JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu ketegangan di kancah ekonomi global dengan mengancam akan memaksa negara-negara anggota BRICS keluar dari aliansi tersebut. Ancaman itu disampaikan melalui rencana penerapan tarif impor tambahan secara segera terhadap seluruh negara anggota BRICS.

Trump mengeluarkan pernyataan setelah kelompok BRICS menyampaikan kritik tidak langsung terhadap kebijakan perang dagang dan serangan militer terbaru di Iran. Dalam unggahan di platform Truth Social, Senin (9/7), Trump menegaskan, setiap negara yang dianggap bersekutu dengan kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10% tanpa pengecualian.

"Negara manapun yang bersekutu dengan kebijakan Anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan tarif tambahan 10%. Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini," tulis Trump, dikutip dari Aljazeera, Rabu (9/7).

BRICS, yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, kini telah berkembang dengan keanggotaan baru seperti Indonesia, Mesir, Iran, dan Uni Emirat Arab. Kelompok ini baru saja menggelar pertemuan ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil, yang menghasilkan deklarasi bersama untuk mempromosikan perdamaian dan kerja sama global.

Namun, sejumlah poin dalam deklarasi tersebut dinilai menyinggung AS dan sekutunya, terutama terkait isu peningkatan penggunaan tarif dalam perdagangan internasional. Para pemimpin BRICS menyoroti praktik tarif unilateral yang dinilai tidak sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan berpotensi mengganggu stabilitas perdagangan global.

Trump sendiri dikenal sebagai pendukung kebijakan ekonomi proteksionis dengan slogan “America First”, serta sering menggunakan tarif sebagai alat negosiasi dagang. Ia bahkan menyebut tarif sebagai “kata yang paling indah dalam kamus saya”, meski banyak ekonom memperingatkan bahwa beban tarif pada akhirnya akan ditanggung konsumen.

Dalam pernyataan mereka, para pemimpin BRICS menyampaikan keprihatinan serius atas meningkatnya tarif dan tindakan non-tarif sepihak yang dapat mendistorsi perdagangan serta memperburuk kesenjangan ekonomi global. Mereka menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut dapat mengurangi volume perdagangan, mengganggu rantai pasok internasional, dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi.

Selain isu perdagangan, BRICS juga mengecam serangan militer baru-baru ini terhadap Iran, salah satu anggota blok tersebut. Mereka menilai serangan itu sebagai pelanggaran hukum internasional, terutama karena fasilitas nuklir damai turut menjadi sasaran.

Terkait ancaman tarif dari Trump, para pemimpin BRICS berupaya menenangkan situasi dengan menegaskan bahwa mereka tidak mencari konfrontasi dengan AS. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menilai, kemunculan berbagai pusat kekuatan dunia seharusnya diapresiasi secara positif, bukan dipandang sebagai ancaman.

Sementara, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menanggapi ancaman Trump dengan tegas. Ia menyebut tidak bertanggung jawab bagi seorang presiden negara besar seperti AS untuk mengancam dunia melalui media sosial, apalagi di tengah situasi global yang penuh tantangan.

Ancaman pembubaran BRICS melalui tekanan ekonomi ini menambah daftar panjang dinamika hubungan antara AS dan negara-negara berkembang, serta menyoroti pentingnya dialog dan kerja sama multilateral guna menjaga stabilitas ekonomi dan perdamaian dunia.

Reporter: Ahmad Febrian, Azis Husaini, Diki Mardiansyah | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan minyak dan gas (migas) global kembali menyerbu industri hulu di Indonesia. Teranyar PT Chevron Pasific Indonesia bakal mengakuisisi salah satu wilayah kerja (WK) eksisting di Indonesia. Target bidikan lokasi perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu adalah Kalimantan.

Sebelumnya Total Energies lebih dulu comeback ke Indonesia. Perusahaan asal Prancis itu baru saja mengakuisisi 24,5% participating interest (PI) di WK migas Bobara, Papua Barat, dari Petronas.

Nah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menilai, sudah saatnya mengevaluasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Langkah ini sebagai upaya untuk meningkatkan investasi di sektor hulu migas.

“Secara substansi sudah harus banyak dilakukan evaluasi, bagaimana memberikan kemudahan investasi di hulu migas,” tegas Yuliot, dalam sebuah acara, Selasa (8/7).

Menurutnya, investor hulu migas menginginkan simplifikasi kegiatan di sektor hulu migas. Sebagai contoh, dalam sebuah tender blok migas mesti diikuti tiga peserta lelang. Padahal, jumlah investor relatif sedikit. Maka, perlu penyederhanaan proses investasi.

“Pemain hulu migas itu-itu saja. Kini kita berpikir kalau ada yang berminat investasi, modal cukup, punya teknologi dan sudah beroperasi di berbagai negara seharusnya pilihan kita bisa langsung investasi, sehingga waktunya menjadi lebih sederhana,” kata Yuliot.

Investasi diperlukan untuk meningkatkan produksi migas. Pemerintah menargetkan produksi minyak bumi mencapai 1 juta barel pada tahun 2029-2030. Di sisi lain, Indonesia masih memiliki potensi migas yang besar. “Dari 128 cekungan migas yang baru diusahakan sekitar 20, kita masih punya potensi 108 cekungan migas,” tuturnya.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas Kementerian ESDM, Noor Arifin Muhammad menuturkan, pemerintah sudah melakukan sejumlah terobosan. Antara lain fleksibilitas dalam kontrak yang tidak lagi mewajibkan penggunaan skema gross split.

Selain itu, pemerintah juga mendorong kegiatan eksplorasi. Misalnya perpanjangan kontrak apabila kontraktor ingin menambah luas area eksplorasi. Pemerintah juga tengah menyiapkan studi, salah satunya penawaran langsung atau direct offer yang memungkinkan untuk dilakukan tanpa joint study.

“Mudah-mudahan kita bisa kembali sebelum tahun 2000. Saat itu sangat masif (eksplorasi) mungkin bisa 10 kali lipat,” kata Noor.

Sedangkan Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menyoroti visi kebijakan pemerintah terkadang hanya melihat dalam jangka pendek. Padahal, menurutnya, migas merupakan kunci untuk ketahanan energi dan ekonomi.

“Misalnya investor minta insentif, Kemenkeu pasti cara pandangnya penerimaan akan berkurang. Padahal potensi (penerimaan) itu tidak akan muncul kalau investasi tidak datang,” ujarnya.

Komaidi juga menilai, upaya pemerintah meningkatkan iklim investasi migas di tanah air belum maksimal. Sebagai contoh, UU No. 22 Tahun 2001 sudah mesti diamandemen sejak tahun 2008. Menurutnya, 60 persen ketentuan di dalam UU tersebut sudah tidak memiliki kekuatan.

“UU Migas mulai di-mandatory untuk diamandemen sejak tahun 2008, tapi sampai hari ini belum selesai, dan UU juga sudah di judicial review sebanyak tiga kali,” katanya.

Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto sepakat.. Menurutnya, 60& pasal dalam UU No.22 Tahun 2001 sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Sugeng menilai, upaya pemerintah untuk memperbaiki hal tersebut belum optimal.

“Terkait UU Migas, ini selalu masuk Prolegnas prioritas tapi selalu gagal, ironisnya bukan dari legislatif, tapi pemerintah kadang-kadang menunda. Pasalnya sudah dibatalkan oleh MK tetapi tidak pernah mencapai kuorum, bahkan pada titik tertentu pemerintah yang menunda. Tapi inilah fakta-fakta dunia politik,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Peran platform pendidikan dan penyedia talenta digital terkemuka di Indonesia semakin krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, serta menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan global.

Keberadaan platform-platform ini tidak hanya menawarkan solusi pendidikan berbasis teknologi, tetapi juga menjadi penghubung strategis antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri digital yang terus berkembang.

Salah satu kekuatan utama platform pendidikan digital adalah kemampuan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan sistem pembelajaran daring (online), anak muda dari wilayah terpencil sekalipun memiliki akses yang sama terhadap materi berkualitas dan mentor profesional.

Hal ini menjadi solusi konkret atas persoalan ketimpangan akses pendidikan di Tanah Air, sekaligus mendorong terciptanya talenta digital dari berbagai latar belakang sosial dan geografis.

Dodi Prakoso Wibowo, Chief Technology Officer (CTO) Eduwork ID. mengatakan di tengah laju transformasi digital yang semakin pesat, keahlian di bidang digital kian menjadi kebutuhan utama dalam dunia kerja. Tidak hanya memudahkan seseorang memperoleh pekerjaan, kemampuan digital juga membuka peluang baru untuk berkarya secara mandiri maupun lintas negara.

Keahlian digital yang dimaksud mencakup berbagai bidang seperti desain grafis, pengembangan web dan aplikasi, digital marketing, analisis data, hingga kemampuan mengelola media sosial. Semakin banyak perusahaan, baik startup maupun korporasi besar, kini mencari talenta yang menguasai keterampilan tersebut.

Keahlian digital bukan lagi sesuatu yang "boleh dimiliki", tapi sudah jadi semacam “senjata wajib” kalau kamu ingin bersaing di dunia kerja modern. Nah, apa saja alasan kenapa skill digital sangat bermanfaat untuk dijadikan pekerjaan?

Keahlian digital memungkinkan individu menjangkau pasar kerja global. Profesi seperti freelance designer, content creator, hingga web developer bisa dijalankan secara remote tanpa batasan lokasi. Banyak perusahaan luar negeri membuka lowongan untuk talenta digital dari Indonesia.

Individu yang menguasai keahlian digital cenderung lebih unggul dalam persaingan kerja. Sebagai contoh, seorang staf pemasaran yang paham strategi iklan digital akan lebih diprioritaskan oleh perusahaan yang sedang bertransformasi digital.

Individu yang terbiasa dengan dunia digital umumnya lebih cepat menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Hal ini penting mengingat teknologi digital terus berkembang dan berubah dari waktu ke waktu.

“Dengan kurikulum yang relevan dengan industri dan didukung mentor ahli, eduwork ID berkomitmen untuk menghasilkan talenta digital siap kerja. Karena itu, Eduwork ID hadir sebagai platform edukasi berbasis karier yang berfokus pada pengembangan keahlian digital dan penyaluran kerja, kami menyediakan program bootcamp dan pelatihan intensif di berbagai bidang teknologi seperti Web Development, UI/UX Design, Digital Marketing, Human Resource, dan Social Media Marketing, hingga sertifikasi BNSP. Setiap program di eduwork ID dirancang melalui riset mengenai kebutuhan industri, memastikan peserta mendapatkan keahlian yang paling dicari. Proses holistik kami, mulai dari belajar, praktik, magang, hingga persiapan kerja seperti pembuatan CV dan simulasi wawancara,” papar Dodi.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), mengungkapkan manfaat strategis Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, bagi masyarakat.

Manfaat tersebut mulai dari mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan hingga pengembangan pariwisata daerah. Hal ini disampaikan Menko AHY saat meninjau progres pembangunan Bendungan Pidekso beberapa waktu lalu.

“Bendungan Pidekso ini memiliki empat fungsi utama yang sangat penting, mulai dari mendukung swasembada pangan, suplai air bersih, pengendalian banjir, hingga pengembangan pariwisata daerah,” ujar Menko AHY, dikutip dari siaran pers Kemenko Infra, Rabu (9/7).

Menko AHY menyebut, proyek irigasi primer di sisi kanan dan kiri bendungan saat ini telah mencapai sekitar 35 persen dan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini, dengan kelanjutan pembangunan di tahun berikutnya.

Ia menjelaskan bahwa melalui sistem irigasi yang tengah dibangun, bendungan ini diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman dari semula satu atau dua kali menjadi tiga hingga empat kali panen dalam setahun.

"Ini merupakan perhatian dan prioritas utama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dengan memperkuat saluran-saluran irigasi, kita harapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman. Hal ini tentu akan menambah produktivitas para petani dan, insya Allah, turut meningkatkan kesejahteraan mereka," jelasnya.

Tak hanya untuk pertanian, Bendungan Pidekso juga berfungsi menyuplai air bersih ke tiga kecamatan, yakni Giriwoyo, Batuwarno, dan Eromoko. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan air bagi masyarakat pedesaan.

“Ini harus terus kita perkuat agar masyarakat Wonogiri tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses air bersih. Karena tanpa air, tidak ada kehidupan. Ini harus kita kawal bersama,” tegas Menko AHY.

Manfaat lain dari bendungan ini adalah pengendalian banjir. Menko AHY mengapresiasi berkurangnya intensitas banjir di wilayah hilir sejak bendungan ini beroperasi. Ia juga melihat potensi besar pengembangan sektor pariwisata di kawasan bendungan.

Menko AHY berharap pemerintah daerah mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi wisata yang ada, sehingga bisa menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) memperkirakan adanya peningkatan penjualan ritel atau eceran pada Juni 2025. Indeks Penjualan Riil (IPR) Juni 2025 diprakirakan mencapai 233,7, mencatat pertumbuhan sebesar 2,0 persen (year-on-year/yoy).

Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibanding Mei 2025 yang tumbuh 1,9 persen (yoy). BI menyebut, peningkatan didorong terutama oleh akselerasi penjualan pada beberapa kelompok barang.

"Peningkatan kinerja penjualan tersebut terutama bersumber dari akselerasi pertumbuhan pada Kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Suku Cadang dan Aksesori dan Subkelompok Sandang yang masing-masing tumbuh sebesar 12,5 persen (yoy), 1,8 persen (yoy), dan 3,7 persen (yoy)," tulis BI dikutip pada Rabu (9/7/2025).

"Selain itu, perbaikan kinerja penjualan juga tercatat pada Kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi (-19,5 persen, yoy) dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya (-1,9 persen, yoy), meski keduanya masih berada di zona kontraksi," kata dia.

Dari sisi bulanan (month-to-month/mtm), penjualan ritel pada Juni 2025 juga menunjukkan perbaikan, berbalik arah dari kontraksi -1,3 persen (mtm) di Mei menjadi tumbuh 0,5 persen (mtm).

Peningkatan terjadi di seluruh kelompok barang, terutama pada Peralatan Informasi dan Komunikasi (1,4 persen mtm), Barang Budaya dan Rekreasi (1,5 persen mtm), dan Subkelompok Sandang (0,7 persen mtm) yang berhasil keluar dari zona kontraksi.

Menurut responden survei BI, peningkatan penjualan pada Juni turut dipicu oleh faktor musiman, seperti libur dan cuti bersama dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

"Responden menginformasikan bahwa peningkatan tersebut didorong oleh faktor musiman seperti libur/cuti bersama dalam rangka HBKN Iduladha, Tahun Baru Islam, libur sekolah, dan program potongan harga tengah tahun," kata BI.

(Dhera Arizona)

Pendekatan berbasis risiko ini memungkinkan kita memilah jenis usaha yang memerlukan pengawasan ketat dan mana yang bisa difasilitasi lebih cepat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat tata kelola perizinan berusaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (P3K) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) KKP Ahmad Aris dalam Bincang Bahari di Jakarta, Rabu, mengatakan peraturan itu hadir sebagai penyempurnaan dari PP 5/2021, khususnya dalam konteks penyelenggaraan perizinan di kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan wilayah konservasi.

"Dengan diterbitkannya PP ini, pemerintah ingin memastikan bahwa proses perizinan berusaha tidak hanya lebih efisien dan transparan, tetapi juga tetap mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian ekosistem pesisir serta pulau-pulau kecil," kata Aris.

Dia menyebutkan beberapa poin penting dalam PP 28/2025 antara lain adalah pengaturan pra-perizinan dasar untuk pemanfaatan ruang laut, termasuk rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di bawah 100 kilometer persegi, serta pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi di luar CITES Appendix I.

Selain itu, perizinan usaha kini diintegrasikan dengan sistem KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) serta mensyaratkan dokumen penting seperti Persetujuan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), Persetujuan Lingkungan, hingga Izin Bangunan Gedung dari pemerintah daerah.

Juga diperluas untuk sektor-sektor strategis seperti pemanfaatan air laut selain energi (ALSE), pengangkatan benda muatan kapal tenggelam (BMKT), produksi garam dan pemanfaatan pasir laut (IPPL), dan biofarmakologi dan bioteknologi kelautan.

“Pendekatan berbasis risiko ini memungkinkan kita memilah jenis usaha yang memerlukan pengawasan ketat dan mana yang bisa difasilitasi lebih cepat. Dengan begitu, kita tetap menjaga keberlanjutan tanpa menghambat investasi,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Pemanfaatan Kolom Perairan dan Dasar Laut Ditjen PK KKP Didit Eko Prasetyo menjelaskan pentingnya penataan ruang laut sebagai bagian integral dari sistem perizinan.

Menurut dia, pendekatan reformasi perizinan kini berbasis risiko dan tata ruang, sebagaimana diatur dalam Pasal 47A ayat (2) PP 28/2025.

“Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) kini menjadi instrumen kunci. Kami siapkan skema pelayanan yang lebih transparan, cepat, dan digital, termasuk melalui integrasi sistem OSS dan e-SEA,” kata Didit.

Pelayanan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) kini dapat dilakukan tanpa dipungut biaya pada saat pendaftaran, dan proses penerbitan dapat diselesaikan dalam 33 hari kerja tanpa perbaikan, atau 43 hari bila ada perbaikan dokumen.

Fitur seperti verifikasi dokumen otomatis dengan AI dan bridging data OSS juga sedang dikembangkan untuk mempercepat proses.

Didit menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi seperti pemahaman teknis pelaku usaha terhadap dokumen spasial, serta urgensi penguatan layanan publik melalui pembukaan gerai perizinan dan integrasi sistem pembayaran PNBP dengan SIMPONI Kemenkeu.

"Dengan demikian, sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pelaku usaha, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses pemanfaatan ruang laut secara legal, transparan, dan berkelanjutan," kata Didit.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kemudahan belanja online kini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kemudahan itu, kejahatan siber juga kian berkembang. Salah satu modus penipuan terbaru yang perlu diwaspadai adalah penipuan berkedok 'salah kirim paket' atau 'paket tertukar' di platform e-commerce seperti Shopee.

Modus ini dijalankan oleh oknum penipu yang berpura-pura menjadi penjual atau kurir dan menghubungi pembeli melalui aplikasi pesan di luar platform Shopee. Pelaku biasanya mengabarkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pengiriman, lalu meminta pembeli untuk mengembalikan paket yang sudah diterima.

Tak jarang, pelaku akan datang langsung ke rumah korban, mengaku sebagai kurir yang dikirim oleh penjual, dan meminta paket dikembalikan. Karena panik atau bingung, banyak korban akhirnya menyerahkan paket tersebut, tanpa menyadari bahwa mereka sedang ditipu.

Penipuan ini memanfaatkan sisi psikologis atau emosi pengguna, seperti rasa kaget, cemas, dan bingung sehingga korban menjadi lebih mudah percaya dan mengikuti instruksi pelaku tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu.

Untuk mengantisipasi penipuan ini, Shopee mengimbau pengguna agar tidak langsung percaya pada pihak yang mengaku sebagai penjual atau kurir di luar aplikasi resmi. Jika ada permintaan untuk mengembalikan atau menukar paket, selalu lakukan konfirmasi langsung melalui fitur chat di aplikasi atau situs Shopee dengan penjual tempat Anda melakukan pembelian.

Seluruh proses komunikasi dan transaksi, termasuk pengembalian barang, harus dilakukan di dalam platform Shopee demi keamanan bersama.

Selain itu, pengguna juga disarankan menerapkan metode 3C:

• Cek Pengirimnya: pastikan identitas pengirim jelas dan valid.
• Cek Customer Service Shopee: hubungi CS resmi jika ada keraguan.
• Cari Tahu Modusnya: edukasi diri agar tidak mudah tertipu.

Shopee juga menyediakan fitur Cek Fakta di aplikasi, yang bisa diakses melalui menu 'Saya' > 'Chat dengan Shopee' > 'Cek Fakta' untuk membantu pengguna memverifikasi informasi yang diterima.

(prf/ega)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha blak-blakan sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) dapat menjadi sektor yang paling terdampak dari tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia yang masih sebesar 32%. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdhani menyoroti sektor TPT menjadi yang paling terdampak dari kebijakan tarif resiprokal Trump.

Selain TPT, adapula industri alas kaki, furniture, dan mainan anak yang bakal terdampak besar.

"Sektor padat karya akan menghadapi tekanan yang cukup besar akibat kebijakan tarif, karena sektor ini memiliki pangsa ekspor yang besar seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furniture, dan mainan anak," ujar Shinta kepada CNBC Indonesia, Rabu (9/7/2025).

Apalagi, kondisi manufaktur RI juga masih lesu, di mana Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia per Juni 2025 masih berada di bawah angka 50, yang menandakan bahwa sektor manufaktur RI masih merana.

"Ada risiko penurunan permintaan, masuknya barang murah atau ilegal, serta tingginya biaya berusaha yang menjadi tantangan nyata dan perlu diantisipasi bersama," ungkap Shinta.

Shinta menjabarkan sektor TPT menyumbang paling besar ekspor ke AS yakni mencapai 61%. Berikutnya ada furniture yang mencapai 59%, dan olahan daging ikan 56%.

Foto: CNBC Internasional Donald Trump

"Jadi, hal ini dampaknya bisa signifikan, terutama di sektor TPT yang saat ini juga tengah menghadapi rintangan berupa banyaknya PHK dan lain-lain. Jika tarif resiprokal tetap dikenakan sebesar 32%, maka tentunya biaya akan semakin tinggi dan produk kita bisa kurang kompetitif jika diekspor ke AS," ujarnya lagi.

Untuk mencegah hal tersebut tidak terjadi, Shinta menyarankan pemerintah dapat melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan sektor tersebut. Pertama yakni pemberian insentif dari segi biaya usaha dan fiskal seperti suku bunga yang perlu disesuaikan bagi industri padat karya disamakan suku bunganya dengan kredit usaha rakyat (KUR).

"Seperti contoh suku bunga, industri padat karya bisa disamakan dengan kredit usaha rakyat (KUR) dari kebijakan suku bunganya," terang Shinta.

Kedua, menghapus biaya terkait perizinan perusahaan, kemudian diubah menjadi penambahan daripada biaya menjalankan bisnis.

"Hapuskan biaya semua perizinan perusahaan, yang kemudian menjadi penambahan daripada cost of doing business," ucap Shinta.

Ketiga, meminimalisir biaya energi yang dinilai masih terlalu tinggi.

"Cost of energy kita masih sangat tinggi, jadi kita tidak bisa berkompetisi dengan sesama negara Asia Tenggara," ujarnya lagi.

Keempat yakni menurunkan biaya logistik, karena Indonesia masih menjadi negara yang biaya logistiknya paling tinggi dengan negara Asia Tenggara lainnya.

Kelima yakni penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi industri padat karya seperti penghapusan PPN bahan baku pembantu, PPN untuk Kawasan berikat, dan lain

"Jadi, memang sudah ada specific things yang kita sudah siapkan dan kita sampaikan kepada pemerintah untuk hal ini," pungkasnya.

(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan hari ini, Rabu (9/7/2025) di zona hijau, melanjutkan tren positif sejak awal pekan.

IHSG ditutup naik 39,53 poin atau 0,57% ke level 6.943,92. Sepanjang hari, IHSG bergerak pada rentang 6.907,21–6.943,92.

Sebanyak 379 saham naik, 218 turun, dan 367 tidak bergerak. Nilai transaksi hingga akhir sesi II mencapai Rp 10,19 triliun yang melibatkan 25,47 miliar saham dalam 1,06 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar pun terkerek naik jadi Rp 12.271 triliun.

Mengutip Refinitiv, properti menjadi sektor yang paling agresif hari ini dengan kenaikan 5,1%. Hal ini seiring dengan melesatnya saham Pantai Indah Kapuk Dua (PANI) sebesar 11,27% menjadi 13.575.

Saham PANI tercatat sudah reli panjang sejak pekan lalu. Sejak awal bulan, hari ini merupakan kenaikan harian tertinggi saham PANI.

Adapun penggerak utama IHSG hari ini adalah saham AMMN yang menyumbang 11,85 indeks poin. Saham emiten Salim tersebut naik 4,79% ke level 8.750.

IHSG hari ini juga didorong oleh euforia saham-saham IPO yang ditunggu investor. Dua saham IPO hari ini, CDIA dan COIN langsung melesat hingga menyentuh auto reject atas (ARA) begitu melantai perdana di Bursa.

CDIA menjadi saham yang cukup atraktif hari ini. Total antrean beli di saham Prajogo Pangestu tersebut mencapai 36,18 juta lot di harga ARA atau 256.

Menurut sejumlah analis, pasar keuangan Indonesia masih akan dibayangi oleh kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Kebijakannya yang berubah-ubah bisa menjadi sentimen negatif bagi pasar.

Sementara itu, IHSG tengah berada di area konsolidasi usai tren penurunan secara minor trend. Hal ini memberikan peluang IHSG dapat menuju bullish trend usai keluar dari zona konsolidasi. Harapan negosiasi RI terhadap tarif yang ditetapkan Presiden Trump bisa menjadi katalis positif bagi pasar keuangan RI.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Reporter: Adi Wikanto, Leni Wandira | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Penjualan mobil listrik PT BYD Motor mengalahkan Hyundai secara komulatif pada semester 1 2025. Lebih dari 14.000 mobil listrik BYD terjual sepanjang semester 1 2025. Berikut harga mobil listrik BYD Seal, Atto 3, Dolphin, Sealion 7, Denza dan M6 Juli 2025 sebelum Anda akan membeli.

Diberitakan Kompas.com, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat bahwa pasar roda empat atau lebih nasional masih minus, mengalami perlambatan hingga paruh pertama tahun ini.

Hal ini terlihat dari total distribusi mobil baru dari pabrik ke diler (wholesales) sepanjang Januari–Juni 2025 yang hanya mencapai 374.740 unit. Angka tersebut minus 8,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencatat 410.020 unit.

Sementara itu, penjualan ritel yang mencerminkan pembelian langsung konsumen juga turun 9,7 persen menjadi 390.467 unit dalam periode yang sama. Kondisi ini sebenarnya bukan fenomena baru.

Pada paruh pertama tahun lalu, wholesales sudah merosot hampir 20 persen dibandingkan Januari-Juni 2023, dan penjualan ritel turun lebih dari 14 persen. Di tengah pasar yang masih tertekan, Toyota tetap kokoh di posisi puncak dengan wholesales 123.846 unit.

Meski turun 4,6 persen dari periode yang sama 2024, perusahaan asal Jepang ini masih menguasai sekitar sepertiga pasar mobil nasional. Tepat berada di bawahnya ada Daihatsu dengan total penjualan 64.405 unit, turun signifikan 24,6 persen dari 85.434 unit pada periode yang sama tahun lalu.

Honda masih menempati posisi ketiga, tetapi penjualannya turun lebih dalam, dari 47.589 unit menjadi 32.681 unit, atau melemah 31,3 persen. Mitsubishi Motors dan Suzuki juga mencatat penurunan masing-masing sekitar 15 persen dan 18 persen. Hyundai tetap bertahan di 10 besar meski terkoreksi tipis 7,1 persen.

Juli Menariknya, dua merek baru asal China kini berhasil menembus daftar 10 besar merek terlaris nasional. BYD yang mencatat 14.092 unit langsung menempati posisi enam, sedangkan Chery berada di posisi ke-10 dengan 10.283 unit. Masuknya BYD dan Chery sekaligus mendepak Wuling, yang pada semester I/2024 masih rutin bertahan di papan atas.

Untuk penjualan ritel, susunan merek terlaris masih mirip dengan Toyota di peringkat teratas dengan 126.893 unit, diikuti Daihatsu 66.716 unit, dan Honda 39.193 unit. BYD juga berhasil masuk ke jajaran 10 besar penjualan ritel dengan 13.705 unit, namun Chery yang membukukan penjualan 9.812 unit belum berhasil menembus daftar teratas di segmen ini.

Penjualan mobil secara Wholesales semester 1 2025

1. Toyota: 123.846 unit
2. Daihatsu: 64.405 unit
3. Honda: 32.681 unit
4. Mitsubishi Motors: 31.081 unit
5. Suzuki: 27.180 unit
6. BYD: 14.092 unit
7. Mitsubishi Fuso: 11.442 unit
8. Isuzu: 11.275 unit
9. Hyundai: 11.188 unit
10. Chery: 10.283 unit

Penjualan mobil secara Retail Sales semester 1 2025

1. Toyota: 126.893 unit
2. Daihatsu: 66.716 unit
3. Honda: 39.193 unit
4. Mitsubishi Motors: 32.445 unit
5. Suzuki: 27.769 unit
6. BYD: 13.705 unit
7. Mitsubishi Fuso: 11.640 unit
8. Hyundai: 11.583 unit
9. Isuzu: 11.294 unit
10. Hino: 10.301 unit

*data Gaikindo (diolah)

Harga mobil listrik BYD Juli 2025

Harga mobil listrik BYD pada Juni 2025 ini masih sama seperti bulan sebelumnya. Namun, pada April 2025 lalu harga mobil listrik BYD ada yang naik.

Ini adalah kenaikan harga mobil listrik BYD yang kedua setelah peluncuran tahun 2024.

Kenaikan harga mobil listrik BYD hanya terjadi pada tipe tertentu. Namun, kenaikan harga tersebut cukup lumayan besar.

Sesuai publikasi di website resmi, berikut rincian harga mobil BYD per Juli 2025 dilansir dari website resmi:

• Harga mobil listrik BYD Dolphin Dynamics: naik dari Rp 365 juta menjadi Rp 369 juta
• Harga mobil listrik BYD Dolphin Superior: naik dari Rp 425 juta menjadi Rp 429 juta
• Harga mobil listrik BYD Atto 3 Advanced: Rp 390 juta
• Harga mobil listrik BYD Atto 3 Superior: Rp 520 juta
• Harga mobil listrik BYD M6 Standard: naik dari Rp 379 juta menjadi Rp 383 juta
• Harga mobil listrik BYD M6 Superior 7-seater : naik dari Rp 419 juta menjadi Rp 423 juta
• Harga mobil listrik BYD M6 Superior Captain Seat : naik dari Rp 429 juta menjadi Rp 433 juta
• Harga mobil listrik BYD Seal Premium : naik dari Rp 635 juta menjadi Rp 639 juta
• Harga mobil listrik BYD Seal Performance (AWD) : naik dari Rp726 juta menjadi Rp 750 juta
• Harga mobil listrik BYD Sealion Premium Rp 629 juta
• Harga mobil listrik BYD Sealion Performance Rp 719 juta
• Harga mobil listrik BYD Denza D9: Rp 950 juta

Denpasar, Bali (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan perbaikan kerusakan jalan yang jebol di jalur Denpasar-Gilimanuk dapat selesai dalam tiga minggu.

"Jalan jebol, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Balai Jalan Kementerian PU karena ini jalan nasional, sudah ditinjau ke lapangan butuh waktu tiga minggu untuk menyelesaikan ini sampai tuntas," kata Koster di Denpasar, Bali, Rabu.

Longsor terjadi pada ruas jalan nasional Antosari-Megati, tepatnya di kilometer 38+725 depan Pasar Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, pada Senin (7/7/2025).

Peristiwa ini mengganggu akses vital jalur Denpasar-Gilimanuk dan langsung mendapat perhatian dari pemerintah.

Untuk sementara lalu lintas terpaksa dialihkan ke rute lebih jauh dan berdampak pada wisatawan domestik, oleh sebab itu Pemprov Bali menargetkan perbaikan berlangsung tepat waktu atau bahkan bisa lebih cepat.

"Jalan jebol tanah bawahnya bolong siapa yang tahu, tidak bisa dilihat, saya sudah meminta (percepat), tapi hitungannya 3 minggu, memang karena labil (tanah), di sana tidak bisa cepat harus dipelajari struktur tanahnya," ujar Gubernur.

Koordinator Bidang Komunikasi Tim Percepatan Pembangunan Bali 2025-2030 I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati menambahkan penyebab jalan jebol di jalur Denpasar-Gilimanuk itu akibat runtuhnya saluran irigasi yang melintasi bawah badan jalan.

"Saluran tersebut mengalirkan air dari sisi timur Pasar Bajera (arah utara) ke selatan, runtuhnya struktur ini menyebabkan longsor sedalam sekitar 8 meter dengan tinggi muka air mencapai 1,8 meter," kata Eka.

Dari Satker PJN Wilayah I Bali selanjutnya mengusulkan anggaran penanganan darurat ke Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali dan ditentukan rencana teknis penanganannya.

"Rencana teknis penanganan adalah dengan mengganti saluran menggunakan box culvert ukuran 2x2 meter, lalu mengembalikan kondisi perkerasan jalan," ujarnya.

Selain perbaikan dalam tiga minggu, tim Pemprov Bali berupaya menjaga kelancaran lalu lintas dengan pengalihan arus bagi kendaraan ringan dan pribadi.

Kendaraan dari arah Gilimanuk diarahkan ke utara dan keluar di timur Pasar Bajera, sementara kendaraan dari arah Denpasar diarahkan ke kiri sebelum Indomaret dan keluar di barat Terminal Bajera.

"Langkah-langkah awal di lapangan juga sudah dilakukan, termasuk pemasangan rambu lalu lintas, pagar pengaman, penyiapan steel sheet pile, mobilisasi alat berat seperti excavator dan crane, serta penutupan aliran irigasi sementara," katanya.

Pada tahap awal pengerjaan, tim sudah menyiapkan box culvert 2x2 meter yang akan dipakai dan melakukan pembersihan lahan serta pembuatan akses kerja di area pemasangan box culvert.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Lasarus menyoroti eksekusi proyek infrastruktur strategis yang digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) cenderung melambat pada tahun ini.

Sejalan dengan hal itu, dirinya mewanti-wanti agar Kementerian PU dapat segera mempercepat pelaksanaan pengerjaan fisik proyek-proyek strategis di pemerintahan Prabowo Subianto.

"Terdapat sejumlah isu strategis di bidang pekerjaan umum yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti. Antara lain, yang pertama, perlunya Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan infrastruktur strategis," kata Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (9/7/2025).

Lasarus menekankan, percepatan pengerjaan fisik proyek strategis itu diperlukan guna meningkatkan serapan anggaran sesuai dengan target yang telah dicanangkan.

Kemudian, Lasarus juga meminta Menteri PU Dody Hanggodo untuk dapat segera menyusun program kegiatan strategis secara efektif agar alokasi anggaran tahun anggaran 2026 tepat sasaran guna mendukung program swasembada pangan yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami mendapatkan data bahwa sampai dengan tanggal 7 Juli 2025, realisasi anggaran Kementerian PU adalah sebesar 29,21% dan realisasi fisik sebesar 33,85%," jelasnya.

Dalam penjelasannya, persentase realisasi fisik tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024.

Sejalan dengan hal itu, Lasarus meminta agar Menteri PU dapat merinci apa saja tantangan dalam pelaksanaan pembangunan proyek-proyek strategis yang dicanangkan pemerintah.

"Untuk itu, pada kesempatan rapat kerja ini kami mendengarkan penjelasan dari saudara Menteri, apakah ada kendala dalam upaya serapan dan seterusnya," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengajukan tambahan anggaran pada pagu efektif Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp68,8 triliun untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur.

Dody menjelaskan, usulan tersebut disampaikan usai pihaknya diketahui hanya mendapat pagu indikatif untuk TA 2026 sebesar Rp70,8 triliun sebagaimana tertuang dalam surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas.

"Dari hasil exercise kami, secara mandiri sebetulnya untuk tahun anggaran 2026 kami masih memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp68 Triliun," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (9/7/2025).

Dengan demikian, total anggaran yang diperlukan Kementerian PU untuk melaksanakan pengerjaan proyek infrastruktur pada tahun mendatang mencapai Rp139,66 triliun.