Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal peluang PT Gag Nikel beroperasi kembali. Sebelumnya izin operasional PT Gag Nikel disetop sementara pada 5 Juni 2025 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Meski begitu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno tidak menjelaskan lebih detail kapan surat keputusan untuk PT Gag Nikel dapat kembali beroperasi.

Menurutnya proses pemberian izin kembali beroperasi tinggal sedikit lagi.

"Sedikit lagi. InsyaAllah," jawab Tri ketika ditanya soal apakah PT Gag Nikel dapat beroperasi kembali pada bulan depan.

Tri juga menjelaskan alasan kenapa ESDM belum mengeluarkan izin tersebut. Ia mengatakan bahwa pemberian izin tersebut akan dikeluarkan setelah hasil evaluasi terhadap kepatuhan dan dampak lingkungan selesai dilakukan.

Ia mengatakan saat ini proses evaluasi masih berlangsung.

"Evaluasi aja kepatuhan dan lain sebagainya," katanya.

Sebelumnya, Plt Presiden Direktur PT Gag Nikel, Arya Aditya mengatakan tengah menunggu keputusan resmi dari Kementerian ESDM untuk kembali melanjutkan kegiatan operasional. Pasalnya pada 5 Juni 2025, Kementerian ESDM memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan operasional PT Gag Nikel.

Hal ini kata Arya seperti saat pemberhentian sementara kegiatan operasionalnya pada beberapa waktu lalu, di mana pihaknya mendapatkan surat resmi dari Ditjen Minerba. Setelah adanya surat tersebut, pihaknya tidak melakukan kegiatan operasional penambangan, namun kegiatan administrasi tetap dilakukan.

"Untuk operasi kami masih menunggu arahan resmi dari pemerintah untuk bisa beroperasi kembali," katanya saat dihubungi detikcom, Selasa (17/6/2025).

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan tetap mengizinkan PT Gag Nikel untuk bisa mengelola pertambangan nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya dengan Kontrak Karya. Sementara empat perusahaan lain izin usahanya telah dicabut oleh pemerintah terhitung sejak Selasa (10/6/2025).

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Konsep Masyarakat 5.0 merupakan gagasan futuristik yang pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jepang sebagai respons terhadap berbagai dampak Revolusi Industri 4.0. Masyarakat 5.0 tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi melalui teknologi, tetapi juga pada integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan realitas tertambah (Augmented Reality/AR) untuk menyelesaikan permasalahan sosial serta meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh (Fukuyama, 2018).

Di tengah transformasi digital global, AI dan AR dianggap sebagai pilar utama dalam membentuk sistem masyarakat yang lebih cerdas, efisien, dan berorientasi pada manusia. Teknologi ini memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga industri kreatif.

Namun, di balik potensi besar tersebut, muncul berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Mulai dari keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya literasi teknologi di kalangan masyarakat, hingga persoalan etika dan keamanan data, semua menjadi hambatan nyata dalam mengimplementasikan AI dan AR secara luas.

Belum lagi, ketimpangan akses teknologi juga memperbesar risiko kesenjangan sosial dan ekonomi di era digital. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara menyeluruh tantangan-tantangan tersebut agar implementasi AI dan AR dalam kerangka Masyarakat 5.0 benar-benar memberikan manfaat merata bagi seluruh lapisan masyarakat (World Bank, 2021; CNBC Indonesia, 2025).

Salah satu tantangan utama dalam penerapan AI dan AR di era Masyarakat 5.0 adalah keterbatasan infrastruktur digital yang belum merata. Di banyak wilayah Indonesia, terutama daerah terpencil dan kepulauan, akses internet masih belum stabil, bahkan tidak tersedia sama sekali.

Padahal, konektivitas yang andal dan cepat menjadi fondasi penting dalam menjalankan sistem berbasis AI dan AR. Tanpa dukungan infrastruktur tersebut, penerapan teknologi canggih ini akan timpang dan hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu yang tinggal di pusat-pusat kota (World Bank, 2021). Hal ini memperbesar digital divide atau kesenjangan digital, yang pada akhirnya menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap layanan teknologi dan informasi.

Selain itu, implementasi AI dan AR membutuhkan dukungan perangkat keras dan lunak yang canggih, seperti cloud computing, edge computing, dan sensor-sensor cerdas yang masih mahal dan belum terjangkau oleh banyak institusi, khususnya di sektor publik.

Banyak lembaga pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga usaha kecil menengah (UKM) masih tertinggal dalam pemanfaatan teknologi karena keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, maupun kebijakan yang mendukung adopsi teknologi digital secara menyeluruh (Kementerian Kominfo RI, 2023).

Tantangan berikutnya yang tak kalah penting adalah persoalan etika dan perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi AI dan AR. AI memiliki kemampuan untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar, termasuk data pribadi masyarakat, yang jika tidak diatur dengan ketat dapat berpotensi disalahgunakan.

Masalah ini menjadi lebih kompleks ketika tidak ada regulasi yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap praktik pengumpulan dan pemanfaatan data.
Kasus penyalahgunaan data dan pengawasan berlebihan melalui teknologi berbasis AI telah banyak terjadi di berbagai negara. Di Indonesia, belum adanya undang-undang perlindungan data pribadi yang benar-benar diterapkan secara ketat membuka peluang terjadinya pelanggaran hak privasi warga negara.

Dalam artikel opini yang membahas polemik keamanan nasional, disebutkan bahwa penguasaan teknologi oleh aktor-aktor tertentu bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik atau kontrol sosial yang menyalahi prinsip hak asasi manusia (CNBC Indonesia, 2025). Penggunaan teknologi semacam pengenalan wajah (facialrecognition) atau pengawasan digital yang tidak transparan dan tidak akuntabel bisa mengarah pada praktik otoriter dan penindasan kebebasan sipil.

Tantangan lain yang juga signifikan adalah resistensi dari masyarakat terhadap penggunaan AI dan AR, terutama akibat rendahnya tingkat literasi digital. Banyak masyarakat yang masih belum memahami cara kerja dan manfaat teknologi tersebut, sehingga muncul ketakutan dan kecurigaan terhadap penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Misalnya, penggunaan AR dalam dunia pendidikan atau pariwisata sering kali dianggap sebagai "gimmick" semata karena kurangnya pemahaman tentang cara mengakses dan memanfaatkannya secara optimal.

Selain itu, kekhawatiran mengenai hilangnya lapangan kerja akibat otomatisasi oleh AI juga menjadi hambatan sosial yang tidak bisa diabaikan. Banyak tenaga kerja yang merasa posisinya terancam digantikan oleh mesin atau sistem otomatis, terutama di sektor-sektor pekerjaan yang bersifat rutin dan administratif (ILO, 2020).

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan pendekatan edukatif dan transformatif, guna membangun kesadaran dan keterampilan digital yang merata di semua lapisan masyarakat.

AI dan AR berkembang sangat cepat, jauh melampaui kecepatan penyusunan kebijakan dan hukum yang dapat mengaturnya. Saat ini, Indonesia masih tertinggal dalam merumuskan kebijakan teknologi yang adaptif dan berbasis pada prinsip-prinsip etika digital dan Hukum. Padahal, dalam era Masyarakat 5.0, regulasi yang jelas dan proaktif menjadi kunci untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat.

Ketiadaan standar etika global dalam pengembangan dan penggunaan AI juga menimbulkan dilema dalam penerapannya. Tanpa koordinasi lintas negara dan kerjasama internasional, AI dapat menjadi alat yang dimonopoli oleh segelintir korporasi besar atau negara kuat untuk kepentingan mereka sendiri.

Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan prinsip-prinsip inklusif dan partisipatif dalam tata kelola teknologi, agar AI dan AR dapat benar-benar berkontribusi pada keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat 5.0 menawarkan sebuah visi masa depan yang menjanjikan, di mana teknologi seperti AI dan AR tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga solusi nyata bagi berbagai tantangan sosial. Namun, implementasi teknologi ini tidaklah mudah.

Tantangan infrastruktur yang belum merata, persoalan etika dan privasi, resistensi sosial, serta belum adanya regulasi yang kuat menjadi hambatan serius dalam proses transformasi ini. Jika tidak ditangani dengan tepat, keberadaan AI dan AR justru bisa memperdalam ketimpangan sosial, memperbesar risiko pelanggaran hak asasi manusia, dan menciptakan kontrol teknologi yang membahayakan demokrasi.

Pendekatan yang inklusif dan strategis sangat dibutuhkan. Pemerintah harus berperan aktif dalam membangun infrastruktur digital yang merata, menyusun regulasi yang adaptif dan berorientasi pada hak-hak sipil, serta mendorong peningkatan literasi digital masyarakat.

Di sisi lain, perusahaan dan pengembang teknologi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan etis dalam penggunaannya. Kolaborasi antara berbagai pihak pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil merupakan kunci untuk memastikan bahwa AI dan AR benar-benar menjadi teknologi yang human-centered, sesuai dengan semangat Masyarakat 5.0.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial tidak memiliki implikasi Hukum yang konkret dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak dengan tegas membahas secara tegas tentang batasan AI & AR sehingga perlu adanya suatu UU khusus yang dapat mengakomodasi segala ruang lingkup, larangan, nilai ekonomi (hak cipta) terkait AI & AR.

JAKARTA, Investor.id - PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) kembali menunjukkan performa kinerja yang solid dan konsisten. Pada kuartal I-2025, perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan kuat di berbagai indikator utama, melampaui rata-rata industri asuransi jiwa nasional.

Pada periode itu, total aset perusahaan meningkat dari Rp 7,74 triliun menjadi Rp 8,71 triliun, tumbuh sebesar 12,52%. Pertumbuhan ini melebihi rata-rata diindustri asuransi jiwa nasional yang turun 0,6%. Premi bruto naik 13,6%, dari Rp 385,86 miliar menjadi Rp 438,35 miliar, jauh melebihi rata-rata industri sebesar 3,2%.

Hasil investasi Taspen Life naik 10,06%, dari Rp 115,50 miliar menjadi Rp 127,13 miliar. Hasil ini menjadi modal Taspen Life dalam menghadapi dan mengimplementasikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 yang mulai diberlakukan pada awal tahun 2025.

Selama dua tahun terakhir, Taspen Life telah melakukan berbagai penyesuaian internal dan peningkatan kapasitas sistem untuk mendukung persiapan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 117. Memasuki kuartal I-2025, Taspen Life telah menerapkan PSAK 117 yang berfokus pada kontrak asuransi.

Ibnu Hasyim, direktur utama Taspen Life, menuturkan, pencapaian itu tidak terlepas dari upaya perusahaan untuk melakukan penyesuaian strategi secara menyeluruh. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui pengembangan dan pemasaran produk asuransi yang berkelanjutan (sustainable), penyusunan laporan keuangan yang lebih rinci dan komprehensif serta penguatan sistem tata kelola perusahaan yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Seluruh inisiatif ini, kata dia, sejalan dengan komitmen Taspen Life dalam menghadirkan layanan asuransi jiwa yang adaptif, bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang.

“Sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap tata kelola yang baik dan transparansi, Taspen Life terus berupaya untuk secara adaptif mengikuti setiap perubahan regulasi, termasuk dalam mengikuti pelaksanaan PSAK 117. Kami juga senantiasa memenuhi ekspektasi seluruh stakeholder dengan tetap mengedepankan prinsip good corporate governance,” ujar Ibnu, Senin (23/6/2025).

Taspen Life, kata dia, melihat penerapan PSAK 117 bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai langkah penting menuju transparansi, akuntabilitas dan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Dengan pondasi bisnis yang kuat dan kesiapan sistem internal, perusahaan optimistis bahwa standar baru ini akan mendukung pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan profitabilitas produk.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Dampak perang Israel Vs Iran akan dirasakan juga oleh Amerika Serikat (AS). Apalagi, setelah AS mengebom fasilitas nuklir di Iran

Gubernur Bank Sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell mengatakan kenaikan harga minyak imbas konflik timur tengah akan terjadi.

Meski begitu, pihaknya kini terus melakukan pemantauan terkait dampak ekonomi yang akan ditimbulkan dari hal tersebut.

"Apa yang biasanya terjadi ketika terjadi gejolak di Timur Tengah adalah lonjakan harga energi, tetapi biasanya akan kembali turun," ujarnya dikutip dari CNN, Senin (23/6/2025).

"Hal-hal seperti itu umumnya tidak berdampak lama terhadap inflasi, meskipun tentu saja pada tahun 1970-an dampaknya sangat besar karena adanya serangkaian guncangan besar," tambah Powell.

Powel mengatakan kondisi ekonomi AS saat ini lebih kuat dan tidak terlalu bergantung pada minyak luar negeri, berbeda dengan era 1970-an ketika krisis minyak sempat memicu inflasi besar.

"Ekonomi AS saat ini jauh lebih tidak bergantung pada minyak asing dibandingkan tahun 1970-an," kata Powell

Berbeda dengan Powel, para ekonom tidak sepenuhnya yakin konflik ini tidak membawa risiko besar bagi ekonomi AS. Ekonom JPMorgan yang menyatakan, ekonomi AS dan global diperkirakan akan menghadapi beberapa guncangan besar tahun ini imbas pecahnya perang di Timur Tengah.

Kepala Ekonom Internasional di ING James Knightley, mengatakan konflik Iran-Israel akan menyebabkan lonjakan harga minyak yang dapat dirasakan langsung oleh konsumen AS jika Selat Hormuz ditutup.

"Salah satu dampak paling langsung bagi konsumen AS akan terjadi jika Selat Hormuz ditutup, yang dapat menyebabkan lonjakan tajam biaya energi karena terganggunya aliran minyak dan gas yang dikirim lewat laut," terang James.

Kepala Strategi Ekonomi Morgan Stanley Ellen Zentner meramalkan ekonomi AS akan melambat akibat sentimen tarif impor yang tinggi dan kenaikan harga minyak dunia akibat memanasnya perang Timur Tengah.

"Dapat memberikan tekanan ke bawah yang kuat pada kemampuan rumah tangga untuk berbelanja, dan itu dapat memperlambat PDB lebih jauh," ujar Ellen dikutip dari Reuters, Senin (23/6/2025).

Lembaga Informasi Energi AS (EIA) baru-baru ini menyebut Selat Hormuz yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman merupakan salah satu titik pengiriman minyak paling penting di dunia.

Tahun lalu, jumlah minyak yang melewati jalur ini rata-rata mencapai 20 juta barel per hari, atau sekitar 20% dari konsumsi global cairan minyak bumi.

"Pilihan alternatif untuk mengalirkan minyak jika selat ini ditutup sangat terbatas," ungkap EIA dalam sebuah artikel online hari Senin.

Di sisi lain, meski kenaikan harga akibat tarif impor belum terlihat jelas dalam laporan inflasi resmi AS, para ekonom percaya bahwa itu hanya soal waktu.

Setelah ekonomi global mulai pulih dari pandemi, inflasi pun melonjak di banyak negara. Kondisi ini semakin diperburuk oleh perang Rusia-Ukraina yang membuat harga gas melonjak dan inflasi naik lebih tinggi lagi.

Situasi serupa bisa saja terulang jika harga minyak dan bensin kembali naik akibat konflik Israel-Iran.

"Dengan harga barang-barang yang sudah mulai naik karena tarif impor, lonjakan harga bensin akan makin menekan pengeluaran rumah tangga. Ini bisa membuat ekonomi melambat lebih dalam," kata Knightley

Asian Development Bank (ADB) berkomitmen memberikan pinjaman senilai USD 500 juta atau setara Rp 8,2 triliun (kurs Rp 16.475 per dolar AS) untuk mendanai Program 3 Juta Rumah di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan saat rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait di kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri, Senin (23/6).

Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan program pinjaman ADB ini pada dasarnya sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian PUPR dan masuk dalam Green Book 2024. Namun, karena perubahan nomenklatur menjadi Kementerian PKP, lanjut dia, maka program tersebut akan diajukan ulang dan dikaji berdasarkan kebutuhan untuk RPJMN periode tahun 2025-2029.

"Namun karena perubahan nomenklatur pejabat di kementerian, kita harus re-submit ulang untuk memasukkan, kita usulkan dalam RPJMN di tahun 2025 sampai 2029, yang mengusulkan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko," ungkap Ara.

Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Andriansyah, mengatakan untuk tahap pertama, ADB akan meminjamkan USD 175 juta.

"Angkanya USD 500 juta, tapi tahap pertama dengan ADB itu USD 175 juta. Proyeknya dilaksanakan tahap pertama dan kedua, artinya kalau tahap pertama lancar, tahap kedua bisa dilancarkan," jelas Aziz.

Dalam data yang ditampilkan, program Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) berlangsung mulai tahun 2025 hingga 2030 dengan target pinjaman luar negeri USD 500 juta, dengan tahap pertama USD 175 juta (2025-2028) untuk 285.700 rumah, dan tahap kedua USD 325 juta (2028-2030) untuk 714.300 rumah dan 5 kawasan.

Target program IGAHP menyasar 1 juta unit rumah dan 5 kawasan perumahan, meliputi 360.000 konstruksi rumah subsidi hijau, 147.500 pembangunan rumah secara swadaya, 292.500 ribu perbaikan rumah secara swadaya, 200.000 konstruksi hunian sewa, dan 5 kawasan hijau dan tangguh.

Aziz menjelaskan, ADB berminat untuk mendanai program pembiayaan bangunan gedung hijau. Dia menilai Indonesia memiliki kewajiban secara internasional untuk penurunan emisi, karena berkomitmen dalam Paris Agreement.

"Bentuk-bentuknya yang pertama adalah peningkatan kualitas dengan menerapkan prinsip-prinsip bangunan gedung hijau, yang berikutnya pembangunan rumah baru dan renovasi rumah, yang sekali lagi menerapkan prinsip-prinsip bangunan gedung hijau," tuturnya.

Sementara itu, Deputy Country Director Indonesia Resident Mission ADB, Renadi Budiman, menjelaskan ADB menetapkan bunga pinjaman sebesar 4,28 persen jika dalam bentuk dolar AS dan 1,8 persen dalam Yen Jepang.

Renadi menambahkan, jika pinjaman dalam dolar AS, maka menggunakan Secured Overnight Financing Rate (SOFR) dengan tambahan sebesar 50 basis poin dan commitment fee 0,15 persen untuk outstanding balance.

"Jadi SOFR pada secure overnight lending itu pada hari ini, kira-kira 4,28 persen itu dalam USD tambah 50 basis point. Dengan mata uang Jepang 1,8 persen," ungkapnya.

Ditemui usai acara, Aziz menuturkan pemerintah masih harus mengkaji kembali pendanaan dari lembaga asing, sebab komitmen pendanaan Program 3 Juta Rumah sudah mulai berdatangan dari dalam negeri, mulai dari Danantara hingga Bank Indonesia (BI).

Belakangan ternyata ada resources lokal dalam negeri upaya dari Pak Menteri, yaitu dari pelonggaran GWM BI, dan kemudian dari Danantara, kurang lebih, tadi sudah disampaikan Pak Menteri, kurang lebih total ini sekitar Rp 260 triliun," jelasnya.

"Nah, dengan adanya seperti itu, ya kita coba kaji ulang apakah anggaran resources internal itu bisa kita manfaatkan untuk menjalankan program IGAHP itu," imbuh Aziz.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespon terkait konflik Kawasan Timur Tengah yang menyebabkan lonjakan harga minyak dunia.

Pada Senin 23 Juni 2025, harga minyak mentah Brent berjangka naik US$ 1,92 atau 2,49% ke level USD 78,93 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate AS juga naik USD 1,89 atau 2,56% menjadi USD 75,73 per barel.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro menyatakan bahwa level harga minyak terkini masih berada di bawah asumsi yang digunakan untuk APBN 2025 yaitu di USD82 per barel.

“Harga minyak Brent di akhir pekan ini masih di USD77,27 (eop) dan rata-rata ytd ICP masih ada di bawah USD73 per barel, sehingga masih terdapat ruang fiskal untuk meredam rambatan inflasi,” kata Deni dalam keterangannya, Jakarta, Senin (23/6/2025).

Deni menambahkan, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang mampu mengantisipasi dampak yang menyebabkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ia menilai, tekanan harga minyak terhadap inflasi yang terkait dengan harga BBM dapat diredam dengan adanya subsidi dan kompensasi yang diberikan Pemerintah.

Menurutnya, masih terdapat ruang fiskal untuk menyerap risiko inflasi terhadap domestik melalui kebijakan Pemerintah tersebut.

“Fungsi APBN sebagai shock absorber masih dapat berjalan dengan baik,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa, dampak yang timbul akibat konflik tersebut tidak begitu besar bagi perekonomian RI.

“Sepekan ini masih berada dalam rentang yang aman dan belum memberikan dampak yang signifikan baik terhadap perekonomian maupun kinerja industri jasa keuangan dalam negeri termasuk terhadap kinerja fiskal,” urainya.

Kendati demikian, ia menegaskan pemerintah akan terus mewaspadai risiko global dan transmisinya pada perekonomian domestik dengan menyiapkan langkah-langkah mitigasi awal dan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber.

Menurutnya, sinergi kebijakan yang solid antara Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengantisipasi risiko terjadinya inflasi dilakukan, termasuk sinergi kebijakan dengan otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

“Transformasi struktural terus dilakukan, keberhasilan menjaga suplai pupuk melalui deregulasi misalnya, akan dilanjutkan untuk berbagai komoditas,” urainya.

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional serta melindungi daya beli masyarakat, agar Indonesia tetap berada pada jalur pemulihan dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah juga terus memperkuat sektor-sektor strategis dalam negeri agar lebih tangguh terhadap guncangan eksternal, termasuk diversifikasi sumber energi dan peningkatan ketahanan pangan nasional.

“Prinsip kehati-hatian tetap dijunjung tinggi dalam setiap pengambilan kebijakan,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Di dunia modern, nama-nama seperti Elon Musk, Jeff Bezos, dan Mark Zuckerberg mendominasi daftar orang terkaya di dunia.

Namun, tidak satu pun dari mereka, yang dapat menyamai kekayaan Mansa Musa yang sangat besar dan hampir seperti mitos. Dia adalah Raja Mali pada abad ke-14.

Sering disebut oleh para sejarawan sebagai "orang terkaya yang pernah hidup," Mansa Musa memerintah Mali dari tahun 1312 hingga 1337 Masehi, pada masa ketika kekaisaran Afrika Barat tersebut merupakan penghasil emas terbesar di dunia, sumber daya yang paling dicari pada saat itu.

Mengutip Financial Express, jika kekayaannya disesuaikan dengan ekonomi saat ini, beberapa perkiraan menyebutkannya lebih dari US$500 miliar angka yang bahkan akan mengerdilkan kekayaan bersih puncak Elon Musk.

Yang membuat kekayaan Mansa Musa semakin legendaris adalah bagaimana dia menggunakannya.

Pada tahun 1324, dia memulai perjalanan haji ke Mekkah yang mengguncang fondasi ekonomi setiap kota yang dilewatinya. Karavannya diisi oleh lebih dari 60.000 orang, 12.000 budak, dan 100 unta, yang masing-masing membawa lebih dari 300 pon emas.

Di Kairo, dia menyumbangkan begitu banyak emas hingga menyebabkan inflasi yang merajalela, mendevaluasi logam mulia tersebut selama lebih dari satu dekade.

Tidak seperti miliarder masa kini yang membangun kerajaan mereka melalui teknologi, minyak, atau ritel, Musa tidak memiliki perusahaan.

Kekayaannya berakar pada kekayaan alam Mali dan jaringan perdagangan mapan yang menangani emas, garam, gading, dan banyak lagi. Namun pengaruhnya menyebar secara global, dari Afrika ke Eropa dan Timur Tengah. Raja dan kaisar di seluruh dunia berusaha menjalin hubungan dengannya.

Mansa Musa juga menggunakan kekayaannya untuk memajukan pendidikan dan arsitektur. Pada masa pemerintahannya, Timbuktu bangkit sebagai pusat ilmu pengetahuan dan budaya Islam.

Dia menugaskan pembangunan sejumlah masjid dan pusat pembelajaran, banyak di antaranya yang masih berdiri hingga kini sebagai monumen untuk mengenang warisannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Perancis, TotalEnergies, resmi masuk ke Wilayah Kerja (WK) atau Blok migas Bobara, Papua Barat, melalui akuisisi 24,5 persen hak partisipasi atau participating interest (PI) dari Petronas, perusahaan migas asal Malaysia.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari pendekatan strategis dan proaktif pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, dalam mendorong iklim investasi migas yang menarik dan kompetitif.

"Masuknya Total Energies ke WK Bobara menjadi tonggak penting dalam upaya pencapaian target lifting migas nasional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/6/2025).

Masuknya TotalEnergies ke WK Bobara diyakini menjadi angin segar bagi industri hulu migas nasional sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki cadangan migas yang menjanjikan.

Tri mengatakan bahwa masih banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang menyimpan "emas hitam" selain WK Bobara, misalnya WK Gaea I dan II di Papua Barat, serta WK Akimeugah I dan II di Papua Selatan dan Papua Pegunungan, yang dapat digarap oleh Total Energies di Indonesia.

Vice President of International Assets Upstream Petronas, Mohd Redhani Abdul Rahman, menuturkan bahwa pihaknya memegang 100 persen hak partisipasi pengelolaan WK Bobara, sehingga dengan penyerahan PI 24,5 persen, berarti yang tersisa milik Petronas sebesar 75,5 persen.

"Saya pikir ini pertanda yang sangat bagus bahwa perusahaan seperti Total mempertimbangkan kembali ke Indonesia dan kami juga gembira untuk mendatangkan kolaborasi kami bersama dengan Total di Indonesia," kata Redhani.

Sementara itu, Chairman dan CEO TotalEnergies, Patrick Pouyanne, mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik kerja sama dengan Petronas dalam mengelola blok migas di Indonesia.

Hal ini, selain akan mendatangkan keuntungan di masa depan, juga akan meneguhkan posisi Total Energies sebagai produsen gas, baik di Malaysia maupun negara lainnya.

"Kami senang dapat memperluas kehadiran kami di negara ini, yang kami lihat sebagai platform strategis untuk produksi berbiaya rendah dan rendah karbon serta pertumbuhan arus kas kami di masa mendatang, yang didukung oleh paparan terhadap pasar LNG Asia," ujar Patrick.

Adapun akuisisi PI TotalEnergies terhadap Petronas ditandai dengan Penandatanganan Farm Out Agreement (FOA) antara Petronas dan Total Energies, yang berlangsung pada gelaran Energy Asia 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Petronas nantinya akan tetap menjadi operator di WK Bobara melalui anak perusahaannya, Petronas Energy Bobara Sdn Bhd.

Sementara TotalEnergies, dengan keahlian teknis dan pengalaman global, akan memperkuat eksekusi program eksplorasi dan pengembangan blok tersebut.

WK Bobara sendiri memiliki luas area 8.444,49 km² dengan potensi sumber daya minyak dan gas bumi sebesar 6,8 billion barrel oil equivalent (BBOE).

Kontrak bagi hasil WK Bobara merupakan WK eksplorasi dengan jangka waktu 30 tahun yang ditandatangani pada Mei 2024 lalu, dengan komitmen pasti senilai 16,92 juta dollar AS, terdiri dari 3 studi Geologi dan Geofisika (G&G) dan survei seismic resolution seluas 2.000 km², serta bonus tanda tangan sebesar 50.000 dollar AS.

Jakarta, CNBC Indonesia - Nadiem Makarim diperiksa selama 12 jam di Kejaksaan Agung (Kejagung), terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook 2020-2022 senilai Rp 9,9 triliun, ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek).

Dalam pernyataan setelah kelar diperiksa, Nadiem mengatakan akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah dibangun bersama.

"Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih," kata Nadiem, Senin (23/6/2025) malam.

"Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga azas praduga tak bersalah," ia menambahkan.

Nadiem tak banyak berbicara soal detail pemeriksaan yang memakan waktu hingga 12 jam.

"Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah menunggu," ujarnya mengakhiri keterangan singkat tersebut.

Nadiem mendatangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung sekitar pukul 09.09 WIB. Namun sampai berita ini ditulis, sekitar pukul 20.15 WIB, Nadiem belum juga terlihat keluar dari gedung tersebut.

Ketika datang pagi tadi, Nadiem tampak didampingi tim penasihat hukumnya. Ia menggunakan kemeja batik berwarna krem dan buru-baru masuk, tanpa berbicara sepatah kata pun kepada awak media.

Ditemui sebelumnya, Nadiem mengatakan bahwa program pengadaan laptop Chromebook digunakan oleh mayoritas sekolah penerima dan berdampak nyata pada proses pembelajaran.

Nadiem menjelaskan, pengadaan laptop tersebut merupakan bagian dari strategi mitigasi terhadap ancaman learning loss saat pandemi Covid-19.

Program ini, katanya, mencakup pengadaan laptop, modem, dan proyektor untuk mendukung pembelajaran jarak jauh serta peningkatan kompetensi guru dan asesmen berbasis komputer (ANBK).

Program ini, katanya, mencakup pengadaan laptop, modem, dan proyektor untuk mendukung pembelajaran jarak jauh serta peningkatan kompetensi guru dan asesmen berbasis komputer (ANBK).

Program digitalisasi itu dijalankan sepanjang 2019 hingga 2022 dengan anggaran total mencapai Rp9,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp3,58 triliun bersumber dari dana satuan pendidikan dan Rp6,39 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam pembelaannya, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris, menegaskan seluruh proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan harga pembelian yang bahkan lebih murah dari harga katalog.

"Laptop yang dibeli sekitar Rp5 jutaan, padahal harga di e-katalog saat itu sekitar Rp6-7 juta. Jadi tidak ada markup," ujar Hotman.

Namun, Kejaksaan Agung mengungkap temuan berbeda. Penyidik menemukan dugaan adanya pemufakatan jahat dalam pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tersebut.

Kajian teknis disebut-sebut diarahkan untuk merekomendasikan penggunaan Chromebook, meski hasil uji coba 1.000 unit pada 2019 menunjukkan perangkat tersebut tidak efektif sebagai sarana pembelajaran.

Penyidikan juga menyasar aset milik orang-orang dekat Nadiem. Tiga apartemen yang diduga milik staf khusus Nadiem (Fiona Handayani, Juris Stan, dan Ibrahim) telah digeledah.

Penyidikan juga menyasar aset milik orang-orang dekat Nadiem. Tiga apartemen yang diduga milik staf khusus Nadiem (Fiona Handayani, Juris Stan, dan Ibrahim) telah digeledah.