Jakarta, CNBC Indonesia-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai resmi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal (Satgas BKC Ilegal). Langkah ini bertujuan untuk melindungi penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.

"Satgas ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menekan peredaran rokok ilegal secara berkelanjutan. Dengan pembentukan satgas ini, kita berharap tercipta ekosistem peredaran barang kena cukai yang legal dan berintegritas," tegas Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama dalam siaran pers, Rabu (9/7/2025)

Satgas BKC Ilegal akan beroperasi secara nasional dengan mengedepankan operasi masif, strategis, dan berdampak langsung terhadap potensi penerimaan negara. Penguatan koordinasi lintas sektor juga menjadi fokus utama, melibatkan TNI, POLRI, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah, untuk mewujudkan pengawasan yang lebih terpadu dan efektif.

Langkah pembentukan satgas ini diperkuat oleh hasil Operasi Gurita, yaitu operasi nasional Bea Cukai dalam memberantas rokok ilegal. Hingga 6 Juli 2025, tercatat:

•4.214 kali penindakan di berbagai wilayah Indonesia,

•195,4 juta batang rokok ilegal berhasil diamankan,

•22 kasus naik ke tahap penyidikan,

•11 STCK (Surat Tagihan Cukai) diterbitkan senilai Rp1,2 miliar,

•serta 363 tindakan ultimum remedium dengan potensi penerimaan negara Rp24,4 miliar.

"Data dari Operasi Gurita menunjukkan bahwa penindakan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja kolaboratif lintas instansi untuk memutus rantai distribusi rokok ilegal, dari hulu ke hilir," ujar Djaka.

Dalam kesempatan tersebut, Bea Cukai juga menampilkan sebagian hasil penindakan dari sejumlah wilayah di Jawa Timur sebagai bentuk transparansi dan bukti nyata upaya penegakan hukum, di antaranya jutaan batang rokok ilegal dan alat produksi ilegal yang berhasil diamankan dari berbagai operasi gabungan.

Djaka menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan rokok ilegal tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, namun juga pada kesadaran dan partisipasi masyarakat.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk bersama-sama menolak peredaran barang kena cukai ilegal. Kepatuhan adalah kunci untuk menjaga kestabilan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) disebut telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk impor LPG, bensin, dan minyak mentah dari Amerika Serikat (AS).

Dilansir dari Reuters, Rabu (9/7/2025), hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Adapun, pembelian LPG, bensin, dan minyak mentah dari Negeri Paman Sam itu sebelumnya dilakukan sebagai bagian dari paket negosiasi tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump. Trump mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32%.
Bisnis pun mencoba mengonfirmasi dan meminta keterangan lebih lanjut kepada Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari terkait penandatangan MoU tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.
Adapun, sebelumnya Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan, pemerintah tetap mendorong peningkatan impor LPG dan minyak mentah dari AS.
Menurutnya, hal ini akan tetap dilakukan meski Trump tetap mengenakan tarif resiprokal untuk Indonesia sebesar 32%. Yuliot menyebut, impor energi dari Negeri Paman Sam bakal ditingkatkan demi menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS.
Dia berpendapat, peningkatan impor juga terus diupayakan demi merayu Trump agar menurunkan tarif resiprokal untuk RI. Apalagi, tarif itu baru akan berlaku pada 1 Agustus 2025. Artinya, masih ada kesempatan untuk negosiasi.
"Surplus [perdagangan] kita ke AS kurang lebih sekitar US$19 miliar. Dari sisi energi kita juga berusaha membuat trade balance antara AS dan Indonesia. Kami berusaha meningkatkan impor energi dari AS," ucap Yuliot dalam acara Sarasehan Nasional: Mendorong Keberlanjutan Industri Hulu Minyak dan Gas untuk Kemandirian Energi di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Yuliot juga menyebut, impor energi dari AS bersifat keberlanjutan. Karena itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto masih akan terus membujuk Trump.
Apalagi, dalam negosiasi itu, Indonesia berencana akan membelanjakan US$34 miliar atau setara Rp551,1 triliun (asumsi kurs Rp16.209 per US$) untuk impor dari AS. Dari total jumlah tersebut, sebanyak US$15,5 miliar atau setara Rp251,24 triliun dialokasikan untuk belanja energi.
Lebih lanjut, Yuliot menjelaskan, sejatinya Indonesia melakukan impor migas secara tidak langsung atau indirect dari AS. Proses itu selama ini dilakukan lewat impor dari Singapura.Notabene migas dari Singapura itu merupakan produk dari AS.
Oleh karena itu, Yuliot menyebut, ke depan impor migas itu bakal langsung dari AS. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan dua perusahaan migas raksasa AS, yakni ExxonMobil dan Chevron.
"Beberapa produsen minyak AS kami juga sudah komunikasi, seperti Exxon mereka punya produksi global sekitar 5 juta barel per hari, sementara Chevron mereka sekitar 3 juta barel," tutur Yuliot.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan kembali pernyataannya mengenai penugasan Wakil Presiden dalam percepatan pembangunan Papua yang disampaikan saat acara penyampaian Laporan Tahunan Komnas HAM pada 2 Juli 2025 lalu.

Yusril menegaskan, yang berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang, bukan Gibran.

Yusril mengungkapkan, pernyataannya mengenai Gibran yang mendapat tugas untuk mempercepat pembangunan di Papua didasarkan pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

"Dalam Pasal 68A UU Otsus Papua tersebut, diatur tentang keberadaan Badan Khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua," katanya dalam keterangan resminya, Rabu (9/7).

Badan Khusus itu telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dengan Perpres No. 121 Tahun 2022. Namun aturan-aturan terkait dengan pembentukan badan tersebut bisa saja direvisi sesuai kebutuhan untuk lebih mempercepat pembangunan Papua.

Yusril bilang Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan satu orang wakil dari tiap provinsi yang ada di Papua.

Ketentuan lebih lanjut mengenai badan ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sementara struktur sekretariat dan personalia pelaksana badan yang sudah ada dapat ditata ulang dengan Peraturan Pemerintah sesuai kebutuhan dan perkembangan.

"Jadi yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden itu, bukan Wakil Presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua," kata Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bawah Wapres memiliku konstitusional yang telah diatur oleh UUD 1945, sehingga tempat kedudukan wakil presiden adalah di Ibu Kota Negara mengikuti tempat kedudukan Presiden.

Secara konstitudional, tambah Yusril, tempat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden tidak mungkin terpisah.

"Tidak mungkin wakil presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media," jelasnya.

Untuk diketahui, Pasal 68A UU No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otsus Papua.

Badan ini diketuai oleh Wakil Presiden, dengan anggota Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu wakil dari setiap provinsi di Papua, dan bertugas memastikan percepatan pembangunan berjalan optimal.

Untuk mendukung kerja Badan Khusus ini, dibentuk lembaga kesekretariatan Badan Khusus yang berkantor di Jayapura, Papua. Keberadaan kantor di Jayapura ini berfungsi sebagai titik koordinasi dan pusat administrasi untuk memudahkan komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Papua dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan.

Namun, seperti dijelaskan Mendagri Tito Karnavian, kantor tersebut bukan merupakan kantor Wakil Presiden secara permanen, melainkan kantor kesekretariatan badan khusus yang dapat digunakan Wapres saat berada di Papua untuk memimpin rapat atau koordinasi lapangan terkait tugas percepatan pembangunan Papua.

Jakarta, CNBC Indonesia - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), melalui Indosat Business, meluncurkan Vision AI, solusi pengawasan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk membantu industri memantau keamanan operasional dan bisnis, serta mengoptimalkan pengambilan keputusan berbasis data.

Dengan teknologi AI dan deep learning, Vision AI tak hanya sekadar merekam kejadian, tapi memungkinkan kamera pengawas mengenali pola, menganalisis situasi secara real-time, dan memberikan peringatan dini atas potensi risiko maupun peluang.

Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk merespons kondisi lapangan secara cepat, tepat, dan berbasis data, sembari tetap menjaga aspek privasi dan keamanan data pengguna.

M. Danny Buldansyah, Director & Chief Business Officer IOH, menjelaskan Vision AI dapat beroperasi dengan berbagai skenario lapangan, mulai dari pemantauan otomatis di zona berbahaya, penghitungan dan analisis lalu lintas untuk kepentingan publik, pengawasan keamanan area publik, hingga pemahaman perilaku konsumen di sektor ritel dan layanan publik.

"Semua proses analisis dilakukan secara lokal dan real-time, memanfaatkan kekuatan infrastruktur AI yang aman," kata Danny saat peluncuran Vision AI di kantor IOH, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Lebih lanjut ia menjelaskan, Vision AI dirancang dalam format modular dan fleksibel. Perangkat ini juga tersedia dalam bentuk AI Box, kamera yang sudah siap AI, sensor 3D stereo, serta platform pelatihan AI yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri tertentu.

Kemudahan ini membuat integrasi baik dengan sistem CCTV yang sudah ada maupun yang baru, sehingga dapat digunakan oleh perusahaan dari berbagai skala, mulai dari UMKM hingga korporasi besar.

Danny menjelaskan, Vision AI sudah didukung dengan sovereign cloud, pusat data lokal, dan ekosistem co-creation bersama para mitra teknologi.

Ia menegaskan bahwa kehadiran Vision AI mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem pengawasan pasif menuju pendekatan yang lebih aktif, cerdas, dan kontekstual.

"AI bukan lagi masa depan. AI adalah masa kini, dan Vision AI membuktikan bahwa teknologi bisa digunakan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih responsif, efisien, dan tetap mengedepankan perlindungan privasi," pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengusulkan skema attachment of earnings (AoE) untuk mencicil rumah. Skema ini memungkinkan gaji para pekerja akan dipotong langsung untuk pembayaran cicilan rumah.

Menurut Fahri, skema ini bisa menjadi alternatif pembiayaan perumahan pekerja yang tidak perlu sampai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Itu kan intinya kalau ada kesepakatan antara pengusaha dan buruhnya dan lain-lainnya di luar negara, mereka mau bikin kesepakatan untuk menjadikan gaji mereka sebagai bagian dari jaminan pengadaan rumah," ujar Fahri saat ditemui Tempo di kantornya, Jakarta, pada Rabu, 9 Juli 2025.

Fahri menuturkan, usulan tersebut ia kemukakan ketika menjadi pembicara dalam suatu diskusi. Ketika ditanya apakah usulan skema tersebut telah dibahas di kementeriannya, ia mengatakan baru sebatas gagasan saja.

Jika pihak-pihak terkait sepakat, ujarnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa mendukung. "Itu saya diundang diskusi, saya sampaikan gagasan. Itu sehat, karena istilahnya dia ada pabrik di suatu tempat, kemudian ada kesepakatan di antara mereka, nanti BUMN bisa support, itu jalan," ujar Fahri.

Ia mengatakan skema tersebut hanya akan berjalan jika para pihak terkait menyepakatinya. "Intinya pada kesepakatan itu, kalau sudah sepakat, baru mereka bisa jalan," ujarnya.

Ia pertama kali mengutarakan usulan skema attachment earnings sebagai salah satu alternatif pembiayaan perumahan pekerja itu pada Rabu, 2 Juli 2025. Dengan skema ini, katanya, gaji pekerja pabrik akan dipotong langsung oleh manajemen perusahaan untuk pembayaran cicilan rumah melalui bank, sehingga proses pembiayaan lebih cepat dan efisien.

Ia menyebut kebutuhan perumahan bagi pekerja merupakan bagian penting dari stabilitas tenaga kerja dan produktivitas industri. Namun, keterbatasan akses pembiayaan yang sederhana dan tidak birokratis menjadi tantangan utama yang sering muncul.

“Kami butuh model pembiayaan yang tidak bergantung pada fasilitas negara, tapi tetap memberikan kepastian kepada semua pihak, pekerja, manajemen, bank, dan pengembang. Skema attachment earning menjawab ini,” ujar Fahri dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, jika model ini berhasil diterapkan secara luas, maka akan muncul gerakan nasional penyediaan perumahan pekerja berbasis kolaborasi industri, perbankan, dan pengembang, tanpa intervensi fiskal langsung. Ia menyebut pemerintah siap mendukung melalui regulasi teknis yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam skema ini.

“Kami ingin mengonsolidasikan ini sebagai gerakan nasional. Kalau model ini sukses, kita bisa membangun klaster-klaster perumahan pekerja di kawasan industri secara mandiri dan berkelanjutan,” tuturnya.

IDXChannel - Pasar properti diyakini lebih kompetitif setelah Pemerintah membuka keran investor asing untuk masuk ke Indonesia.

Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto mengatakan, investor asing yang masuk ke suatu negara biasanya tidak hanya membawa proyek, tetapi juga teknologi-teknologi yang andal.

Menurutnya, kebijakan pemerintah yang membuka keran investor asing ini akan menjadi sentimen positif bagi pasar. Sebab masyarakat atau konsumen akan punya banyak pilihan untuk membeli hunian yang sesuai dengan kemampuan dan spesifikasi yang diinginkan.

"Ada celah untuk memberikan kesempatan untuk investor asing ke hunian ini sesuatu yang buat pasar itu positif, karena pasar jadi punya opsi yang lebih banyak," ujarnya dalam media briefing secara virtual, Rabu (9/7/2025).

Lebih jauh, dengan masuknya investor asing di sektor perumahan juga akan membuat kualitas dari pengembang dalam negeri ikut meningkat. Sebab, mereka harus bersaing dengan proyek-proyek yang dibangun atau dibiayai oleh asing.

"Tentu ini akan meningkatkan kualitas daripada produk di dalam negeri juga, karena biasanya investor asing yang masuk ke pasar hunian membawa teknologi yang tentunya karena harus bersaing pemain lokal," kata dia.

Namun, di satu sisi persaingan antar pengembang di dalam negeri tentu akan semakin ketat, terutama jika proyek yang dibangun oleh asing sekaligus membawa teknologi yang belum ramai di Indonesia.

Pemerintah banyak mengundang investor asing masuk dalam rangka mensukseskan program 3 juta rumah. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pembangunan rumah yang lebih masif dengan kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seminim mungkin.

(NIA DEVIYANA)

Komdigi alias Kementerian Komunikasi dan Digital akan menerbitkan aturan tentang sanksi bagi operator seluler yang meloloskan penggunaan NIK atau KTP untuk lebih dari tiga simcard. Indosat Ooredoo Hutchison dan XLSmart buka suara soal hal ini.

Director and Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Danny Buldansyah mendukung upaya pengenaan sanksi oleh Komdigi itu. “Yang penting, setiap nomor HP bisa dipertanggungjawabkan pemiliknya,” kata dia usai acara peluncuran Indosat Vision AI, Rabu (9/7).

Ia juga mendukung langkah Komdigi menerapkan penggunaan satu NIK untuk maksimal tiga nomor ponsel. Akan tetapi, “kami berharap ada dukungan pemerintah, mungkin salah satunya registrasi bisa digratiskan,” katanya.

Head of External Communications XLSmart Henry Wijayanto juga mendukung upaya tersebut. “XLSmart selalu mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk registrasi prabayar,” ujar dia usai Press Conference Launching Inovasi Layanan Pelanggan Smartfren, di kantor Smartfren, Selasa (8/7).

Ia memastikan XLSmart telah melaksanakan proses registrasi simcard sesuai ketentuan pemerintah.

Satu NIK Dipakai Daftar Lebih dari 3 Simcard, Operator Akan Kena Sanksi

Menteri Komdigi Meutya Hafid berencana membuat Peraturan Menteri atau Permen yang mengatur sanksi terhadap penyelenggara telekomunikasi yang mengabaikan pemutakhiran data pelanggan. Langkah ini diambil menyusul maraknya penyalahgunaan simcard untuk aktivitas ilegal, seperti penipuan dan judi online.

“Mungkin, kami akan mengeluarkan Permen yang mengatur sanksi bagi operator seluler yang tidak mematuhi aturan ini,” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (7/7).

Kementerian sempat bertemu dengan operator seluler. Komdigi telah meminta semua operator seluler untuk melakukan pemutakhiran data pelanggan.

“Prinsipnya kami sudah menyampaikan kepada operator seluler untuk melakukan pemutakhiran data, dan ini sudah kami umumkan secara publik. Ini proses yang tidak mudah karena melibatkan sekitar 350 juta nomor aktif,” katanya.

Komdigi alias Kementerian Komunikasi dan Digital akan menerbitkan aturan tentang sanksi bagi operator seluler yang meloloskan penggunaan NIK atau KTP untuk lebih dari tiga simcard. Indosat Ooredoo Hutchison dan XLSmart buka suara soal hal ini.

Director and Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Danny Buldansyah mendukung upaya pengenaan sanksi oleh Komdigi itu. “Yang penting, setiap nomor HP bisa dipertanggungjawabkan pemiliknya,” kata dia usai acara peluncuran Indosat Vision AI, Rabu (9/7).

Ia juga mendukung langkah Komdigi menerapkan penggunaan satu NIK untuk maksimal tiga nomor ponsel. Akan tetapi, “kami berharap ada dukungan pemerintah, mungkin salah satunya registrasi bisa digratiskan,” katanya.

Head of External Communications XLSmart Henry Wijayanto juga mendukung upaya tersebut. “XLSmart selalu mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk registrasi prabayar,” ujar dia usai Press Conference Launching Inovasi Layanan Pelanggan Smartfren, di kantor Smartfren, Selasa (8/7).

Ia memastikan XLSmart telah melaksanakan proses registrasi simcard sesuai ketentuan pemerintah.

Satu NIK Dipakai Daftar Lebih dari 3 Simcard, Operator Akan Kena Sanksi

Menteri Komdigi Meutya Hafid berencana membuat Peraturan Menteri atau Permen yang mengatur sanksi terhadap penyelenggara telekomunikasi yang mengabaikan pemutakhiran data pelanggan. Langkah ini diambil menyusul maraknya penyalahgunaan simcard untuk aktivitas ilegal, seperti penipuan dan judi online.

“Mungkin, kami akan mengeluarkan Permen yang mengatur sanksi bagi operator seluler yang tidak mematuhi aturan ini,” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (7/7).

Kementerian sempat bertemu dengan operator seluler. Komdigi telah meminta semua operator seluler untuk melakukan pemutakhiran data pelanggan.

“Prinsipnya kami sudah menyampaikan kepada operator seluler untuk melakukan pemutakhiran data, dan ini sudah kami umumkan secara publik. Ini proses yang tidak mudah karena melibatkan sekitar 350 juta nomor aktif,” katanya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 222.679 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), termasuk 20.115 pengaduan, sejak 1 Januari 2025 hingga 13 Juni 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, dari 20.115 pengaduan tersebut, sebanyak 7.457 berasal dari industri perbankan, 7.697 berasal dari industri financial technology, 4.046 berasal dari industri perusahaan pembiayaan.

"Selain itu, 648 berasal dari industri asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) lainnya," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Selasa (8/7).

Sementara itu, Friderica menyampaikan 1 Januari 2025 sampai 30 Juni 2025, OJK telah menerima 8.752 pengaduan terkait entitas ilegal.

"Dari total pengaduan itu, sebanyak 7.096 merupakan pengaduan pinjaman online (pinjol) ilegal dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 1.656," ujarnya.

Lebih lanjut, Friderica juga menerangkan sejak 2017 hingga Juni 2025, OJK telah menghentikan atau memblokir total entitas ilegal sebanyak 13.228.

Berdasarkan data secara total, OJK paling banyak menghentikan atau memblokir pinjol ilegal sebanyak 11.166, disusul investasi ilegal sebanyak 1.811 dan gadai ilegal sebanyak 251.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando mengonfirmasi penunjukan dirinya sebagai Komisaris PT PLN Nusantara Power (PLN NP), anak Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (Persero). Dia mengatakan baru memperoleh informasi tersebut secara resmi pada Rabu, 2 Juli 2025 dan telah menjalani serah terima jabatan pada keesokan paginya.

Ade menyebut penunjukan dirinya berkaitan dengan latar belakang akademis di bidang komunikasi. Ia mengaku akan fokus memberikan masukan pada strategi komunikasi perusahaan agar kinerja PLN Nusantara Power lebih dikenal luas masyarakat. "Prestasi-prestasi yang mengesankan dari PLN NP ini harus sampai kepada publik," ujarnya.

Ia juga menekankan komitmennya menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Ade menilai PLN NP perusahaan yang bersih dan berintegritas, sehingga ia bersedia mengemban jabatan tersebut. “Yang paling utama adalah mengawasi agar kerja pengurus PLN NP ini akuntabel, transparan, tidak korup, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan,” kata Ade.

Sosok Ade Armando selama ini dikenal sebagai akademisi, aktivis, dan pengamat media. Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Indonesia (UI) dan meraih gelar master dari Florida State University, Amerika Serikat. Gelar doktor ia peroleh dari FISIP UI pada 2006.

Selain menjadi dosen UI, ia juga mengajar di berbagai perguruan tinggi swasta seperti Universitas Pelita Harapan dan Universitas Paramadina. Karier Ade di dunia komunikasi dan media cukup panjang. Ia pernah menjadi jurnalis di harian Republika, anggota redaksi jurnal Prisma, dan menjabat Pemimpin Redaksi Madina-online.net.

Selain itu, ia juga pernah menjadi Direktur Pengembangan Program Pelatihan Jurnalistik Televisi-Internews dan Ketua Program S1 Ilmu Komunikasi FISIP UI. Tak hanya di dunia akademik dan media, Ade juga aktif membentuk dan mengembangkan berbagai LSM.

Ia turut mendirikan sejumlah organisasi seperti Media Watch and Consumer Center di The Habibie Center, Lembaga Media Ramah Keluarga (MARKA), serta Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). Terakhir, ia menggagas Civil Society Watch (CSW), sebuah inisiatif yang bertujuan mengawasi peran LSM dan ormas dalam menjaga demokrasi, meski gagasan ini sempat menuai kontroversi di media sosial.

Pada 11 April 2022, Ade menjadi korban pengeroyokan saat demonstrasi di depan Gedung DPR. Tempo yang menyaksikan langsung aksi pengeroyokan itu, melihat Ade menangis dan minta kepada pengeroyok agar menghentikan aksinya.

Peristiwa pengeroyokan terhadap Ade Armando ini terjadi usai mahasiswa yang menggelar demo di depan Gedung DPR RI membubarkan diri. Ade dikeroyok oleh massa yang berpakaian serba hitam dan tidak mengenakan atribut kampus.

Ade yang sudah babak belur, kemudian diselamatkan oleh beberapa polisi berpakaian preman. Ia dibopong masuk ke dalam Gedung DPR RI melalui gerbang kecil di bagian depan. Namun, massa yang belum puas memukuli Ade terus melemparinya dengan batu hingga kayu.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 1 September 2022 memvonis keenam terdakwa yakni Dhia Ul Haq, Marcos Iswan, Abdul Latif, Muhannad Bagja, Al Fikri Hidayatullah, dan Komar dengan hukuman delapan bulan penjara dalam kasus penganiayaan terhadap Ade Armando saat aksi demonstrasi mahasiswa menolak penundaan Pemilu di depan Gedung DPR pada 11 April 2022.

Pada 11 April 2023, Ade resmi bergabung menjadi kader PSI. Pelantikan Ade dilakukan Ketua Umum PSI Giring Ganesha Djumaryo dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie.

Ade mengaku ada beberapa hal yang paling membuatnya yakin menapaki dunia politik bersama PSI. Menurut Ade, PSI merupakan partai yang konsisten terhadap antikorupsi dan anti-intoleransi.

"Mereka konsisten membongkar lem Aibon, skandal Formula E, menoak kenaikan gaji yang menurut PSI tidak penting, menggugat tender pembelian gorden yang tidak masuk akal," katanya.

Pada 2 Desember 2023, Ade juga sempat mencuri perhatian warganet akibat video yang diunggah melalui akun X-nya, @adearmando6. Video tersebut bermula dari gerakan mahasiswa di Yogyakarta yang menggelar aksi protes terhadap politik dinasti yang dijalankan Presiden Jokowi. Ade dalam video unggahannya menilai aksi protes itu sangat ironi karena politik dinasti sebenarnya justru ada di Yogyakarta.

Berdasarkan pantauan Tempo pada Senin, 4 Desember 2023, video tersebut telah dihapus. Meski begitu, video pernyataan Ade masih beredar luas di media sosial, salah satunya diunggah ulang oleh akun Tiktok @Jakartabergetar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta tambahan anggaran 2025 senilai Rp12,5 triliun untuk mendukung rencana pembangunan nasional pada tahun ini.

Menteri PU, Dody Hanggodo menuturkan bahwa usulan tambahan anggaran itu bakal digunakan untuk mendukung proyek baru yang bersifat direktif langsung dari Presiden Prabowo Subianto serta menyelesaikan sejumlah proyek yang telah berjalan.

"Kami juga mengusulkan mohon izin untuk tahun anggaran 2025 perubahan anggaran dari Rp73 triliun menjadi Rp86 triliun," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (9/7/2025).

Dalam rinciannya, usulan ambahan anggaran itu sebesar Rp7,05 triliun bakal dialokasikan untuk Ditjen Sumber Daya Air guna mendukung pembangunan infrastruktur irigasi swasembada pangan senilai Rp6,09 triliun dan percepatan proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) senilai Rp956,9 miliar.

Selanjutnya, usulan tambahan anggaran senilai Rp4,87 triliun dialokasikan untuk Ditjen Bina Marga diperuntukkan guna mendukung percepatan proyek PHLN Rp1,4 triliun, percepatan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) Rp1,2 triliun dan pemenuhan paket multiyears contract (MYC) senilai Rp2,26 triliun.

Usulan tambahan anggaran senilai Rp573,39 miliar dialokasikan untuk Ditjen Prasarana Strategis untuk pelaksanaan renovasi Sekolah Rakyat Tahap I Dan Tahap Ib senilai Rp573,39 miliar.

Serta tambahan anggaran Rp49,75 miliar diperuntukkan untuk Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan SIBB.

"Fokusnya adalah untuk menyelesaikan komitmen-komitmen lama dan beberapa tambahan tugas dari Presiden melalui Inpres entah itu Inpres Sekolah Rakyat dan kemudian Inpres Irigasi. Total yang kami usulkan penambahannya adalah Rp12,5 triliun," tambahan Dody.

Untuk diketahui, sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi Rp73,76 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menjelaskan bahwa alokasi tambahan anggaran tersebut salah satunya bakal digunakan untuk mendukung biaya preservasi jalan daerah.

“Tambahan ini salah satu fokus kita itu adalah kepada preservasi jalan, sehingga kemantapan jalan ini bisa kita jaga,” kata Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian PU, Rabu (7/5/2025).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan ada 370 izin usaha pertambangan (IUP) yang tersebar di 153 pulau-pulau kecil di Indonesia. Namun, sebagian besar di antaranya belum memiliki izin pemanfaatan ruang laut dan pulau kecil dari KKP.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, usai rapat bersama DPR RI di Jakarta mengatakan pihaknya tengah memetakan dari data tersebut untuk mengidentifikasi perusahaan mana saja yang belum mengantongi izin dari KKP.

"KKP lagi memetakan setiap IUP-IUP itu mana yang memiliki kewajiban harus ke KKP. Kan kita harus petakan dulu. Kenapa harus dipetakan? Karena kewajibannya itu kan harus sesuai aturan. Misalnya PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) itu wajib 2019 baru aturannya. Kalau PMA (Penanaman Modal Asing) 2014 nanti kita lihat IUP-nya," terang Aris kepada awak media di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

Aris menerangkan mayoritas IUP yang beroperasi belum mengantongi izin dari KKP. Apabila menemukan ketidaksesuaian aturan, Aris menerangkan pihaknya akan memberikan peringatan, berupa administrasi hingga pidana.

"Ya, itu diberi peringatan dan sebagainya. Kan ada tahapannya kan dalam undang-undang cipta kerja ya, sanksi administrasi, paksaan pemerintah, bahkan terakhir kan pidana ya," terang Aris.

Menurut Aris, persoalan ini muncul karena tidak harmonisasinya peraturan lintas kementerian. Salah satunya, kewenangan KKP dalam pemberian izin yang tidak bersifat wajib.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kewenangan KKP dalam pemberian izin bersifat mandatori. Saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan hingga Kementerian Lingkungan Hidup.

"Misalnya Kehutanan di dalam peraturannya mengatakan kawasan hutan itu boleh ditambang minimal 10% di pulau-pulau kecil. Padahal pulau-pulau kecil ini kan ukurannya beda-beda gitu ya. Nah itu kan nggak boleh diberlakukan sama gitu ya. Begitu juga dengan harmonisasi dengan kementerian ESDM," terang Aris.

"Kementerian ESDM dalam pengolahan tambang nilai pesisir dari pulau-pulau kecil yang mestinya juga diaturannya mewajibkan adanya rekomendasi dari KKP. Jangan lepas gitu, seperti itu misalnya. Begitu juga dengan KLH terkait dengan pengolahan lingkungannya," imbuh Aris.