TEMPO.CO, Jakarta - Sore itu, matahari merayap turun di langit Jakarta, menghangatkan tubuh sekelompok anak muda yang berlatih renang di kolam Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP), Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Gemericik air terdengar beradu. Di antara sejumlah orang yang sedang berlatih, dua taruna bergegas naik ke tepi kolam. Mereka adalah Randi Lesilawang dan Irsan Naufal Azhari Shaleh.

Randi, 19 tahun, berasal dari Maluku. Ia kini duduk di semester empat program studi Teknologi Penangkapan Ikan. Menjadi anak ke-11 dari 12 bersaudara dalam keluarga sederhana, Randi tumbuh dengan kesadaran, pendidikan adalah pelampung yang akan menyelamatkannya dari pusaran keterbatasan. “Suatu saat saya akan bangun usaha sendiri,” ucapnya dengan suara lirih, namun penuh keyakinan. “Maka dari itu, saya betul-betul jalani dulu apa yang saya perjuangkan saat ini,” tuturnya kepada Tempo, Rabu, 31 Juli 2025.

Sebelum merantau ke Jakarta, orang tuanya sempat berpesan, “Kalau dalam rantau orang, tidak boleh bolak-balik kaki. Kita di sini juga orang susah.” Kalimat itu tertancap kuat di benaknya. Ia kini menjadi satu dari empat saudaranya yang berhasil menempuh pendidikan tinggi.

Tak jauh dari Randi, ada Irsan, pemuda asal Buton, Sulawesi Tenggara. Ia satu angkatan dengan Randi, namun memilih jurusan berbeda, yakni Mesin Perikanan. Anak petani dan nelayan ini mengaku tidak mengantongi pengetahuan yang mumpuni soal mesin sebelum masuk kuliah.

Meski demikian, sisi awam itu dapat teratasi dengan pembelajaran yang ada. “Biar dari nol pun bisa masuk di sini. Saya pribadi begitu. Tidak tahu apa-apa tentang mesin,” katanya sembari mengingat awal mula perjuangannya. “Yang penting yakin dulu. Berjuang saja sungguh-sungguh. Tak akan ada yang bisa membuat kita sukses, kecuali diri sendiri.”

Irsan mengenal Politeknik AUP dari saudara yang alumni. Impiannya kini jelas, ia ingin bekerja di kapal perikanan luar negeri, seperti di Australia. Meski ribuan kilometer terpisah dari orang tua, doa menjadi penghubung abadi yang tak lekang jarak. “Doanya saja terus… Doa saja sudah cukup,” ucapnya, menahan embun yang menggantung di ujung matanya.

Transformasi Pendidikan Vokasi Kelautan

Kisah Randi dan Irsan hanya dua dari ribuan wajah muda yang mengisi ruang-ruang pembelajaran Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP), institusi pendidikan tinggi vokasi di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Berdasarkan informasi di situs resmi KKP, saat ini, Politeknik KP membina 11 kampus di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 5.500 peserta didik aktif.

Dari seluruh satuan pendidikan tinggi tersebut, hanya Politeknik AUP Jakarta yang menyelenggarakan pendidikan hingga jenjang D4 dan Magister Terapan. Sisanya, tersebar di berbagai daerah dan umumnya menyediakan program jenjang D3 dan D1. Namun perubahan besar sedang digodok.

Politeknik AUP kini tengah bersiap menghadapi transformasi kelembagaan menuju Ocean Institute of Indonesia (OII), sebuah langkah strategis untuk menyatukan 11 satuan pendidikan tinggi di bawah satu standar mutu yang lebih global dan terintegrasi. “Tagline kami menuju OII, dengan perbaikan manajemen, pola pendidikan, kurikulum, dan efisiensi. Pemilihan kampus ke depan bukan lagi berbasis wilayah, tapi berdasarkan kepakaran dan keunggulan prodi,” ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM), I Nyoman Radiarta, dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Rabu, 18 September 2024.

Transformasi ini, yang merupakan arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Sakti berharap sekolah ini mampu mencetak SDM kelautan dan perikanan yang produktif, dinamis, dan bertalenta global. Pendidikan yang sebelumnya berbasis kewilayahan akan dirancang agar lebih fokus, berbasis riset, dan relevan dengan kebutuhan industri laut masa kini dan mendatang.

Setelah 62 tahun berdiri, lembaga ini telah melahirkan lebih dari 13.000 lulusan D4, dan 250 lulusan pascasarjana. Saat ini, AUP memiliki 2.870 taruna, 39 mahasiswa magister terapan, serta 181 dosen, enam di antaranya adalah guru besar. Empat akan dikukuhkan dalam rangkaian Dies Natalis ke-62 tahun ini.

Dengan sistem teaching factory, para peserta didik Politeknik KP menjalani porsi praktik hingga 70 persen dari total kurikulum. Mereka tak hanya mendapatkan ijazah, tapi juga sertifikat keahlian yang diakui secara nasional dan internasional.

Mulai tahun lalu, peserta didik Politeknik KP diprioritaskan untuk anak-anak dari pelaku utama sektor kelautan dan perikanan di antaranya, nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, hingga petambak garam. Hanya Politeknik KP Sidoarjo yang juga menerima peserta dari masyarakat umum karena telah berstatus Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah melakukan investigasi menyeluruh pada KA Argo Bromo Anggrek yang mengalami insiden anjlok di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Allan Tandiono menuturkan, insiden tersebut terjadi pada Jumat, 1 Agustus 2025 pukul 15.47 WIB.

Dia menyebut, pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), serta otoritas terkait lainnya guna memastikan bahwa penanganan insiden dilakukan dengan cepat dan tepat.

"Kami pastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim lapangan dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung telah berkoordinasi langsung dengan PT KAI Daop 3 Cirebon guna mendukung proses evakuasi penumpang dan pemulihan jalur,” ujar Allan dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/8/2025).

Dalam penjelasannya, KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi – Gambir mengalami anjlok di emplasemen jalur sekitar Stasiun Pegaden Baru, Subang.

Dia memastikan bahwa proses investigasi awal terkait penyebab teknis kejadian telah dimulai dan akan dilanjutkan dengan investigasi menyeluruh yang melibatkan PT KAI, KNKT, serta pihak-pihak terkait lainnya.

“Kami akan melakukan investigasi secara komprehensif dan hasilnya akan menjadi dasar untuk evaluasi serta tindakan korektif guna mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari,” tambah Allan.

Selain itu, DJKA akan terus memantau proses perbaikan infrastruktur dan pemulihan jalur agar perjalanan kereta dapat kembali berjalan normal secepatnya.

Pada saat yang sama, Allan menyebut, PT KAI telah mengambil langkah pengaturan operasional, termasuk rekayasa pola perjalanan, untuk meminimalkan gangguan terhadap layanan. Informasi terkini juga akan terus disampaikan kepada penumpang secara real time melalui kanal resmi yang tersedia.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari insiden ini. Keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas dan komitmen kami untuk meningkatkan dan menjamin standar keselamatan perkeretaapian nasional,” pungkas Allan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah memberikan tunjangan profesi guru, sesuai dengan syarat dan ketentuan.

Info GTK 2025 terbaru ini bisa mempermudah para guru, sebab berguna untuk memantau status tunjangan secara mandiri. Hal ini termasuk juga status kepegawaian sertifikasi, dan terkait pencairan tunjangan.

Info GTK 2025 memiliki peran dan fungsi krusial, karena memberikan informasi yang akurat. Guru juga bisa berperan aktif untuk memeriksa dan memastikan jadwal pencairan TPG dan hal-hal penting lainnya.

Cara mengecek tunjangan guru melalui info GTK 2025:

1. Mengakses melalui situs resmi

Guru bisa membuka situs https://info.gtk.dikdasmen.go.id/

2. Melakukan login ke akun PTK Dapodik

- Guru bisa memasukkan username dan password yang didaftarkan di data pokok Pendidikan (Dapodik)

- Isi kode captcha untuk melakukan verifikasi

- Login untuk masuk

3. Verifikasi data

- Setelah guru berhasil masuk, maka Anda bisa memeriksa data pribadi dan kepedagaian yang ditampilkan. Cek ulang dan pastikan Kembali semua informasi yang tertera sudah benar dan sesuai dengan data Anda

- Bila Anda menemukan kesalahan, maka bisa menghubungi operator sekolah untuk melakukan memperbaiki melalui system Dapodik.

4. Cek status tunjangan

- Masuk ke menu Utama, lalu carai opsi tunjangan profesi atau sertifikasi guru

- Periksa status keputusan tunjangan (SKTP). Bila SKTP sudah terbit, maka tunjangan akan segera masuk ke rekening guru yang terdaftar.

5. Cetak informasi

- Setelah informasi sesuai, maka guru mencetak informasi yang muncul di situs https://info.gtk.dikdasmen.go.id/ dengan meng-kli opsi "cetak".

Bila Anda mengalami kesulitan saat masuk ke situs tersebut, maka coba refresh dan pastikan sambungan internet Anda stabil. Bila belum tersambung juga, maka Anda bisa menghubung operator sekolah atau juga dinas Pendidikan setempat, agar bisa mengakses info GTK 2025.

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat masih terdapat empat perusahaan dalam pipeline pencatatan saham perdana hingga 1 Agustus 2025. Mayoritas dari calon emiten tersebut berasal dari kategori aset skala besar.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan keempat perusahaan tersebut memiliki klasifikasi aset yang beragam.

Rincian pipeline terdiri dari satu perusahaan aset skala menengah dan tiga perusahaan aset skala besar. Adapun calon emiten jumbo datang dari perusahaan dengan aset di atas Rp250 miliar.

"Perusahaan aset skala menengah memiliki aset antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar, sementara skala besar di atas Rp250 miliar," kata Nyoman kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/8).

Dari sisi sektoral, dua perusahaan berasal dari sektor basic materials, satu dari sektor finansial, dan satu dari sektor transportasi dan logistik. Tidak ada perusahaan dari sektor consumer, teknologi, maupun properti dalam daftar pipeline tersebut.

Adapun sejak awal tahun hingga 1 Agustus 2025, sebanyak 22 perusahaan telah resmi mencatatkan saham di BEI. Total dana yang berhasil dihimpun dari pencatatan tersebut mencapai Rp10,39 triliun.

JAKARTA, iNews.id - Tarif listrik per kWh 2025 adalah topik utama yang sangat penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari pelanggan rumah tangga hingga pelaku bisnis. Pada tahun 2025, PLN menetapkan tarif listrik terbaru yang berlaku mulai awal tahun dan mengalami pembaruan pada bulan Juli dan Agustus 2025. 

Memahami tarif listrik ini akan membantu Anda mengatur anggaran listrik dengan lebih efektif dan mengoptimalkan penggunaan energi listrik sesuai golongan dan daya listrik yang dimiliki.

Berikut detail pembahasan tarif listrik per kWh 2025 berdasarkan golongan pelanggan:

R-1 (450 VA): Tarif listrik bersubsidi untuk rumah tangga dengan daya 450 VA sebesar Rp415 per kWh. Subsidi ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu agar mendapatkan akses listrik terjangkau.

R-1 (900 VA Subsidi): Tarif listrik bersubsidi Rp605 per kWh untuk rumah tangga daya 900 VA yang masuk kategori subsidi pemerintah.

R-1 (900 VA Non-subsidi): Tarif listrik untuk rumah tangga mampu dengan daya 900 VA sebesar Rp1.352 per kWh.

R-1 (1.300 VA sampai 2.200 VA): Tarif listrik yang dikenakan adalah Rp1.444,70 per kWh.

R-2 dan R-3 (3.500 VA ke atas): Tarif listrik rumah tangga golongan ini adalah Rp1.699,53 per kWh dan berlaku untuk daya 3.500 VA sampai lebih dari 6.600 VA.

B-2 (6.600 VA sampai 200 kVA): Tarif listrik per kWh Rp1.444,70 yang berlaku untuk segmen usaha kecil hingga menengah.

B-3 (di atas 200 kVA): Tarif ini lebih rendah yaitu Rp1.035,78 per kWh dan diperuntukkan bagi usaha besar dengan konsumsi listrik tinggi.

I-3 dan I-4: Untuk sektor industri besar, tarif disesuaikan berdasarkan kapasitas dan konsumsi listrik, berada dalam kisaran serupa dengan golongan B-3 dengan penyesuaian teknis.

Subsidi tetap diberikan ke golongan tertentu seperti pelanggan sosial dan layanan khusus.

Tarif listrik tenaga surya dan energi terbarukan mulai diterapkan dengan skema khusus untuk mendukung pemanfaatan energi ramah lingkungan.

Tarif listrik per kWh 2025 merupakan komponen utama dalam anggaran rumah tangga maupun perusahaan. Dengan mengetahui tarif yang berlaku, Anda dapat merencanakan konsumsi listrik dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan biaya listrik yang tidak perlu. PLN melalui kebijakan tarif listrik terbaru berusaha menyeimbangkan kebutuhan daya listrik masyarakat serta mendukung keberlanjutan energi di Indonesia.

Memahami tarif listrik per kWh 2025 di awal dan mengoptimalkan penggunaan listrik akan memberi manfaat ekonomi jangka panjang dan membantu menjaga stabilitas keuangan rumah tangga maupun perusahaan Anda. Selalu update informasi resmi dari PLN agar mendapatkan informasi tarif listrik terkini dan akurat.

Editor: Komaruddin Bagja

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyampaikan apresiasinya terhadap langkah tegas dan proaktif Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menindak dugaan praktik kartel bunga di industri fintech, khususnya layanan pinjaman daring (pindar).

Menurut Fauzi, apabila benar terdapat praktik kartel yang merugikan masyarakat, maka hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat.

Ia menyampaikan bahwa langkah KPPU yang melakukan penindakan tanpa pandang bulu ini tentu patut diapresiasi, selama prosesnya dilakukan sesuai dengan prinsip due process of law, serta didukung oleh alat bukti yang kuat dan sah secara hukum.

"Kita tidak ingin ada praktik pembiaran terhadap oligopoli atau kesepakatan tidak sehat yang pada akhirnya membebani rakyat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah yang menjadi konsumen utama layanan pindar," ujarnya kepada wartawan, Jumat, 1 Agustus.

Terkait kebijakan bunga pindar yang saat ini dibatasi maksimal 0,3 persen per hari oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi XI menilai bahwa realitas di lapangan masih banyak masyarakat yang merasa terbebani oleh akumulasi bunga dan denda yang tinggi, terutama pada pinjaman jangka pendek.

Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan bunga pindar yang saat ini masih dinilai terlalu tinggi, termasuk penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan transparansi dalam penyajian bunga tahunan efektif (effective annual rate), serta edukasi publik agar masyarakat tidak terjebak dalam pinjaman yang melebihi kemampuan finansial mereka.

Fauzi juga menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam pertumbuhan industri pindar dan mengingatkan agar industri tersebut tidak berkembang menjadi jebakan utang digital yang sistemik melalui praktik kartel.

"Maka kerja sama antara OJK, KPPU, dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mengawasi sekaligus membenahi industri ini secara menyeluruh," imbuhnya.

Dia menegaskan, Komisi XI DPR RI akan terus mendorong penguatan regulasi dan pengawasan di sektor jasa keuangan, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan terciptanya keadilan ekonomi, meliputi evaluasi terhadap tingkat suku bunga harian maksimal yang saat ini masih dinilai terlalu tinggi dan membebani masyarakat.

Seperti diketahui, KPPU akan menggelar sidang perdana untuk kasus dugaan kartel bunga pinjaman di industri pindar pada 14 Agustus 2025 mendatang.

Sebanyak 97 penyelenggara pinjaman daring (pindar) ditetapkan sebagai terlapor yang menetapkan plafon bunga harian tinggi. Bunga harian ditetapkan secara bersama-sama melalui kesepakatan internal atau eksklusif yang dibuat asosiasi industri, yakni Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

KPPU menyebut terlapor mengubah tingkat bunga pinjaman yang meliputi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya maksimal 0,8 persen per hari menjadi 0,4 persen per hari pada 2021. Agenda sidang awal bertujuan menyampaikan dan menguji validitas temuan, serta membuka ruang pembuktian lebih lanjut.

Jika terbukti melanggar, para pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif. Penalti berupa denda hingga 50 persen dari keuntungan dari pelanggaran atau hingga 10 persen dari penjualan di pasar bersangkutan dan selama periode pelanggaran.

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan bahwa program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak menyentuh penerima manfaat dari kelompok masyarakat yang terlibat judi online (judol) dan kegiatan terorisme.

"Kami pastikan bagi oknum masyarakat yang terlibat judi online dan radikal terorisme tidak boleh menerima bantuan pangan ini. Itu sudah ada aturannya," ucap Mayjen TNI Ahmad Rizal usai menyalurkan bantuan pangan beras di Kabupaten Tangerang, Sabtu.

Ia mengatakan, untuk memastikan penyaluran bantuan pangan ini tepat sasaran, pihaknya telah memiliki data akurat terhadap kelompok-kelompok yang masuk dalam kategori tidak layak sebagai penerima manfaat tersebut.

Selain itu, Bulog juga telah menggunakan sistem aplikasi khusus untuk melakukan penyaluran bantuan pangan itu. Dimana, sebagai penerima, masing-masingnya akan memiliki kode (barcode) yang nantinya bisa dipindai dan data penerima dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Jadi bila masyarakat yang sudah memiliki barcode dan masuk data penerima manfaat itu, artinya sudah aman. Jadi sudah clear (aman)," ujarnya.

Rizal mengatakan, selain melalui sistem penerimaan yang ketat, Bulog telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) TNI/Polri untuk melakukan pengawasan dalam penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat tersebut.

"Tentu dalam penyaluran SPHP ini kita jaga dan awasi bersama teman-teman TNI/Polri. Supaya tidak disalah-gunakan oleh oknum-oknum tertentu, jangan sampai ini bisa kejadian seperti tahun-tahun lalu," tuturnya.

Dalam hal ini, Bulog mendapat penugasan menyalurkan bantuan pangan periode Juni dan Juli 2025. Bantuan berupa beras yang terdiri dari 10 kilogram dengan total 1,3 juta ton beras secara nasional.

"Kami diperintahkan untuk menyalurkan beras ini ke seluruh Indonesia sejumlah 1,3 juta ton beras," katanya.

Menurutnya, upaya pemerintah dalam menyalurkan bantuan pangan berupa beras ini dilakukan sebagai menanggulangi terjadinya kenaikan harga pangan di tengah masyarakat.

Program SPHP ini akan menjadi solusi agar perolehan beras tetap dengan harga terjangkau, maksimal Rp12.500 per kilo gram (kg) atau Rp62.500 untuk 5 kg.

"Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menurunkan fluktuatif harga beras dan untuk mengisi kekosongan beras-beras yang ada di pasaran," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemblokiran rekening pasif (rekening dormant) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menuai berbagai tanggapan. Meski bertujuan melindungi kepentingan publik, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan wewenang dan perlindungan hak konsumen.

Berikut lima hal yang perlu diketahui seputar kebijakan ini:

1. BCA Pastikan Patuh Regulasi

Manajemen PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menegaskan bahwa pihaknya mematuhi kebijakan dari regulator terkait penghentian sementara transaksi untuk rekening dormant.

“Dapat kami sampaikan bahwa BCA mematuhi kebijakan dan arahan dari otoritas dan regulator terkait,” kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/7/2025).

BCA juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan otoritas demi menjaga keamanan nasabah. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui contact center Halo BCA dan kanal layanan digital resmi BCA.

2. PPATK: Rekening Hanya Diproteksi, Bukan Disita

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, pemblokiran rekening dormant dilakukan untuk melindungi pemilik rekening dari penyalahgunaan oleh pihak tak bertanggung jawab.

“Hak pemilik rekening tidak hilang atas dananya, hanya rekening sedang diproteksi dari potensi penyimpangan oleh pihak lain,” kata Ivan, Selasa (29/7/2025).

Menurut Ivan, negara perlu hadir untuk melindungi warga dari praktik peretasan, penjualan data rekening, serta pengambilan dana tanpa izin yang kini marak terjadi.

3. Pengamat: Blokir Harus Berdasarkan Indikasi Jelas

Trioksa Siahaan, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), mengingatkan agar pemblokiran rekening tidak dilakukan secara serampangan.

“Menurut saya, pemblokiran rekening perlu adanya kajian yang baik,” ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (29/7/2025).

Ia menekankan, perlu ada indikasi kuat bahwa suatu rekening digunakan untuk aktivitas ilegal sebelum dilakukan pemblokiran. Tanpa itu, pemblokiran bisa berdampak pada nasabah yang tidak bersalah.

4. Risiko Kriminal Tetap Ada Meski Rekening Diblokir

Trioksa juga menyebut, meskipun langkah pemblokiran dilakukan, pelaku kejahatan bisa saja beradaptasi dan mencari celah lain.

“Untuk itu sebaiknya rekening yang terindikasi digunakan dalam kegiatan kriminallah yang perlu diblokir,” ujar Trioksa.

Artinya, pendekatan yang terlalu luas atau general bisa jadi tidak efektif dan justru menyulitkan konsumen.

5. Sebagian Rekening Dormant Sudah Dibuka Lagi

Setelah sempat diblokir, sebagian besar dari total 28 juta rekening dormant yang terdampak kini sudah dibuka kembali oleh PPATK. Langkah ini menunjukkan bahwa pemblokiran bersifat sementara dan evaluatif.

Namun demikian, transparansi dan mekanisme pengaduan tetap penting agar nasabah bisa mendapatkan kejelasan atas status rekening mereka.

(Tim Redaksi: Agustinus Rangga Respati, Nur Jamal Shaid)

IDXChannel - PT Acset Indonusa Tbk (ACST) buka suara terkait kabar penetapan perusahaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II. Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam kasus tersebut, ACST bertindak sebagai kontraktor di proyek Japek II ruas Cikunir-Karawang Barat yang dikenal dengan nama jalan tol layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ).

Sekretaris Perusahaan ACST, Kadek Ratih Paramita Absari, mengatakan perseroan telah menerima surat pemberitahuan dari Kejagung soal penetapan ACST sebagai tersangka korporasi pada 3 Juni 2025.

"Saat ini, proses hukum sedang berlangsung dan perseroan berkomitmen untuk senantiasa bersikap kooperatif pada setiap proses hukum yang sedang berlangsung," katanya melalui keterbukaan informasi, Jumat (1/8/2025).

Dalam proyek Tol Layang MBZ, perseroan mengikuti lelang terbatas dan membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT). Dalam hal ini, Waskita bertindak sebagai Ketua KSO Waskita-Acset.

Pada Februari 2017, KSO Waskita-Acset memenangkan tender pengerjaan Tol MBZ. Semua surat terkait yang meliputi surat pengumuman pemenang dan surat penunjukan penyedia jasa diterima perseroan dari PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC).

"Proyek pembangunan Japek mulai dikerjakan oleh Waskita-Acset KSO pada 27 Maret 2017 dan diselesaikan pada Februari 2020," ujarnya.

Perseroan terus memantau kasus tersebut sepanjang 2023-2024 di mana putusan pengadilan menyeret sejumlah pihak dari PT JCC, PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK), WSKT, dan PT LAPI Ganeshatama Consulting. Pada 3 Juni 2025, ACST ditetapkan sebagai tersangka korporasi. "Saat ini, proses penyidikan sedang berlangsung," katanya.

Dalam kasus ini, Kejagung mengklaim telah memiliki dua alat bukti yang memadai untuk menjerat anak perusahaan PT Astra International Tbk (ASII) itu. Namun, ACST mengaku tidak memiliki informasi mengenai dua alat bukti yang dimaksud.

Yang jelas, ACST akan bersikap kooperatif dalam menjalankan prosedur pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku. Terkait dampak kasus ini, perseroan memastikan kegiatan usaha masih berlangsung dan tidak bisa berkomentar lebih lanjut karena penyidikan masih berlangsung.

"Perseroan tetap berkomitmen untuk senantiasa menjalankan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance), senantiasa patuh dalam menjalankan kegiatan usaha agar tunduk dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menanggapi kabar Pemerintah Daerah Kalimantan Barat (Kalbar) menolak pelaksanaan program Transmigrasi yang bakal dijalankan oleh pemerintah pusat.

Iftitah mengaku hingga saat ini belum ada program penempatan transmigran baru baik lokal atau pendatang yang dijalankan di wilayah Kalimantan Barat.

“Kementerian transmigrasi tidak dapat menempatkan transmigran ke satu wilayah tanpa permintaan resmi dari pemerintah daerah, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 29 tahun 2009 yang bersifat bottom-up," jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/8/2025).

Mantan ajudan Presiden ke-6 RI itu menegaskan penempatan transmigran hanya dapat dilakukan atas dasar permintaan resmi dari pemerintah daerah.

Karenanya, apabila tidak ada permintaan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat, maka penempatan transmigran baru di wilayah tersebut tidak dimungkinkan.

Pada saat yang sama, Iftitah menekankan bahwa pelaksanaan transmigrasi yang dijalankan pada era Prabowo telah berubah. Sifat Transmigrasi juga saat ini dipastikan tidak mengikat seperti pada periode yang sudah-sudah.

"Saat ini transmigrasi telah berubah, tidak lagi top-down artinya dari pemerintah pusat menempatkan transmigranya ke wilayah-wilayah tujuan tertentu, tetapi sekarang ini harus ada permintaan dari pemerintah daerah untuk penempatannya,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menolak program transmigrasi di wilayahnya karena menambah angka kemiskinan serta memindahkan masalah.

Terlebih, tambah Krisantus, sebanyak 15% dari 5,6 juta penduduk di Kalimantan Barat merupakan transmigran.

"Karena kalau ditambah lagi dengan program pemerintah pusat sama saja kita menambah kemiskinan, memindahkan masalah, memindahkan kemiskinan," tuturnya.

Bandung (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk dengan meninjau ulang pengelolaan rekening bank khususnya rekening pasif (dormant) guna memberi kepastian dan memperjelas hak bank serta nasabah.

“OJK dalam kewenangan berdasarkan undang-undang akan melakukan langkah-langkah menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan, yang penting itu,” kata Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam diskusi di Bandung, Jawa Barat, Sabtu,

"Termasuk di dalamnya itu, upaya kita untuk me-revisit kira-kira begitu, terhadap peraturan-peraturan yang terkait rekening, termasuk rekening dormant. Ini untuk memastikan hak-hak bank dan nasabah itu kemudian semakin diperjelas," ucap Dian.

Dalam paparannya, Dian juga mengatakan OJK juga telah meminta perbankan untuk memantau rekening dormant agar tidak ada kejahatan keuangan, serta perlunya meningkatkan efektivitas perbankan dalam menangani jual beli rekening.

Ketentuan mengenai rekening dormant umumnya diatur dalam kebijakan internal bank, dan mengacu pada prinsip kehati-hatian serta perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalamUndang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

PPATK pada awal pekan ini mengumumkan penghentian sementara transaksi pada rekening pasif (dormant) guna mencegah kejahatan keuangan. Namun nasabah tetap bisa mengaktifkannya kembali dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Menurut PPATK, rekening dormant yang dimaksud merupakan rekening tabungan, baik perorangan atau perusahaan, rekening giro, maupun rekening rupiah/valuta asing yang tidak digunakan untuk transaksi apapun selama 3 hingga 12 bulan.

Dana masyarakat di rekening pasif yang dihentikan sementara, menurut PPATK, dijamin tetap aman dan tidak akan hilang.

Menurut PPATK, penghentian sementara rekening dormant dilakukan untuk mencegah kejahatan keuangan. Hasil analisis menunjukkan banyak rekening hasil jual beli yang digunakan untuk tindak pidana pencucian uang, termasuk reaktivasi rekening secara masif untuk menampung dana hasil tindak pidana.

PPATK menyebut penghentian sementara atas rekening dormant sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kebijakan blokir rekening pasif (dormant) yang dilakukan PPATK untuk melindungi rekening-rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu tersebut.

"Kami juga sudah mengkonfirmasikan kepada PPATK terhadap langkah-langkah yang diambil oleh PPATK, dan kami mendapat penjelasan sebagai berikut; bahwa PPATK justru ingin melindungi rekening-rekening nasabah yang diduga dormant," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan konfirmasi dengan PPATK, Dasco juga menyebut kebijakan blokir rekening itu dilakukan dalam rangka memberantas judi online sebab rekening pasif tersebut kerap dijadikan untuk menampung transaksi judi online.

"PPATK juga menemukan dormant-dormant itu ada yang berasal dari jenis-jenis kejahatan seperti judi online," ucapnya.

Oleh karena itu, Dasco menyebut bahwa apabila nasabah keberatan dengan penghentian sementara PPATK tersebut dapat melakukan konfirmasi untuk dibuka kembali.

Sementara itu, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Mufti Mubarok meminta PPATK bersama regulator di industri keuangan meninjau ulang kebijakan penghentian sementara rekening dormant serta memastikan langkah yang diambil tidak mengabaikan hak-hak konsumen.

“Kami meminta kebijakan ini ditangguhkan, atau bahkan dicabut, sampai ada mekanisme yang jelas, transparan, dan tidak merugikan konsumen,” kata Ketua BPKN Mufti Mubarok.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2025 terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IHK pada bulan tersebut mengalami inflasi sebesar 0,30 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), dengan inflasi tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 2,37 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, menerangkan terjaganya inflasi merupakan hasil konsistensi kebijakan moneter serta sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) serta pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai wilayah.

"Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen pada 2025 dan 2026," kata Ramdan, dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Sabtu (2/8/2025).

Dari sisi kelompok pengeluaran, inflasi inti pada Juli 2025 tercatat sebesar 0,13 persen (mtm). Angka demikian, meningkat 0,7 persen (mtm) dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan biaya pendidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA, yang bersifat musiman seiring dimulainya tahun ajaran baru. Secara tahunan, inflasi inti mencapai 2,32 persen (yoy), turun dibandingkan Juni 2025 yang sebesar 2,37 persen (yoy).

Kemudian, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 1,25 persen (mtm), meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,77 persen (mtm). Kenaikan ini disebabkan oleh harga beras, bawang merah, dan cabai rawit akibat menurunnya pasokan selama masa tanam serta gangguan produksi dan distribusi di beberapa daerah. Secara tahunan, inflasi kelompok ini mencapai 3,82 persen (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan Juni 2025 sebesar 0,57 persen (yoy).

"Inflasi volatile food ke depan tetap diperkirakan terkendali dengan dukungan sinergi erat antara BI dan TPIP/TPID melalui GNPIP," ujar Ramdan.

Untuk kelompok administered prices, inflasi tercatat sebesar 0,09 persen (mtm), sama dengan bulan sebelumnya. Kontributor utama inflasi kelompok ini adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, dan sigaret kretek mesin (SKM) yang terdampak oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi, kendala distribusi LPG, serta kenaikan harga rokok. Secara tahunan, inflasi kelompok ini tercatat 1,32 persen (yoy), sedikit menurun dari 1,34 persen (yoy) pada Juni 2025.