JAKARTA, Investor.id — Susut dan sisa pangan mencerminkan ketimpangan sosial sekaligus merugikan ekonomi dan lingkungan. Hal ini bisa dikurangi dengan dukungan penuh sektor bisnis.

“Ini bukan sekadar tanggung jawab sosial, tetapi juga peluang untuk efisiensi operasional, inovasi produk, dan peningkatan reputasi di mata konsumen, terutama generasi muda," ujar Indah Budiani, direktur Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Kamis (3/7/2025).

Seiring dengan itu, IBCSD melalui inisiatif Gotong Royong Atasi Susut dan Sisa Pangan di 2030 atau GRASP 2030 mengumpulkan para pemimpin bisnis, pemerintah, asosiasi, media, dan masyarakat umum dalam konferensi Nusantara Food & Hotel 2025 pada sebuah sesi khusus bertajuk “Mendorong Aksi Nyata untuk Mengatasi Susut dan Sisa Pangan.”

Sesi ini diisi dengan sambutan dari perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menyampaikan pandangan dari sektor pemerintah. Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara IBCSD dan sejumlah asosiasi, yaitu Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi), dan PISAgro.

Unilever juga secara resmi bergabung sebagai signatories GRASP 2030 melalui penandatanganan voluntary agreement. Selain itu, sesi ini dilengkapi dengan diskusi talkshow yang menjadi ruang berbagi pengalaman dan komitmen dari asosiasi dan signatories GRASP 2030 dalam mengatasi susut dan sisa pangan.

Acara ini dihadiri 100 lebih peserta dari berbagai sektor yang hadir untuk mewujudkan upaya bersama, dengan dukungan sejumlah signatories GRASP 2030, yakni Unilever, Nutrifood, Great Giant Food, dan Kalbe Nutritionals.

Sebagai sebuah wadah kolaborasi multipihak, GRASP 2030 bersama dengan para signatories terus berupaya untuk mendorong aksi nyata untuk mengatasi susut dan sisa pangan.

Dia menambahkan, pengurangan susut dan sisa pangan juda dapat memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dalam pidatonya, Nita Yulianis, direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas menekankan, urgensi serta langkah utama untuk mengatasi susut dan sisa pangan di Indonesia, yang mencapai 48 juta ton per tahun.

“Kami memahami bahwa banyak hal sudah dilakukan, tetapi kita gaungkan kembali dengan tiga langkah utama, yakni pencegahan timbulan sisa makanan, penanganan sisa pangan, dan pencatatan,” jelas Nita.

Dalam sesi talk show, para narasumber membahas tantangan dan upaya pengurangan susut dan sisa pangan di berbagai sektor, mulai dari sektor pertanian, produksi, hingga ritel. Gapmmi menyoroti tantangan overproduksi akibat perubahan cepat preferensi konsumen, sedangkan APRINDO menekankan pentingnya manajemen stok yang efektif di sektor ritel. Adapun PISAgro membagikan pengalaman mendampingi petani agar memproduksi secara efisien dan menghindari susut pangan.

Chairwoman GRASP 2030 sekaligus Head of Sustainability Nutrifood Angelique Dewi mendorong pelaku usaha untuk mulai dari langkah sederhana, seperti mengukur jumlah food waste di operasional mereka sebagai bentuk efisiensi.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Golongan Karya (Golkar) Melchias Markus Mekeng menyinggung kondisi pendidikan Indonesia yang menyedihkan pada saat rapat dengan jajaran Kementerian Keuangan.

"Saya ingin bicara tentang pendidikan Bu, fokus di pendidikan. Tadi saya senang sekali, karena tadi program yang akan dibuat oleh Pak Prabowo, program unggulan adalah salah satunya adalah pendidikan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI pada agenda pembahasan asumsi dasar ekonomi makro APBN 2026, Kamis (3/7).

Menurutnya, pendidikan tertera pada dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 4 bahwa anggaran pendidikan sebesar 20%.

"Yang di undang-undang tentang pendidikan nasional juga disampaikan 20% dari APBN. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 juga menyampaikan bahwa 20% itu harus," ucapnya.

Mekeng memaparkan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebesar 20% untuk pendidikan dianggarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya masih 24,3% orang Indonesia yang tidak bisa mengenyam pendidikan.

"Saya ingin sampaikan Bu, tingkat pendidikan kita di Indonesia itu paling besar 24,3% itu tidak sekolah. 24,3% tidak sekolah. SD 22,27%, cuma tamatan SD. SMA 21,5%, SMP 14,45%, mulai S1 sampai S3 itu tidak sampai 5%," ungkapnya.

Mekeng mengungkapkan lebih jauh, jika mengacu pada data tersebut, Ia tidak yakin bonus demografi yang digaungkan bisa kita nikmati.

"Karena kita hanya punya kurang lebih 5% S1 sampai S3. Ini data real," sebutnya.

"Jumlah anak tidak sekolah yang paling banyak ya di Jawa Barat karena jumlah penduduknya besar. Tapi kalau prosentase saya rasa mereka kecil. Yang putus sekolah paling banyak SD. Setelah itu SMA, SMK, dan SMP. Ini putus sekolah ini. Ini data yang saya dapatkan," paparnya.

Selain itu, melalui video yang ditayangkan menggambarkan banyak keadaan sekolah yang tidak layak. Seperti sekolah di daerah NTT banyak yang mengalami kerusakan. Mekeng mengaku heran, anggaran pendidikan yang meningkat setiap tahun tidak dirasakan oleh seluruh rakyat. Tercatat, anggaran pendidikan 2020 sebesar Rp547 triliun sementara anggaran pendidikan tahun 2025 Rp724,2 triliun.

"Jadi semakin tinggi APBN kita, anggaran pendidikan kita tinggi. Terus. Nah sekarang kemana anggaran pendidikan itu dinikmati?Pendidikan formal dari tingkat dasar, pendidikan dasar sampai menengah itu Rp33,5 triliun. Pendidikan tinggi Rp57,7 triliun. Totalnya Rp91,2 triliun. Berapa orang yang menikmati itu Rp91,2 triliun? Itu totalnya kurang lebih 62 juta siswa. Dari SD sampai puluhan tinggi," sebutnya.

Mekeng berharap, untuk pendidikan kedinasan yang sebesar Rp104,5 triliun dimasukkan ke dalam anggaran kementerian dan lembaga masing-masing.

"Pendidikan kedinasan Rp104,5 triliun. Siapa yang menikmati itu? Dan itu berapa orang? Hanya 13.000 orang. 13.000 orang memakai anggaran Rp100,45 triliun. Ini yang saya sampaikan dari tadi itu pendidikan yang berkeadilan," lanjutnya.

"Jadi kalau yang dinas-dinas sudah S1 itu dikecilin aja dulu deh. Kasih yang dibawa-dibawa ini, supaya tahun 2035-2045 kita bukan Indonesia, kita bisa mencapai Indonesia emas dan bukan Indonesia cemas," ungkapnya.

Ia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Komisi XI untuk pendidikan. Agar dana tersebut dapat disalurkan ke daerah-daerah.

"Saya rasa ini yang saya ingin sampaikan, kalau boleh Ibu bisa berikan, dulu waktu saya jadi Ketua Komisi XI ada namanya DAK penugasan. Kasih DAK penugasan kepada kami di bidang pendidikan. Dan itu mekanismenya, mekanisme APBN, supaya kita bisa tahu karena kami-kami ini sekarang kerjanya ke daerah, Bu. Ke sekolah-sekolah," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id - Di tengah tekanan pasar dan ketidakpastian geopolitik dunia, kepercayaan investor global terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) justru menguat. Hal ini tercermin dari langkah JP Morgan Chase & Co. yang secara signifikan menambah porsi kepemilikannya di saham BBRI sepanjang kuartal II/2025.

Berdasarkan data Bloomberg, JP Morgan membeli 117,42 juta saham BRI selama April hingga Juni 2025, menjadikan total kepemilikan mereka mencapai 1,54 miliar saham. Aksi beli ini mencerminkan pembalikan arah strategi JP Morgan yang sebelumnya menjual lebih dari 500 juta saham BRI pada kuartal I tahun ini. Hal ini memperkuat pandangan bahwa BRI kini menjadi fokus utama investor institusi besar, bahkan di tengah koreksi pasar yang masih berlangsung.

Direktur Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Reza Priyambada menilai langkah JP Morgan menambah saham BBRI di tengah pelemahan pasar bukan hanya sinyal investasi dalam memanfaatkan momentum yang ada, tetapi juga cerminan dari market trust terhadap arah transformasi dan fondasi fundamental bisnis BRI yang kuat.

Dengan strategi jangka panjang yang konsisten dan komitmen terhadap tata kelola yang transparan, BRI dinilai siap menjadi pilar utama pemulihan pasar dan pertumbuhan inklusif nasional di masa mendatang. Dia juga menyorot pernyataan Direktur Utama BRI Hery Gunardi yang menegaskan bahwa strategi transformasi yang sedang dilakukan oleh perseroan saat ini.

“Meskipun saat ini saham BBRI sedang mengalami tekanan seiring dengan kondisi pasar, namun secara fundamental masih kokoh, dengan dukungan fondasi bisnisnya yang kuat juga strategi transformasi,” ujarnya.

Optimisme pasar terhadap BRI juga didukung oleh konsensus analis. Mengutip Bloomberg, sebanyak 31 analis merekomendasikan beli, 5 tahun, dengan target harga rata-rata 12 bulan ke depan sebesar Rp 4.703,61—memberikan potensi imbal hasil sekitar 27,1 persen dari harga pada awal bulan ini, Selasa (1/7).

Kinerja saham BRI memang masih terkoreksi, dengan harga per 1 Juli 2025 ditutup di level Rp3.700 per lembar. Namun, aksi JPMorgan menunjukkan bahwa investor institusional melihat sesuatu yang lebih mendasar, yaitu fondasi kuat dan strategi transformasi jangka panjang BRI.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa perusahaan tengah mengakselerasi transformasi melalui program BRIVolution Reignite. Transformasi ini mencakup penguatan aspek bisnis, tata kelola, manajemen risiko, hingga digitalisasi operasional, yang semuanya mengarah pada visi BRI menjadi The Most Profitable Bank di Asia Tenggara pada 2030.

“Kami tetap fokus pada penguatan fundamental baik dari sisi pendanaan, penyaluran kredit yang berkualitas, peningkatan kapabilitas digital, penerapan manajemen risiko yang memadai hingga pengembangan SDM,” ujar Hery.

Transformasi ini sejalan dengan koridor pembangunan nasional Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menunjukkan keseriusan BRI dalam menjalankan mandat sebagai bank milik negara dan rakyat Indonesia.

BRI juga terus menunjukkan komitmen terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di tengah proses penegakan hukum yang sedang berjalan terkait dugaan pengadaan mesin EDC periode 2020–2024. Langkah ini menjadi bagian dari strategi BRI menjaga kepercayaan pasar, bahwa meskipun tantangan muncul, perusahaan tetap solid dalam mematuhi regulasi dan menjaga kelangsungan bisnis secara berkelanjutan.

Editor: Gesa Vitara (gesa@b-universe.id)

PT Pegadaian Membukukan lebih dari 10 juta transaksi digital sepanjang bulan Januari hingga 30 Juni 2025. Angka ini menandai pertumbuhan yang luar biasa sebesar 215% year-to-date (YTD) dengan nilai transaksi mencapai Rp 32 triliun.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan menyampaikan rasa syukur dan bangganya terhadap pencapaian Pegadaian tersebut.

"Kami sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian 10 juta transaksi digital ini, yang dicapai hanya dalam enam bulan pertama tahun 2025. Ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari adaptasi dan antusiasme masyarakat digital-savvy terhadap kemudahan yang kami tawarkan. Ini juga menjadi tonggak penting dalam upaya transformasi digital Pegadaian yang berjalan kuat dan berdampak nyata," ungkap Damar dalam keterangan tertulis, Kamis (3/7/2025).

Ia menegaskan capaian ini menegaskan komitmen Pegadaian dalam mendukung pemerintah dalam hal inklusi keuangan digital di Indonesia. Dengan fokus pada inovasi berkelanjutan, Pegadaian akan terus berinovasi untuk menghadirkan fitur-fitur digital terdepan guna memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

"Ini adalah milestone penting dalam perjalanan transformasi digital kami, apresiasi tertinggi juga tidak lupa kami sampaikan kepada seluruh nasabah setia Pegadaian yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan luar biasa ini. Kepercayaan masyarakat, khususnya Sahabat Pegadaian adalah motivasi terbesar kami untuk terus berinovasi," tambah Damar.

Adapun layanan yang paling diminati salah satunya adalah Tabungan Emas. Hal ini menunjukkan preferensi masyarakat terhadap investasi yang praktis dan mudah diakses hanya melalui genggaman.

Melalui Pegadaian Digital, masyarakat dapat dengan mudah memantau saldo Tabungan Emas yang dimiliki, melakukan transaksi Gadai Tabungan Emas, Deposito Emas, hingga fitur terbaru yang dimiliki Pegadaian, yaitu Setor Fisik Emas.

Direktur Pemasaran Dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Elvi Rofiqotul Hidayah mengatakan fitur baru yang saat ini tersedia terbatas di 13 outlet Jabodetabek & Balikpapan ini, memungkinkan masyarakat mengubah emas fisiknya menjadi saldo Tabungan Emas yang dapat dipantau langsung melalui aplikasi Pegadaian Digital.

"Jadi, jika menyetor 5 gram emas batangan, saldo Tabungan Emasnya akan bertambah 5 gram. Semua bisa dipantau real-time melalui aplikasi Pegadaian Digital, sehingga ini menjadi cara mudah untuk mengamankan investasi emas. Jika sedang butuh uang tunai, bisa memanfaatkan fitur Gadai Tabungan Emas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus membawa emas fisik ke outlet, dan uang pinjaman gadainya bisa langsung ditransfer ke nomor rekening, kemudian saat ditebus, saldo emasnya akan kembali lagi," paparnya.

"Bahkan ini juga dapat menjadi investasi yang produktif, dimana masyarakat dapat memanfaatkan saldo Tabungan Emas yang dimiliki menjadi Deposito Emas yang juga dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan keuntungan berinvestasi dari gain harga emas yang terus meningkat, namun juga dari imbal hasil yang didapatkan dari deposito," lanjutnya.

Selain melalui outlet dan aplikasi Pegadaian Digital, saat ini produk dan layanan Pegadaian dapat diakses melalui berbagai channel seperti Agen Pegadaian, berbagai Bank, E-Commerce dan aplikasi investasi.

Saat ini, Pegadaian memberikan beragam solusi finansial yang bermanfaat dan menghadirkan fitur-fitur digital untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, yang sesuai dengan tata kelola perusahaan yang rapi dan transparan sesuai arahan Danantara.

Bisnis.com, GARUT — Dua pria asal Subang dan Pati harus berurusan dengan aparat kepolisian setelah terbukti menggelapkan hampir 8 ton biji kopi milik seorang petani asal Kabupaten Garut, Jawa Barat. Aksi penipuan berkedok jasa pengiriman ini membuat korban merugi hingga lebih dari Rp760 juta.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut AKP Joko Prihatin mengungkapkan bahwa kasus bermula saat seorang petani bernama Supriadi berencana mengirimkan biji kopi kering ke Medan, Sumatera Utara, pada 20 Mei 2025.

Namun, pengiriman itu justru berujung penipuan yang dilakukan oleh dua pelaku berinisial DH (38) asal Subang dan HH (31) dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

“Pelaku datang ke korban mengaku sebagai kurir yang ditugaskan untuk mengangkut kopi menuju Medan menggunakan truk ekspedisi. Mereka menunjukkan surat jalan dan identitas yang ternyata belakangan diketahui palsu,” ujar Joko, Kamis (3/7/2025).

Joko mengatakan, tanpa curiga, korban kemudian menyerahkan 7.922 kilogram kopi kering yang telah dikemas rapi. Namun empat hari berlalu, biji kopi yang seharusnya sudah tiba di Medan tak kunjung sampai ke tujuan.

Hal tersebut pun membuat Supriadi mulai curiga dan menghubungi pihak penerima yang memastikan tidak ada pengiriman apapun.

Polisi kemudian menerima laporan dan langsung menindaklanjuti dengan penyelidikan oleh Tim Jatanras Polres Garut. Dari hasil penelusuran, diketahui, muatan kopi tersebut tidak pernah dibawa ke Medan, melainkan dialihkan dan dijual oleh pelaku di wilayah Semarang, Jawa Tengah.

“Setelah kami melakukan pelacakan, pelaku pertama berhasil kami amankan di wilayah Subang. Satu pelaku lainnya diciduk di Kabupaten Karawang tanpa perlawanan,” jelas Joko.

Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk dokumen palsu berupa surat jalan dan identitas pengangkutan. Dalam pemeriksaan awal, DH dan HH mengakui telah menjual seluruh kopi curian tersebut kepada pihak ketiga dan membagi hasil uangnya untuk keperluan pribadi.

“Modus yang mereka gunakan cukup rapi, seolah-olah sebagai kurir resmi. Namun, setelah penyelidikan mendalam, terungkap bahwa pengiriman itu fiktif,” tambahnya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan. Mereka terancam hukuman penjara maksimal selama empat tahun.

Pihak kepolisian menyatakan masih mendalami apakah ada pihak lain yang turut membantu dalam proses penipuan ini, termasuk kemungkinan adanya jaringan penadah yang terlibat dalam transaksi penjualan kopi curian tersebut.

“Kami masih mengembangkan kasus ini lebih lanjut, karena besar kemungkinan ada pihak lain yang turut terlibat dalam distribusi barang hasil kejahatan,” tegas Joko.

Sejarah Bitcoin pertama kali diciptakan oleh Satoshi Nakamoto sebagai respons terhadap krisis keuangan global 2008.

Bitcoin (BTC) diperkenalkan sebagai mata uang terdesentralisasi yang aman dan transparan, dengan tujuan merevolusi sistem keuangan global.

Bitcoin sendiri pertama kali diperdagangkan pada tahun 2009 dengan harga awal yang hampir tidak bernilai, sekitar $0,0009.

Meski demikian, komunitas kecil yang tertarik pada teknologi blockchain mulai menggunakannya. Tonggak sejarah pertama terjadi pada tahun 2010, ketika 10.000 BTC digunakan untuk membeli dua pizza, yang kini dikenal sebagai "Bitcoin Pizza Day."

Pada akhir 2010, harga 1 BTC to USD mulai meningkat dan mencapai $1 pada awal 2011, menarik perhatian lebih banyak orang.

Tahun 2013 menandai era baru bagi Bitcoin. Setelah stabil di bawah $100 selama beberapa tahun, harga Bitcoin melonjak drastis dan menembus $1.000 pada November 2013.

Meski kemudian mengalami penurunan yang tajam hingga ke kisaran $200 pada tahun 2014, momentum ini menandai dimulainya perjalanan Bitcoin sebagai aset digital yang diperhitungkan.

Akhir 2017 adalah momen yang tidak terlupakan dalam sejarah Bitcoin. Harga Bitcoin naik dari sekitar $1.000 di awal tahun menjadi hampir $20.000 pada Desember 2017.

Lonjakan ini didorong oleh euforia pasar, namun diikuti oleh koreksi besar yang menurunkan harga ke sekitar $3.000 pada akhir 2018.

Bitcoin mencatat lonjakan harga terbesar pada November 2021, mencapai $69.000. Lonjakan ini didorong oleh adopsi institusional dan meningkatnya minat terhadap aset digital di tengah pandemi COVID-19. Namun, seperti biasa, volatilitas kembali muncul, dengan harga turun ke sekitar $30.000 pada 2022.

Terlepas dari ketidakpastian dan volatilitas, Bitcoin kembali menguat pada paruh kedua tahun 2023, dan pada 14 Maret 2024, Bitcoin mencatatkan ATH terbaru di $73.737,94 per 1 BTC.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan belum akan menghadirkan produk Exchange Traded Fund (ETF) berbasis kripto dalam waktu dekat, meskipun tren ETF kripto mulai ramai di pasar global. BEI saat ini masih memfokuskan pengembangan pada ETF berbasis emas yang ditargetkan meluncur pada kuartal IV tahun ini.

“Belum ya. Saat ini kami fokus untuk ETF Emas dulu. Diharapkan (meluncur) kuartal IV tahun ini,” kata Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan BEI, kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).

Jeffrey menambahkan, belum ada kajian resmi terkait ETF kripto di lingkungan BEI sehingga belum dapat memastikan kesiapan pasar maupun regulasi untuk instrumen tersebut. “Karena belum ada kajian, tentunya semua pertanyaan itu belum bisa dijawab,” lanjutnya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diketahui sedang mengkaji kemungkinan peluncuran ETF kripto sebagai bagian dari inovasi instrumen investasi di pasar modal Indonesia. ETF kripto memungkinkan investor mengakses aset kripto tanpa harus membeli atau menyimpannya langsung. Instrumen ini umumnya dikemas dalam bentuk reksa dana.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menyebut kajian tengah dilakukan bersama pelaku pasar modal serta Divisi Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK.

“Nah ini kajian ini sedang kami lakukan. Potentially, nanti akan memunculkan skema pengaturannya dulu dan perizinannya,” ujar Hasan Fawzi saat ditemui di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Hasan tidak menutup kemungkinan ETF kripto akan difasilitasi melalui regulasi ETF yang sudah ada. Namun, jika diperlukan, regulator akan menyusun peraturan khusus untuk instrumen berbasis non-securities tersebut. “Kalau ternyata harus memunculkan sesuatu yang unik atau khusus karena ada underlying yang non-securities, ini ya mungkin nanti akan ada penyesuaian atau penyempurnaan dari perangkat regulasi yang ada,” jelasnya.

Sebagai informasi, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) telah lebih dahulu menyetujui peluncuran ETF bitcoin berbasis spot yang kini diperdagangkan di pasar saham konvensional. Produk ini memungkinkan investor memperoleh eksposur terhadap bitcoin tanpa perlu menyimpan aset kripto secara langsung.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan kampung haji Indonesia di Makkah menjadi salah satu bahasan penting dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi pekan ini.

Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang mendampingi kunjungan kenegaraan Prabowo mengatakan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) mendukung inisiasi dan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Tanah Suci.

"Alhamdulillah Pangeran MBS mendukung penuh Kampung Haji Indonesia terealisasi sesegera mungkin," tutur Nasaruddin di Makkah, Kamis (3/7/2025).

Menurut Menag, selain kampung haji, dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai upaya untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Nasaruddin juga mengaku mendampingi Prabowo untuk menjajaki pembicaraan teknis dengan beberapa pihak di Arab Saudi.

"Kemarin juga saya, bersama dengan Pak Menko Zulkifli Hasan serta Pak Menteri Investasi Rosan Roslani juga mendampingi Presiden Prabowo untuk bertemu dengan mitra di Arab Saudi guna membicarakan terkait teknis realisasi Kampung Haji Indonesia," kata Menag.

Pertemuan tersebut, lanjut Menag, berlangsung selama kurang lebih satu jam dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ini sekaligus sebagai bentuk pelayanan optimal bagi jemaah Indonesia.

"Pemerintah serius dalam mewujudkan Kampung Haji Indonesia, dan insya Allah dalam waktu dekat kita bisa mulai merealisasikannya," katanya.

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy sudah ada beberapa investor yang berminat membangun kampung haji Indonesia di Makkah.

Namun, selain opsi melibatkan investor, pemerintah juga tidak menutup kemungkinan turun tangan. Misalnya saja melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Pemerintah kita juga mungkin bisa membiayai, tidak ada masalah, apalagi nanti kalau BSI [berekspansi ke Arab Saudi] kemudian Danantara bisa ikut terlibat dalam investasi. Saya kira bagus karena kita juga ingin seperti arahan presiden agar haji tidak murni khusus untuk ibadah tapi juga ada unsur nilai tambah, terutama dalam sisi ekonomi," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah memeriksa ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Kompol Syarif dalam perkara tudingan ijazah palsu.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Syarif dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (3/7/2024).

"Saya memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro atas pemberian kesaksian terhadap kasus yang dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo," kata Syarif.

Hanya saja, Syarif tidak menjelaskan secara detail terkait dengan pemeriksaannya itu, termasuk dengan pertanyaan yang dilayangkan penyidik terhadapnya.

"Sudah selesai [pemeriksaan]," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus tudingan ijazah palsu ini dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya pada (30/5/2025).

Awalnya, Jokowi memang mengakui perkara tudingan ijazah palsu ini memang kasus ringan. Namun demikian, menurutnya kasus tersebut perlu dilaporkan agar tidak berlarut-larut.

Jokowi juga mengaku heran dengan tudingan ijazah ini masih berlangsung pasca lengser jadi Presiden RI. Oleh sebab itu, laporan ini dilakukan agar persoalan ijazah tersebut bisa jelas dan tidak dipertanyakan lagi.

"Ya ini, sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya," ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025).

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah membukukan kinerja keuangan solid di tengah rendahnya inklusi keuangan syariah di Indonesia. Per April 2025, total aset perusahaan mencapai Rp1,54 triliun. Risk-Based Capital (RBC) Dana Perusahaan tercatat sebesar 7.063%, sementara RBC Dana Tabarru’ mencapai 1.588%.

Surplus underwriting Manulife Syariah tetap positif sejak 2021 dan mencapai Rp33,6 miliar pada tahun ini. Laporan tahunan 2024 mencatat total klaim lini bisnis syariah mencapai Rp225 miliar, tumbuh 17% dibandingkan tahun sebelumnya.

Presiden Direktur Manulife Syariah Indonesia Fauzi Arfan menyampaikan komitmen perusahaan untuk terus berinovasi.

“Dalam menghadapi dinamika ekonomi seperti inflasi medis dan ketidakpastian global, Manulife Syariah Indonesia berkomitmen untuk terus berinovasi melalui teknologi, peningkatan literasi keuangan, dan produk-produk yang adaptif, salah satunya melalui Manulife Perlindungan Syariah (FLEXI),” ujar Fauzi dalam keterangan tertulis, Kamis (3/7/2025).

Produk FLEXI dikembangkan sebagai asuransi jiwa berbasis prinsip syariah yang memberikan keleluasaan penuh bagi nasabah dalam menyesuaikan perlindungan dengan kebutuhan, gaya hidup, dan tahapan kehidupan mereka.

Manulife Syariah juga mengedepankan transformasi digital sebagai pilar utama dalam memperluas akses terhadap layanan asuransi syariah. Strategi ini diambil seiring potensi besar populasi Muslim dan meningkatnya kesadaran finansial generasi muda terhadap asuransi syariah.

Sebagai entitas yang telah resmi berdiri mandiri sejak Desember 2024, Manulife Syariah memperkuat komitmen terhadap tata kelola syariah dengan menunjuk K.H. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah sejak 1 Mei 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com – Perusahaan penyedia jasa logistik berbasis kendaraan listrik, Dash Electric, resmi meluncurkan layanan logistik dengan armada kendaraan listrik van (EV Van), Senin (1/7/2025).

Layanan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan distribusi skala menengah yang semakin menuntut efisiensi operasional sekaligus prinsip keberlanjutan.

Peluncuran ini menjadi bagian dari ekspansi layanan Dash setelah sebelumnya mengoperasikan armada motor listrik untuk pengiriman last-mile di sektor e-commerce, ritel, farmasi, dan makanan-minuman (F&B).

"Klien-klien kami sudah merasakan efisiensi dan visibilitas brand dari pengiriman menggunakan EV roda dua. Kini mereka butuh solusi untuk pengiriman skala besar, tanpa mengorbankan nilai keberlanjutan. Dan kami menjawab kebutuhan itu dengan layanan EV Van," ujar Robert Mulianto, Co-Founder & COO Dash Electric, dalam keterangannya.

Tantangan Emisi dan Efisiensi dalam Sektor Logistik

Peluncuran layanan EV Van ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan industri akan sistem distribusi yang cepat, hemat biaya, dan rendah emisi karbon.

Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, sektor transportasi menyumbang lebih dari 23 persen emisi karbon nasional.

Di sisi lain, biaya logistik Indonesia masih berkisar 23–27 persen dari total biaya operasional perusahaan, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara di kawasan ASEAN.

“Logistik di Indonesia sedang mengalami transformasi. Perusahaan kini tak hanya mengejar efisiensi, tapi juga menghadapi tuntutan dari konsumen dan investor untuk lebih hijau. Dash hadir menjawab kedua kebutuhan itu sekaligus,” kata Robert.

Layanan EV Van dari Dash ditujukan untuk berbagai kebutuhan distribusi skala menengah, seperti pengiriman B2B, distribusi makanan dan minuman, restocking ritel dan FMCG, aktivasi brand dan operasional berskala nasional.

Layanan ini telah mulai digunakan oleh beberapa klien Dash, yang menandai bahwa transformasi menuju moda logistik berbasis listrik sudah berlangsung nyata di lapangan.

Bangun Ekosistem Logistik Hijau

Dash Electric tidak sekadar menyediakan armada kendaraan listrik, melainkan membangun ekosistem logistik yang terintegrasi.

Dengan pendekatan asset-light dan pemanfaatan teknologi, Dash menghadirkan solusi menyeluruh yang mendorong efisiensi sekaligus mendukung target penurunan emisi karbon nasional.

Selain armada dan pengemudi, perusahaan juga menyediakan dashboard monitoring operasional, integrasi sistem pelacakan secara real time, hingga pelatihan khusus bagi pengemudi kendaraan listrik.

"Dengan pendekatan ini, Dash Electric tidak hanya mengikuti tren, tetapi menjadi motor penggerak dan memperkuat posisinya sebagai penyedia logistik hijau yang skalabel, sekaligus mendorong adopsi kendaraan listrik di sektor logistik," pungkasnya.

OREO, salah satu merek unggulan dari Mondelez Indonesia, bekerja sama dengan Fatayat NU dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) yang mengusung tema pengasuhan anak di era digital. Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif “OREO Berbagi Inspirasi” sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan peran ibu dalam menghadapi tantangan pengasuhan digital.

Pelatihan ini digelar sebagai respons terhadap semakin masifnya penggunaan gadget dan internet pada anak usia dini yang menghadirkan tantangan baru dalam pola pengasuhan. Kegiatan ini memberikan ruang dialog serta edukasi terkait pemanfaatan teknologi secara bijak dalam kehidupan keluarga.

Marketing Director Mondelez Indonesia, Anggya Kumala, menjelaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan semangat spark playful connection yang diusung OREO dalam membangun kehangatan keluarga. “Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi ruang berbagi inspirasi positif untuk menciptakan keseruan dalam keluarga sekaligus memperkuat peran ibu sebagai pilar utama pengasuhan,” ujar Anggya.

Ketua PC Fatayat NU Kota Tangerang Selatan, Iffaty Zamimah, menyatakan bahwa kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memberdayakan perempuan agar mampu menjalankan peran strategis, khususnya dalam mendampingi anak di era digital. Ia menekankan pentingnya keluarga yang hangat dan edukatif dalam membentuk generasi tangguh.

Pelatihan ini menghadirkan berbagai topik, antara lain cara memanfaatkan teknologi digital secara positif, mendampingi anak menggunakan gadget, serta memilih konten digital yang sesuai. Peserta tampak antusias mengikuti sesi diskusi dan berbagi pengalaman.

Aktris sekaligus pemerhati pengasuhan anak, Shahnaz Haque, juga turut hadir sebagai pemateri. Ia menyampaikan pentingnya peran ibu sebagai “manajer rumah tangga” dan sekolah pertama anak. “Momen kebersamaan seperti bermain atau bercerita menjadi kunci membangun nilai dan kasih sayang, bahkan di era digital,” katanya.