Jakarta, CNBC Indonesia - Perlambatan pertumbuhan kredit perbankan di indonesia belum usai. Data uang beredar bank indonesia menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan di bulan mei 2025 hanya mencapai 8,1 % secara tahunan lebih rendah dari capaian pertumbuhan kredit di bulan april yang mencapai 8,5%.

Simak informasi selengkapnya dalam program Big Stories CNBCIndonesia berikut ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Konflik di Timur Tengah kini memasuki babak baru, usai Amerika Serikat menyatakan keterlibatannya dalam perang antara Israel dan Iran.

Simak informasi selengkapnya dalam program Big Stories CNBC Indonesia berikut ini.

Surabaya (ANTARA) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja institusi.

Rotasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 24 Juni 2025, yang mengatur pergantian jabatan perwira menengah dan tinggi di lingkungan Polda Jatim.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam menjawab tantangan dan kebutuhan institusi.

“Penyegaran organisasi ini juga sejalan dengan visi Polri Presisi, yakni mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan,” ujar Abast di Surabaya, Kamis.

Ia menambahkan bahwa rotasi jabatan merupakan langkah rutin yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme kepolisian di berbagai wilayah.

Berikut sejumlah pejabat yang mengalami rotasi dan akan bertugas di wilayah hukum Polda Jatim:

AKBP Wisnu Wardana, dari Kapolres Probolinggo menjadi Kabagwassidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif, dari Kanit 3 Subdit III Dittipidter Bareskrim Polri menjadi Kapolres Probolinggo.

AKBP Bramastyo Priaji, dari Kapolres Kediri Kota menjadi Kapolres Kediri.

AKBP Anggi Saputra Ibrahim, dari Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menjadi Kapolres Kediri Kota.

AKBP Teddy Chandra, dari Wadirlantas Polda Jatim menjadi Penata Kebijakan Kapolri Madya III Sahli Kapolri.

AKBP Doni Prakoso Widamanto, dari Kapolres Pekalongan menjadi Wadirlantas Polda Jatim.

AKBP Suryono, dari Wadirreskrimum Polda Jatim menjadi Kapolresta Gorontalo.

AKBP Umar, dari Kapolres Gianyar Polda Bali menjadi Wadirreskrimum Polda Jatim.

AKBP Daniel Manurung Somanonasa, dari Kapolres Mojokerto Kota menjadi Wadirressiber Polda Jatim.

AKBP Herdiawan Arifianto, dari Kasatlantas Polrestabes Surabaya menjadi Kapolres Mojokerto Kota.

AKBP I Made Bayu Sutha Sartana, dari Wakapolresta Sidoarjo menjadi Auditor Kepolisian Madya III Itwasda Polda NTB.

AKBP Mohammad Zainur Rofik, dari Kapolres Madiun menjadi Wakapolresta Sidoarjo.

AKBP Kemas Indra Natanegara, dari Kapolres Cilegon Polda Banten menjadi Kapolres Madiun.

“Dengan rotasi ini, kami berharap semangat baru dapat terus dikembangkan dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian, khususnya di wilayah Jawa Timur,” kata Abast.

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memastikan nasabah tetap dapat menikmati layanan perbankan tanpa hambatan selama libur panjang Tahun Baru Islam 2025 melalui inovasi digital dan jaringan AgenBRILink yang tersebar hingga pelosok.

Libur nasional 1 Muharram 1447 Hijriah ditetapkan pada Jumat, 27 Juni 2025, berdasarkan SKB Tiga Menteri. Kantor layanan BRI akan kembali beroperasi normal pada Senin, 30 Juni 2025. Meski demikian, layanan digital dan mitra jaringan tetap aktif melayani masyarakat selama masa libur.

Direktur Operations BRI, Hakim Putratama, menjelaskan bahwa layanan digital seperti aplikasi BRImo dan Asisten Virtual “Sabrina” terus dikembangkan agar mampu memenuhi berbagai kebutuhan nasabah secara mandiri.

"Ada lebih dari 100 fitur di BRImo, mulai dari transaksi dasar hingga pembelian produk keuangan. Kami ingin nasabah merasakan kemudahan penuh kendali dalam genggaman," ujar Hakim dalam pernyataannya, Kamis (26/6).

Hingga triwulan I-2025, BRI telah memiliki lebih dari 742 ribu unit E-Channel, termasuk 723 ribu mesin EDC dan lebih dari 19 ribu ATM dan CRM, menjangkau berbagai lokasi strategis di Indonesia.

Selain itu, lebih dari 1,19 juta AgenBRILink tersebar di lebih dari 67 ribu desa. Agen ini memberikan akses layanan seperti tarik dan setor tunai, transfer antarbank, serta pembayaran berbagai tagihan, yang tetap berjalan selama libur nasional.

Layanan Asisten Virtual “Sabrina” di WhatsApp 0812 1214 017 juga hadir untuk memberikan informasi produk, promo, lokasi layanan, dan menangani permintaan seperti penonaktifan kartu debit atau pengaduan.

Sementara itu, Contact BRI di nomor 1500017 tetap aktif 24 jam, memberikan akses cepat kepada nasabah melalui telepon atau pusat bantuan aplikasi BRImo.

Sebagai tambahan, BRI juga membuka layanan Weekend Banking di 69 unit kerja di seluruh Indonesia selama Juni 2025, bagi nasabah yang tetap membutuhkan layanan tatap muka.

Dengan kombinasi strategi digital dan penguatan jaringan fisik, BRI memastikan tidak ada celah dalam pelayanan, bahkan saat momentum libur panjang.

"Transformasi digital kami tidak hanya soal teknologi, tapi soal menjangkau lebih banyak masyarakat, kapan pun dan di mana pun mereka berada," pungkas Hakim.

Pelaku pembobolan mesin anjungan tunai atau ATM milik Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, inisial AAS (27) ditangkap di tempat persembunyiannya di Kota Manado, Sulawesi Utara.

Pelaku menggasak uang tunai Rp 400 juta dan merupakan petugas keamanan salah satu bank.

"Pelaku merupakan seorang Satpam di salah satu bank di Kabupaten Wajo dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kapolres Wajo, AKBP Muhammad Rosid Ridho dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/6).

Rosid menerangkan bahwa tersangka melancarkan aksinya dengan mencuri terlebih dahulu kunci mesin ATM dengan memanfaatkan profesinya sebagai petugas keamanan, sehingga aksi tersangka tidak dicurigai. Kemudian tersangka membobol mesin ATM yang berada di Kecamatan Sabbangparu dan Pammana, Kabupaten Wajo.

"Modusnya mengambil kunci lalu membuka mesin ATM. Tersangka mencuri uang di dua tempat tempat berbeda, mengatur jadwal kerja dengan berpura-pura bertukar shift demi menjalankan rencananya," ungkapnya.

Kejadian tersebut, kata Rosid diketahui oleh pihak bank sehingga langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Sementara tersangka usai melancarkan aksinya kemudian melarikan diri ke Kota Manado. Namun, berhasil ditangkap oleh personel Resmob Polresta Manado.

"Barang bukti yang kami sita uang tunai Rp 410 juta, lima kaset ATM dan sebuah obeng serta pemotong kertas yang digunakan untuk merusak fasilitas kantornya," jelasnya.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 ayat (1) KUHP tentang pencurian dengan ancaman tujuh tahun penjara.

"Kasus ini masih kita terus kembangkan untuk mengetahui kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain," pungkasnya.

Kasus tersebut terjadi pada Senin (23/6) kemarin, sekitar pukul 07.00 WITA, pelaku beraksi di tiga titik berbeda di Kabupaten Wajo setelah mencuri lebih dahulu kunci mesin ATM dan berhasil membawa kabur uang tunai mencapai Rp 400 juta.

Dari tangan pelaku, petugas menemukan sebuah tas ransel yang berisi uang tunai yang jumlahnya mencapai Rp 397 juta. Menurut pelaku bahwa sebagian uang telah dicurinya telah digunakan berfoya-foya bersama kekasihnya selama di bersembunyi di Manado.

"Pelaku sudah menggunakan uang tersebut untuk dibelikan 2 unit iPhone 16 dan memberikan uang Rp 13 juta kepada kekasihnya," kata Kasi Humas Polresta Manado, Iptu Agus Haryono kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/6).

JAKARTA, Investor.id – Sejumlah perusahaan swasta mendukung program makanan bergizi gratis (MBG) pemerintah. Salah satunya adalah Alim Frozen Food (AFI) yang memasok foodtray sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional (BGN) untuk keperluan MBG.

“AFI jugamendukungpemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia lewat program reseller. Ada dua paket yang bisa dipilih sesuai kebutuhan, yakni Pares Hemat dan Pares Cuannn,” kata Dwi Nurul, COO AFI, Kamis (26/62025).

Dia menuturkan, semua reseller AFI akan mendapat dukungan promosi, materi digital dan pelatihan singkat.

Di sisi lain, di Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2025, 19 Juni hingga 13 Juli 2025, AFI berbagi tips dan trik pengolahan makanan beku bersama tiga Masterchef Indonesia. Selain tips dan trik pengolahan makanan beku, AFI juga berbagi pengalaman kuliner yang seru, interaktif dan penuh kejutan di booth JFK 2025.

“Berbeda dari produsen makanan siap saji lainnya, kami selalu menjaga produk makanan beku yang berkualitas tinggi, halal, higienis dan cocok untuk konsumsi keluarga,” kata Dwi Nurul.

Giovanni Vergio atau Chef Gio, salah satu Masterchef Indonesia, hadir di booth AFI JFK, akhir pekan lalu, membagikan tips mengolah makanan beku kepada pengunjung.

Tak hanya Chef Gio, Chef Jerry Andrean juga akan tampil pada 28 Juni 2025, disusul oleh Chef William Gozali (Willgoz) pada 5 Juli 2025 di booth AFI JFK. Sebagai penutup, rapper legendaris Iwa K akan tampil beda, yaitu tidak hanya menyanyi, tapi juga memasak langsung di booth AFI.

Dia menambahkan, tak AFI juga menghadirkan Chicken Happy Hour dan Taste Guess and Win. Ini tak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat saat ini yang tertekan. “Karena itu kami siapkan berbagai promo ke para pengunjung di stand AFI,” tegas dia.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pajak mengestimasikan adanya potensi tambahan penerimaan senilai Rp5,6 triliun dari penunjukan marketplace atau toko online untuk memungut pajak penghasilan dari pedagang yang berjualan di tokonya.

Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengungkapkan meski belum diketahui secara pasti terkait tarif yang akan dikenakan bagi para pedagang, hanya disebutkan dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, dirinya mengusulkan paling tidak tarif di rentang 0,5% hingga 2% saja.

Menurut perhitungannya, dengan nilai transaksi perdagangan melalui Shopee dan Tokopedia 2024 sekitar Rp563 triliun dan jika tarifnya 1% saja, maka potensi penerimaan pajaknya sekitar Rp5,6 triliun.

“Dengan demikian, pengenaan PPh khusus untuk e-commerce melalui marketplace akan efektif menambah penerimaan negara,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (26/6/2025).

Jumlah Rp5,6 triliun tersebut setidaknya setara dengan belanja bantuan sosial (bansos) yang pemerintah lakukan pada Mei 2025 senilai Rp5,3 triliun, bahkan lebih tinggi dari realisasi penyaluran Makan Bergizi Gratis sepanjang tahun ini hingga 12 Juni 2025 senilai Rp4,4 triliun.

Raden melihat bukan hanya mendapat tambahan kas negara, tetapi dari bukti potong yang diterbitkan oleh marketplace, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dapat memantau pedagang mana yang memilik omzet di atas Rp4,8 miliar dan wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Pengenaan pungutan PPh ini akan menjadi Wajib Pajak baru dan potensi pajak baru,” lanjutnya.

Pasalnya, berdasarkan pengalaman mantan pegawai pajak tersebut, banyak pedagang menengah ke bawah yang memiliki omzet penjualan besar, bahkan di atas batasan omzet UMKM, tetapi tidak lapor pajak.

Di mana para pelaku usaha melaporkan omzetnya di bawah Rp4,8 miliar setahun, karena kalau diatas itu otomatis menjadi wajib setor PPN sebesar 11%. Jika menambah kewajiban setor PPN 11%, maka harga jual akan terkerak naik dan menjadi mahal.

“Mereka kemudian menghindari kewajiban bayar PPN dengan cara lapor di bawah Rp4,8 miliar. Bahkan masih banyak yang belum lapor sebenarnya,” ujarnya.

Raden secara umum mendukung rencana pemerintah tersebut karena dari proses pemotongan tersebut, sebenarnya Ditjen Pajak dapat memberikan kewajiban kepada Shopee, Tokopedia, dan marketplace lainnya untuk memungut PPh atas penjualan yang dilakukan di aplikasi.

Nantinya, PPh ini dapat dikreditkan oleh pedagang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kemudian pedagang tinggal memberikan NPWP yang terdaftar atau NIK ke marketplace. NPWP dan NIK akan menjadi dasar identitas Wajib Pajak yang dipungut PPh oleh marketplace.

Untuk diketahui, pemerintah berencan menunjuk marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang berjualan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli menyampaikan bahwa tujuan utama ketentuan ini adalah untuk menciptakan keadilan dan kemudahan.

Mekanisme ini dirancang untuk memberikan kemudahan administrasi, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan perlakuan pajak yang setara antarpelaku usaha, tanpa menambah beban atau menciptakan jenis pajak baru.

“Saat ini, peraturan mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 masih dalam proses finalisasi di internal pemerintah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/6/2025).

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyesalkan belum terlaksananya kebijakan 'Zero ODOL' (Over Dimension Over Loading) meski telah diatur sejak 2009.

Penundaan yang terus berlangsung hingga 16 tahun ini dinilai telah menimbulkan banyak kerugian, khususnya pada aspek keselamatan dan infrastruktur.

“Kalau dari tahun 2009 berarti sudah 16 tahun. Jadi pengaturan mengenai ODOL sudah ada dari tahun 2009 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Angkutan dan Jalan,” ujar Dudy dalam Press Background Penanganan ODOL di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/6).

“16 Tahun ini kita tunda pelaksanaannya dampaknya apa. Dampaknya adalah yang paling utama yang menjadi concern adalah keselamatan. Keselamatan itu banyak akhirnya terjadi kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia,” jelasnya

Ia menjelaskan, roadmap 'Zero ODOL' sebenarnya sudah disepakati oleh para pemangku kepentingan pada 2017, dengan target implementasi penuh di 2023. Namun sejak awal, kebijakan tersebut terus mendapat penolakan dari berbagai pihak.

“Ketika sudah disepakati kemudian langsung diminta pada saat itu agar ditunda sampai tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 ditunda lagi. Terus berlangsung hingga sampai saat ini yang mestinya diperlakukan tahun 2023,” kata Dudy.

“Kalau kita bicara dari tahun 2017 itu 6 tahun, 8 tahun malah,” sambungnya.

Dudy menekankan bahwa saat ini pemerintah tidak mengeluarkan regulasi baru, melainkan hanya ingin menegakkan aturan yang sudah ada.

“Tidak ada aturan baru apa pun yang kita terbitkan. Kita hanya ingin menjalankan aturan-aturan yang sudah ada. Dari mulai undang-undangnya, dari mulai perpresnya, dan sebagainya. Jadi ini bukan barang baru, bukan aturan baru,” jelas Dudy.

“Kami hanya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan transportasi, anda, kita, kita ini dulu pernah berkomitmen untuk melaksanakan 'Zero ODOL',” ucapnya.

Menurutnya, terus-menerus menunda hanya memperparah persoalan keselamatan dan menyebabkan beban infrastruktur yang semakin tinggi.

“Menunda hanya akan memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan. Yang dimensinya lebih, yang muatannya lebih, itu sangat besar dan sangat tinggi untuk terjadinya kecelakaan,” tegas Dudy.

Dari sisi kerugian negara, ia menyebut kerusakan jalan akibat kendaraan berat menyebabkan anggaran pemeliharaan infrastruktur mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.

“Data yang mungkin juga pernah disampaikan kepada teman-teman bahwa untuk pemeliharaan infrastruktur saja yang disebabkan oleh kerusakan jalan itu. Kurang lebih sebesar Rp 43,4 triliun per tahun,” ungkapnya.

Untuk memperkuat pelaksanaan 'Zero ODOL', pemerintah akan menjalankan tiga tahapan: sosialisasi, pendataan kendaraan, dan penindakan. Selain itu, pelatihan teknis juga akan diberikan kepada para pengemudi.

“Kita melakukan tiga tahapan. Dari mulai tahapan sosialisasi, kemudian tahapan pengumpulan data, dan kemudian memang selanjutnya adalah tahapan penindakan,” ujar Dudy.

“Jadi mari kita, kalau kita ingin menata transportasi kita, selalu ada satu langkah yang harus kita mulai, daripada tidak sama sekali,” tutupnya.

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjelang libur panjang atau long weekend pada akhir Juni 2025 memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan perbankan dengan nyaman melalui operasional unit kerja layanan Weekend Banking, serta kanal digital yang tersedia 24/7.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 27 Juni 2025 dan ditetapkan sebagai libur nasional dalam memperingati Tahun Baru Islam. Sejalan dengan hal tersebut, seluruh kantor layanan BRI akan kembali beroperasi secara normal mulai Senin, 30 Juni 2025.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan kepada nasabah, BRI tetap membuka layanan Weekend Banking di 69 unit kerja sepanjang bulan Juni 2025. Ini dilakukan guna mengakomodasi kebutuhan transaksi langsung nasabah. Adapun, informasi lengkap mengenai lokasi unit yang melayani Weekend Banking dapat diakses melalui situs resmi BRI di https://bri.co.id/lokasi.

Direktur Operations BRI Hakim Putratama menyampaikan bahwa BRI terus memastikan layanan perbankan tersedia secara luas. Selain melalui layanan Weekend Banking, BRI juga terus menghadirkan akses layanan perbankan melalui berbagai kanal digital, jaringan E-Channel, dan AgenBRILink yang tersebar luas hingga ke pelosok Tanah Air.

Tercatat, hingga Triwulan I-2025, BRI telah mengoperasikan lebih dari 742 ribu unit E-Channel, yang mencakup sekitar 723 ribu mesin EDC, 10 ribu mesin ATM dan 9 ribu CRM di berbagai lokasi strategis. Lebih jauh, BRI juga mengandalkan jaringan AgenBRILink yang kini berjumlah lebih dari 1,19 juta agen, tersebar di lebih dari 67 ribu desa di seluruh Indonesia, yang mendukung layanan transaksi seperti tarik/setor tunai, transfer antarbank, hingga pembayaran tagihan, termasuk selama masa libur panjang.

"Kenyamanan dan kemudahan nasabah dalam bertransaksi menjadi prioritas kami. Nasabah juga dapat memanfaatkan BRImo yang memiliki lebih dari 100 fitur untuk menunjang berbagai kebutuhan transaksi secara praktis,” ujar Hakim.

Guna mendukung kenyamanan nasabah secara digital, layanan Asisten Virtual “Sabrina” turut tersedia di WhatsApp 0812 1214 017. Sabrina memberikan informasi produk dan promo, serta melayani pengecekan saldo, mutasi rekening, penonaktifan kartu debit, pengaduan, lokasi layanan Weekend Banking, dan pencarian lokasi layanan BRI terdekat. Selain itu, Contact BRI tetap aktif 24 jam melalui 1500017, layanan bebas pulsa, serta Pusat Bantuan BRImo.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Global Sukses Solusi Tbk (RUNS) menyiapkan lima pilar hingga akhir tahun 2025 untuk bisa tumbuh dan berkembang bukan hanya sesaat. Direktur Sales and Operation RUNS, Andri Ernawan mengatakan lima pilar tersebut adalah operational excellence, AI-driven productivity, hingga customer centric, perkuat dari produk portfolio kita.

"Adapun yang terakhir, kita akan coba ekspansi kepada market-market yang memang bisa cepat untuk kita convert menjadi pelanggan kita," ungkap Andri dalam Public Expose secara online, Kamis (26/6/2025).

Sementara itu, Direktur RUNS Suhartono merinci bahwa Operational Excellence berarti RUNS selalu berusaha untuk meningkatkan produktivitas di tim internal, dengan memanfaatkan tools-tools yang saat ini ada berupa AI yang saat ini memang sedang berkembang pesat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tim dan juga produk-produk perseroan.

Selain itu, AI juga dicoba untuk memusatkan data-data secara internal untuk mengurangi miskomunikasi antara departemen maupun dengan manajemen.

"Kami juga bekerja sama aktif dengan partner-partner dari domestik dan global yang memastikan pertumbuhan jumlah klien hingga 2,4%, aktif partner itu antara lain Google, Kemenkop, Kemenperin, dan ke depan akan masuk UKM dan koperasi," rinci Suhartono.

Sebelumnya RUNS juga menjelaskan bahwa ada tiga kunci yang disiapkan hingga akhir tahun, yaitu Strong Expansive Network, Go-To-Market Expertise, dan Sales Conversion Tactics.

Untuk diketahui, RUNS merupakan emiten penyedia solusi perangkat lunak ERP untuk bisnis skala menengah hingga besar di industri manufaktur, distribusi, perdagangan dan jasa. Perusahaan ini terafiliasi dengan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) lewat anak usahanya PT Metra Net yang menggenggam 8,6% saham RUNS. Adapun Metra merupakan anak usaha langsung Telkom dengan kepemilikan saham 100%.

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepastian soal dibentuknya Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) akhirnya menemui titik terang.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi mengatakan, Satgas PHK siap diluncurkan pada Juli 2025.

Peluncuran satgas tersebut menurutnya akan bersamaan dengan peresmian Dewan Kesejahteraan Buruh.

Prasetyo bilang, saat ini Satgas PHK sedang difinalisasi.

"Finalisasi ya, lagi difinalisasi," ujar Prasetyo saat dijumpai di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

"Bulan depan, bulan depan insyaallah selesai. Iya. Satgas PHK dengan Dewan Kesejahteraan Buruh. Iya (sekaligus diluncurkan Juli)," tegasnya.

Menurut Prasetyo, saat peluncuran pada Juli nanti, sekaligus susunan diumumkan susunan pengurus Satgas PHK.

Sebab saat ini penyusunan nama-nama yang mengisi Satgas PHK sudah selesai.

Usulan serikat buruh yang disetujui Prabowo

Pembentukan Satgas PHK sebelumnya diusulkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Usulan disampaikan Said Iqbal ketika menghadiri acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta pada 8 April 2025.

Merespons usulan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan mendukung.

"Saya tertarik, usulnya si Pak Said ini, adalah Satgas PHK. Ini suatu usul yang sangat baik, saya terima kasih," ujar Prabowo.

Ia menilai, pembentukan Satgas PHK merupakan gagasan yang penting.

Dia pun mendorong agar satgas tersebut segera dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak.

Mulai dari pemerintah, serikat buruh, kalangan akademisi, rektor, hingga pihak BPJS Ketenagakerjaan guna mengantisipasi dampak PHK.

Selain itu, dia meminta agar Satgas PHK memiliki posko yang representatif serta mampu memetakan secara menyeluruh wilayah yang mengalami PHK dan potensi lapangan kerja yang tersedia.

"Satgas PHK cari posko yang bagus. Kita petakan semua, di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa segera link and match dan pemerintah akan bantu saudara-saudara," kata Prabowo.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengapresiasi respons cepat presiden itu.

Andi Gani bilang Satgas PHK nantinya akan melibatkan pemerintah, buruh, dan pengusaha.

"Satgas PHK yang bertugas nantinya menimalisir dampak PHK dan memastikan hak-hak buruh dipenuhi. Selain itu, Satgas ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan serta solusi kepada Pemerintah," kata Andi Gani usai mengikuti Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri

Andi Gani menilai, Satgas PHK dibentuk tujuannya untuk mengantisipasi kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32 persen pada produk Indonesia.

Karena, akan sangat berdampak pada sektor industri sepatu maupun tekstil di Indonesia.

"Dampaknya akan sangat besar dan ancaman PHK di depan mata. Dengan bea masuk begitu besar sangat menyulitkan pasar dalam negeri, ekspor kita juga sangat signifikan ke AS," jelasnya.

Lindungi buruh dari PHK semena-mena

Pembentukan Satgas PHK juga kembali disampaikan Prabowo di depan publik saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

Pembentukan Satgas tersebut, kata Prabowo, merupakan respons atas masukan dari para pemimpin serikat buruh, termasuk Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat.

“Atas saran dari pimpinan buruh, saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK,” kata Prabowo dalam pidatonya yang disambut meriah oleh buruh.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam jika ada pekerja yang di-PHK secara semena-mena.

“Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya,” tegas Kepala Negara

Presiden Prabowo menambahkan, negara akan turun tangan jika diperlukan untuk melindungi hak-hak pekerja.

"Bila perlu, tidak ragu-ragu, kita, negara, akan turun tangan, saudara-saudara,” ujarnya disambut sorak para buruh.

Fungsi Satgas PHK bisa diperluas

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, Kemenaker dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah mulai menyusun draf aturan soal Satgas PHK.

Dalam draf aturan itu, dijelaskan soal sistem kerja dari Satgas PHK.

Menurut Yassierli, pemerintah juga membuka opsi agar Satgas PHK nantinya tidak hanya mengurus persoalan PHK saja.

"Proses saat ini kita sedang siapkan draf-nya, kemudian sistemnya. Bukan kami saja, tapi kerja sama dengan Kemenko Perekonomian," ujar Yassierli di Jakarta pada 10 April 2025.

"Jadi kita nanti, kita harus menghadap presiden, kita siapkan beberapa opsi. Apakah hanya PHK atau terkait juga yang lain. Kita juga melihat monitoring, penciptaan lapangan, dan sebagainya," jelasnya.

JAKARTA, investor.id— PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mencatatkan kinerja yang cukup solid hingga Mei 2025. Laba bersih BTN tercatat sebesar Rp 1,19 triliun, tumbuh 3,31% secara tahunan (year on year/yoy).

Dari laporan keuangan bulanan BTN yang dilansir di situs resmi perseroan pada Kamis (26/6/2025), menunjukkan pertumbuhan bunga bersih dan efisiensi pada beban bunga.

Pertumbuhan laba ini ditopang oleh peningkatan pendapatan bunga bersih dan efisiensi beban bunga. Pendapatan bunga bersih BTN naik 22,86% (yoy) menjadi Rp 6,18 triliun, ditopang pendapatan bunga yang tumbuh 10,31% (yoy) sedangkan beban bunga hanya tumbuh 1,80% (yoy).

BTN juga mencatatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang signifikan. Hingga Mei 2025, DPK mencapai Rp 397,8 triliun atau naik 10,26% (yoy). Dari jumlah tersebut, giro dan tabungan tercatat naik masing-masing sebesar 8,37% (yoy) dan 7,62% (yoy).

Kenaikan dana murah tersebut menunjukkan keberhasilan strategi BTN dalam mendorong dana berbiaya rendah. Sementara itu, kredit dan pembiayaan yang disalurkan tercatat sebesar Rp 366,5 triliun, tumbuh 5,20% (yoy).

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan hingga kuartal I-2025, perseroan mencatatkan penyaluran kredit dan pembiayaan yang stabil serta penurunan cost of fund.

Kedua komponen tersebut, menjadi penopang bagi pertumbuhan laba bersih perseroan. Adapun, hingga akhir tahun kinerja BTN diproyeksi sesuai target yang ditetapkan perseroan.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )