REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani, menyoroti proyek strategis pembangunan fasilitas manufaktur panel surya (photovoltaic/PV) di Indonesia. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara Pertamina New & Renewable Energy (NRE) dan perusahaan asal China, LONGi Green Technology Co., Ltd.

Menurut Eniya, proyek tersebut sangat mendukung proses transisi energi di Tanah Air. Pemerintah menargetkan bauran energi mencapai 34,3 persen hingga 2034. Ia berharap proyek ini berjalan lancar sehingga dapat membantu implementasi RUPTL dengan target tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW).

“Dari target tersebut, 61 persen atau 42,6 GW berasal dari pembangkit EBT,” kata Dirjen EBTKE di Jakarta, dikutip Selasa (24/6/2025).

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Edy Junaedi, juga mengapresiasi kerja sama antara LONGi dan Pertamina NRE. Menurutnya, langkah kedua perusahaan ini tidak hanya meningkatkan kapabilitas manufaktur nasional, tetapi juga mengintegrasikan Indonesia ke dalam rantai pasok global industri EBT.

“Hal ini akan memperkuat dan meningkatkan kolaborasi kedua negara dalam mempercepat transisi energi,” ujar Edy saat memberikan sambutan dalam acara Project Launching Solar PV Manufacturing di Delta Mas, Bekasi, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, kemampuan produksi panel surya dalam negeri saat ini baru sebesar 1,6 GWp per tahun. Dengan proyek ini, kapasitas produksi nasional dapat meningkat menjadi 3 GWp. Target jangka panjangnya adalah mendukung pengembangan PLTS hingga 300–400 GWp pada 2060.

CEO Pertamina NRE, John Anis, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan tonggak penting dalam transisi energi di Indonesia.

“Dengan membangun kapasitas manufaktur lokal, kami ingin memperkuat rantai pasok solar PV dalam negeri, menurunkan biaya produksi, dan menciptakan lapangan kerja hijau yang berkeahlian tinggi,” kata John.

Wakil Presiden LONGi Global, Dennis She, menyebut kerja sama ini sebagai peluang penting bagi perusahaannya untuk mengembangkan bisnis di Asia Tenggara, khususnya di sektor energi.

“Kami berharap bisa terus mendukung target transisi energi di Indonesia dengan saling berbagi pengetahuan dan teknologi dalam industri solar PV,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia telah memiliki peta jalan peningkatan permintaan solar PV hingga 2035. Proyek ini dinilai sangat potensial dan mendukung pengembangan PLTS dalam RUPTL, serta mendorong industri supply chain seperti solar cell dan pengembangan proyek hidrogen hijau (green hydrogen) ke depannya.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menambahkan bahwa langkah Pertamina NRE dalam mendorong pengembangan energi transisi merupakan upaya proaktif dalam mendukung target swasembada energi dan net zero emission (NZE) pemerintah.

“Sejalan dengan program Pertamina sebagai pemimpin energi transisi, kami berharap proyek pembangunan fasilitas manufaktur panel surya ini dapat memperkuat ekosistem energi transisi di Indonesia,” jelas Fadjar dalam keterangan resmi Pertamina NRE.

Proyek strategis ini merupakan bagian dari upaya Pertamina NRE dalam mewujudkan visi Net Zero Emission 2060. Inisiatif ini juga mendukung pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta memenuhi permintaan yang terus meningkat terhadap modul solar PV di pasar domestik dan kawasan Asia Tenggara.

Fasilitas ini ditargetkan memiliki kapasitas produksi sebesar 1,4 GW per tahun dan akan menggunakan teknologi terbaru dari LONGi. Perusahaan asal China tersebut merupakan pemimpin global dalam manufaktur solar PV dengan teknologi Hybrid Passivated Back Contact (HPBC) 2.0 tipe N yang menghasilkan modul surya berdaya efisiensi tinggi. Lokasi proyek berada di Deltamas, Jawa Barat, dan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) terus memperkuat ekspansi di sektor infrastruktur melalui rencana Penawaran Umum Terbatas (PUT) III atau rights issue.

Perusahaan berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.232.846.365 lembar saham baru, setelah mendapatkan restu dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 24 Juni 2025 di Gedung Citra Marga.

Dana dari rights issue ini akan dialokasikan untuk pembiayaan dua proyek tol strategis, yakni Jalan Tol Ancol Timur–Pluit (elevated) atau Harbour Road II dan pembangunan Seksi 3–4 ruas Sawangan–Bojonggede yang digarap oleh anak usaha perseroan, PT Citra Waspphutowa (CW).

Direktur Utama CMNP, Arief Budhy Hardono, menyampaikan komitmennya agar kedua proyek tersebut berjalan sesuai jadwal.

“Pelaksanaan proyek strategis seperti Jalan Tol HBR2 dan penyelesaian ruas Sawangan–Bojonggede merupakan prioritas utama kami. Kami memastikan setiap tahapan konstruksi berjalan sesuai jadwal dengan mengedepankan kualitas, mutu dan keselamatan,” kata Arief dalam keterangan resminya, Selasa (24/6).

Pembangunan Harbour Road II, yang akan menjadi jalur elevated dari Ancol Timur menuju Pluit, dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT Girder Indonesia. Proyek ini ditargetkan mulai beroperasi secara bertahap, yakni sisi selatan pada awal 2026 dan sisi utara pada awal 2027.

Sementara itu, pada ruas tol Desari, Seksi 1 dan 2 (Antasari–Brigif–Sawangan) sepanjang 12,1 km telah beroperasi. Untuk Seksi 3 (Sawangan–Bojonggede) sepanjang 9,5 km, progres pengadaan lahan mencapai 63,78 persen. Seksi 4 (Bojonggede–Salabenda) sepanjang 6,4 km kini sedang dalam penyelesaian Rencana Teknik Akhir.

Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan tol naik Rp 198,66 miliar atau 8,29 persen, terutama didorong oleh kenaikan tarif dan peningkatan lalu lintas harian.

Meski laba bersih turun Rp 83,87 miliar karena naiknya beban bunga, EBITDA tetap tumbuh Rp36 miliar. Aset perusahaan naik signifikan Rp2,35 triliun (9,81 persen) dan ekuitas melonjak Rp1,54 triliun berkat pelaksanaan waran dan kinerja positif sepanjang tahun.

Pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan direksi dan komisaris untuk masa jabatan tiga tahun ke depan. Pengunduran diri Bapak Dahnu Teguh Adrianto dan Dionisius Widijanto ditolak karena dinilai masih penting perannya di perusahaan. Sementara itu, pengunduran diri Rizal Mallarangeng sebagai Komisaris Independen diterima, disertai apresiasi atas pengabdiannya.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Terbaru:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Dahnu Teguh Adrianto

Komisaris: Jhoni Ginting

Komisaris: Bambang Goeritno Soekamto

Komisaris Independen: Dionisius Widijanto

Direksi:

Direktur Utama: Arief Budhy Hardono

Direktur Independen: Hasyim

Direktur Independen: Djoko Sapto M Mulyo

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menghentikan sementara penerbangan ke Doha, Qatar. Hal ini seiring memanasnya konflik antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat (AS).

Qatar resmi menutup ruang udaranya pada Senin (23/6/2025) usai adanya serangan rudal Iran ke Pangkalan AS di Al Udeid. Kondisi ini pun berdampak pada penerbangan Garuda Indonesia.

Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R. Susardi, mengatakan saat ini pihaknya memutuskan untuk menyetop sementara penerbangan ke Doha sembari memantau perkembangan konflik di Timur Tengah.

"Jadi kita saat ini memang akan melihat situasinya, sementara kita akan setop dulu sekitar satu minggu sambil memperhatikan tetap ya," ujarnya ditemui di Plaza Mandiri Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Akibat penutupan ruang udara Qatar, penerbangan Garuda Indonesia dengan rute Jakarta (CGK) ke Doha (DOH) tadi malam waktu setempat pun harus putar balik ke Jakarta.

Menurut pantauan di flightradar24, penerbangan Garuda Indonesia berkode GIA900 berangkat dari Jakarta pada pukul 05.16 WIB Senin (23/6/2025) dan dijadwalkan mendarat di Doha pukul 02.35 waktu setempat.

Namun saat melewati ruang udara India, pesawat tersebut memutuskan untuk putar balik ke Jakarta.

AFP/RABIH MOGHRABI Pangkalan udara militer Amerika Serikat di Al Udeid, selatan Doha, Qatar, saat difoto pada 23 Oktober 2002. Al Udeid menjadi target serangan Iran pada Senin (23/6/2025) untuk membalas gempuran udara AS terhadap tiga situs nuklir utama.

"Airspace-nya ditutup tadi malam sama Qatar, tapi kita diinformasikan saat pesawat sudah terbang, karena sudah terbang ya sudah dikasih tahu ke cockpit, terus balik lagi deh pesawatnya," jelas dia.

Menurut dia, pesawat GIA900 tersebut sempat mendarat di Bandara Kualanamu (KNO) Medan untuk mengisi bahan bakar, dan melanjutkan penerbangan kembali ke Jakarta.

"Tadi malam mendarat di KNO di Medan, istirahat dulu, segala macam, isi bensin, baru dibawa ke Jakarta," ucapnya.

Meski begitu, Ade tidak merinci kerugian materiil yang dialami perusahaan karena penghentian rute penerbangan.

Ia hanya memastikan pelayanan penumpang menjadi fokus utama Garuda Indonesia.

"Koordinasi antara kita dan Qatar Airways, kita koordinasikan supaya semua penumpang tidak dirugikan. Kalau misalnya ada yang cancel, kita refund. Kalau ada yang lanjut tujuannya, misal setelah terbang ke Doha lalu ke mana, ada kemungkinan di re-route lewat mana, jadi semua penumpang pasti kita perhatikan," jelas dia.

Eramet, perusahaan global di sektor pertambangan dan metalurgi asal Prancis, bersama dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) secara resmi meluncurkan program LAKSMI (Langkah Aksi Kapasitas Sosial Mikro untuk Inklusi). Inisiatif ini merupakan bagian dari program global Women for Future milik Eramet, yang telah berhasil diimplementasikan di berbagai negara tempat Eramet beroperasi untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.

Di Indonesia, program ini difokuskan untuk memperkuat kapasitas wirausaha perempuan, khususnya di Jakarta dan Ternate dengan menggandeng YCAB – sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pemberdayaan pemuda dan perempuan melalui program pendidikan, dukungan ekonomi, dan inklusi digital.

Peluncuran resmi program ini berlangsung di Gedung SMESCO Jakarta (24/6) dan dihadiri oleh Menteri Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahhman, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, CEO Eramet Indonesia Jérôme Baudelet serta Sekretaris Jenderal Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) Adelle Odelia Tanuri.

Berdasarkan data Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), jumlah pelaku UMKM di Indonesia hingga Mei 2025 tercatat mencapai 57 juta unit usaha, termasuk jenis usaha Ultra Mikro (UMi). Dari total tersebut, 64,5% atau sekitar 37 juta unit usaha diantaranya dikelola oleh perempuan. Meskipun memiliki kontribusi yang signifikan, wirausaha ultra mikro perempuan masih menghadapi berbagai tantangan struktural, terutama dalam hal akses terhadap permodalan, pendampingan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital. Saat ini, baru sekitar 12% UMKM yang telah sepenuhnya mengadopsi teknologi digital dalam operasional mereka.

“Sebagai bagian dari komitmen kami terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif melalui program Eramet Beyond, kami percaya bahwa pemberdayaan perempuan memiliki peran sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih kuat dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, kami berharap program ini dapat menjawab tantangan kompleks yang dihadapi perempuan pemilik UMKM, seperti keterbatasan akses ke mentor, modal, jaringan, serta ekspektasi sosial,” ujar CEO Eramet Indonesia Jérôme Baudelet.

Dengan tingginya jumlah wirausaha perempuan, Jérôme menyampaikan harapannya agar kolaborasi melalui program LAKSMI dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi wirausaha perempuan, sekaligus memperkuat kapasitas dan pemberdayaan mereka di seluruh Indonesia.

Pada tahap awal, program LAKSMI akan memberikan pelatihan literasi keuangan dan pemasaran digital secara daring kepada 600 wirausaha perempuan ultra mikro di Jakarta dan Ternate. Di akhir program, sebanyak 75 peserta yang terpilih nantinya menerima hibah masing-masing senilai USD 500 atau setara Rp8 juta. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Proses seleksi dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, seperti peningkatan pengetahuan, partisipasi aktif, keterampilan digital, dan komitmen dalam mengembangkan usaha.

Sekretaris Jenderal YCAB Foundation Adelle Odelia Tanuri menyambut baik hadirnya kolaborasi dengan Eramet melalui kegiatan program LAKSMI. Program ini, kata dia, sangat sejalan dengan misi YCAB Foundation untuk memperkuat peran perempuan dalam ekonomi.

“Kami percaya pemberdayaan ekonomi perempuan bukan sekadar soal penghasilan, melainkan tentang menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Perempuan yang berdaya akan memberikan dampak langsung pada anak-anak mereka, memperkuat keluarga, dan membangun komunitas yang lebih tangguh. Dari situlah perubahan dimulai, dan rantai kemiskinan bisa diputus,” Kata Adelle.

Dalam sambutannya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi YCAB. Ia mengatakan saat ini pemerintah memiliki komitmen besar untuk memprioritaskan UMKM termasuk yang dikelola kelompok perempuan sebagai ikhtiar untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

“Untuk itu, kami mengapresiasi program LAKSMI yang diinisiasi oleh YCAB dan semua pihak yang telah bersinergi dan berkolaborasi dalam kegiatan ini. Inisiatif ini menjadi bukti nyata bahwa kemitraan perusahaan swasta dan organisasi yang strategis bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia dalam memperkuat peran UMKM khususnya Pengusaha Mikro Perempuan,” kata Maman.

Program ini dirancang untuk memberikan dukungan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas, peningkatan akses pembiayaan, pengembanganpeluang pasar, serta perluasan jejaring usaha.

”Saya berharap melalui program ini tidak hanya dapat memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan gender,” tamnahnya.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah memastikan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dilakukan dengan benar, termasuk terkait suntikan modal hingga Rp5 miliar.

Menurut dia, suntikan modal untuk Kopdes Merah Putih tidak berasal dari APBN, melainkan dari bank. Dengan begitu, pengurus koperasi harus mengembalikan pinjaman modal tersebut.

"Dan itu pinjaman, pinjaman dari bank ya, kalau pinjaman harus dibayar," kata pria yang kerap disapa Zulhas saat dijumpai di Gedung Balairung Rudini, IPDN Kampus Jatinangor pada Selasa, (24/6/2025).

"Jadi enggak ada urusan sama yang lain jadi jangan sampai nanti pada pendapat ini kooperasi bagi-bagi duit, tidak. tidak ya," tambahnya.

Agar pinjaman bisa dikembalikan, Zulhas memastikan usaha yang akan dijalankan koperasi bisa layak dan dinilai dapat berkembang, baru kemudian mulai beroperasi.

"Baru dipikirkan permodalannya, permodalannya itu pinjaman, bukan dari APBN bagi-bagi duit, bukan. pinjaman yang harus dibayar dari usahanya tadi itu jadi tidak ada kaitan sama yang lain," tuturnya.

Adapun pembentukan Kopdes Merah Putih bakal menjadi perpanjangan tangan pemerintah di desa hingga mampu mendorong ekonomi lokal.

"Karena Kopdes ini akan menjadi panjang tangan pemerintah di desa ya, untuk menyalurkan bantuan, untuk operasi pasar, sekaligus mengembangkan ekonomi kerakyatan atau ekonomi di desa," kata dia.

Menurut Zulkifli, pusat ekonomi di desa terbilang sangat berpotensi dikembangkan. Sebab, perputarannya sangat cepat karena menjadi kebutuhan sehari-hari di lingkungan masyarakat.

"Itu ada pusat ekonomi di desa apa yang akan dikerjakan, yang paling kurang yang diperlukan sehari-hari, pupuk, gas, minyak goreng, sembako, obat-obatan, klinik, angkutan, mobil," ujar dia.

Di sisi lain, Zulhas mengatakan stok bahan pangan nasional sampai saat ini dinilai masih dalam kategori aman.Dia optimistis Indonesia tidak perlu impor pangan hingga tahun depan.

"Pangan alhamdulillah kita sudah berhasil ya, produksinya cukup untuk kita bahkan sampai tahun depan kita tidak impor lagi," katanya.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah berupaya mempercepat penyaluran kredit dari Danantara bernilai Rp 130 triliun ke program 3 juta rumah. Salah satu opsinya yakni merevisi aturan kredit usaha rakyat (KUR) dengan mengakomodir program KUR Perumahan

Saat ini KUR diatur dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

"Masukan ini akan dibawa ke rapat Komite Kebijakan. Kemenko (Perekonomian) sebagai Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM, nanti diputuskan secara kolegial, kolektif dengan K/L-K/L terkait," kata Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Kemenko Perekonomian Gunawan Pribadi di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Namun, ia tidak bisa memutuskan perubahan aturan karena harus berdasarkan persetujuan dari beberapa kementerian dan lembaga, tetapi saat ini usulan itu akan disampaikan ke Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM.

"Hasil dari rapat Komite Kebijakan itu, apakah mau membuat skema baru, apakah mau merevisi peraturan yang ada, nanti kita serahkan kepada pimpinan," ujar Gunawan.

Revisi aturan ini bukan hanya menyasar kepada konsumen tetapi ada juga usulan pemberian kredit di tingkat supply alias kepada pengembang. Sehingga nantinya bisa mempercepat untuk pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR).

"Misalkan, untuk mengatasi backlog di perkotaan dengan pembiayaan rumah vertikal, rusun, rusunami, atau mungkin bahkan apartemen untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan tanggung yang ada di perkotaan," kata Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho Selasa (24/6/2025).

JAKARTA, investor.id - PT Pegadaian memborong 2 (dua) penghargaan pada malam penganugerahan Innovative Future Finance Awards 2025 yang diselenggarakan di Jakarta, pada Kamis (29/6). Pegadaian dinilai sebagai perusahaan jasa keuangan non bank yang terus berinovasi dalam menyediakan produk dan layanan keuangan inklusif serta memenuhi berbagai kebutuhan nasabah.

Acara yang di inisiasi oleh goodmoney.id ini, memberikan penghargaan kepada 21 (dua puluh satu) perusahaan keuangan dan 25 (dua puluh lima) CEO perusahaan keuangan yang berhasil memberikan kontribusi untuk negeri. Pegadaian membawa pulang predikat The Most Innovative Future Finance Awards 2025 for Providing Inclusive Financial Products and Services and Fulfilling Variety of Customer Needs. Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian meraih penghargaan untuk kategori The Best CEO in the Financial Services Industry 2025 for Asset Performance Enhancement and Implementing Business Sustainability.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya Pegadaian dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat dari berbagai segmen, sekaligus mendorong transformasi digital yang berkelanjutan, serta peran CEO dalam meningkatkan performa aset perusahaan dalam penerapan prinsip keberlanjutan dalam model bisnis Pegadaian.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan wujud pembuktian komitmen Pegadaian untuk senantiasa mempersembahkan produk dan layanan terbaik bagi masyarakat.

“Mewakili manajemen dan seluruh Insan Pegadaian, saya mengucapkan terima kasih kepada Goodmoney.id dan Plus Idea Komunika atas apresiasi yang diberikan kepada Pegadaian. Saya berharap, penghargaan ini dapat memberi semangat mengEMASkan Indonesia bagi seluruh Insan Pegadaian, serta mendorong kinerja bagi perusahaan untuk terus maju, bertumbuh, dan berkontribusi bagi negeri, melalui produk dan layanan yang terbaik bagi masyarakat,” ungkap Damar.

Ajang Penghargaan Innovative Future FInance Awards dilatarbelakangi dengan penilaian yang dilakukan oleh tim riset Plus Idea Komunika menggunakan empat indikator utama dalam penilaian Innovative Future Finance Awards, yaitu Financial Performance, Digital Initiative, Business Synergy, serta Economic Empowerment and Education. Untuk kategori Top 25 CEO Future Finance, terdapat lima indikator penilaian: pencapaian bisnis, integritas, inovasi digital, ketahanan organisasi, serta dampak sosial dan tata kelola (ESG).

Sebagai perusahaan jasa keuangan yang dekat dengan masyarakat, Pegadaian terus berupaya memberikan beragam solusi finansial yang bermanfaat. Pegadaian juga aktif mendukung pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan sejak dini, demi menyongsong masa depan yang lebih baik dan mewujudkan visi Indonesia Emas.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Jakarta (ANTARA) - PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mencatatkan laba bersih senilai Rp149,17 miliar pada tahun 2024, atau meningkat 40,75 persen year on year (yoy) dibandingkan pada tahun 2023.

Kenaikan laba bersih didorong oleh pendapatan perseroan yang tumbuh 18,52 persen (yoy) menjadi Rp697,12 miliar pada tahun 2024, dibandingkan tahun 2023, sebagaimana diungkapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Selasa.

Direktur Utama KPEI Iding Pardi mengatakan kenaikan pendapatan ditopang oleh Rata-Rata Nilai Transaksi Harian Bursa (RNTH) yang tumbuh 19,72 persen (yoy) menjadi senilai Rp12,87 triliun pada 2024, dibandingkan tahun sebelumnya.

Seiring nilai RNTH itu, Iding mengatakan juga mendorong nilai penyelesaian transaksi KPEI menjadi sebesar Rp4,24 triliun, dengan efisiensi transaksi mencapai 57,30 persen.

Pada layanan lainnya, nilai transaksi Pinjam Meminjam Efek mencapai Rp54,11 miliar selama tahun 202, sementara nilai transaksi Triparty Repo sebesar Rp531,32 miliar.

Sebagai bagian fungsi manajemen risiko, lanjutnya, KPEI mengelola total agunan senilai Rp33,13 triliun per akhir 2024, yang terdiri dari Rp26,20 triliun agunan online dan Rp6,92 triliun agunan offline.

Nilai cadangan jaminan yang dikelola KPEI meningkat dari sebelumnya Rp194,14 miliar pada 2023 menjadi senilai Rp199,44 miliar pada tahun 2024.

“Adapun, total nilai Dana Jaminan tumbuh dari Rp7,74 triliun menjadi Rp8,52 triliun pada tahun 2024,” ujar Iding.

Untuk segmen Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA), yaitu produk Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), tercatat nilai outstanding transaksi sebesar 22 juta dolar AS per akhir 2024.

Total nosional transaksi DNDFmencapai 382 juta dolar AS selama tahun 2024, dengan posisi nett nosional sebesar 322 juta dolar AS.

Dengan nilai itu, Iding mengatakan KPEI telah melakukan efisiensi netting sebesar 15,7 persen, yang diharapkan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah anggota dan transaksi PUVA, yang mana anggota kliring PUVA tercatat sebanyak delapan bank per tahun 2024.

RUPST perseroan juga menyetujui alokasi laba bersih tahun buku 2024 untuk Cadangan Jaminan sebesar Rp7,46 miliar dan untuk Cadangan Wajib sebesar Rp80 miliar.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

PT Petrosea Tbk (PTRO) telah menandatangani Perjanjian Sewa Alat dengan PT Tamtama Perkasa (TP) pada 23 Juni 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung kegiatan jasa pertambangan yang dijalankan di Indonesia.

Melalui perjanjian ini, PTRO akan menyewa alat berat, kendaraan dan peralatan milik TP yang terdiri dari 14 unit alat berat, 30 unit truk, satu unit pompa, dan satu unit lightingtower. Perseroan akan mengoperasikan dan memelihara alat ini dengan mekanisme rental dry.

"Transaksi ini akan memperkuat sinergi serta jaringan usaha dengan grup sesuai dengan strategi jangka panjang grup PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (PJK). Selain itu, transaksi ini akan meningkatkan kinerja Perseroan serta memberikan nilai tambah kepada Perseroan dan grup PJK secara keseluruhan," kata manajemen.

Adapun nilai transaksi dari sewa alat ini tercatat sebesar Rp75.945.200.000 atau setara 1,88% dari total ekuitas PTRO berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2024 yang mencapai Rp4.036.459.500.000.

Manajemen menjelaskan bahwa PTRO dan TP memiliki hubungan afiliasi. Hal ini disebabkan adanya kesamaan dalam jajaran Direksi dan Dewan Komisaris, serta keterkaitan kepemilikan oleh pihak yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Karena itu, transaksi ini termasuk dalam kategori transaksi afiliasi.

Meski demikian, manajemen menegaskan bahwa kerja sama ini tidak termasuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan, serta tidak masuk dalam klasifikasi transaksi material karena nilainya kurang dari 20% ekuitas Perseroan.

"Transaksi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan bukan merupakan transaksi material, serta tidak memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan POJK 17/2020," tambah manajemen.

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (MSIG Life) memutuskan membagikan dividen sebesar Rp339 miliar atau setara Rp160 per saham untuk tahun buku 2024. Keputusan ini disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

CEO & President Director MSIG Life, Wianto Chen, mengatakan bahwa besaran dividen tersebut mencapai 99% dari laba bersih perseroan sebesar Rp351 miliar. Ia menegaskan, nilai dividen itu tidak termasuk laba dari lini usaha syariah.

“Pembagian dividen sebesar Rp339 miliar atau 99 persen dari laba bersih perseroan,” ujar Wianto usai RUPS.

Dalam RUPS yang dirangkaikan dengan public expose, MSIG Life melaporkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp351 miliar, tumbuh signifikan sebesar 178% secara tahunan (year on year/yoy).

Peningkatan kinerja perseroan ditopang pertumbuhan pendapatan premi yang solid. Annualized Premium Equivalent(APE) atau pendapatan premi bisnis baru yang disetahunkan mencatat pertumbuhan lebih dari 10% secara compound annual growth rate (CAGR), melampaui rata-rata industri asuransi jiwa yang hanya 5,6%.

Total pendapatan premi sepanjang 2024 mencapai Rp3,3 triliun, meningkat 21% dibanding tahun sebelumnya. Adapun premi lanjutan tumbuh signifikan hingga 46% secara tahunan.

Selain menyetujui pembagian dividen, RUPS juga menyetujui perubahan struktur manajemen perusahaan. Dua komisaris baru ditunjuk, yakni Kimitake Sugiura sebagai Komisaris dan Teuku Radja Sjahnan sebagai Komisaris Independen.

Di jajaran direksi, MSIG Life menunjuk Eiji Takahashi sebagai Direktur sekaligus Chief Financial Officer, serta Elly Susanti sebagai Direktur dan Chief Operating & IT Officer.

Berikut susunan lengkap direksi dan komisaris MSIG Life:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris: Indra Widjaja

Komisaris: Kimitake Sugiura

Komisaris Independen: Teuku Radja Sjahnan

Direksi:

Presiden Direktur: Wianto Chen

Wakil Presiden Direktur: Tomoyuki Monden

Direktur & Chief Corporate Sharia & Agency Officer: Herman Sulistyo

Direktur & Chief Transformation Officer: Ken Terada

Direktur & Chief Financial Officer: Eiji Takahashi

Direktur & Chief Operating & IT Officer: Elly Susanti

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank DBS Indonesia resmi meluncurkan blended finance, pendanaan tanpa jaminan untuk UKM yang memiliki dampak sosial yang positif. Meski perdana, DBS Indonesia mengalokasikan pendanaan senilai SGD 2 juta atau sekitar Rp 24 miliar melalui skema blended finance.

Head of Group Strategic Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia, Mona Monika mengatakan, dari Rp 24 miliar blended finance sebagian disalurkan melalui dana hibah dan sebagian lainnya melalui pinjaman komersial.

“Untuk target nominal dana (blended finance) DBS sudah berkomitmen menyiapkan sekitar Rp24 miliar untuk beberapa perusahaan,” ujar Mona Monika saat konferensi pers di DBS Tower, Ciputra World Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Untuk dana hibah, DBS Indonesia mengutamakan UMK yang memiliki jenis usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga berupaya menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan.

“Namun untuk kita menawarkan produk ini kepada penerima dana hibah kita. Jadi ekosistem dari penerima dana hibah kita dan mereka, anytime, misalnya tertarik mereka bisa menghubungi DBS Indonesia gitu. Dan kita dari bank DBS akan mevaluasikannya case by case basis,” paparnya.

“Dan memang di peluncuran pertama ini, kami memberikan mengkhususkan bahwa penerima produk blended finance adalah penerima perusahaan dana hibah dari DBS Indonesia. Baik yang baru menerima tahun ini, maupun yang sebelumnya, pernah menjadi penerima dana hibah dari DBS Foundation. Jadi memang saat ini kita mengkhususkan ke perusahaan-perusahaan tersebut,” beber Mona.

Di sisi sektoral, UMK penerima dana hibah terdiri dari makanan dan minuman, karya seni kerajinan (kriya) hingga fesyen.

“Sektornya berbagai macam sebenarnya. Jadi memang ada yang sektor dari misalnya food seperti Adena, ada juga yang kriya, ada juga yang fashion. Jadi berbagai macam kalau sektornya sih penerima dana hibah dari DBS Foundation,” tukasnya.

Penerima blended finance pertama dari Bank DBS Indonesia adalah Adena Coffee, sebuah wirausaha sosial yang fokus pada produksi dan pengolahan kopi secara berkelanjutan. Pendanaan ini akan mereka gunakan untuk memperkuat dan memperluas dampaknya.

Sebelumnya, Adena Coffee telah menerima dana hibah dari program DBS Foundation Grant Program 2024.

Executive Director, Head of SME Banking, Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia, Angela Thenaria mengatakan, sebagai bank yang berlandaskan tujuan positif (purpose-driven), DBS Indonesia menghadirkan skema blended finance untuk mengatasi kesenjangan akses permodalan yang kerap menghambat pertumbuhan wirausaha sosial di Tanah Air.

Di Indonesia, UMKM menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja, namun masih sedikit yang memiliki akses ke pembiayaan formal. Bagi wirausaha sosial, tantangannya lebih kompleks karena model bisnis mereka sering kali belum memenuhi kriteria kelayakan bank (bankable).

“Skema blended finance hadir sebagai solusi konkret, dengan memperkecil risiko bagi perbankan dan mendorong terciptanya pertumbuhan yang berkelanjutan,” ucap Angela Thenaria.

Ia memastikan, skema blended finance didukung oleh proses seleksi yang ketat, termasuk uji kelayakan menyeluruh saat penerima dana hibah mengikuti DBS Foundation Grant Program. Bank DBS Indonesia juga memastikan adanya pemantauan berkala serta transparansi dalam setiap tahap pencapaian milestone.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank DBS Indonesia resmi meluncurkan blended finance, pendanaan tanpa jaminan untuk UKM yang memiliki dampak sosial yang positif. Meski perdana, DBS Indonesia mengalokasikan pendanaan senilai SGD 2 juta atau sekitar Rp 24 miliar melalui skema blended finance.

Head of Group Strategic Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia, Mona Monika mengatakan, dari Rp 24 miliar blended finance sebagian disalurkan melalui dana hibah dan sebagian lainnya melalui pinjaman komersial.

“Untuk target nominal dana (blended finance) DBS sudah berkomitmen menyiapkan sekitar Rp24 miliar untuk beberapa perusahaan,” ujar Mona Monika saat konferensi pers di DBS Tower, Ciputra World Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Untuk dana hibah, DBS Indonesia mengutamakan UMK yang memiliki jenis usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga berupaya menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan.

“Namun untuk kita menawarkan produk ini kepada penerima dana hibah kita. Jadi ekosistem dari penerima dana hibah kita dan mereka, anytime, misalnya tertarik mereka bisa menghubungi DBS Indonesia gitu. Dan kita dari bank DBS akan mevaluasikannya case by case basis,” paparnya.

“Dan memang di peluncuran pertama ini, kami memberikan mengkhususkan bahwa penerima produk blended finance adalah penerima perusahaan dana hibah dari DBS Indonesia. Baik yang baru menerima tahun ini, maupun yang sebelumnya, pernah menjadi penerima dana hibah dari DBS Foundation. Jadi memang saat ini kita mengkhususkan ke perusahaan-perusahaan tersebut,” beber Mona.

Di sisi sektoral, UMK penerima dana hibah terdiri dari makanan dan minuman, karya seni kerajinan (kriya) hingga fesyen.

“Sektornya berbagai macam sebenarnya. Jadi memang ada yang sektor dari misalnya food seperti Adena, ada juga yang kriya, ada juga yang fashion. Jadi berbagai macam kalau sektornya sih penerima dana hibah dari DBS Foundation,” tukasnya.

Penerima blended finance pertama dari Bank DBS Indonesia adalah Adena Coffee, sebuah wirausaha sosial yang fokus pada produksi dan pengolahan kopi secara berkelanjutan. Pendanaan ini akan mereka gunakan untuk memperkuat dan memperluas dampaknya.

Sebelumnya, Adena Coffee telah menerima dana hibah dari program DBS Foundation Grant Program 2024.

Executive Director, Head of SME Banking, Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia, Angela Thenaria mengatakan, sebagai bank yang berlandaskan tujuan positif (purpose-driven), DBS Indonesia menghadirkan skema blended finance untuk mengatasi kesenjangan akses permodalan yang kerap menghambat pertumbuhan wirausaha sosial di Tanah Air.

Di Indonesia, UMKM menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja, namun masih sedikit yang memiliki akses ke pembiayaan formal. Bagi wirausaha sosial, tantangannya lebih kompleks karena model bisnis mereka sering kali belum memenuhi kriteria kelayakan bank (bankable).

“Skema blended finance hadir sebagai solusi konkret, dengan memperkecil risiko bagi perbankan dan mendorong terciptanya pertumbuhan yang berkelanjutan,” ucap Angela Thenaria.

Ia memastikan, skema blended finance didukung oleh proses seleksi yang ketat, termasuk uji kelayakan menyeluruh saat penerima dana hibah mengikuti DBS Foundation Grant Program. Bank DBS Indonesia juga memastikan adanya pemantauan berkala serta transparansi dalam setiap tahap pencapaian milestone.