Jakarta, CNBC Indonesia -Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjadi perbincangan internasional setelah resmi dinominasikan sebagai calon peraih nobel perdamaian tahun ini. Pencalonan ini diajukan oleh anggota parlemen Amerika Serikat dari partai Republik, Buddy Carter, yang mengapresiasi peran Trump dalam menengahi konflik Israel dan Iran.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia, Kamis (26/06/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bakal mengambil alih lahan tambang ilegal seluas 300.000 hektare (Ha) yang berada di di kawasan hutan.

Perintah itu menyusul temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Praktik tambang ilegal itu diklaim menyebabkan potensi kerugian negara hingga Rp700 triliun.

Kepala BPKP Yusuf Ateh mengatakan, pengambil alihan lahan tambang ilegal itu bakal dilakukan dengan kerja sama Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri. Kendati, dia tidak merinci lokasi tambang ilegal yang dimaksud.

"Tambang itu ada emas, bauksit, timah, batu bara dan segala macam. Karena perintah presiden, ambil dulu [lahannya], lalu kita kasih denda ilegal gainnya. Ambil dulu, kuasai kembali," ujar Yusuf dalam acara Leader’s Corner: Leading to Transform yang disiarkan secara daring, Kamis (26/6/2025).

Dia merinci, dari total 4,2 juta Ha tambang dalam kawasan hutan yang teridentifikasi, BPKP telah menghitung sekitar 296.000 Ha atau dibulatkan menjadi 300.000 Ha, sebagai prioritas untuk dikuasai kembali oleh negara.

Menurutnya, praktik pertambangan di kawasan hutan lebih merugikan ketimbang komoditas sawit. Sebab, lahan hutan yang dijadikan tambang ilegal bisa langsung dieksploitasi secara singkat.

"Kalau kelapa sawit kan harus menanam dulu enam tahun, tapi kalau tambang tinggal keruk saja pakai beko," tutur Yusuf.

Dia mengatakan bahwa pemerintah akan menempuh jalur hukum dan menagih kompensasi atau denda dari para pelaku. terlebih, kerugian negara bisa mencapai Rp700 triliun.

"Kalau tak mau bayar, kayak kemarin yang sawit, kami penjarakan. Nanti yang punya kita [sudah] kuasai, kita minta bayarkan lagi. Jadi tambahan baru bagi PNBP [penerimaan negara bukan pajak]," kata Yusuf.

Meski tak menyebut lokasi tembang ilegal tersebut, praktik culas itu memang marak terjadi.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno mengungkapkan, terdapat laporan 128 pertambangan tanpa izin (PETI) di sektor mineral dan batu bara per 2023. Pertambangan tanpa izin itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, dari Aceh hingga Nusa tenggara barat (NTB).

"Ini adalah data yang PETI yang kami sampaikan, terkait dengan data yang ada di peti, mulai dari Aceh, Banten, Bengkulu, dan lain sebagainya," ucap Tri beberapa waktu lalu.

Adapun data pertambangan tanpa izin itu berdasarkan laporan kepolisian dan keterangan ahli khusus PETI. Lebih terperinci, pertambangan tanpa izin di Aceh mencapai 11 laporan, Banten 1 laporan, Bengkulu 6 laporan, Jambi 1 laporan, Jawa Barat 3 laporan, Jawa Timur 9 laporan, Kalimantan Barat 1 laporan, dan Kalimantan Selatan 2 laporan.

Lalu, Kalimantan Tengah 1 laporan, Kalimantan Timur 7 laporan, Kalimantan Utara 1 laporan, Kepulauan bangka Belitung 2 laporan, Kepulauan Riau 1 laporan, Lampung 4 laporan, dan Maluku 1 laporan.

Kemudian, NTB 2 laporan, Riau 24 laporan, Sulawesi Selatan 1 laporan, Sulawesi Tengah 1 laporan, Sulawesi Tenggara 2 laporan, Sulawesi Utara 2 laporan, Sumatra Barat 7 laporan, Sumatera Selatan 26 laporan, dan Sumatera Utara 12 laporan.

JAKARTA, KOMPAS.com- Entitas grup Djarum PT Dwimuria Investama Andalan mengakuisisi dengan membeli saham pengelola jaringan Rumah Sakit Hermina, PT Medialoka Hermina Tbk (HEAL).

Dilansir dari keterbukaan informasi, langkah itu dilakukan dengan membeli saham emiten kesehatan tersebut sebanyak 559,18 juta saham.

Sedikit catatan, transaksi itu merupakan bagian dari pengalihan saham hasil pembelian kembali (buyback) HEAL.

Direktur PT Medialoka Hermina Tbk (HEAL)Yulisar Khiat menjelaskan, harga pelaksanaan rata-rata saham tersebut adalah 1.875.

"Jumlah dana yang diperoleh Rp 1,04 triliun," tulis pengumuman tersebut.

Adapun, transaksi ini terjadi pada tanggal 25 Juni 2025.

Pengumuman yang sama menjelaskan, nama pihak yang membeli saham hasil buyback adalah PT Dwimuria Investasi Andalan yang diketahui terafiliasi dengan grup Djarum.

Dengan pembelian ini, jumlah saham treasury hasil buyback milik HEAL menjadi 0.

Sebagai informasi, PT Dwimuria Investasi Andalan merupakan pemegang saham pengendali BCA dengan 54,94 persen saham.

Perusahaan ini hyga mencatat kepemilikan saham senilai 8,3 persen di PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWR.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap adanya anomali di balik kenaikan harga beras saat stok dalam negeri melimpah. Menurut Amran, harga beras justru naik saat stoknya menyentuh angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

FAO atau Organisasi Pangan Dunia menyebut produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton, lebih tinggi 3,6 juta ton dari target sebesar 32 juta ton. Sementara United States Department of Agriculture, Kementerian Amerika Serikat memprediksi jumlahnya sebesar 34,6 juta ton.

"Oleh karena itu, kami mencoba mengecek bersama Satgas Pangan Badan Pangan, dari Kepolisian, Kejaksaan, dari Inspektorat. Kita turun ngecek, apa sih yang terjadi. Kalau dulu harga naik, alasannya stok kurang, hanya 1 juta atau di bawah 1 juta. Nah itu adalah alasannya. Hari ini tidak ada alasan, harga naik. Ada anomali yang kami baca" katanya dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (26/6/2025).

Amran menyebut pengecekan dilakukan di sejumlah pasar di 10 provinsi di Indonesia. Beberapa aspek yang dicek mencakup mutu, kualitas, timbangan, hingga berat kemasan beras. Hasil temuan menunjukkan adanya ketidaksesuaian untuk produk beras yang dijual ke masyarakat.

"Ternyata ada yang tidak pas, termasuk HET (harga eceran tertinggi). Pertama ada yang izinnya belum ada. Yang kedua ada beratnya tidak sesuai dengan standar. Yang ketiga tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga harga di atas HET," tuturnya.

Periode pengambilan sampel dilakukan pada 6-23 Juni 2025 dengan jumlah sampel sebanyak 268 pada 212 merk beras. Menurut Amran, potensi kerugian masyarakat imbas ketidaksesuaian tersebut menyentuh angka Rp 99,35 triliun.

"Ini potensi kerugian konsumen Rp 99 triliun. Jadi potensi kerugian kita Rp 99 triliun. Dan inilah hasil kita bersama, hasil tim turun ke lapangan. Dan kita akan verifikasi ulang. Nanti Satgas bergerak mengecek langsung di lapangan," imbuh Amran.

Secara rinci untuk jenis beras premium, pengambilan sampel beras dilakukan pada 136 merk. Ditemukan adanya ketidaksesuaian mutu beras 85,56% yang tidak sesuai regulasi. Sementara sisanya sebesar 14,4% sesuai regulasi.

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meresmikan pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan (EBT) secara serentak di 15 provinsi, Kamis (26/6/2025).

Peresmian ini dilakukan Prabowo melalui video conference dari Bali yang ditayangkan di sejumlah tempat, termasuk di PLTP Blawan Ijen Unit 1, Bondowoso, Jawa Timur.

Total investasi yang digelontorkan untuk seluruh pembangkit listrik EBT ini senilai Rp 25 triliun dengan total kapasitas sebesar 379,7 Megawatt (MW).

KOMPAS.com/ ELSA CATRIANA Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Blawan Ijen di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, secara virtual Kamis (26/6/2025).

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kamis 26 Juni 2025 saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan di 15 Provinsi, dan peningkatan produksi minyak 30.000 barrel Blok Cepu, serta peletakan batu pertama (groundbreaking) 5 PLTP di Indonesia," ujar Prabowo saat peresmian.

Prabowo menuturkan, peresmian PLTP merupakan langkah Indonesia menuju swasembada energi.

Menurutnya, swasembada akan membuat negara mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa manfaat pembangunan pembangkit listrik EBT itu mendorong pertumbuhan industri lokal dengan TKDN 40 persen.

"Dan setelah kita hitung kontribusi PNBP dan bonus produksi panas bumi sebesar 426,5 miliar per tahun. Jadi ini memang ada bagi hasil bapak Presiden dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang tadi saya sampaikan kurang lebih sekitar 9.500," katanya.

Berikut adalah proyek PLT energi terbarukan lainnya yang juga turut diresmikan.

Peresmian 47 Unit PLTS total kapasitas 27,8 MW di 11 Provinsi, dengan penerima akses Listrik untuk 5.383 rumah tangga:

DOK. Humas Pertamina Pertamina New and Renewable Energy (NRE), subholding Pertamina yang fokus pada pengembangan energi baru dan terbarukan, memanfaatkan drone dan kecerdasan buatan untuk memeriksa keandalan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di wilayah Riau.

1. Provinsi Bali: 1 PLTS total kapasitas 25 MW dengan investasi 20,55 juta dollar AS
2. Provinsi Jawa Timur: 7 PLTS total kapasitas 0,52 MW dengan investasi Rp 29,2 miliar
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur: 11 PLTS total kapasitas 0,69 MW dengan investasi Rp 14,43 miliar
4. Provinsi Kalimantan Barat: 2 PLTS total kapasitas 0,14 MW dengan investasi Rp 12,88 miliar
5. Provinsi Kalimantan Timur: 5 PLTS total kapasitas 0,12 MW dengan investasi Rp 1,81 miliar
6. Provinsi Kalimantan Utara: 2 PLTS total kapasitas 0,08 MW dengan investasi Rp 7,02 miliar
7. Provinsi Sulawesi Utara: 3 PLTS total kapasitas 0,54 MW dengan investasi Rp 24,15 miliar
8. Provinsi Maluku: 2 PLTS total kapasitas 0,1 MW dengan investasi Rp 9,2 miliar
9. Provinsi Maluku Utara: 21 PLTS total kapasitas 0,05 MW dengan investasi Rp 4,6 miliar
10. Provinsi Papua: 5 PLTS total kapasitas 0,26 MW dengan investasi Rp 14,51 miliar
11. Provinsi Papua Barat: 8 PLTS total kapasitas 0,29 MW dengan investasi Rp 11,88 miliar

Peresmian 2 PLTP yang telah COD total kapasitas 57,4 MW

1. PLTP Sorik Marapi unit 5 (PT Sorik Marapi Geothermal Power) kapasitas 41,25 MW berlokasi di Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan nilai investasi 52,9 juta dollar AS. Potensi tambahan PNBP dan bonus produksi sebesar Rp 12,56 miliar per tahun.
2. PLTP Salak Binary (Star Energy Geothermal Salak) kapasitas 16,15 MW berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat, dengan nilai investasi 45,5 juta dollar AS. Potensi tambahan PNBP dan bonus produksi sebesar Rp 5,2 miliar per tahun.

Groundbreaking 5 PLTP dengan total kapasitas 260 MW

1. PLTP Patuha unit 2 (PT Geo Dipa Energi (Persero)) kapasitas 55 MW di Bandung, Jawa Barat. Target COD Juni 2027 dengan nilai investasi 211,16 juta dollar AS.
2. PLTP Salak unit 7 (Star Energy Geothermal Salak) kapasitas 40 MW berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat. Target COD Desember 2026 dengan nilai investasi 153,7 juta dollar AS.
3. PLTP Wayang Windu unit 3 (Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.) kapasitas 30 MW berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Target COD Desember 2026 dengan nilai investasi 120 juta dollar AS.
4. PLTP Muaralaboh unit 2 (PT Supreme Energy Muara Laboh) kapasitas 80 MW berlokasi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Target COD April 2027 dengan nilai investasi 417 juta dollar AS.
5. PLTP Ulubelu Gn Tiga (PT Pertamina Geothermal Energy, Tbk) kapasitas 55 MW berlokasi di Tanggamus, Lampung. Target COD Desember 2029 dengan nilai investasi 36,52 juta dollar AS.

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) akan mengangkat Presiden Direktur (Presdir) baru pada saat menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 18 Juli 2025 nantinya.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (26/6), agenda pengangkatan Presdir itu dilakukan menyusul pengunduran diri Febriany Eddy dari jabatan Presiden Direktur dan Chief Executive Officer (CEO) perseroan pada 24 April 2025 lalu.

Febriany mengundurkan diri setelah ditunjuk menjadi Direktur di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Induk Holding Operasional Danantara. Saat ini, Danantara dipimpin oleh Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO).

Adapun, RUPSLB tersebut akan diselenggarakan secara hybrid, yakni secara fisik di Premier Lounge, Prosperity Tower, SCBD Jakarta, dan secara daring melalui platform eASY.KSEI milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Agenda utama RUPSLB adalah perubahan susunan pengurus perseroan, khususnya untuk posisi Presiden Direktur dan CEO.

Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Vale Indonesia, perseroan wajib menyelenggarakan RUPSLB dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan, guna menetapkan pengangkatan direktur baru yang akan mengisi posisi Presiden Direktur dan CEO yang ditinggalkan Febriany Eddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan tetap menerbitkan surat utang sesuai target APBN 2025, meskipun dinamika pasar global menunjukkan volatilitas. Di samping itu, dia tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian di kemudian hari.

Sri Mulyani mengklaim kas negara saat ini cukup kuat untuk menjadi bantalan dalam menghadapi tekanan pasar dan kebutuhan pembiayaan jangka pendek.

“Kami memiliki cadangan kas yang cukup, dan ini memang sudah kami siapkan agar tidak terpojok oleh kondisi pasar global,” ujar Sri Mulyani seperti yang disiarkan kanal YouTube Bloomberg Television, dikutip Kamis (26/6/2025).

Dia menjelaskan dirinya memiliki tugas pengelolaan kas negara seperti merespons fluktuasi nilai tukar, pergerakan imbal hasil (yield), dan kebutuhan arus kas (cash flow) harian pemerintah.

Terkait penerbitan obligasi, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tetap mengacu pada target pembiayaan defisit APBN sebesar 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB). Jumlah penerbitan surat utang tidak akan berubah secara signifikan, kecuali terjadi pelebaran defisit yang akan dilaporkan ke DPR.

“Kalau misalnya defisit melebar sedikit, seperti tahun lalu menjadi 2,7%, maka penerbitan [surat utang] akan disesuaikan. Tapi kami pastikan itu tetap dalam kerangka yang sudah dikomunikasikan,” jelasnya.

Dengan posisi kas yang terjaga dan strategi komunikasi pasar yang transparan, Sri Mulyani berharap tetap mendapat kepercayaan investor dalam dan luar negeri, sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.

Adapun, dalam konferensi APBN Kita terbaru, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melaporkan bahwa pemerintah telah melakukan penarikan utang baru senilai Rp349,3 triliun hingga Mei 2025.

Realisasi tersebut telah mencapai 45% dari total target pembiayaan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) neto dan pinjaman yang senilai Rp775,9 triliun. Dalam periode ini, pemerintah juga melakukan pembiayaan non-utang senilai Rp24,5 triliun.

Dengan demikian, pembiayaan anggaran hingga Mei 2025 mencapai 324,8 triliun atau 52,7% dari target APBN 2025 senilai Rp616,2 triliun.

Pemerintah mengungkapkan bahwa praktik kendaraan over dimension over load (ODOL) menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan nasional hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp47,43 triliun per tahun.

Temuan ini disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Integrasi Data Antar Kementerian/Lembaga yang digelar oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, bersama sejumlah kementerian dan lembaga lainnya pada Rabu (25/6).

Plt. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Kementerian PUPR, Nyoman Suaryana, menjelaskan bahwa kendaraan dengan muatan berlebih mempercepat kerusakan jalan melalui peningkatan Vehicle Damage Factor (VDF).

“Kendaraan dengan muatan berlebih meningkatkan Faktor Daya Rusak atau Vehicle Damage Factor (VDF), yang menyebabkan umur jalan menyusut drastis. Seharusnya umur jalan bisa 10 tahun, karena dilintasi truk over dimension over load, umur jalan hanya menjadi tiga tahun,” jelas Nyoman dalam keterangan tertulis, Kamis (26/6/2025).

Menurutnya, akumulasi kerusakan jalan akibat ODOL pada ruas nasional, provinsi, kabupaten, dan kota menyebabkan pemborosan keuangan negara hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun.

“Indikasi pemborosan keuangan negara akibat kerusakan jalan nasional maupun provinsi atau kabupaten dan kota tiap tahun sebesar Rp47,43 triliun,” lanjutnya.

Untuk menekan dampak tersebut, Kementerian PUPR mendorong penguatan regulasi terhadap jaringan Jalan Beban Harian (JBH), termasuk penerapan konfigurasi multi axle pada truk dan penyesuaian jumlah sumbu kendaraan sesuai kelas jalan.

Dalam forum yang sama, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menekankan perlunya integrasi data antarinstansi guna menindak pelanggaran ODOL secara lebih efektif.

“Dalam menyelesaikan masalah ini kita tidak bisa berjalan sendiri, semua pihak baik kementerian, lembaga, dan stakeholders harus terlibat,” ujar Aan.

Aan menyebut bahwa lemahnya sistem integrasi data selama ini menjadi akar permasalahan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL di berbagai wilayah.

Mahkamah Agung (MA) melarang kegiatan ekspor pasir laut dengan mengabulkan uji materi yang diajukan oleh Dosen asal Surakarta bernama Muhammad Taufiq.

MA menyatakan Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan tidak berlaku untuk umum.

Termohon dalam perkara ini adalah Presiden RI.

"Mengadili: Memerintahkan kepada termohon untuk mencabut Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut," demikian isi putusan tersebut.

Perkara nomor: 5 P/HUM/2025 itu diperiksa dan diadili oleh ketua majelis hakim agung Irfan Fachruddin dengan hakim anggota Lulik Tri Cahyaningrum dan Yosran. Panitera Pengganti Fandy Kurniawan Pattiradja. Putusan itu dibacakan pada Senin, 2 Juni 2025.

Dalam putusannya, MA memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan petikan putusan kepada Sekretariat Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara. MA juga menghukum Presiden selaku termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1 juta.

MA menuturkan pemerintah diberikan tanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut melalui upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut dari setiap pencemaran laut serta penanganan kerusakan lingkungan laut (vide Pasal 56 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan).

Di dalam Pasal 12 UU 12/2011 ditegaskan materi muatan Peraturan Pemerintah adalah berisi materi untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.

Dalam penjelasan Pasal 12 disebutkan yang dimaksud dengan "menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya" adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-undang atau untuk menjalankan Undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-undang yang bersangkutan.

"Dari penjelasan tersebut, terdapat penafsiran bahwa meskipun tidak diperintahkan secara eksplisit oleh Undang-undang, Peraturan Pemerintah tetap dapat dikeluarkan oleh Pemerintah asalkan materinya tidak bertentangan dengan Undang-undang, dan asalkan hal itu memang diperlukan sesuai dengan kebutuhan yang timbul dalam praktik untuk maksud "... menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya"," tutur MA.

Sesuai konsideran PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dapat diketahui PP tersebut adalah termasuk jenis PP yang dibentuk tanpa dasar perintah Undang-undang atau tidak diperintahkan secara eksplisit oleh Undang-undang.

PP tersebut dibentuk atas dasar keperluan sesuai dengan kebutuhan yang timbul dalam praktik untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pembentukan PP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 56 UU 32/2014 tentang Kelautan.

Menurut MA, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut perlu dilakukan untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut, sehingga dapat meningkatkan kesehatan laut.

Salah satu upaya pelestarian lingkungan laut tersebut dilakukan dengan pengendalian proses-proses alamiah berupa pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut tersebut, Pasal 2 PP 26/2023 telah menegaskan kebijakan hukum yang selaras dengan ketentuan Pasal 56 UU 32/2014.

MA mengatakan objek permohonan pada dasarnya mengatur mengenai pembersihan sedimen di laut khususnya pasir laut dan pemanfaatannya oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin.

Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah penjualan hasil sedimentasi berupa pasir laut dengan syarat mempunyai izin usaha pertambangan untuk menjual.

Sementara itu, Pasal 56 UU 32/2014 dimaksudkan untuk penanganan kerusakan lingkungan laut, melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut dari setiap pencemaran laut.

Ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai penambangan pasir laut untuk dikomersilkan.

"Pengaturan dalam objek permohonan yang melegalkan penambangan pasir laut justru bertolak belakang dengan maksud ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023," ucap MA.

Dalam putusan tersebut, MA memberi contoh wilayah yang pesisirnya mengalami kerusakan, terutama di pesisir utara Pulau Jawa yang tenggelam akibat abrasi dan kenaikan permukaan air laut (fakta notoir).

MA menilai pemerintah selama ini belum melakukan langkah-langkah serius dan sistematis guna menanggulangi kerusakan lingkungan pesisir tersebut.

"Oleh karena itu, menurut Mahkamah Agung, pengaturan komersialisasi hasil sedimentasi di laut berupa penjualan pasir laut di dalam objek permohonan adalah kebijakan yang terburu-buru dan tidak mempertimbangkan aspek kehati-hatian karena dapat mereduksi kebijakan optimalisasi pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang bersifat non komersial," ungkap MA.

"Karenanya kebijakan komersialisasi pemanfaatan hasil sedimentasi berupa pasir laut tersebut dapat dipandang sebagai pengabaian atas tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan pesisir dan laut sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014," sambung MA.

Di samping itu, ketentuan Pasal 56 UU 32/2014 menurut MA tidak mengatur kewenangan pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya laut secara komersial, in casu melalui izin usaha pertambangan untuk penjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.

"Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terbukti materi muatan dalam objek permohonan Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bertentangan dengan materi yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 56 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, sehingga permohonan keberatan hak uji materiil a quo patut dikabulkan dan terhadap objek permohonan beralasan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tutup MA dalam pertimbangannya.

Kebijakan pelarangan ekspor pasir laut ditegaskan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri lewat surat keputusan bersama tiga menteri yaitu Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Lingkungan Hidup.

Alasan utamanya adalah kerusakan lingkungan dan kekhawatiran tenggelamnya pulau-pulau kecil akibat pengerukan. Namun saat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), lewat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka lebar lagi keran ekspor pasir laut.

Pembukaan kembali keran ekspor itu dituangkan dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor' dan 'Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Kendati demikian, Jokowi membantah ia membuka kembali keran ekspor pasir laut. Ia menyatakan bahwa yang diekspor bukan pasir laut, melainkan hasil sedimentasi.

"Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka, (hasil) sedimentasi," ujar Jokowi dalam konferensi pers usai meresmikan Kawasan Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Jokowi menegaskan, meski wujudnya serupa pasir, sedimen yang dimaksud berbeda. Menurut dia, sedimentasi adalah material yang mengganggu alur pelayaran kapal dan perlu dikeruk.

"Sedimen itu beda, meski wujudnya juga pasir. Tapi sedimentasi," katanya.

Ekspor pasir laut telah dilarang sejak lebih dari dua dekade lalu. Namun, pembukaan kembali jalur ekspor terjadi lewat revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur ketentuan ekspor, termasuk komoditas hasil sedimentasi laut.

IDXChannel - Ekonomi Iran tetap stabil meskipun menghadapi serangan udara Israel dan Amerika Serikat (AS).

“Meskipun ada serangan brutal oleh rezim Zionis, kondisi ekonomi Iran tetap stabil," kata Menteri Ekonomi Iran Ali Madani-Zadeh, dilansir dari Tehran Times pada Kamis (26/6/2025).

"Tidak ada gangguan dalam layanan publik,” kata Madani-Zadeh.

Pada 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di berbagai wilayah di Iran, termasuk situs nuklir dan militer, menewaskan beberapa komandan senior, ilmuwan nuklir, dan warga sipil.

Iran menanggapi dengan meluncurkan beberapa gelombang serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap Israel, yang menimbulkan banyak korban dan kerusakan berat.

AS pada Sabtu menyerang tiga situs nuklir Iran, Fordow, Natanz, dan Isfahan. Sebagai balasan, Iran pada Senin menargetkan Pangkalan Udara Al Udeid AS di Qatar dengan rudal.

Tak lama setelah serangan balasan Iran, Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Iran pada Selasa, yang mengakhiri apa yang disebutnya sebagai Perang 12 Hari. (Wahyu Dwi Anggoro)

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 dicairkan kepada penerima secara bertahap. Seperti diketahui, besaran BSU 2025 adalah Rp 600.000 untuk pencairan dua bulan sekaligus (Juni dan Juli).

Lalu, bagaimana dengan pekerja/buruh yang tidak mendapat BSU? Apa alasannya? Simak penjelasan di bawah ini.

Penyebab Pekerja Tidak Dapat BSU

Mengutip laman FAQ BPJS Ketenagakerjaan, penerima BSU 2025 harus memenuhi syarat sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2025, yaitu:

• Pekerja/buruh
• Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;
• Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025; dan
• Menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan tambahan kriteria sebagai berikut:
  - Dalam hal pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh;
  - Dalam hal wilayah tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh;
  - Gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau gaji/upah lebih besar dari Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di atas terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, dan merupakan gaji/upah terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
• Pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif; dan
• Memiliki rekening yang aktif pada Bank Himbara (Bank BNI, BRI, Mandiri dan BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI) / Pos Penyalur.

Selain itu, BSU 2025 diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.

Dengan demikian, apabila pekerja/buruh tidak memenuhi persyaratan yang telah disebutkan, mereka tidak bisa mendapatkan BSU. Hal ini sesuai poin nomor 24 dalam laman FAQ BPJS Ketenagakerjaan.

24. Apa kendala yang menyebabkan peserta tidak mendapatkan BSU?

Tidak memenuhi persyaratan sesuai Permenaker 5 tahun 2025 sesuai jawaban pada pertanyaan nomor 4.

Lalu, apakah pekerja/buruh yang memenuhi syarat (eligible) sudah pasti mendapatkan BSU 2025? Belum tentu karena akan dilakukan verifikasi dan validasi kembali.

28. Apakah peserta dengan status eligible pada website bpjsketenagakerjaan.go.id sudah pasti akan mendapatkan BSU?

Belum tentu, peserta dengan status eligible pada website bpjsketenagakerjaan.go.id akan dilakukan verifikasi dan validasi kembali oleh Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025.

Daftar Layanan Pengecekan BSU 2025

Pekerja/buruh dapat melakukan pengecekan status penerimaan BSU 2025 melalui kanal yang tersedia, seperti:

1. Layanan Informasi dan Pengaduan Kemnaker
   - Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 51, Kuningan, Jakarta Selatan, 12950
   - Call Center: (021) 1500 630; atau
   - Pusat Bantuan: bantuan.kemnaker.go.id
   - Website: bsu.kemnaker.go.id
2. Website BSU BPJS Ketenagakerjaan (bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id)
3. Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)
4. Contact Center 175 BPJS Ketenagakerjaan

Lihat juga Video: 17,3 Juta Pekerja-565 Ribu Guru Honorer Bakal Dapat BSU Rp 600 Ribu

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

PT Kristalin Ekalestari Corporate Social Responsibility (CSR) kembali memberikan bantuan untuk masyarakat sekitar perusahaan. Kali ini bantuan dana pendidikan disalurkan kepada delapan pelajar SMAN 6 Nabire asal Desa Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire,

Senior Manager & Finance Division Kristalin Ekalestari, Andrian Lubis A.Md mengatakan total bantuan dana pendidikan yang diberikan mencapai Rp18.240.000. Bantuan ini mencakup biaya pendidikan untuk delapan siswa dari kelas X hingga kelas XII.

“Program ini merupakan aspirasi dari pemuka adat dan warga Desa Nifasi. Nama-nama siswa dikirimkan kepada kami dan kemudian kami fasilitasi pembiayaan dana pendidikan hingga mereka lulus,” ujar Andrian, Kamis (26/6/2025).

Bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap pendidikan berkualitas dan sejalan dengan program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Penyaluran dana dilakukan melalui pihak sekolah SMAN 6 Nabire dan akan diteruskan langsung kepada orang tua atau wali murid. Adapun berikut daftar penerima bantuan dana pendidikan terkait:

• Juan Pharez Misiro
• Putri Helen Erari
• Ari Jon Otto Manuaron
• Gerson Yunus Manuaron
• Melan Solince Rumawi
• Peter Monei
• Sani Nestapia Yonas
• Tiimotius Welem Manuaron

Andrian menambahkan bahwa ini bukan kali pertama perusahaan memberikan bantuan pendidikan bagi warga Desa Nifasi. Sebelumnya, bantuan serupa juga disalurkan kepada siswa tingkat SMP.

“Pendidikan di negeri ini memang telah digratiskan, namun kami ingin membantu memastikan bahwa akses terhadap pendidikan yang layak tetap bisa diraih, terutama di wilayah-wilayah terpencil,” jelasnya.

Kristalin Ekalestari di sisi lain juga menjalin kerja sama dengan Universitas Satya Wiyata Mandala (Uswim) Nabire. Program ini bertujuan untuk mendukung pendidikan tinggi melalui pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang putus kuliah dan pengembangan kapasitas dosen.

Langkah ini memperkuat komitmen perusahaan terhadap pengembangan sumber daya manusia dan mencetak individu berintelektual dari Papua Tengah.