Jakarta (ANTARA) - Suara kaum buruh kembali bergaung sebagai seruan global untuk menegaskan esensi menjadi benteng pertama terhadap ketidakadilan dan pengingat bagi dunia bahwa kemajuan tanpa keadilan hanya akan menghasilkan ketimpangan baru.

Hal itu menjadi pesan khusus yang disampaikan penulis sebagai ketua delegasi serikat pekerja/serikat buruh Indonesia pada Sidang ILC - ILO ke-113 di Gedung United Nation Jenewa Swiss pada 9 Juni 2025 pukul 11.55 waktu setempat.

Seruan disampaikan agar tak sekadar menyentuh ranah normatif, tapi sekaligus menjadi panggilan moral bagi seluruh pemimpin dunia.

Sudah saatnya dunia dijeda sejenak dan diingatkan bahwa sejarah eksploitasi manusia oleh manusia tak pernah benar-benar usai, hanya berganti bentuk dan medan. Dulu dalam wajah kapitalisme industri, kini dalam platform ekonomi digital dan algoritma kecerdasan buatan.

Ketika dunia pernah gagap menghadapi eksploitasi pada awal revolusi industri, kini sejarah itu terulang dalam bentuk baru yang lebih halus melalui ketimpangan yang dibungkus efisiensi, eksploitasi yang disamarkan dalam fleksibilitas.

Namun semua perlu diingatkan, tak selayaknya manusia tunduk pada sistem yang diciptakannya sendiri.

Kecerdasan buatan dan platform digital adalah hasil kreasi manusia, bukan entitas otonom yang berhak memperbudak penciptanya. Karena itu, persoalan ini bukan teknis belaka, melainkan soal keberpihakan dan kepemimpinan.

Jika para pemimpin baik di level pemerintahan, serikat buruh, maupun pengusaha benar-benar ingin melindungi manusia, maka regulasi, perlindungan, dan keadilan bukanlah utopia, melainkan keniscayaan.

Dalam konteks itu, solidaritas buruh memegang kunci yang bukan sekadar simbol kebersamaan kelas pekerja, tapi katalis yang bisa memicu lompatan peradaban dunia.

Ketika buruh bersatu lintas negara, lintas sektor, dan lintas isu, maka agenda keadilan sosial tidak bisa lagi diabaikan.

Inilah yang mendasari dukungan buruh Indonesia terhadap langkah ILO untuk merumuskan Konvensi dan Rekomendasi internasional guna mengatur platform ekonomi digital.

Bagi Indonesia, ini bukan sekadar simbol, tetapi langkah konkret yang akan menyentuh langsung sekitar enam juta pengemudi daring yang selama ini berada dalam zona abu-abu ketenagakerjaan.

Dengan regulasi yang tepat, mereka bukan hanya akan diakui sebagai pekerja formal, tetapi juga mendapatkan perlindungan yang melekat, mulai dari jaminan sosial hingga kepastian pendapatan.

Bahaya biologis

Namun perjuangan tidak berhenti di situ. Satu hal yang sangat krusial, dan seringkali luput dari sorotan, adalah bahaya biologis atau keselamatan dan kesehatan kerja.

Buruh Indonesia menyuarakan keyakinan bahwa pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto memiliki potensi untuk meningkatkan standar keselamatan kerja, khususnya di sektor-sektor berisiko tinggi seperti pertambangan dan industri ekstraktif.

Di sektor ini, perluasan industri kerap mengorbankan nyawa dan keselamatan pekerja. Pengawasan ketat dan penegakan hukum menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa ekspansi ekonomi tidak terjadi dengan mengorbankan martabat manusia.

Lebih jauh, dalam forum ini pula tersuarakan pentingnya revisi terhadap Konvensi Perburuhan Maritim 2006.

Dengan amandemen yang telah disepakati, buruh maritim kini mendapatkan perlindungan yang lebih nyata, mulai dari hak cuti yang manusiawi, hingga jaminan pemulangan dan perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan.

Di sinilah peran ILO begitu vital, mendidik negara agar tidak hanya bertindak sebagai penguasa administratif, tetapi juga sebagai pelayan kemanusiaan.

ILO telah menantang negara, baik republik maupun kerajaan, untuk melampaui batas wilayah dan bertindak demi nilai-nilai universal.

Masalah pekerja informal juga menjadi titik penting. Dengan membengkaknya sektor informal, terutama di era digital, maka formalisasi menjadi langkah strategis.

Ketidakpastian kerja, penghasilan yang tak menentu, dan tiadanya perlindungan sosial telah menciptakan generasi pekerja yang rentan dan nyaris tak terlihat dalam sistem hukum ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, upaya menjadikan pekerja informal sebagai pekerja formal harus menjadi agenda global.

Perlindungan sejati

Di Indonesia, langkah Presiden Prabowo untuk menghapus praktik outsourcing ilegal serta melarang kontrak jangka pendek yang berulang menjadi sinyal positif bahwa negara mulai kembali ke arah perlindungan sejati terhadap tenaga kerja.

Di tengah berbagai dinamika tersebut, sudah saatnya mengajak dunia untuk kembali menengok semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung tujuh dekade silam.

Konferensi yang melahirkan Prinsip Bandung menjadi pengingat bahwa hak asasi manusia, kebebasan, dan keadilan bukanlah barang dagangan atau kebijakan yang bisa dinegosiasikan, melainkan nilai dasar yang tidak boleh dikompromikan.

Dalam kerangka itu pula, pengakuan terhadap Palestina sebagai Negara Pengamat Non-Anggota di ILO menjadi langkah penting menuju pengakuan penuh terhadap eksistensi dan hak-hak bangsa yang selama ini tertindas.

Ini bukan sekadar keputusan administratif, tapi representasi solidaritas global terhadap perjuangan yang lebih besar.

Pesan ini, dalam keseluruhannya, bukan hanya sebuah pernyataan sikap, tapi juga sebuah peta jalan.

Namun juga menggambarkan bagaimana masa depan perburuhan, teknologi, dan keadilan sosial bisa dipertemukan dalam kerangka yang harmonis jika semua pihak berani menempatkan manusia sebagai poros utama kebijakan.

Dunia kerja bukanlah sekadar ruang produksi, tetapi juga ruang bagi sisi kemanusiaan, tempat di mana nilai-nilai luhur harus ditegakkan, dan martabat manusia dijaga.

Dalam konteks itu, buruh bukan hanya subjek yang perlu dilindungi, tetapi juga agen perubahan yang menggerakkan sejarah.

Dari Jenewa, perwakilan buruh Indonesia ingin menyerukan pesan global bahwa perubahan hanya akan terjadi jika ketiganya bersatu, bukan dalam relasi kuasa, tapi dalam semangat kolaborasi.

Karena pada akhirnya, kemajuan dunia tidak ditentukan oleh seberapa cepat teknologi berkembang, tapi seberapa adil dan manusiawi dunia kerja yang dibangun bersama-sama.

*) Penulis adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Ketua Delegasi Buruh Indonesia dalam Sidang ILC-ILO ke-113 di Jenewa.

Copyright © ANTARA 2025

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengumumkan jumlah investor kripto di Indonesia hingga April 2025 telah mencapai 14,16 juta orang. Angka ini menignkat 3,28% dibandingkan dengan bulan sebelumnya 13,71 juta investor.

Nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 35,61 triliun, naik 9,73% dibandingkan dengan periode Maret 2025 sebesar Rp 32,45 triliun.

Robby, Chief Compliance Officer (CCO) Reku yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kripto-Asosiasi Blockchain Indonesia (Aspakrindo-ABI), mengatakan kenaikan ini merupakan sinyal positif dan semakin mendekatkan Indonesia sebagai pusat kripto Asia. Menurut laporan The 2024 Geography of Crypto Report dari Chainanalysis, Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia dalam adopsi kripto.

Laporan tersebut mengatakan Indonesia unggul dalam sektor decentralized finance (DeFi) dan retail DeFi. Hal ini menandakan tingginya aktivitas investor retail dalam transaksi keuangan terdesentralisasi.

Indonesia naik tingkat dari tahun sebelumnya yang berada di posisi kelima. Sementara itu, Amerika Serikat hanya menempati peringkat keempat dunia, meskipun memiliki ekosistem layanan kripto yang besar. Namun, Robby menilai Indonesia masih perlu meningkatkan inovasi di industri blockchain dan Web3 untuk menggenjot pertumbuhan sektor ini.

"Saat ini, aset kripto di Indonesia bukan lagi dianggap sebagai komoditas, namun sebagai instrumen investasi. Hal ini tentu membuka prospek pengembangan inovasi yang lebih variatif, sehingga dapat meningkatkan appetite investor di Indonesia," kata Robby, dalam keterangan tertulis, Senin (9/6).

Menurutnya, aset kripto dapat menjadi instrumen investasi yang lebih inklusif bagi masyarakat Indonesia karena menarik minat investor dengan berbagai profil risiko, baik retail maupun korporasi. Teknologi blockchain yang mendasari aset kripto juga memiliki potensi yang sangat luas di berbagai sektor, mulai dari keuangan hingga pendidikan.

"Pemanfaatan teknologi blockchain juga dapat didukung oleh pelaku usaha kripto, asosiasi, perguruan tinggi, hingga komunitas. Blockchain berpotensi menjadi teknologi revolusioner yang perlu ditingkatkan melalui kajian dan edukasi," kata Robby.

Dengan demikian, teknologi blockchain dapat dirasakan masyarakat yang lebih luas.

Peran Regulator Mendorong Inovasi

Untuk mendorong inovasi, regulator memiliki peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan industri kripto secara berkelanjutan.

"Regulator memiliki peran komprehensif, meliputi pengawasan, perizinan, perlindungan konsumen, hingga pengembangan regulasi yang sesuai dengan pertumbuhan teknologi," ujarnya.

Pelaku usaha turut mengusulkan kajian-kajian terkini di industri kripto dan blockchain di luar kegiatan jual-beli melalui regulatory sandbox yang disediakan OJK.

Robby mengatakan, Reku bersama asosiasi dan berbagai pemangku kepentingan siap mendukung perkembangan inovasi di industri kripto dan blockchain melalui edukasi dan diskusi bersama regulator. "Secara klasifikasi, aset kripto sudah sejajar dengan aset keuangan lainnya," kata Robby.

Menurutnya, para pelaku industri berharap inovasi-inovasi yang ada di aset kripto bisa semakin dikembangkan, baik secara layanan maupun variasi produk investasi di masa depan.

KOMPAS.com - Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025. Subsidi gaji diberikan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2015.

Penerima BSU wajib terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.

BSU 2025 diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus. Lantas, kapan BSU cair 2025?

Kapan BSU 2025 cair?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah akan mencairkan BSU sebelum pekan kedua Juni 2025 atau paling lambat 14 Juni 2025.

"Sebelum minggu kedua kami berharap sudah tersalurkan (BSU 2025)," ucap Yassierli di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dikutip dari KompasTV, Kamis (5/6/2025).

Saat ini, pemerintah masih melakukan pemutakhiran data penerima BSU sehingga bisa tepat sasaran.

Syarat penerima BSU 2025

Merujuk Permenaker Nomor 5 Tahun 2025, syarat penerima BSU Kemnaker sebagai berikut:

• Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 April 2025 kategori Pekerja Penerima Upah (PU)
• Menerima gaji atau subsidi upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri
• Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.

Cara cek penerima BSU 2025

Proses pengecekan status penerima BSU 2025 dilakukan dengan memasukkan data diri sesuai identitas NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Dilansir dari laman resmi, cara cek penerima BSU 2025 sebagai berikut:

• Akses laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/
• Masukkan NIK, nama sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone, hingga alamat email
• Klik tombol "Lanjutkan"
• Sistem akan menampilkan status validasi data.

Jika data belum lengkap atau perlu diperbarui, Anda akan diminta mengisi kembali informasi rekening, meliputi nomor rekening, nama bank, dan nama pemilik rekening.

Setelah itu, Anda bisa mengecek pembaruan status penerima dan pencairan BSU 2025 secara berkala.

KOMPAS.com - Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025. Subsidi gaji diberikan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2015.

Penerima BSU wajib terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.

BSU 2025 diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus. Lantas, kapan BSU cair 2025?

Kapan BSU 2025 cair?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah akan mencairkan BSU sebelum pekan kedua Juni 2025 atau paling lambat 14 Juni 2025.

"Sebelum minggu kedua kami berharap sudah tersalurkan (BSU 2025)," ucap Yassierli di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dikutip dari KompasTV, Kamis (5/6/2025).

Saat ini, pemerintah masih melakukan pemutakhiran data penerima BSU sehingga bisa tepat sasaran.

Syarat penerima BSU 2025

Merujuk Permenaker Nomor 5 Tahun 2025, syarat penerima BSU Kemnaker sebagai berikut:

• Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 April 2025 kategori Pekerja Penerima Upah (PU)
• Menerima gaji atau subsidi upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri
• Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.

Cara cek penerima BSU 2025

Proses pengecekan status penerima BSU 2025 dilakukan dengan memasukkan data diri sesuai identitas NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Dilansir dari laman resmi, cara cek penerima BSU 2025 sebagai berikut:

• Akses laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/
• Masukkan NIK, nama sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone, hingga alamat email
• Klik tombol "Lanjutkan"
• Sistem akan menampilkan status validasi data.

Jika data belum lengkap atau perlu diperbarui, Anda akan diminta mengisi kembali informasi rekening, meliputi nomor rekening, nama bank, dan nama pemilik rekening.

Setelah itu, Anda bisa mengecek pembaruan status penerima dan pencairan BSU 2025 secara berkala.

Pemerintah baru saja menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) periode 2025-2034 pada akhir Mei lalu. RUPTL ini untuk mengakomodasi target pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya pencapaian Net Zero Emissions (NZE), pertumbuhan ekonomi, dan swasembada energi.

Secara garis besar, RUPTL baru masih menggunakan asumsi skenario pertumbuhan ekonomi yang sama dalam RUPTL sebelumnya, yakni 5,2% per tahun. Meski lebih rendah dari target Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), tetapi masih lebih lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi 2020-2024 sebesar 5,03%.

Penjualan tenaga listrik nasional diproyeksikan tumbuh 5,2% per tahun pada 2025-2034. Volume penjualan diperkirakan meningkat dari 323.044 GWh pada 2025 menjadi 510.575 GWh pada 2034. Sektor industri dan rumah tangga menjadi penyumbang utama peningkatan penjualan listrik nasional.

Dalam kurun waktu tersebut, penjualan ke sektor industri diproyeksikan meningkat 83.278 GWh, sementara sektor rumah tangga diproyeksi meningkat sebesar 56.043 GWh. Jika digabungkan, kedua sektor berkontribusi 74,3% terhadap total kenaikan penjualan listrik nasional dalam 10 tahun ke depan yang diproyeksikan 187.531 GWh.

RUPTL 2025-2034 menyiapkan dua skenario pengembangan kapasitas pembangkit listrik, yaitu skenario Renewable Energy (RE) Base dan skenario Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Penambahan kapasitas pembangkit 10 tahun diproyeksikan mencapai 52,8 GW-69,5 GW.

Proyeksi RE Base didasarkan pada aspek kelayakan penyelesaian proyek (workability). Skenario ini memiliki pendekatan yang relatif lebih realistis, tanpa secara eksplisit mengejar target penurunan emisi atau peningkatan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) tertentu.

Sedangkan pendekatan ARED mengedepankan upaya percepatan transisi energi bersih, dengan menargetkan penurunan emisi dan peningkatan porsi EBT secara lebih progresif.

Berdasarkan jenis pembangkitnya, penambahan kapasitas dalam skenario ARED akan difokuskan pada pengembangan PLTS sebesar 17,1 GW; PLTA/PLTM (11,7 GW); PLTB (7,2 GW); dan PLTP sebesar 5,2 GW. Selain itu, mulai mengintegrasikan PLTN dengan kapasitas 0,5 GW sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi jangka panjang.

Skenario RE Base menunjukkan kecenderungan yang lebih konservatif, dengan penambahan kapasitas yang masih didominasi oleh PLTA/PLTM (11,9 GW); PLTS (7,1 GW); dan tidak menargetkan penggunaan PLTN. Porsi pembangkit berbasis energi fosil juga lebih besar dalam skenario RE Base (35,4%), dibandingkan skenario ARED (24%).

Secara keseluruhan, dalam kedua skenario tersebut, porsi EBT dalam perencanaan sistem ketenagalistrikan nasional tercatat tetap dominan yaitu sebesar 51,9% (27,37 GW) pada skenario RE Base dan 61,3% (42,56 GW) pada skenario ARED.

Dari garis besar dan substansi pokok RUPTL 2025-2034 tersebut, ada beberapa catatan terkait aspek implementasinya:

Pertama, asumsi dasar yang digunakan dalam RUPTL 2025-2034, seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi dan konsumsi listrik, pada dasarnya relatif lebih doable. Dalam hal ini sudah menggunakan asumsi yang lebih moderat–mengakomodasi realitas–dibandingkan asumsi pertumbuhan ekonomi 8% yang mengemuka saat ini atau yang digunakan dalam RUKN.

Namun, jika dibandingkan dengan realisasi, baik pertumbuhan ekonomi maupun penjualan listrik rata-rata 5-10 tahun terakhir, asumsi yang digunakan masih terbilang (cukup) optimistis. Pada 2015-2024, secara kumulatif, penjualan listrik nasional meningkat sebesar 105.530 GWh dengan rata-rata pertumbuhan 4,56% per tahun.

Kedua, dalam keterkaitan dengan arah dan pencapaian target NZE, baik skenario RE base maupun ARED, keduanya menunjukkan keberpihakan dan komitmen terhadap agenda transisi energi. Terutama dalam pengembangan EBT sebagai elemen utama penambahan penyediaan listrik; yaitu sebesar 51,9% (27,37 GW) pada skenario RE Base dan 61,3% (42,56 GW) pada skenario ARED.

Ketiga, dalam kaitan dengan ketahanan energi dalam pengertian keamanan-keandalan pasokan juga cukup realistis. Kedua skenario RUPTL masih menunjukkan peningkatan kapasitas pembangkit berbasis energi fosil, termasuk pembangunan PLTU yang tetap dilanjutkan sesuai perencanaan proyek, baik yang sudah ongoing maupun committed.

Hal ini tidak terlepas dari kondisi riil kelistrikan nasional saat ini di mana selama periode 2020-2024 peran energi fosil, khususnya batu bara masih penting. Dalam empat tahun terakhir, porsi batu bara dalam bauran energi primer pembangkit tercatat meningkat dari 66,30% pada 2020, menjadi 67,66% pada 2023, dan menjadi 67,09% pada 2024.

Porsi gas alam tercatat juga masih penting, yaitu di kisaran 15,96%-17,15% pada 2020-2024. Sementara itu, pada periode yang sama, porsi EBT berfluktuasi dengan kecenderungan menurun di kisaran 13,30%-12,15%. Pada 2020 porsi EBT mencapai 13,22%, turun menjadi 12,88% di 2021, kembali mencapai 13,30% pada 2022, dan turun menjadi 12,21% dan 12,15% pada 2023 dan 2024.

Keempat, berkaitan dengan progres implementasi atas target EBT yang sebelumnya ada, yaitu pada RUPTL 2021-2030; hingga April 2025, dari total rencana penambahan kapasitas sebesar 20,9 GW, baru 1,6 GW (sekitar 8%) yang telah mencapai tahap Commercial Operation Date (COD). Sebagian besar proyek masih berada pada tahap pengadaan (8,5 GW) dan pendanaan (4,7 GW).

Angka ini menggambarkan bahwa capaian dan implementasi RUPTL di dalam hal yang berkaitan dengan target bauran EBT pembangkit bukanlah hal yang sederhana. Dari perspektif teori ekonomi, secara struktural, sektor kelistrikan nasional adalah regulated single-buyer market.

Dalam skema single-buyermarket– tanpa memasukkan unsur regulated, kelayakan keekonomian proyek listrik yang bersumber dari EBT bukan pilihan yang ekonomis dibandingkan listrik berbasis fosil.

Apalagi ditambah unsur regulated, di mana pada sisi harga akhir (tarif listrik) diatur dan dibatasi untuk menjaga daya beli masyarakat, perekonomian, dan kemampuan fiskal (subsidi) pemerintah. Listrik EBT jelas bukan pilihan, kecuali ada penugasan khusus dan intervensi dukungan fiskal secara langsung dari pemerintah.

Target proyeksi pembangkit listrik EBT, Biaya Pokok Penyediaan (BPP), tarif subsidi listrik, dan pendanaan adalah aspek yang saling berkaitan dan akan menentukan capaian atas proyeksi skenario penyediaan listrik. Pembahasan dan solusi komprehensif konkret tentang aspek ini, sayangnya tidak muncul secara eksplisit di dalam RUPTL.

RUPTL yang disusun selama ini, mungkin dapat dikatakan terlalu “dinamis”, untuk dapat disebut sebagai sebuah perencanaan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam mengaku terkejut dengan banyaknya izin tambang nikel yang muncul di wilayahnya.

Ia juga bingung dengan isu soal sejumlah izin baru yang dikeluarkan tahun ini.

Menurut Orideko, beberapa perusahaan tambang mengurus perizinan tanpa melibatkan pemerintah daerah.

“Saya kira kadang-kadang (perusahaan) juga tidak ada terlibat dengan kami pemerintah daerah khusus di kabupaten. Satu contoh hari ini saya sebagai Bupati Raja Ampat, saya baru kaget juga dengan izin-izin (tambang) ini semua,” kata Orideko dalam siaran Kompas TV, Senin (9/6/2025).

Ia menyebut ada kabar izin baru tahun 2025 yang ditandatangani atas nama pemerintah daerah. Orideko membantah hal itu.

“Bahkan ada isu lagi yang izin (tambang) tahun 2025 keluar ditandatangani oleh kami. Kami juga bingung lagi. Sehingga kami mengharapkan juga harus ada keterlibatan dinas, pemerintah terutama bupati, wakil bupati, sekda,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masyarakat adat yang sudah lebih dulu menyetujui aktivitas tambang tanpa koordinasi dengan pemerintah.

“Jadi ini masyarakat-masyarakat adat yang punya wilayah-wilayah ini benar mereka sudah tanda tangan persetujuan untuk melaksanakan aktivitas seperti tambang di wilayah-wilayah mereka,” ucapnya.

“Mereka lakukan ini tanpa ada koordinasi, konfirmasi dengan kami di pemerintah,” lanjutnya.

Menurut Orideko, seharusnya pemerintah bisa memberi pemahaman terlebih dulu kepada masyarakat adat.

Ia menilai masyarakat baru menyadari dampak lingkungan setelah tambang mulai beroperasi.

“Nanti setelah terjadi begini baru mereka (masyarakat adat) bingung. Sehingga saya harap ke depan juga bagi investor yang mau masuk ya harus lewat pemerintah dulu supaya konfirmasi. Lalu kita nanti jembatani,” katanya.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat lima perusahaan tambang nikel yang memiliki izin di Raja Ampat. Kelimanya adalah PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond, dan PT Nurham.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut hanya PT Gag Nikel yang saat ini beroperasi. Bahlil telah menghentikan sementara aktivitas tambang perusahaan itu sejak 5 Juni 2025.

Penghentian dilakukan untuk menunggu hasil evaluasi dampak lingkungan dan kelayakan operasional dari Kementerian ESDM.

Jakarta (ANTARA) - Terdapat berbagai peristiwa bidang ekonomi yang terjadi pada Senin (9/6/2025) yang masih hangat dan relevan untuk disimak kembali pada Selasa pagi ini.

Beberapa di antaranya adalah mulai dari kelanjutan penanganan tambang nikel di Raja Ampat hingga persiapan kepulangan jamaah haji Indonesia.

Berikut sajian rangkuman berita pilihan yang dapat disimak kembali hari ini.

Kilau nikel di pelukan Raja Ampat

Tagar ‘Save Raja Ampat’ mengungkap daya tarik lain yang dimiliki oleh Raja Ampat. Daya tarik itu disuguhkan bukan untuk merayu turis menikmati kilau laut, melainkan merayu penambang untuk menikmati kilau nikel.

Naif bila seseorang memercayai bahwa kegiatan tambang tidak menimbulkan kerusakan, meski perusahaan melabeli aktivitasnya dengan kata-kata "tambang ramah lingkungan".

Selengkapnya baca di sini.

Komisi XII DPR: Selesaikan polemik Raja Ampat dengan pendekatan terukur

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menekankan pentingnya penanganan isu tambang nikel di Raja Ampat dilakukan secara terukur dan objektif.

Selengkapnya baca di sini.

9.332 wisatawan kunjungi Bromo selama libur panjang Idul Adha

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, menyatakan sebanyak 9.332 wisatawan berkunjung ke kawasan wisata Gunung Bromo saat berlangsungnya libur panjang pada momen Hari Raya Idul Adha.

Selengkapnya baca di sini.

199 ribu kendaraan kembali ke Jabotabek pada H+2 Idul Adha

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 199.628 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada periode H+2 Idul Adha 1446H atau pada Minggu, 8 Juni 2025.

Selengkapnya baca di sini.

51.314 haji kembali melalui Bandara Soetta selama 12 Juni-10 Juli

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney) Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Dwi Ananda Wicaksana mengungkapkan sebanyak 51.314 haji akan kembali ke tanah air mulai tanggal 12 Juni hingga 10 Juli 2025 melalui Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Harga minyak mentah dunia naik ke level tertinggi dalam beberapa pekan di Senin (9/6). Hal tersebut didorong oleh pelemahan dolar dan meningkatnya optimisme pasar terhadap pembicaraan dagang dari China dan Amerika Serikat (AS).

Dilansir dari Reuters, Selasa (10/6), ,inyak mentah Brent ditutup menguat 0,9% ke US$67,04. Sementara West Texas Intermediate (WTI) naik 1,1% menjadi US$65,29.

Pembicaraan China dan Amerika Serikat menjadi pusat perhatian pasar. Investor berharap bahwa kesepakatan yang tercapai akan meningkatkan prospek ekonomi global dan pada akhirnya mendorong permintaan energi, termasuk minyak.

Selain itu, melemahnya dolar turut mendukung harga minyak karena menjadikannya lebih murah bagi pemegang mata uang lain.

“Kenaikan ini tampaknya lebih bersifat teknikal, dan reli semacam ini dapat dengan mudah surut jika tidak ada berita positif baru,” kata Analis dari Ritterbusch and Associates.

China juga menjadi sorotan karena pertumbuhan ekspornya dilaporkan melambat ke level terendah dalam tiga bulan terakhir akibat tarif perdagangan. Tekanan ekonomi juga datang dari inflasi harga produsen (factory gate deflation) yang menyentuh level terburuk dalam dua tahun.

Data juga menunjukkan bahwa impor minyak mentah negara itu juga turun ke tingkat harian terendah dalam empat bulan pada bulan lalu karena kilang-kilang milik negara dan swasta menjalani perawatan rutin.

Secara keseluruhan, prospek tercapainya kesepakatan dagang menjadi pendorong utama kenaikan harga minyak dalam jangka pendek.

Pendapatan petani di Indonesia dinilai masih sangat rendah, di angka Rp 3 jutaan saja per bulan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan Idha Widi Arsanti buka-bukaan pendapatan petani per bulan cuma Rp 3,7 juta. Angka ini dinilai kurang adil dibandingkan dengan unit usaha lain dalam rantai pasok pertanian.

Dia memaparkan, estimasi keuntungan produksi padi di Indonesia bisa mencapai Rp 360 triliun sekali tanam, dengan asumsi biaya produksi Rp 17,63 juta per hektare (ha) pada lahan seluas 11 juta ha dan produksi mencapai 30 juta ton.

Dari perputaran uang tersebut, dia memperkirakan para petani Indonesia mendapat distribusi keuntungan Rp 146 triliun. Jika dibagi rata-rata jumlah petani maka per orang diperkirakan mendapatkan Rp 3,7 juta per bulan. Angka ini menurutnya kurang adil.

"Untuk ke petani ini ternyata mendapatkan pendapatan Rp 146 triliun, kalau dibagi rata petani 29 juta ini hanya Rp 3,7 juta per bulan per petani. Ini rasanya kurang berkeadilan dengan pihak lain," sebut Idha dalam Diskusi Akademik Himpunan Alumni Fateta IPB, di IPB Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/6/2025).

Keuntungan itu terdistribusi juga ke perusahaan pupuk, Perum Bulog, hingga pengusaha penggilingan padi selain masuk ke kocek petani. Idha memaparkan pihaknya sudah membuat program baru untuk meningkatkan pendapatan petani, salah satunya program Brigade Pangan yang mengumpulkan anak-anak muda untuk bertani.

Petani Muda Dibantu

Pemerintah akan membantu para petani muda untuk membuat kelembagaan yang baik. Satu kelompok Brigade Pangan akan dikumpulkan sebanyak 15 orang yang akan dicarikan pengelolaan pertanian seluas 200 ha per kelompok.

Idha menilai penghasilan petani tidak akan besar jika menggunakan cara bertani lama, khususnya menggarap lahan yang luasannya kecil.

"Jadi mereka dikumpulkan dengan skala usaha yang efisien. Tidak akan jadi besar penghasilannya kalau pakai cara bertani lama, misalnya menggarap lahan yang kecil-kecil," sebut Idha.

Petani Diberikan Alsintan

Selain lahan garapan yang cukup, kelompok petani ini juga akan dibekali alat dan mesin pertanian. Menurutnya, modernisasi pertanian dapat memangkas hingga 50% biaya produksi dan bisa meningkatkan produktivitas sampai 100%.

Diharapkan dengan berbagai perbaikan ini, petani Indonesia dapat meningkat pendapatannya. Dari petani yang sudah ikut program Brigade Pangan saja rata-rata pendapatannya bisa mencapai Rp 10 juta per petani per bulan.

"Mereka melakukan kegiatan pertanian diharapkan pendapatan mereka mendapatkan minimal Rp 10 juta per orang. Jadi yang tadi Rp 3,7 juta per bulan itu bisa ditingkatkan hingga rata-rata Rp 10 juta per orang," sebut Idha.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga daging ayam ras Rp33.333 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp35.381 per kg, sedangkan cabai rawit merah menjadi Rp44.800 per kg turun dari sebelumnya Rp52.643 per kg.

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas di Jakarta, Selasa pukul 06.15 WIB, harga pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium di harga Rp15.225 per kg turun dari sebelumnya Rp15.694 per kg.

Lalu, beras medium di harga Rp13.760 per kg turun tipis dari hari sebelumnya Rp13.906 per kg.

Komoditas jagung Tk peternak tercatat Rp5.675 per kg turun dari sebelumnya Rp6.139 per kg; kedelai biji kering (impor) di harga Rp12.250 per kg naik dari sebelumnya tercatat Rp10.811 kg.

Berikutnya, bawang merah Rp35.700 per kg turun dari sebelumnya Rp38.313 per kg, bawang putih bonggol di harga Rp35.600 per kg turun dari hari sebelumnya tercatat Rp39.995 per kg.

Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp35.000 per kg turun dari sebelumnya tercatat Rp47.461 per kg; lalu cabai merah besar di harga Rp32.000 per kg turun dari hari sebelumnya tercatat Rp48.376 per kg.

Bapanas juga mencatat komoditas daging sapi murni Rp128.600 per kg turun dari sebelumnya Rp134.929 per kg, telur ayam ras Rp29.083 per kg turun dari sebelumnya Rp29.117 per kg.

Gula konsumsi di harga Rp18.538 per kg naik tipis dari harga di hari sebelumnya tercatat Rp18.436 per kg.

Kemudian, harga minyak goreng kemasan di harga Rp19.231 per liter turun tipis dari sebelumnya tercatat Rp20.812 per liter; minyak goreng curah Rp16.655 per liter turun dari sebelumnya Rp17.681 per liter; Minyakita Rp16.273 per liter turun tipis dari sebelumnya Rp17.575 per liter.

Selanjutnya, tepung terigu curah di harga Rp10.542 per kg naik dari sebelumnya tercatat Rp9.799 per kg; lalu tepung terigu kemasan di harga Rp13.308 per kg naik tipis dari sebelumnya Rp12.963 per kg.

Berikutnya, komoditas ikan kembung di harga Rp32.375 per kg turun dari sebelumnya Rp40.757 per kg; ikan tongkol 30.125 per kg turun dari sebelumnya Rp33.800 per kg; lalu ikan bandeng Rp36.400 per kg naik dari sebelumnya Rp34.483 per kg.

Selanjutnya, garam konsumsi di harga Rp12.250 per kg naik tipis dibandingkan harga sebelumnya tercatat Rp11.611 per kg.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bursa Eropa melemah dalam perdagangan di Senin (9/6). Investor menahan diri dari membuat taruhan besar sambil menunggu hasil pembicaraan dagang penting dari China dan Amerika Serikat (AS).

Dilansir dari Reuters, Selasa (10/6), Indeks Stoxx 600 ditutup sedikit lebih rendah ke 553,24. Ia menghentikan reli empat hari berturut-turut—periode kenaikan terpanjangnya dalam tiga minggu terakhir.

Aktivitas perdagangan terpantau tipis karena pasar menantikan tanda-tanda konkret dari kemajuan perundingan yang dapat meredakan ketegangan dagang dari China-AS.

“Pembicaraan dagang bisa berubah dengan sangat cepat—satu menit tampak positif, menit berikutnya bisa muncul ketegangan baru. Maka dari itu, investor mengambil pendekatan yang sangat hati-hati,” kata AJ Bell Analyst, Daniel Coatsworth.

China baru-baru ini juga menyatakan kesediaannya untuk mempercepat proses pemeriksaan dan persetujuan ekspor logam tanah jarang (rare earth) ke Uni Eropa. Langkah ini dinilai sebagai sinyal positif terhadap pelonggaran ketegangan global.

Untuk sisa pekan ini, pasar akan fokus pada serangkaian data ekonomi kawasan dari Eropa. Data tersebut termasuk data pengangguran, pertumbuhan dari produk domestik bruto (PDB), serta pernyataan para pejabat dari Bank Sentral Eropa (ECB).

Adapun Pejabat Bank Sentral Eropa, Peter Kazimir mengatakan bahwa bank sentral hampir menyelesaikan siklus pemangkasan suku bunga dan menyarankan agar pihaknya mencermati data dalam beberapa pekan mendatang sebelum mengambil langkah lanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Rusia melancarkan serangan drone terbesar sejak invasi dimulai, menargetkan salah pangkalan udara militer di Ukraina barat, demikian disampaikan Angkatan Udara Ukraina pada Senin (9/6/5/2025).

Melansir Reuters, Selasa (10/6/2025), serangan tersebut menyebabkan sejumlah kerusakan di fasilitas yang terletak dekat perbatasan dengan Polandia.

Serangan ini terjadi setelah Ukraina menghantam beberapa pangkalan udara di wilayah Rusia awal bulan ini, menghancurkan sejumlah pesawat pembom dalam serangan drone jarak jauh.

Dalam pernyataannya, Angkatan Udara Ukraina menyebut telah menembak jatuh 460 dari total 479 drone serta 19 dari 20 rudal yang diluncurkan oleh pasukan Rusia.

“Serangan utama diarahkan ke salah satu pangkalan udara aktif. Beberapa serangan berhasil mengenai sasaran,” ujar juru bicara Angkatan Udara Ukraina Yuriy Ihnat kepada stasiun televisi nasional, tanpa merinci tingkat kerusakan.

Pihak berwenang Ukraina menyebutkan bahwa pangkalan udara yang diserang berada di kota Dubno, sekitar 60 kilometer dari perbatasan dengan Polandia.

Menanggapi situasi tersebut, militer Polandia mengaktifkan pesawat tempur pada Senin pagi untuk memastikan keamanan wilayah udara negara itu, menurut pernyataan resmi Angkatan Bersenjata Polandia.

Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi serangan itu sebagai tanggapan terhadap serangan drone Ukraina ke pangkalan militer Rusia sebelumnya, dan mengklaim “semua target telah dihantam.”

Perang yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun ini terus mengalami eskalasi seiring macetnya proses negosiasi damai antara Kyiv dan Moskow.

Kedua pihak masih berselisih tajam soal jalan keluar dari konflik. Ukraina mendesak dilaksanakannya gencatan senjata tanpa prasyarat sebagai langkah awal, namun hal itu terus ditolak oleh pihak Rusia.