dollar, pada tahun 2026.

Namun dalam RUU ini, kredit tersebut akan dinaikkan secara permanen menjadi 2.200 dollar AS. Angka ini lebih rendah 300 dollar dari usulan awal yang disahkan DPR.

9. Potongan Pajak atas Tip dan Lembur

RUU ini memungkinkan pekerja untuk mengurangi sebagian penghasilan dari tip dan lembur dari kewajiban pajak penghasilan federal. Ketentuan ini berlaku hingga tahun 2028.

Melalui ketentuan “tanpa pajak atas tip”, RUU menciptakan skema pemotongan baru bagi pekerja yang menerima penghasilan dari tip.

Namun, pekerja tetap wajib membayar pajak penghasilan negara bagian dan lokal, serta pajak gaji lainnya.

Versi Senat menetapkan batas potongan hingga 25.000 dollar AS per individu. Ini berbeda dengan versi DPR yang tidak menetapkan batas maksimum.

Versi awal DPR juga hanya memperbolehkan potongan bagi individu dengan penghasilan tahunan 160.000 dollar AS atau kurang.

Adapun versi Senat memberlakukan penghapusan bertahap bagi individu berpenghasilan di atas 150.000 dollar, atau pasangan dengan penghasilan gabungan melebihi 300.000 dollar AS.

10. Perubahan pada Potongan Standar Pajak

RUU ini juga menjadikan perluasan potongan standar dasar dari kebijakan tahun 2017 sebagai permanen.

Potongan tersebut hampir dua kali lipat dari angka sebelumnya. Semula, potongan ini dijadwalkan berakhir pada akhir tahun ini.

Gedung Putih: “Ini RUU yang Benar-Benar Besar dan Indah”

Menanggapi pengesahan RUU ini, Gedung Putih menyebutnya sebagai kemenangan besar bagi Presiden Trump.

"Ini benar-benar RUU yang besar dan indah. Rakyat Amerika adalah pemenangnya," demikian pernyataan resmi Gedung Putih.

Tentu ini merupakan kebanggaan luar biasa bagi kami, bagi Riau, dan khususnya Kuansing. Ini membuktikan bahwa budaya lokal kita memiliki daya tarik universal dan bisa dikenal secara global,

Pekanbaru, (ANTARA) - Dinas Pariwisata Provinsi Riau mengaku bangga akan fenomena "aura farming" yang viral memperagakan gerakan dari budaya tradisional Pacu Jalur dari Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) yang menjadi sorotan hingga kancah internasional.

Kepala Dispar Riau, Roni Rakhmat dalam tanggapannya di Pekanbaru, Jumat mengatakan, Pacu Jalur adalah Warisan Budaya Tak benda yang diakui secara nasional oleh Kementerian Kebudayaan.

Dengan adanya viralitas 'aura farming' ini, perhatian dunia semakin tertuju pada Festival Pacu Jalur.

"Tentu ini merupakan kebanggaan luar biasa bagi kami, bagi Riau, dan khususnya Kuansing. Ini membuktikan bahwa budaya lokal kita memiliki daya tarik universal dan bisa dikenal secara global," kata Roni.

Dia pun memprediksi jumlah kunjungan wisatawan ke Kuansing dan Riau bakal meningkat tajam pada Agustus mendatang. Dari sisi pariwisata, Pacu Jalur semakin mengukuhkan posisinya sebagai magnet utama destinasi wisata budaya di Riau, bahkan di Indonesia

Belakangan ini, jagat media sosial, khususnya platform video pendek TikTok, tengah diramaikan oleh tren Aura Farming.

Tren yang bermula sebagai istilah slang di kalangan generasi Z dan generasi Alpha ini mendadak viral karena menampilkan gerakan khas dari salah satu tradisi olahraga mendayung Indonesia, yakni Pacu Jalur.

Fenomena ini memantik rasa penasaran warganet di berbagai negara. Banyak pengguna TikTok mancanegara membuat video meme menirukan gerakan cool atau badass ala bocah pendayung di atas jalur — sebutan untuk perahu panjang khas Kuantan Singingi, Riau — sambil diiringi lagu Young Black & Rich karya Melly Mike yang turut menambah suasana energik.

Biasanya, Festival Pacu Jalur berlangsung pada Agustus di Sungai Batang Kuantan, Teluk Kuantan. Perlombaan ini menyedot ribuan penonton, bahkan kerap dihadiri masyarakat perantauan yang pulang kampung demi menyaksikan momen kebanggaan daerah tersebut.

Suasana penuh warna pun tercipta lewat kostum para pendayung, teriakan penyemangat, dan suara dentuman meriam tanda perlombaan dimulai. Menariknya, Pacu Jalur juga memiliki catatan sejarah di masa kolonial.

Pada era penjajahan Belanda, Pacu Jalur dijadikan bagian dari perayaan adat dan peringatan hari kelahiran Ratu Wilhelmina pada 31 Agustus. Pacu Jalur dilombakan selama dua hingga tiga hari, tergantung jumlah perahu peserta.

Tradisi ini terus dilestarikan hingga kini, bahkan menjadi agenda rutin Pemerintah Provinsi Riau untuk menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com,JAKARTA — Staf Khusus Gubernur Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan bahwa pengenaan pajak terhadap olahraga padel bukan kebijakan baru.

Pasalnya, kata Yustinus, pajak hiburan sebelumnya sudah dikenakan kepada berbagai jenis olahraga dan permainan lainnya sejak lama.

"Yang penting, pemungutan pajak ini dilakukan secara fair dan transparan, dan uang pajak digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/5/2025).

Prastowo menambahkan bahwa pajak hiburan bukan jenis pajak baru, lantaran sudah ada sejak 1997, melalui implementasi Undang-undang No.19 Tahun 1997.

"Objek Pajak Daerah umumnya adalah konsumsi atas barang atau jasa, termasuk hiburan, seperti PPN yang dipungut pemerintah pusat," terangnya.

Sementara itu, menurut Prastowo, hiburan yang meliputi jenis tontonan, pertunjukan, permainan atau keramaian banyak dinikmati masyarakat dengan dipungut bayaran.Salah satu contohnya seperti tontonan film, musik, diskotek, pameran hingga pertandingan olahraga.

Terlebih, Peraturan Daerah (Perda) DKI No 13 tahun 2010 menyebut seperti renang, tenis, squash, futsal, dan jenis olahraga lain.

"Jadi sebenarnya olahraga permainan sudah dikenai Pajak Hiburan sejak lama dan tidak ada masalah. Adem ayem tanpa kegaduhan," tuturnya.

Kemudian, melalui UU No 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah,pemerintah mengatur ulang pengelompokan jenis pajak daerah agar tarif yang dibebankan lebih sesuai dengan prinsip keadilan.

Lalu, muncul nomenklatur baru Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dengan objek makanan/minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian/hiburan.

Adapun olahraga yang terkena Pajak Hiburan adalah olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.

"Ada hiburan yang sifatnya mewah dan konsumsinya harus dikendalikan, dikenai tarif tinggi antara 40% sampai dengan 75%. Namun ada hiburan yang dinikmati masyarakat luas seperti olahraga permainan, hanya dikenai pajak 10%. Bahkan lebih rendah dari PPN yang tarifnya 11%," jelasnya.

Lalu, Pemprov Jakarta lewat Perda No 1 Tahun 2024 mengatur olahraga permainan adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga. Hal ini seperti tempat kebugaran, lapangan futsal, lapangan tenis dan lainnya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Lebih lanjut, Surat Keputusan (SK) Kepala Bapenda No. 257 tahun 2025, disebut hanya mendetailkan jenis olahraga permainan yang menjadi objek Pajak Hiburan demi menciptakan kepastian dan keadilan.

"Dengan demikian masyarakat tak perlu khawatir. Mari tetap berolahraga agar sehat dan riang gembira, sekaligus bergotong royong membayar pajak untuk kebaikan bersama," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten pengembang kawasan industri dan logistik PT Vastland Indonesia Tbk (VAST) mengumumkan dua inisiatif strategis dalam memperluas kapabilitas kawasan industri terintegrasi.

VAST baru saja menandatangani kontrak baru dengan tenant di industri cold storage dan melakukan kemitraan strategis dengan perusahaan infrastruktur digital terintegrasi.

Kedua inisiatif ini mencerminkan komitmen VAST dalam merespons kebutuhan industri yang semakin kompleks, memperluas kapabilitas kawasan logistik, dan menghadirkan layanan bernilai tambah bagi para tenant.

VAST menyewakan gudang seluas sekitar 2.184 meter persegi di Palembang kepada tenant baru dari industri cold storage, yaitu salah satu distributor makanan dan minuman terbesar di
Indonesia.

Perusahaan ini dikenal memiliki jaringan distribusi nasional dan keahlian dalam menangani produk beku, dingin, dan kering.

Penyewaan fasilitas gudang akan dimulai pada kuartal III 2025 dengan masa sewa selama 24 bulan.

Permintaan dari tenant baru ini, mencerminkan tren permintaan cold storage yang terus berkembang, di mana efisiensi dan stabilitas suhu menjadi faktor krusial dalam mendukung rantai pasok produk makanan, minuman, hingga farmasi.

Industri cold chain di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat, didorong oleh meningkatnya konsumsi produk makanan beku, olahan susu, kebutuhan e-groceries, serta keperluan farmasi dan vaksin yang membutuhkan sistem penyimpanan dan distribusi bersuhu terkendali.

Namun demikian, tantangan utama masih berkutat pada keterbatasan infrastruktur pendukung yang memenuhi standar efisiensi energi, stabilitas suhu, dan integrasi logistik dengan proses manufaktur.

“Kami melihat permintaan terhadap fasilitas cold storage akan terus meningkat, seiring
dengan tumbuhnya kebutuhan industri makanan, minuman, dan farmasi akan sistem
distribusi yang andal dan efisien. Masuknya tenant baru ini menjadi bukti penting atas
kesiapan VAST dalam menyediakan fasilitas gudang yang sesuai dengan kebutuhan
pasar,” ujar Vicky Vergilius Gunawan, Direktur Utama VAST dalam siaran pers, Jumat (4/7/2025).

Di sisi lain, sebagai langkah nyata dalam mendukung transformasi digital di kawasan
pergudangan Bandar Lampung, VAST menjalin kemitraan strategis dengan Biznet (PT Supra Primatama Nusantara).

Untuk memenuhi kebutuhan digital di kawasan pergudangan VAST, Biznet menyediakan layanan Internet berkecepatan tinggi dan pembangunan sistem jaringan berbasis serat optik.

Sinergi antara VAST dengan Biznet bertujuan untuk memastikan seluruh tenant mendapatkan akses Internet dengan bandwidth besar dan upload download simetris yang mampu menunjang efisiensi dan produktivitas operasional tenant.

Selain itu, kawasan pergudangan di Bandar Lampung telah dilengkapi dengan pengawasan CCTV pada beberapa titik untuk memastikan keamanan bagi para tenant.

Ke depannya, kemitraan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kawasan VAST bagi calon tenant baru yang mengutamakan efisiensi operasional dan kesiapan infrastruktur digital.

Dengan fondasi jaringan yang solid dan sistem pendukung yang terintegrasi, kawasan VAST diposisikan tidak hanya sebagai pusat logistik dan distribusi, tetapi juga sebagai platform pertumbuhan bagi pelaku usaha yang menuntut efektivitas konektivitas jaringan dan keamanan dalam setiap proses bisnisnya.

“Dengan digitalisasi kawasan, kami memperkuat peran VAST bukan sekadar sebagai
pemilik aset logistik, tetapi sebagai mitra strategis yang mampu menyediakan solusi
menyeluruh, baik dari sisi ruang, sistem, maupun dukungan teknologi. Langkah ini
mempertegas positioning VAST sebagai pengembang kawasan logistik yang tangguh,
fleksibel, dan adaptif terhadap dinamika industri,” jelas Stanley V Gunawan, Direktur
dan Sekretaris Perusahaan VAST.

Dengan strategi ekspansi yang terarah dan kolaborasi dengan mitra-mitra terpercaya, VAST tidak hanya memperkuat posisinya sebagai pengembang kawasan logistik nasional, tetapi juga menetapkan standar baru dalam pengelolaan kawasan industri yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis teknologi.

"Ke depan, VAST berkomitmen untuk terus menciptakan pertumbuhan berkelanjutan melalui pengembangan infrastruktur yang inovatif dan layanan bernilai tambah yang mampu menjawab kebutuhan tenant maupun dinamika industri logistik nasional," ungkap Stanley.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan makanan kalengan Del Monte Foods di Amerika Serikat mengumumkan bangkrut. Namun, Del Monte di Asia, termasuk Indonesia mengumumkan masih berbisnis dan beroperasi seperti biasa.

Hal itu diungkapkan melalui media sosial Del Monte Indonesia, pada Rabu (2/7/2025), menyatakan operasionalnya berbeda dengan di AS.

"Pemilik dari Del Monte di Indonesia adalah Del Monte Asia, yang tidak ada hubungan kepemilikan dengan Del Monte USA. Sehingga Del Monte Indonesia tetap beroperasi seperti biasa," tulis manajemen dalam pengumuman tersebut.

Berdasarkan laman resminya, Del Monte Asia berdiri setelah Kikkoman memperoleh hak merek dagang dan pemasaran permanen untuk makanan olahan Del Monte di Asia dan Oseania.

Selain saus tomat, akuisisi ini juga memungkinkan pengembangan berbagai macam produk yang memanfaatkan teknologi pemrosesan tingkat tinggi Del Monte untuk sayur-sayuran dan buah-buahan.

Dari akuisisi tersebut, Kikkoman juga mendirikan kantor penjualan di Singapura.

Pada 1992, Kikkoman Trading Singapore mulai membeli dan menjual produk-produk Del Monte dan pada 2000-an hingga sekarang, perusahaan mengganti namanya menjadi Del Monte Asia.

Selanjutnya, Kikkoman melanjutkan dengan mendirikan basis produksi di Thailand dan China untuk memperkuat pengembangan bisnis Del Monte Asia di Jepang dan kawasan Asia Oseania.

Del Monte Asia Pte Ltd (DMA) sendiri berkantor pusat di Singapura dan 100% dimiliki oleh Kikkoman Corporation of Japan (KC).

Sebagai informasi, Del Monte Foods AS sebelumnya mengajukan kebangkrutan di New Jersey, dengan alasan bahwa perusahaan tersebut berutang kepada 25.000 orang dan bisnis.

Adapun, total utang dan asetnya dapat berkisar antara US$1 miliar hingga US$10 miliar atau sekitar Rp162,5 triliun.

CEO Del Monte Greg Longstreet menyebutkan, kebangkrutan Del Monte terjadi karena adanya perubahan preferensi konsumen, tantangan rantai pasokan, dan utang yang meningkat telah mendorong perusahaan tersebut ke dalam masalah keuangan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merancang kebijakan satu harga untuk LPG 3 kilogram guna memastikan pemerataan akses dan keadilan energi bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa ke depan harga LPG 3 kg dari Aceh hingga Papua akan diseragamkan melalui regulasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).

"Jadi untuk LPG itu adalah bagaimana implementasi LPG satu harga bagi masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin. Ini kan kita juga ada BBM satu harga kan, BBM di Aceh dengan Papua itu kan sudah sama. Ini tidak ada perbedaan harga, namanya satu harga,”ujarnya di Jakarta, Jumat (4/7).

Yuliot menjelaskan, selama ini masih banyak wilayah yang belum terlayani jaringan LPG, sehingga warga terpaksa menggunakan bahan bakar alternatif seperti minyak tanah. Dengan kebijakan LPG satu harga, pemerintah ingin memastikan bahwa subsidi energi benar-benar menyasar kelompok masyarakat kurang mampu.

Dia mengatakan, dengan adanya Perpres tersebut nantinya harga LPG bersubsidi akan ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat, bukan daerah, untuk menghindari disparitas harga antarwilayah.

"Kalau ini ditetapkan oleh daerah ya justru ini akan terjadi perbedaan harga," ujarnya.

Yuliot juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi agar tidak terjadi penyimpangan. Pengadaan dan distribusi LPG akan ditangani oleh Pertamina Patra Niaga, dengan sistem pengawasan yang lebih ketat di lapangan, agar penyaluran tepat sasaran.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa mekanisme pengawasan akan mengacu pada skema pengawasan BBM satu harga yang selama ini dikawal oleh BPH Migas. Sistem serupa akan digunakan untuk memastikan bahwa masyarakat miskin benar-benar mendapatkan haknya atas energi terjangkau.

Berdasarkan temua di lapangan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 Kg yang sudah ditentukan berkisar antara Rp16.000-Rp19.000 per tabung seringkali bisa mencapai Rp50.000. Hal ini memicu pemerintah mentranformasi tata kelola LPG 3 Kg.

Bahlil menjelaskan bahwa regulasi yang tengah disusun adalah revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 terkait penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tertentu (LPG 3 kg).

"Kami akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah. Kita dalam pembahasan Perpres, kita tentukan saja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah," ungkap Bahlil.

Jakarta, CNBC Indonesia- PT Ajaib Sekuritas Asia resmi menunjuk kantor hukum Hotman Paris & Partners untuk mewakili perusahaan dalam merespons polemik seputar dugaan transaksi tidak sah senilai Rp1,8 miliar yang viral di media sosial. Langkah ini diputuskan setelah perusahaan menilai bahwa isu tersebut tidak hanya menyangkut hubungan dengan satu nasabah, tetapi juga menyentuh kredibilitas industri keuangan digital secara keseluruhan.

"Berita bohong ini sangat merugikan pasar modal, sangat merugikan industri saham, dan merugikan publik. Hal ini juga mendapatkan perhatian serius dari OJK," kata Hotman Paris dalam pernyataan terbuka dikutip Kamis (4/7/2025).

Ajaib sebelumnya telah menyampaikan bahwa sistem yang berjalan telah mengikuti dan diawasi ketat oleh OJK. Berdasarkan investigasi internal, seluruh aktivitas pembelian dilakukan dari perangkat milik nasabah dan telah melalui tahapan verifikasi sesuai standar keamanan.

"Ada oknum yang telah menyebarkan berita bohong melalui medsos yang mengaku-ngaku tidak pernah membeli saham dari PT Ajaib Sekuritas, akan tetapi secara elektronik sudah terbukti dia melakukan log dan telah memberikan konfirmasi atas pembelian saham tersebut," ujar Hotman dalam unggahannya di instagram @hotmanparisofficial.

Hotman melihat adanya upaya sistematis di media sosial yang bertujuan menyebarkan informasi tidak akurat dan mendiskreditkan perusahaan. Bahkan, ditemukan indikasi tawaran uang agar narasi tertentu menjadi viral.

"Kami memantau aktivitas di media sosial yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk indikasi adanya imbalan uang untuk menyebarkan narasi bohong. Kami akan menindaklanjuti dengan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku," tegas Hotman.

Hotman mengisyaratkan bahwa upaya menempuh jalur hukum merupakan langkah tegas untuk menjaga kepercayaan terhadap platform investasi digital dan melindungi ekosistem pasar dari distorsi informasi.

Sementara itu, diskusi publik tentang fitur trading limit yang digunakan dalam kasus ini terus berlangsung. Sejumlah figur publik di bidang investasi menilai bahwa fitur tersebut lazim digunakan dan tidak dapat disalahartikan sebagai bentuk pelanggaran, selama digunakan sesuai ketentuan dan pemahaman.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, sebelumnya juga mengimbau agar masyarakat menahan diri.

"Kita akan lihat dari dua sisi dan bukti dari masing-masing. Rasanya pendalaman ini belum final, sabar terlebih dahulu," ujar Inarno.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]

Warta Ekonomi, Jakarta -

Emiten milik taipan Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) semakin memperkuat langkah nyatanya dalam mendukung transisi energi bersih nasional. Melalui anak usaha Star Energy Geothermal, perusahaan melakukan peresmian dan peletakan batu pertama (groundbreaking) lima proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Salak dan Wayang Windu, Jawa Barat.

Lima proyek ini menjadi bagian dari program besar investasi senilai USD365 juta, yang dirancang untuk menambah kapasitas pembangkitan listrik sebesar 112 megawatt (MW) dan menyerap hingga 3.356 tenaga kerja. Langkah ini tak hanya memperkuat pasokan energi terbarukan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi lokal berbasis rendah karbon.

Seremoni peresmian digelar pada 26 Juni 2025 secara daring dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam agenda nasional pembangunan dan pengoperasian energi terbarukan yang dipusatkan di Kawah Ijen, Bondowoso, Jawa Timur.

Direktur Utama BREN, Hendra Soetjipto Tan, menyampaikan apresiasinya atas dukungan penuh pemerintah terhadap kemajuan sektor energi panas bumi di Indonesia.

"Peresmian ini menandakan keteguhan kami dalam merealisasikan komitmen untuk mendukung pemerintah mencapai transisi energi. Kami berkomitmen terus mendukung Indonesia mencapai masa depan yang lebih hijau dan maju bersama masyarakat, terutama di area kami beroperasi," ujar Hendra.

Rincian proyek yang tengah digarap meliputi pembangunan unit baru dan retrofit. Di antaranya:

• Salak Binary: investasi USD45,5 juta, kapasitas 16,6 MW (sudah COD Februari 2025)
• Wayang Windu Unit 3: investasi USD106,3 juta, kapasitas 30 MW (target COD Desember 2026)
• Salak Unit 7: investasi USD133 juta, kapasitas 40 MW (target COD Desember 2026)
• Retrofitting Salak Unit 4, 5, dan 6: investasi USD23 juta, kapasitas 7,2 MW (target COD Agustus 2025)
• Retrofitting Wayang Windu Unit 1 dan 2: investasi USD57 juta, kapasitas 18,4 MW (target COD Januari 2026)

Setiap proyek mengadopsi teknologi terkini. Proyek Salak Binary misalnya, mengandalkan binary cycle untuk mengubah sisa panas (brine) menjadi energi listrik. 3D turbin blade design yang mampu menambah umur operasi sekaligus meningkatkan efisiensi dan kapasitas pembangkitan tanpa overhaul besar untuk retrofit projects.

Kemudian, compact power plant untuk penambahan kapasitas Proyek Salak Unit 7, single flash technology dengan efisiensi tinggi dan integrated control system untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dan efisiensi operasional pada penambahan kapasitas Proyek Wayang Windu Unit 3.

Dengan realisasi ini, BREN mempertegas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan target bauran energi terbarukan 23% di tahun 2025, sekaligus mendorong percepatan pembangunan energi terbarukan yang berkelanjutan dan berorientasi masa depan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Pertamina International Shipping (PIS), subholding shipping dan logistik energi Pertamina, mencatat telah mendistribusikan 161 miliar liter energi berupa bahan bakar minyak (BBM) dan liqufied petroleum gas (LPG) sepanjang tahun 2024.

Direktur Armada PIS, Muhammad Irfan Zainul Fikri, mengatakan perusahaan berhasil mendistribusikan energi dengan strategi efisiensi, penguatan armada, dan digitalisasi operasional, PIS berhasil memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam rantai pasok energi nasional dan internasional.

Dia mengatakan, operasi tersebut ditopang oleh 102 kapal milik yang dikelola secara terintegrasi, beroperasi di jalur domestik maupun global.

“Komitmen kami adalah menjaga kelancaran distribusi energi nasional melalui armada yang andal dan efisien. Berkat sinergi seluruh fungsi dan kru kapal, PIS berhasil mencatatkan capaian kinerja operasional yang solid dan terukur,” ujar Irfan dalam keterangan resmi, Jumat (4/7/2025).

Irfan mengatakan, salah satu indikator utama performa PIS tahun ini adalah efisiensi biaya operasional. Tingkat compliance biaya harian kapal milik mencapai 113% dari target, menandakan bahwa biaya aktual lebih rendah dari estimasi, tanpa mengorbankan kualitas layanan.

"PIS berhasil menekan angka transport loss (kehilangan muatan) secara signifikan. Dari sebelumnya 0,070% di 2023, menjadi hanya 0,009% di 2024—turun 87,1%. Ini merupakan hasil dari penguatan sistem monitoring dan optimalisasi prosedur operasional kapal," ujarnya.

Irfan melanjutkan, perusahaan juga menekankan aspek keselamatan dan kepatuhan terhadap standar internasional juga menjadi sorotan. Sebanyak 74 kapal PIS lolos inspeksi Ship Inspection Report Programme (SIRE) dengan nilai observasi rata-rata 3,93, serta mencatat skor Tanker Management and Self-Assessment (TMSA) sebesar 3,00.

Upaya digitalisasi pun turut menjadi bagian penting dari strategi pengembangan berkelanjutan PIS. Lewat aplikasi Venus, awak kapal dapat memperbarui data dan sertifikat secara mandiri dan daring. Selain itu, kapal-kapal PIS kini dibekali sistem sensor data real-time yang dikirim ke pusat untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

"Selama 2024, PIS menambah 10 kapal baru, termasuk 4 Very Large Gas Carrier (VLGC) untuk memperkuat layanan logistik gas. Di sisi pengembangan sumber daya manusia, PIS menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan maritim untuk pelatihan awak kapal," ucapnya.

Guna memperkuat kehadiran global, PIS juga resmi tergabung dalam organisasi pelayaran internasional seperti INTERTANKO dan SIGTTO. Di sisi perlindungan awak kapal, PIS telah bermitra dengan International Transport Workers’ Federation (ITF) dan International Maritime Employers’ Council (IMEC) sejak 2023.

Dengan seluruh capaian tersebut, PIS menegaskan transformasinya sebagai pelaku logistik energi yang mengedepankan efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan. PIS bukan hanya melayani pasar domestik, tapi juga memperluas perannya di kancah internasional sebagai pengangkut energi strategis.

“Ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk tumbuh secara berkelanjutan serta memberikan pelayanan terbaik untuk memastikan keamanan dan kelancaran dalam mengangkut energi ke penjuru negeri,” tutupnya.

Jasa Raharja memastikan seluruh korban kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali akan menerima santunan sesuai ketentuan.

Santunan termasuk ahli waris korban meninggal dunia yang akan mendapatkan santunan sebesar Rp50 juta dan korban luka-luka yang dijamin biaya perawatannya hingga maksimal Rp20 juta.

Plt Direktur Utama Jasa Raharja Rubi Handojo menyampaikan komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang angkutan umum, termasuk dalam kondisi darurat.

"Karena proses evakuasi masih berlangsung, petugas kami siaga untuk melakukan pendataan korban secara akurat dan nantinya mengunjungi rumah sakit tempat korban dibawa untuk memastikan para korban dijamin sesuai ketentuan, serta petugas kami juga telah bergerak ke rumah korban yang telah dinyatakan meninggal dunia guna mempercepat penyerahan santunan meninggal dunia kepada ahli waris," jelas Rubi dalam pernyataan resmi, Kamis (3/7).

Kecelakaan kapal motor penumpang tersebut terjadi pada Kamis (3/7) dini hari sekitar pukul 00.16 WITA di perairan Selat Bali.

Kapal yang tengah berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali mengalami kebocoran di ruang mesin hingga menyebabkan kapal terbalik dan hanyut ke arah selatan.

Proses evakuasi masih terus berlangsung oleh tim gabungan dari Basarnas, TNI AL, Polair, dan instansi terkait lainnya.

Kepala Jasa Raharja Kantor Wilayah Jawa Timur Tamrin Silalahi dan Kepala Jasa Raharja Kantor Wilayah Bali Benyamin Bob Panjaitan beserta jajaran bergerak memastikan hak korban terpenuhi sesuai aturan yang berlaku.

Santunan yang diberikan Jasa Raharja merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2017.

Selain santunan kematian dan biaya perawatan luka, Jasa Raharja juga menjamin biaya pertolongan pertama (P3K) maksimal Rp1 juta dan ambulans maksimal Rp500 ribu.

KOMPAS.com— Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemerintahannya mulai mengirimkan surat kepada sejumlah negara terkait tarif impor yang akan dikenakan saat memasuki pasar AS.

Langkah ini menandai pergeseran dari janji sebelumnya yang mengusulkan perundingan perdagangan satu per satu dengan masing-masing negara.

Trump menyebut surat pertama akan dikirim ke 10 negara sekaligus pada Jumat ini. Negara-negara itu akan diberi tarif berkisar antara 20 hingga 30 persen.

"Kami punya lebih dari 170 negara, dan berapa banyak kesepakatan yang bisa Anda buat? Ini jauh lebih rumit," kata Trump kepada wartawan sebelum bertolak ke Iowa, Kamis (3/7/2025), seperti dilansir Reuters.

Trump tetap membuka peluang perjanjian dagang lebih rinci dengan sebagian negara. Namun, menurut dia, kebanyakan negara akan langsung diberi tahu besaran tarif yang akan berlaku, tanpa melalui negosiasi panjang.

Langkah ini mencerminkan betapa sulitnya merampungkan perjanjian perdagangan secara komprehensif, termasuk menyangkut tarif dan hambatan nontarif seperti larangan impor produk pertanian.

Sebelumnya, tim ekonomi Trump pernah menyatakan target ambisius untuk menyelesaikan 90 perjanjian dagang dalam 90 hari. Namun, sejumlah pakar perdagangan menilai target itu tidak realistis, mengingat rumitnya negosiasi lintas negara selama ini.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, kepada Bloomberg Television menyebut sekitar 100 negara kemungkinan akan dikenai tarif timbal balik sebesar 10 persen.

Ia memperkirakan akan ada "serentetan kesepakatan perdagangan" sebelum batas waktu 9 Juli, saat tarif tersebut bisa naik tajam.

Jika rencana itu berjalan, jumlah negara yang dikenai tarif 10 persen akan lebih sedikit dari daftar awal yang mencakup 123 yurisdiksi.

Daftar itu bahkan mencantumkan wilayah kecil tak berpenghuni seperti Kepulauan Heard dan McDonald di Australia.

Trump membuat pasar global bergejolak pada 2 April lalu dengan pengumuman tarif timbal balik hingga 50 persen.

Namun, sebagian besar negara sempat diberi kelonggaran sementara dengan tarif hanya 10 persen, sambil menunggu hasil negosiasi hingga batas waktu 9 Juli.

Sejauh ini, belum banyak negara yang menyelesaikan perundingan dengan Washington.

Inggris termasuk yang telah mencapai kesepakatan pada Mei lalu, yang memungkinkan mereka mempertahankan tarif 10 persen dengan sejumlah perlakuan khusus, termasuk untuk sektor otomotif dan mesin pesawat terbang.

Negara-negara mitra dagang utama kini menghadapi tarif lebih tinggi. Uni Eropa dikenai tarif 20 persen, India 26 persen, dan Jepang 24 persen.

Sementara negara-negara yang belum menjalin negosiasi terancam tarif lebih tinggi, seperti Lesotho (50 persen), Madagaskar (47 persen), dan Thailand (36 persen).

Satu-satunya negara yang berhasil mencapai kesepakatan baru sejauh ini adalah Vietnam.

Trump menyebut tarif atas produk Vietnam yang semula akan dikenai 46 persen, kini akan dipotong menjadi hanya 20 persen.

Sebagai imbal balik, Vietnam akan membuka lebih banyak akses bagi produk AS untuk masuk tanpa bea masuk.

Dengan kurs 1 dollar AS setara Rp 16.186,49, tarif baru tersebut berpotensi menambah beban besar bagi negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia, jika tak segera merampungkan perundingan dagang mereka.