Pemerintah Malaysia menyatakan kesepakatan perdagangan timbal balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat (AS) resmi batal, menyusul putusan Mahkamah Agung AS yang menganulir kebijakan tarif era Presiden Donald Trump.

Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia, Johari Abdul Ghani, mengatakan kesepakatan tersebut tidak lagi berlaku setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sebagian besar kebijakan tarif luas yang sebelumnya diterapkan Trump.

"Ini bukan ditunda. Ini sudah tidak ada lagi, batal sepenuhnya. Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memutuskan bahwa jika ingin memberlakukan tarif, harus ada alasan yang jelas," ujar Johari kepada wartawan melansir New Strait Times, Minggu (15/3).

Ia menambahkan, pemerintah AS tidak dapat lagi menerapkan tarif secara menyeluruh tanpa dasar spesifik.

"Jika mereka mengklaim karena surplus perdagangan, mereka harus menjelaskan sektor industrinya. Tidak bisa mengenakan tarif secara menyeluruh," katanya.

Johari menjelaskan saat ini AS menggunakan ketentuan Section 122 dari Trade Act, di mana Trump menetapkan tarif sementara sebesar 10 persen selama lima bulan. Kebijakan sementara ini berpotensi diikuti peninjauan melalui Section 301, yang memungkinkan AS menyelidiki praktik perdagangan negara lain yang dianggap merugikan.

Menurut Johari, sejumlah isu yang kemungkinan disorot dalam investigasi tersebut mencakup praktik dumping akibat kelebihan kapasitas produksi, dugaan pelanggaran dalam proses manufaktur seperti penggunaan tenaga kerja ilegal atau di bawah umur, pelanggaran lingkungan, hingga subsidi ekspor yang berpotensi mengganggu persaingan.

Perusahaan yang terbukti tidak patuh berisiko menghadapi pembatasan ekspor ke AS. Sementara negara yang dinilai gagal mengatasi praktik tersebut dapat dikenai tarif lebih tinggi.

Johari menyebut sejumlah sektor ekspor utama Malaysia yang berpotensi terdampak antara lain elektronik dan listrik, minyak dan gas, komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, sarung tangan, serta produk berbasis karet lainnya.

Ia menegaskan ketergantungan perdagangan Malaysia terhadap pasar AS masih cukup besar, dengan nilai ekspor mencapai sekitar RM233 miliar pada 2025.

Terkait penyelidikan AS, Johari mengatakan langkah tersebut tidak hanya menyasar Malaysia, melainkan juga sekitar 60 negara mitra dagang lainnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kepatuhan eksportir terhadap standar tenaga kerja dan lingkungan guna menghindari gangguan perdagangan.

"Yang penting, apa yang kita lakukan tidak merusak lingkungan, negara, maupun iklim," ujarnya.

Sebelumnya, pada fase awal kebijakan tarif Trump, Malaysia sempat menghadapi tarif hingga 47 persen. Angka tersebut kemudian berhasil ditekan menjadi 24 persen.

Melalui skema ART, tarif kembali diturunkan menjadi 19 persen, dengan fasilitas bebas tarif untuk 1.711 produk Malaysia di berbagai sektor, termasuk elektronik, karet, dan turunan kelapa sawit.

Pada Februari lalu, Mahkamah Agung AS membatalkan tarif yang diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), dengan alasan kebijakan tersebut melampaui kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai rencana pemerintah Amerika Serikat melakukan investigasi perdagangan terhadap Indonesia. Ia menilai langkah tersebut merupakan hal yang lazim dalam dinamika hubungan dagang antarnegara.

"Saya pikir nggak apa-apa itu investigasi, hal yang biasa," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/3).

Purbaya menjelaskan salah satu faktor yang kerap memicu ketegangan perdagangan adalah perbedaan biaya produksi antarnegara. Menurutnya, produk Indonesia cenderung lebih kompetitif dibandingkan produk AS karena biaya tenaga kerja yang lebih rendah.

"Kalau kita sama Amerika, barang kita lebih murah dibanding barang Amerika karena tenaga kerja kita lebih murah. Jadi kita mempunyai relative advantage dibanding Amerika," ujarnya.

Ia menambahkan kondisi tersebut membuat Indonesia berpotensi mencatatkan surplus perdagangan dengan AS. Namun, menurutnya hal itu merupakan fenomena umum dalam hubungan dagang global.

"Jadi kita mempunyai relative advantage dibanding Amerika. Itu hampir pasti akan terjadi, kita surplus dibanding mereka," katanya.

Meski demikian, Purbaya mengakui potensi risiko tetap ada apabila pemerintah AS memutuskan untuk menerapkan tarif yang lebih tinggi terhadap produk Indonesia.

Menurutnya, dampak kebijakan tersebut akan lebih terasa jika tarif yang dikenakan terhadap Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain.

"Selama kenaikan tarifnya sama dengan negara-negara pengekspor barang-barang sejenis ke Amerika, kita nggak ada masalah karena secara relatif sama saja," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan situasi bisa berbeda jika Indonesia dikenakan tarif lebih tinggi dari negara lain.

"Kalau kita dikenakan tarif lebih tinggi, misalnya dibedakan 10 persen, sudah susah kita," katanya.

Meski begitu, Purbaya menilai prospek perdagangan Indonesia tetap relatif terjaga. Pemerintah, kata dia, masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian apabila kebijakan perdagangan AS berubah.

"Kita akan lakukan usaha efisiensi yang lain kalau memang terpaksa. Tapi harusnya prospeknya ke depan nggak terlalu buruk, bahkan dengan investigasi dari US trade," ujarnya.

Sebelumnya, kantor perwakilan dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) memulai penyelidikan terhadap sejumlah negara terkait dugaan praktik perdagangan yang dinilai merugikan industri domestik AS.

Investigasi tersebut menyasar kebijakan atau praktik industri yang dianggap berkaitan dengan kelebihan kapasitas produksi serta kebijakan yang dinilai berpotensi membebani dan membatasi perdagangan AS.

Sejumlah negara yang menjadi subjek penyelidikan antara lain China, Uni Eropa, Singapura, Swiss, Norwegia, Indonesia, Malaysia, Kamboja, Thailand, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Meksiko, Jepang, dan India.

Utusan Perdagangan AS Jamieson Greer mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah AS melindungi basis industri dalam negeri serta mengembalikan rantai pasok strategis ke negaranya.

Penyelidikan ini juga muncul setelah kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya diumumkan Presiden Donald Trump pada April 2025 dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.Sebagai respons, pemerintah AS kemudian menerapkan tarif global sementara yang berlaku bagi seluruh negara selama 150 hari, sekaligus memulai investigasi terhadap dugaan pelanggaran perdagangan oleh sejumlah mitra dagang.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) menyampaikan kapasitas produksi untuk produk cetakan sarung tangan (hand former) telah terisi penuh hingga kuartal II 2026.

Kondisi tersebut mencerminkan permintaan yang dinilai masih kuat dari pelanggan global di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi serta dinamika geopolitik internasional.

Dalam beberapa waktu terakhir, perdagangan global dipengaruhi oleh volatilitas harga energi, penyesuaian rantai pasok, serta perubahan kebijakan perdagangan di berbagai negara.

Dok. PT Mark Dynamics Indonesia Tbk Ilustrasi pabrik cetakan sarung tangan karet.

Kendati demikian, kebutuhan terhadap produk yang berkaitan dengan sektor kesehatan dan higienitas dinilai tetap menunjukkan ketahanan permintaan.

Sebagai pemasok komponen hulu dalam industri sarung tangan medis global, MARK masih menerima jadwal produksi dan pengiriman secara reguler dari pelanggan di berbagai kawasan, termasuk Amerika, Eropa, dan Asia.

“Permintaan dari pelanggan berjalan normal. Kami masih menerima jadwal pengiriman produksi secara reguler, sehingga kapasitas produksi untuk beberapa bulan ke depan sudah teralokasi,” ujar perseroan dalam keterangan resmi, Selasa (10/3/2026).

Produk hand former merupakan komponen penting dalam proses produksi sarung tangan sekali pakai. Produk ini digunakan dalam berbagai sektor, mulai dari layanan kesehatan hingga industri manufaktur dan sektor lain yang berkaitan dengan higienitas.

Dengan karakter penggunaan yang luas tersebut, kebutuhan terhadap hand former dinilai relatif stabil, terutama karena berkaitan dengan kebutuhan perlindungan dan kebersihan di berbagai industri.

Unsplash/3dottawa Ilustrasi kloset.

Selain kinerja pada bisnis utama, anak usaha perseroan juga mulai melakukan pengiriman perdana produk sanitasi berupa toilet keramik ke pasar domestik dengan merek DYNA di wilayah Pulau Jawa. Pengiriman tahap awal tersebut mencapai ribuan unit.

Langkah tersebut menjadi bagian dari pengembangan lini usaha baru di luar bisnis inti cetakan sarung tangan.

Pengiriman awal juga menandai dimulainya komersialisasi produk sanitasi yang diproduksi oleh anak usaha perseroan.

Ke depan, anak usaha juga mulai mengembangkan produk toilet duduk melalui pembelian peralatan produksi tambahan guna memperluas portofolio produk sanitasi.

CEO MARK Ridwan Goh mengatakan pengiriman perdana tersebut merupakan bagian dari strategi diversifikasi usaha yang dijalankan perseroan.

“Pengiriman perdana produk sanitasi menjadi langkah awal diversifikasi usaha, sekaligus memanfaatkan kompetensi manufaktur keramik yang telah dimiliki perseroan selama ini,” ujar Ridwan.

Perseroan menilai kebutuhan terhadap produk sarung tangan dan turunannya memiliki karakter defensif karena berkaitan dengan sektor kesehatan dan kebutuhan higienitas. Hal tersebut dinilai mendukung keberlangsungan permintaan terhadap produk hand former.

Dengan order book yang telah terisi hingga pertengahan tahun, operasional pabrik perseroan disebut berjalan stabil serta terencana.

Sejak mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan juga secara konsisten membagikan dividen kepada pemegang saham. Berdasarkan historis pembagian dividen hingga tahun buku 2024, total dividen yang telah didistribusikan mencapai sekitar Rp 729,6 miliar.

Dengan tambahan pembagian dividen atas kinerja tahun buku 2025, nilai distribusi kepada pemegang saham menjadi lebih besar.

Perseroan mencatat rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) dalam beberapa tahun terakhir berada di atas 90 persen dari laba bersih.

Kebijakan tersebut disebut didukung oleh kemampuan perseroan dalam menghasilkan arus kas operasional yang relatif stabil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Rabu (25/2/2026), bergerak melemah 19 poin atau 0,11 persen menjadi Rp 16.848 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.829 per dolar AS. Sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) justru bergerak menguat di tengah pelaku pasar mencermati perkembangan ekonomi dan geopolitik di tingkat global.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan sentimen terhadap rupiah dipengaruhi sikap investor yang cenderung hati-hati menjelang pidato Presiden AS Donald Trump. “Para pelaku pasar memantau dengan cermat potensi perkembangan kebijakan perdagangan AS dan tindakan lebih lanjut di Timur Tengah,” ujarnya kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Mengutip Xinhua, Trump dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan (State of the Union/SOTU) pada Selasa (24/2/2026) malam (waktu AS), yang diperkirakan akan memuji pencapaiannya sejak menjabat untuk kedua kalinya, di tengah penurunan tingkat persetujuan (approval rating).

Ini akan menjadi pidato SOTU pertama Trump sejak kembali menjabat sebagai presiden. Pada Maret 2025, sebenarnya Trump sudah memberikan pidato penting di hadapan sidang gabungan Kongres. Namun, pidato tersebut tidak secara resmi ditetapkan sebagai pidato kenegaraan karena terjadi tak lama setelah ia menjabat.

Pidato SOTU yang penting ini disampaikan di tengah penurunan approval rating presiden dalam beberapa bulan terakhir. Jajak pendapat terbaru menunjukkan hanya 32 persen warga Amerika yang menyatakan Trump memiliki prioritas yang tepat, sementara 68 persen menilai ia belum cukup memperhatikan masalah-masalah terpenting negara.

“Kehati-hatian yang meningkat mendukung permintaan terhadap dolar AS, yang menguat terhadap sebagian besar mata uang utama, termasuk rupiah,” ungkap Josua.

Berdasarkan faktor tersebut, rupiah diproyeksikan diperdagangkan dalam kisaran Rp 16.775–Rp 16.900 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (25/2/2026). Disertai sentimen geopolitik dan data fiskal dalam negeri, rupiah diprediksi akan ditutup melemah hari ini.

Melansir Bloomberg pukul 09.20 WIB, rupiah melemah 0,02% atau 3 poin ke level Rp16.832 per dolar AS. Di sisi lain, indeks dolar AS juga melemah 0,06% ke 97,7.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah hari ini akan kembali melemah di kisaran Rp16.830 sampai Rp16.860. Pada perdagangan Selasa (24/2), mata uang rupiah ditutup melemah 27 poin di level Rp16.829 per dolar AS.

Sentimen pasar yang menyertai pasar keuangan masih datang dari konflik geopolitik antara Amerika Serikat dengan Iran. Ibrahim menjelaskan bahwa kedua negara akan mengadakan pembicaraan putaran ketiga membahas nuklir pada hari Kamis besok di Jenewa.

Presiden AS Donald Trump ingin Iran menghentikan program nuklirnya, tetapi Iran dengan tegas menolak, dan membantah sedang berupaya mengembangkan senjata atom. Bumbu-bumbu konflik kian panas saat Trump mengatakan dalam sebuah unggahan media sosial pada hari Senin, bahwa itu akan menjadi 'hari yang sangat buruk' bagi Iran jika tidak mencapai kesepakatan.

"Di bidang kebijakan perdagangan, Trump pada hari Senin memperingatkan negara-negara agar tidak menarik diri dari kesepakatan perdagangan yang baru saja dinegosiasikan dengan AS setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif daruratnya, dengan mengatakan bahwa ia akan mengenakan bea masuk yang jauh lebih tinggi berdasarkan undang-undang perdagangan yang berbeda," kata Ibrahim, Selasa (24/2/2026).

Dalam perkembangannya, Trump berencana akan menaikkan tarif sementara dari 10% menjadi 15% untuk impor AS dari semua negara. Besaran ini adalah tingkat maksimum yang diizinkan berdasarkan hukum.

Ibrahim melanjutkan, sentimen domestik bagi pasar keuangan antara lain adalah pasar menyoroti sejumlah data fiskal terbaru. Misalnya, pemerintah tercatat menarik utang baru Rp127,3 triliun sepanjang Januari 2026. Angka ini mengambil porsi 15,3% dari total target APBN sepanjang tahun ini yang mencapai Rp832,2 triliun.

Kemudian, pembiayaan non-utang pada awal tahun ini mencapai -Rp22,2 triliun atau 15,6% dari rencana APBN yakni -Rp145,1 triliun. Pembiayaan non-utang ini artinya tidak menambah utang melainkan berinvestasi di sektor tertentu.

Dengan realisasi pembiayaan utang dan non-utang tersebut, secara keseluruhan realisasi pembiayaan hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp105,6 triliun, atau 15,2% dibandingkan dengan outlook Rp689,15 triliun. Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan tahun 2026 hingga akhir Januari mencapai Rp105,06 triliun atau 15,2% dari target, lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yaitu 29,6%.

"Perkembangan realisasi pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah dan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan," pungkasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan menyusul dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.

"Kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat. Kita lihat perkembangannya," ujar Prabowo di Washington DC, Sabtu (21/2).

Pernyataan itu disampaikan setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sejumlah kebijakan tarif global Trump. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan Trump tidak berwenang memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

Namun situasi kembali berubah. Sebelumnya, Trump memang sempat memberlakukan tarif impor global sebesar 10 persen. Kebijakan itu dinilai sejumlah negara sebagai langkah proteksionis baru.

Prabowo menilai tarif 10 persen masih dalam batas yang dapat dikelola Indonesia.

"Saya kira ya menguntungkan lah (tarif 10 persen)," katanya.

Dengan tarif terus mengalami kenaikan, pemerintah melakukan kalkulasi ulang terhadap potensi dampaknya, terutama bagi sektor ekspor unggulan yang mengandalkan pasar Amerika Serikat.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah tetap berupaya mempertahankan kesepakatan tarif 0 persen di beberapa komoditas yang sebelumnya telah dicapai.

"Alhamdulillah, kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap," ujar Airlangga.

Produk agrikultur seperti kopi dan kakao menjadi prioritas dalam skema tarif 0 persen tersebut karena kontribusinya signifikan terhadap ekspor nasional. Selain itu, fasilitas tarif preferensial juga mencakup sejumlah mata rantai industri strategis, mulai dari elektronik, crude palm oil (CPO), tekstil, hingga berbagai produk turunannya.

Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat diplomasi ekonomi serta memperluas diversifikasi pasar ekspor guna menjaga stabilitas perdagangan nasional di tengah perubahan kebijakan tarif AS terus meningkat.

Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat sendiri telah membatalkan sejumlah kebijakan tarif global Trump yang kemudian memicu dinamika baru dalam lanskap perdagangan internasional.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan Trump tidak memiliki kewenangan memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Namun, tak lama berselang, Trump kembali mengumumkan kebijakan tarif impor global sebesar 10 persen.

Bahkan, dalam perkembangan terbaru, tarif tersebut kembali dinaikkan menjadi 15 persen untuk sejumlah komoditas impor. Langkah tersebut menambah ketidakpastian arah kebijakan dagang Amerika Serikat, sekaligus menjadi perhatian bagi negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons ketentuan dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia-Amerika Serikat (AS) yang membuka peluang produk pangan dan pertanian asal Negeri Paman Sam masuk ke Indonesia tanpa pembatasan kuota.

Ia menilai kebijakan tersebut tidak menjadi masalah karena sebagian besar komoditas yang diimpor merupakan bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri.

Budi mengatakan Indonesia selama ini memang bergantung pada impor sejumlah komoditas dari AS, terutama bahan baku yang tidak diproduksi di dalam negeri, seperti kedelai dan gandum.

"Kita itu kan butuh, memang yang kita impor dari Amerika itu kebanyakan memang kita butuhkan, karena kebanyakan bahan baku. Kedelai kita juga butuh, kita impor terbesar dari Amerika. Gandum juga kita butuh banyak, yang kita enggak punya," ujar Budi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (20/2).

Menurut dia, kemudahan impor justru dapat membantu menekan biaya produksi industri nasional. Dengan harga bahan baku yang lebih murah, harga produk akhir di tingkat konsumen juga diharapkan lebih terjangkau.

"Kalau kita enggak mempermudah itu justru menyusahkan industri kita. Rata-rata memang bahan baku yang kita butuhkan dan tidak kita produksi. Kalau dipermudah kan jadi murah juga, biaya produksi menjadi murah," katanya.

Budi menegaskan pemerintah tidak melihat adanya persoalan dari kebijakan tersebut karena komoditas yang diimpor sebagian besar digunakan untuk menunjang sektor industri dalam negeri.

"Enggak ada masalah, karena yang diimpor itu rata-rata bahan baku yang kita butuhkan. Gandum dibutuhkan oleh industri makanan, kedelai juga begitu. Kita butuh bahan baku yang mudah didapatkan dan murah supaya harga makanan tidak mahal," ucapnya.

Sebelumnya, AS meminta Indonesia memberikan kemudahan impor produk pangan dan pertanian asal negara tersebut tanpa kuota maupun pembatasan dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia-AS.

Dalam dokumen Fact Sheet Gedung Putih berjudul Trump Administration Finalizes Trade Deal with Indonesia, Indonesia diminta membebaskan produk pangan dan pertanian AS dari kebijakan neraca komoditas, rezim perizinan impor hortikultura, serta skema perizinan impor lainnya.

Pemerintah juga diminta hanya menerapkan sistem perizinan impor otomatis untuk produk tersebut.

Kesepakatan itu turut mengatur pengakuan terhadap sistem pengawasan pangan dan pertanian AS, termasuk standar sanitasi, regulasi teknis, serta sertifikasi resmi pemerintah AS sebagai bukti kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.

Selain itu, Indonesia diminta tidak membatasi importir dalam memasukkan produk pertanian AS ke pasar domestik serta tidak memberikan hak impor khusus kepada pihak tertentu yang dapat menghambat masuknya produk tersebut.

Perjanjian perdagangan timbal balik antara Indonesia dan AS ditandatangani pada Kamis (19/2) waktu setempat.

Dalam kesepakatan tersebut, AS menetapkan tarif sebesar 19 persen terhadap sejumlah produk asal Indonesia, meski beberapa komoditas tertentu mendapat tarif nol persen.

Kedua negara saat ini masih menjalankan prosedur domestik masing-masing sebelum perjanjian berlaku efektif.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia mewanti-wanti agar negosiasi tarif Amerika Serikat (AS) berfokus pada agenda industrialisasi nasional, bukan ekspor bahan mentah.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai penekanan Presiden Prabowo dalam perundingan kebijakan perdagangan, khususnya dengan AS, seharusnya terintegrasi kuat dengan kebijakan industri dalam negeri.

Menurut Faisal, perundingan yang mencakup kerja sama perdagangan, ekspor-impor, hingga isu tarif dan nontarif seharusnya diarahkan untuk memperkuat industri nasional.

Dia menilai arah renegosiasi perdagangan yang dilakukan pemerintah AS justru menginginkan akses penuh terhadap critical minerals Indonesia serta memberikan dispensasi tarif resiprokal sebesar 19% bagi sejumlah komoditas.

“Kalau kita hanya melihat dari secara umum, kalau yang diberikan kemudahan tarif itu adalah komoditas bahan mentah maka jelas itu tidak mendukung industri. Karena berarti yang didorong untuk diekspor itu adalah bahan mentahnya, bukan produk olahan,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Menurut Faisal, jika kemudahan tarif hanya diberikan pada komoditas bahan mentah, seperti kopi hingga kakao, maka kebijakan tersebut tidak mendukung pembangunan industri dalam negeri.

Begitu pula pada permintaan akses penuh critical minerals. Dia menilai jika akses tersebut hanya berujung pada ekspor bahan tambang mentah, maka manfaatnya berdampak minim bagi industrialisasi nasional.

Lebih lanjut, Faisal membandingkan dengan pendekatan China yang berinvestasi pada industri pengolahan di Indonesia. Meski tingkat pengolahannya masih awal dan belum menghasilkan produk hilir bernilai tinggi, setidaknya terdapat pembangunan industri dan peningkatan nilai tambah.

Dia menilai sejumlah poin dalam negosiasi dengan AS berpotensi bertentangan dengan ekspektasi Presiden Prabowo untuk mendorong industrialisasi dan hilirisasi jika tidak dinegosiasikan dengan tepat.

Untuk itu, menurutnya, tim negosiasi Indonesia perlu memahami konteks tersebut dan mampu menerjemahkannya ke dalam strategi teknis yang didukung oleh kekuatan diplomasi.

“Karena kalau tidak, ya sia-sia kita berarti perundingannya ini tidak sejalan dengan ekspektasi pemerintah Prabowo untuk mendorong industrialisasi, termasuk dalam konteks ini adalah hilirisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal menambahkan akses pasar ke AS seharusnya mencakup produk manufaktur dan produk bernilai tambah, bukan hanya sebatas bahan mentah alias komoditas.

“Kalau itu terjadi maka berarti kan kita dirugikan, bukan diuntungkan. Nah ini yang harus dinegosiasikan dalam hal teknisnya nanti dengan pihak Amerika Serikat supaya yang diberikan dispensasi itu juga sampai kepada produk dalam [hilirisasi],” terangnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri bidang ekonomi di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (15/2/2026).

Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, sejumlah pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi internasional berada pada titik yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional, terutama perihal perundingan tarif dengan AS dalam waktu dekat.

Selain itu, Kepala Negara RI juga menggarisbawahi bahwa setiap proses perundingan ekonomi harus diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas industri dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

“Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus sssegera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia,” demikian yang dikutip dari Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Senin (16/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar saham Amerika Serikat atau Wall Street mencatatkan penurunan harian terbesar dalam tiga bulan pada perdagangan Selasa (20/1/2026), seiring meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap ancaman tarif baru dari Presiden AS Donald Trump yang kembali menargetkan Eropa dan memicu aksi jual luas di pasar global.

Ketiga indeks utama Wall Street ditutup melemah tajam dalam kondisi risk-off yang merata. Sentimen negatif tersebut mendorong harga emas menembus rekor tertinggi baru, sementara pasar obligasi tertekan sehingga biaya utang meningkat. Di sisi lain, aset kripto turut terseret, dengan Bitcoin turun lebih dari 3%.

Secara kinerja, seluruh indeks saham utama AS mencatatkan penurunan terburuk sejak 10 Oktober. Indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite sama-sama turun menembus rata-rata pergerakan 50 hari, menandakan tekanan teknikal yang cukup signifikan.

Mengutip Reuters, Indeks S&P 500 tercatat turun 143,15 poin atau 2,06% ke level 6.796,86. Nasdaq Composite merosot 561,07 poin atau 2,39% ke posisi 22.954,32, sementara Dow Jones Industrial Average melemah 870,74 poin atau 1,76% ke level 48.488,59.

Tekanan pasar tersebut muncul seiring meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan AS. Selasa menjadi momen pertama bagi investor merespons pernyataan Trump pada akhir pekan, setelah pasar libur memperingati Hari Martin Luther King Jr.

Trump menyampaikan bahwa tarif impor tambahan sebesar 10% akan mulai diberlakukan pada 1 Februari terhadap produk dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, Finlandia, dan Inggris—negara-negara yang sebelumnya telah dikenai tarif AS.

Tarif tersebut direncanakan naik menjadi 25% pada 1 Juni dan akan terus diberlakukan hingga tercapai kesepakatan agar AS dapat membeli Greenland. Namun, para pemimpin Greenland—wilayah otonom Denmark—dan pemerintah Denmark menegaskan bahwa pulau tersebut tidak untuk dijual.

Kembalinya ancaman tarif ini mengingatkan pasar pada periode “Hari Pembebasan” pada April lalu, ketika kebijakan perdagangan agresif Trump sempat mendorong S&P 500 mendekati wilayah pasar bear.

Lonjakan ketidakpastian turut tercermin dari Indeks Volatilitas CBOE (VIX) yang dikenal sebagai indikator ketakutan Wall Street. Indeks tersebut melonjak ke level 20,09 poin, mencatatkan penutupan tertinggi sejak 24 November.

Aktivitas perdagangan juga meningkat signifikan. Sekitar 20,6 miliar saham berpindah tangan di bursa AS pada Selasa, lebih tinggi dibandingkan rata-rata 17,01 miliar saham dalam 20 hari perdagangan terakhir.

Meski demikian, pelaku pasar masih mencermati apakah isu Greenland dan ancaman tarif ini hanya memicu aksi jual jangka pendek atau berpotensi membawa dampak yang lebih panjang terhadap pasar keuangan global.

Jamie Cox, managing partner di Harris Financial Group, menilai belum terlihat indikasi pelarian investor secara masif dari pasar saham.

“Saya belum sampai pada titik untuk mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan Greenland, dan kembalinya ancaman tarif bolak-balik, akan memicu koreksi di pasar saham,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa ia akan terkejut jika terjadi penurunan 3% hingga 5% dalam pekan ini.

Dampak Menjalar ke Pasar Obligasi

Tekanan pasar saham juga menjalar ke pasar obligasi global. Menurut Cox, perhatian pelaku pasar kini tertuju pada kemungkinan intervensi otoritas Jepang di pasar keuangan.

Pada Selasa, obligasi pemerintah Jepang anjlok dan mendorong imbal hasil ke rekor tertinggi. Saham Tokyo dan yen turut melemah setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi menyerukan pemilu dadakan, yang mengguncang kepercayaan terhadap kondisi fiskal Jepang.

Pergerakan tersebut turut mendorong kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Eropa tenor panjang. Sementara itu, aksi jual obligasi pemerintah AS terlihat lebih tajam pada tenor panjang kurva imbal hasil.

Meski diwarnai volatilitas pasar dan kembali mencuatnya isu tarif, ekonomi AS secara fundamental dinilai masih berada dalam posisi yang kuat. Investor akan mencermati sejumlah data penting pekan ini, mulai dari pembaruan produk domestik bruto (PDB) kuartal III, rilis PMI Januari, hingga laporan Personal Consumption Expenditures (PCE) yang menjadi indikator inflasi pilihan bank sentral AS.

Selain itu, musim laporan keuangan juga mulai memasuki fase yang lebih padat. Sejumlah emiten besar dijadwalkan merilis kinerja kuartalan pekan ini, termasuk Netflix, yang sahamnya ditutup melemah 0,8% sebelum pengumuman laporan keuangan setelah penutupan pasar.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah bersama pelaku industri hulu dan hilir membahas kebijakan bea masuk anti-dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) agar memperkuat industri plastik nasional. Sejumlah asosiasi industri menilai kebijakan tersebut perlu dikalibrasi berbasis data pasokan dan kebutuhan riil agar perlindungan industri tidak justru melemahkan daya saing manufaktur dalam negeri.

Pembahasan itu dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan diseminasi hasil kajian awal di Jakarta, Senin (19/1/2026). FGD digelar delapan asosiasi industri hilir, yaitu GAPMMI, Gabel, IPF, Aphindk, GIATPI, Asparminas, Rotokemas, dan Adupi.

Gabungan asosiasi industri plastik hilir menilai instrumen perlindungan perdagangan tetap dibutuhkan, namun penerapannya harus selaras dengan kondisi industri di lapangan. Ketika pasokan domestik belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan volume dan spesifikasi teknis, kebijakan tarif dinilai berpotensi menekan industri hilir.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengatakan, evaluasi BMAD dan BMTP perlu mempertimbangkan dampak struktural terhadap ekosistem industri nasional. Menurutnya, ketidakseimbangan tarif antara bahan baku dan barang jadi berisiko mendorong impor produk akhir dan melemahkan basis manufaktur dalam negeri.

“Kami mendorong kajian yang lebih komprehensif agar kebijakan yang diambil benar-benar seimbang bagi kepentingan industri nasional,” kata Adhi.

Perwakilan Asosiasi Industri Kemasan Fleksibe Indonesia (Rotokemas) Ferry Bunarjo menyoroti persoalan LLDPE C6 yang banyak digunakan industri kemasan. Ia menyebut belum adanya komunikasi pasar yang memadai antara produsen hulu dan industri pengguna, meskipun pasokan domestik disebut tersedia.

“Kami tidak pernah mendapat penawaran pasokan, tetapi kebijakan BMTP diajukan. Ini menunjukkan kebutuhan riil industri hilir belum dipetakan dengan baik,” ujar Ferry.

Ferry juga mengingatkan hampir seluruh bahan baku industri kemasan telah dikenakan instrumen trade remedies, sementara produk jadi impor tidak menghadapi perlakuan tarif yang setara. Kondisi tersebut menekan industri dari sisi biaya dan pada akhirnya berpotensi berdampak pada harga pangan dan kebutuhan sehari-hari.

Dari sektor elektronik, Kepala Bidang Regulasi Asosiasi Gabungan Perusahaan Industri Elektronika dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga (Gabel) Harry Wibowo menegaskan industri pengguna pada prinsipnya mendukung penguatan industri dalam negeri. Namun ia mengingatkan kapasitas dan diversifikasi produk industri hulu belum sepenuhnya menjawab kebutuhan industri hilir.

“Kami akan sepenuhnya menggunakan produk dalam negeri ketika sudah sesuai kebutuhan industri. Selama belum tersedia, impor masih dibutuhkan,” kata Harry.

Perwakilan Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chavelier menyoroti ketidaksinkronan antara kebijakan perlindungan dan realisasi peningkatan kapasitas domestik. Ia menyebut rencana pengembangan kapasitas petrokimia nasional telah disampaikan sejak lama, namun belum terealisasi, sementara bea masuk impor bahan baku terus meningkat.

“Ketika pasokan dalam negeri belum bertambah, tetapi bea masuk terus naik, industri hilir yang menanggung tekanan,” ujarnya.

Sejumlah asosiasi mencatat bahan baku plastik menyumbang porsi signifikan dalam struktur biaya produksi, yakni 30–50 persen pada industri makanan dan minuman, 60–80 persen industri kemasan, 5–20 persen industri elektronik, serta 20–40 persen industri daur ulang plastik. Dengan komposisi tersebut, kenaikan harga bahan baku akan langsung menekan daya saing produk nasional.

Perwakilan pemerintah menegaskan BMAD dan BMTP merupakan instrumen sah dalam kerangka perdagangan internasional. Namun pemerintah juga membuka ruang evaluasi agar kebijakan tidak menimbulkan tekanan lanjutan terhadap sektor industri lain.

Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ekko Harjanto mengatakan kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) menjadi instrumen penting untuk menilai dampak kebijakan secara menyeluruh.

“Hasil kajian ini menjadi masukan agar perlindungan industri hulu berjalan seiring dengan keberlanjutan industri hilir,” ujar Ekko.

Tenaga Ahli Utama Deputi II Kantor Staf Presiden M Putra Hutama menegaskan kebijakan perdagangan harus dijalankan secara adil, terukur, dan berbasis data. Ia menilai kesiapan pasokan domestik perlu menjadi pertimbangan utama agar kebijakan tidak memicu distorsi rantai pasok.

Dari sisi pembina industri, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Alfita menyampaikan bahwa kebijakan perdagangan harus selaras dengan penguatan struktur industri nasional. Menurutnya, kajian berbasis data diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan industri hulu dan keberlangsungan industri hilir.

Gabungan asosiasi industri plastik hilir berharap pemerintah meninjau waktu dan skema penerapan BMAD atas PP copolymer dan PP homopolymer serta BMTP atas LLDPE hingga pasokan domestik mampu memenuhi kebutuhan industri secara signifikan. Asosiasi juga mendorong kebijakan berbasis data supply-demand, pemberian insentif terukur bagi industri hulu, serta penguatan mediasi hulu–hilir agar daya saing industri nasional tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru khusus tekstil dengan dukungan pendanaan US$6 miliar atau setara sekitar Rp101 triliun dari Danantara mendapat respons dari pelaku usaha swasta.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) menilai dana jumbo tersebut sejatinya bisa menjadi tuas pengungkit (leverage) investasi yang jauh lebih besar apabila skemanya diubah.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian khusus pada sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Dia mengakui bahwa wacana pembentukan BUMN ini merupakan hasil kajian pemerintah yang turut melibatkan asosiasi dalam prosesnya.

Kendati demikian, Redma mengingatkan bahwa pembentukan perusahaan pelat merah hanyalah satu dari sekian banyak opsi. Dia justru menawarkan opsi lain terkait penggunaan dana Rp101 triliun yang disiapkan oleh Danantara tersebut.

Menurutnya, alih-alih digunakan sebagai modal pembentukan entitas baru, dana tersebut akan lebih memberi dampak besar apabila dikonversi menjadi paket insentif untuk memancing modal swasta.

"Langkah lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan US$6 miliar ini sebagai insentif bagi swasta untuk mendorong investasi hingga US$60 miliar," ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (17/1/2026).

Dengan skema tersebut, Redma meyakini efek berganda terhadap perekonomian dan serapan tenaga kerja akan jauh lebih masif dibandingkan hanya mengandalkan satu entitas BUMN.

Lebih lanjut, Redma mewanti-wanti bahwa pembentukan BUMN ataupun kucuran dana segar tidak akan efektif tanpa pembenahan fundamental pada ekosistem industri TPT nasional.

Dia menekankan bahwa pekerjaan rumah pemerintah yang paling mendesak saat ini adalah perbaikan iklim usaha, mulai dari kebijakan perdagangan yang protektif terhadap serbuan impor ilegal, hingga simplifikasi birokrasi.

"Ada iklim usaha yang juga harus diperbaiki, mulai dari kebijakan perdagangannya, insentif untuk meningkatkan daya saing industri secara keseluruhan, serta simplifikasi dan transparansi birokrasi khususnya terkait perizinan," tegasnya.

Rencana Pembentukan BUMN Tekstil Baru

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pembentukan BUMN tekstil baru diungkapkan oleh Prabowo dalam rapat terbatas di Hambalang pada Minggu (11/1/2026). Pembentukan entitas pelat merah baru ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional yang tengah menghadapi tekanan tarif global dan persaingan ketat.

"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara," ujar Airlangga usai hadiri IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Mantan menteri perindustrian itu menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan menghidupkan kembali entitas BUMN tekstil lama yang sudah mati, melainkan membentuk perusahaan baru. Dana sebesar US$6 miliar tersebut nantinya akan dikelola oleh Danantara dalam bentuk fund untuk memberikan insentif dan pembiayaan bagi sektor tersebut.

Inisiatif ini lahir dari evaluasi kelemahan struktural pada rantai pasok (value chain) di lini tengah (mid-stream) industri tekstil Tanah Air. Airlangga menyebutkan bahwa kelemahan industri tekstil nasional saat ini berada pada kemampuan produksi benang, kain, pencelupan (dyeing), pencetakan (printing), hingga penyelesaian akhir (finishing).

"Nah, ini yang harus kita dorong untuk dibangkitkan kembali. Kita ketahui memang kelemahan kita berada pada value chain yang di tengah," jelasnya.

Melalui intervensi negara lewat BUMN baru ini, pemerintah menargetkan lonjakan ekspor produk tekstil yang signifikan. Airlangga mematok target nilai ekspor tekstil dapat meroket dari posisi saat ini sekitar US$4 miliar menjadi US$40 miliar dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono membeberkan bahwa kinerja ekonomi Indonesia moncer. Kondisi tersebut memperkuat peran Indonesia di panggung dunia.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 pada Rabu (14/1/2026), Sugiono menjelaskan bahwa di politik luar negeri saat ini, terdapat batas kabur antara ekonomi dan keamanan. Kebijakan perdagangan, investasi dan teknologi semakin digunakan sebagai kebijakan geopolitik.

Dalam kenyataan baru, kekuatan ekonomi suatu negara tidak diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tapi dari kemampuan bertahan dan beradaptasi. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia pun tidak kebal realitas tersebut. Sementara, di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia menurutnya hadir dengan fondasi kokoh.

“Angka pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dunia, inflasi terkendali, surplus perdagangan, dan tingkat realisasi investasi tinggi. Ini memperkuat peran Indonesia di panggung dunia,” kata Sugiono dalam PPTM 2026 pada Rabu (14/1/2026).

Tercatat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 mencapai 5,04% secara tahunan atau year on year (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi itu berada di atas rata-rata global 2,8%.

Tingkat inflasi Indonesia mencapai 2,92% pada 2025, masih rendah dibandingkan tingkat inflasi global 3,4%.

Adapun, neraca perdagangan Indonesia berkinerja positif, dengan surplus US$38,54 miliar sepanjang periode Januari hingga November 2025. Kemudian, realisasi foreign direct investment (FDI) Indonesia Januari-September 2025 mencapai Rp644,6 triliun.

Sementara itu, pada tahun ini, Kementerian Keuangan RI mematok pertumbuhan ekonomi 2026 di rentang 5,2%—5,8%, lebih tinggi dari 2025 yang sebesar 5,2%.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 milik Bappenas pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di rentang 5,8%—6,3% pada 2026. Beda halnya dengan bank sentral, Bank Indonesia (BI) yang memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh di rentang 4,7%—5,5% dengan nilai tengah 5,02%.