LRT Jabodebek tengah melakukan peremajaan 12 unit eskalator yang tersebar di tiga stasiun yang berlangsung hingga 25 Juni 2025. Peremajaan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen dalam menjaga standar keselamatan dan meningkatkan kenyamanan pengguna LRT Jabodebek.

Stasiun yang tengah menjalani proses peremajaan eskalator antara lain, Stasiun Dukuh Atas BNI, Stasiun Jati Mulya, dan Stasiun Harjamukti. Sebanyak tiga stasiun tersebut masing-masing melakukan peremajaan empat unit eskalator.

Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi mengatakan, meski LRT Jabodebek resmi beroperasi pada 2023, sebagian fasilitas seperti eskalator telah dipasang sejak 2019, sehingga saat ini telah memasuki tahun ke-5 dari sisi usia pakai. Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan intensitas penggunaan yang tinggi, proses peremajaan ini menjadi langkah penting dalam rangka menjaga keandalan teknis dan keselamatan bagi seluruh pengguna.

Atas kegiatan yang tengah berlangsung tersebut, LRT Jabodebek menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan pengguna selama masa peremajaan berlangsung.

"Kami menyadari bahwa peremajaan ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan sementara bagi pengguna, namun ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh fasilitas tetap andal dan aman. Prioritas kami adalah memberikan pelayanan terbaik dengan fasilitas yang selalu siap digunakan oleh masyarakat," ujar Purnomosidi dalam keterangan tertulis, Kamis (19/6/2025).

Meski begitu, Purnomosidi menjelaskan bahwa selama peremajaan berlangsung, pengguna masih dapat menggunakan fasilitas lift yang tersedia dan berfungsi normal di stasiun. Petugas juga akan disiagakan untuk memberikan bantuan dan informasi kepada pengguna.

Ia mengatakan, selain peremajaan yang sedang dilakukan saat ini, LRT Jabodebek juga berencana melakukan peremajaan terhadap 32 unit eskalator di beberapa stasiun lainnya sepanjang 2025.

Stasiun-stasiun tersebut antara lain TMII, Ciracas, Kampung Rambutan, Cikoko, Setiabudi, Rasuna Said, Jatibening Baru, dan Cikunir 1. Langkah ini diambil sebagai upaya berkelanjutan untuk memastikan seluruh fasilitas tetap dalam kondisi prima dan mendukung kenyamanan serta keselamatan pengguna.

LRT Jabodebek mengimbau pengguna untuk tetap memperhatikan rambu informasi yang dipasang di area stasiun serta mengikuti arahan dari petugas guna mendukung kelancaran mobilitas dan keselamatan bersama.

"LRT Jabodebek terus berkomitmen melakukan pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan agar dapat memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Iran mendesak warganya untuk menghapus WhatsApp dari HP mereka. Alasannya karena aplikasi pesan milik Meta itu dituding menjadi alat mata-mata Israel dalam konflik terbaru kedua negara.

Media pemerintah Iran menyampaikan peringatan tersebut pada Selasa (17/6).

Meski tidak menyertakan bukti atas tuduhan tersebut, mereka mengklaim WhatsApp mengumpulkan data pengguna Iran untuk dikirimkan ke pihak Israel. Hal ini membuat warga Iran terancam hilang kontak dengan kerabat dan tak bisa terhubung dengan dunia luar.

Meta langsung membantah tuduhan tersebut, dan dengan mengatakan mereka khawatir laporan palsu ini dijadikan alasan untuk memblokir layanan pesan instan tersebut padahal masyarakat sangat membutuhkannya.

Sebelumnya, Iran sempat memblokir WhatsApp selama dua tahun usai protes besar terkait kematian Mahsa Amini. Akses baru dipulihkan Desember 2024.

Namun, sejak serangan udara pertama Israel pada Jumat lalu, pembatasan akses layanan digital di Iran kembali diperketat. Banyak warga Iran yang terpaksa menggunakan aplikasi VPN untuk tetap bisa terhubung dengan dunia luar.

Data dari NetBlocks dan Cloudflare menunjukkan pemadaman internet besar-besaran terjadi sejak Rabu (18/6) dengan penurunan konektivitas hingga 90%.

Tekanan digital ini memicu lonjakan penggunaan VPN hingga 700% pada Minggu. Sayangnya, banyak pengguna melaporkan bahwa VPN mereka dibatasi atau hanya berfungsi sebagian. Proton VPN menyebut pemerintah juga memperketat kontrol terhadap layanan mereka.

Juru bicara pemerintah Iran menyebut pembatasan ini bersifat "sementara dan terarah" untuk menangkal serangan siber. Namun, pakar keamanan menyebut langkah ini adalah bagian dari normalisasi sensor dan pemadaman akses masyarakat terhadap dunia luar.

"Di Iran, pemadaman internet, pemblokiran VPN dan media sosial sudah menjadi hal normal dan kini menjadi alat kontrol rezim," ujar Manajer Umum Proton VPN, David Peterson, dikutip dari TechRadar, Kamis (19/6/2025).

JAKARTA, iNews.id - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas dikenal sebagai salah satu perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi kuat dan telah meraih berbagai penghargaan. 

MNC Sekuritas aktif dan konsisten menggelar kegiatan edukasi pasar modal guna menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

Dunia tengah dilanda ketidakpastian ekonomi yang terjadi belakangan ini. Banyak orang merasa cemas dan tidak yakin terhadap masa depan. Namun, justru dalam situasi penuh tantangan ini, strategi investasi menjadi sangat penting untuk menjaga kondisi finansial Anda tetap aman.

Dalam menyikapi situasi tersebut, investor membutuhkan edukasi yang relevan terkait investasi, pandangan yang objektif, dan strategi yang bisa diandalkan. Di sinilah peran strategi investasi yang tepat menjadi krusial sebagai panduan dalam menavigasi pasar yang bergejolak. 

Lantas, strategi seperti apa yang dapat membantu Anda tetap tenang dan cerdas dalam mengambil keputusan investasi di tengah ketidakpastian ini?

Jangan lewatkan pembahasan menariknya di Instagram Live MNC Sekuritas “Mengambil Opportunity di Tengah Ketidakpastian Ekonomi” pada, Kamis (19/6/2025) pukul 16.00 WIB bersama Branch Manager MNC Sekuritas Surabaya Voza Tower Maria Cendra. IG Live ini akan dipandu oleh Assistant Branch Coordinator MNC Sekuritas Jiuka. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas.

Nikmati layanan investasi saham, reksa dana, dan obligasi dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best! 

Editor: Aditya Pratama

Jakarta, CNBC Indonesia - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di berbagai sekolah di seluruh penjuru Indonesia. Program ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah.

Selain itu, program MBG juga bertujuan untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk diketahui, program pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah telah dilaksanakan di sejumlah negara.

Pada tahun 2022, program ini telah menjangkau hampir 418 juta anak di berbagai penjuru belahan dunia. Pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah di Amerika Serikat dikenal dengan National School Lunch Program. Di India, program serupa dikenal dengan The Mid-Day Meal Scheme, sementara di Afrika dikenal dengan Homegrown School Feeding.

Berdasarkan studi World Bank pada tahun 2024, pemberian makan bergizi dipercaya dapat meningkatkan tingkat kehadiran, tingkat partisipasi, serta mengurangi malnutrisi atau stunting. Di beberapa negara maju, studi menunjukkan bahwa pemberian makan bergizi juga dapat mengendalikan pola makan sehingga mengurangi risiko obesitas dan diabetes sejak dini bagi anak usia sekolah.

Sementara di negara-negara Afrika, merujuk pada data United Nations World Food Programme pada 2021, program makan bergizi di sana mampu memperluas kesempatan petani lokal, mendorong ekonomi pedesaan/kerakyatan, memperkuat ketahanan pangan, serta mengurangi rantai pasok dan emisi karbon.

Di Indonesia, program MBG resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Implementasi program ini dilakukan secara bertahap hingga mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/sederajat di semua wilayah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal. Dalam pelaksanaannya, bahan makan yang diolah juga menggunakan sumber pangan dalam negeri.

Empat Kelompok Sasaran Utama MBG

Melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024, pemerintah menunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalankan tugas dalam pemenuhan gizi nasional. Selanjutnya, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas BGN tersebut diarahkan kepada setidaknya empat kelompok utama.

Pertama, peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Pada kelompok ini, program MBG menyasar anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, di mana gizi yang cukup sangat penting untuk mendukung proses belajar dan perkembangan kognitif mereka.

Kedua, anak usia di bawah lima tahun. Kelompok ini termasuk menjadi sasaran utama program makan bergizi gratis lantaran balita merupakan periode kritis dalam tumbuh kembang anak. Kekurangan gizi pada masa periode pertumbuhan ini dapat menyebabkan dampak yang tidak dapat dipulihkan.

Ketiga, ibu hamil. Pemenuhan gizi pada ibu hamil sangat penting. Gizi yang baik selama kehamilan memberi perlindungan bagi ibu hamil dan janin sebab dapat mencegah komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, serta stunting pada bayi.

Keempat, ibu menyusui. Pada dasarnya asupan gizi yang cukup pada ibu menyusui penting untuk produksi ASI yang berkualitas dan tumbuh kembang bayi yang optimal. Oleh sebab itu, kelompok ibu menyusui juga penting untuk diperhatikan dan menjadi sasaran program pemenuhan gizi oleh pemerintah.

Lebih lanjut, pelaksanaan program MBG akan menyasar empat kelompok utama tersebut dengan target sebanyak 17.980.263 orang sampai dengan akhir tahun 2025. Saat ini, pelaksanaan program MBG dilakukan untuk kabupaten/kota yang telah memiliki infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk ke depannya, program MBG akan diprioritaskan untuk daerah 3T di Indonesia.

Aspek implementasi MBG

Sebagai unit yang bertugas melaksanakan program MBG, BGN telah dilengkapi dengan unit kerja yang secara komprehensif dapat melaksanakan program MBG sesuai dengan end to end process secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN bertugas untuk menyelenggarakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan program MBG. Sementara itu, Inspektorat Utama BGN bertugas melakukan pengawasan internal. Diharapkan dengan adanya pembagian kewenangan sesuai dengan unit kerja yang ditetapkan, pelaksanaan program MBG dapat berjalan baik, tepat sasaran, serta efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menyatakan ada sejumlah aspek penting yang menjadi bagian dari implementasi program MBG, yang meliputi penyediaan makanan bergizi, edukasi gizi, pemantauan dan evaluasi, kerja sama lintas sektor, serta pemberdayaan UMKM lokal.

Penyediaan makanan bergizi sangat berkaitan dengan distribusi makanan bergizi secara gratis ke sekolah-sekolah, posyandu, fasilitas kesehatan atau langsung ke rumah tangga sasaran. Makanan yang diberikan harus memenuhi standar gizi seimbang, mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh.

Aspek edukasi gizi memiliki maksud bagaimana program penyuluhan dan pendidikan gizi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, pemilihan makanan yang tepat, dan cara mengolah makanan yang baik. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, pelatihan, booklet, poster, dan media sosial.

Terkait aspek pemantauan dan evaluasi, program MBG memiliki sistem untuk memantau status gizi kelompok sasaran secara berkala, seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Evaluasi terhadap efektivitas program juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Program MBG juga dijalankan dengan memperhatikan aspek kerja sama lintas sektor, yakni melalui kolaborasi antara BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikdasmen, Kementerian Sosial, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya untuk implementasi program yang efektif dan berkelanjutan.

Aspek terakhir yang ditekankan dalam implementasi program MBG adalah pemberdayaan UMKM Lokal dalam penyediaan rantai pasok makanan bergizi untuk mendorong ekonomi lokal dan memastikan ketersediaan makanan yang segar dan berkualitas.

DJA menegaskan dengan fokus pada penyediaan akses makanan bergizi bagi kelompok-kelompok kritis seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak, program MBG diharapkan dapat memberikan dampak signifikan pada perkembangan kognitif, kesehatan, dan produktivitas generasi mendatang. Keberhasilan program ini akan menjadi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, menciptakan generasi yang cerdas, sehat, dan produktif yang mampu bersaing di tingkat global.

Menjaga keberlanjutan program

Pada dasarnya, program MBG tak hanya memberi manfaat bagi empat kelompok sasaran utama penerima manfaat. Program ini juga memberikan manfaat ekonomi pagi petani, produsen lokal, dan UMKM di berbagai penjuru Indonesia.

BGN pun berkomitmen untuk mengikutsertakan mereka dalam pelaksanaan program MBG. BGN juga terus berkoordinasi dengan Kemendes PDT dan Kemenkop agar BUMdes dan Koperasi berperan serta mendukung program MBG untuk menjadi supplier bahan pangan.

Program ini telah berjalan dan menjadi fokus utama pemerintahan saat ini. Untuk menjaga keberlanjutan program, Diah Dwi Utami menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan tetap mengalokasikan anggaran program MBG pada-tahun tahun berikutnya.

DJA pun telah menginformasikan pada tahun anggaran 2026, Kementerian Keuangan akan tetap mengalokasikan program MBG mengingat program dimaksud masuk dalam astacita Presiden Prabowo, serta merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat. Mereka juga menyatakan bahwa target penerima manfaat pada tahun anggaran 2026 akan ditetapkan sesuai dengan arahan presiden, memperhatikan kesiapan BGN selaku penanggungjawab program MBG, serta hasil pemantauan dan monitoring pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

KOMPAS.com – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai subholding gas Pertamina kembali mempertahankan peringkat nasional tingkat kesehatan perusahaan untuk tahun buku 2024, yaitu AAA atau sangat sehat (excellent soundness).

Peringkat tersebut menunjukkan kondisi keuangan dan operasional PGN yang kokoh dan berkelanjutan, sesuai parameter yang diterapkan Kementerian BUMN.

Penilaian kesehatan perusahaan dilakukan melalui kerja sama dengan Fitch Ratings Indonesia.

Hasilnya, PGN memperoleh peringkat bb+/aa (idn) dalam Stand Alone Rating, dan BBB-/AA+ (idn)/Stable dalam Final Rating. Dengan capaian ini, PGN kembali meraih predikat sangat sehat seperti tahun sebelumnya pada 2023.

Sekretaris Perusahaan PGN Fajriyah Usman menyampaikan bahwa pencapaian tersebut mencerminkan kinerja operasional yang stabil, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta pengelolaan keuangan yang disiplin dan transparan.

"Keberhasilan mempertahankan tingkat kesehatan perusahaan serta konsistensi dalam pembagian dividen mencerminkan komitmen kuat PGN dalam menjaga keberlanjutan dan profitabilitas usaha," ujarnya melalui siaran pers, Kamis (19/6/2025).

Hal tersebut, lanjut Fajriyah, juga menunjukkan upaya perusahaan dalam memberikan imbal hasil optimal kepada para pemegang saham.

Dalam tiga tahun terakhir, PGN konsisten mencatat tren positif pada dividend payout ratio yang konsisten di atas 60 persen dan dividend yield di atas 7 persen.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen PGN dalam menjaga kesehatan keuangan yang solid serta prospek pertumbuhan yang menjanjikan demi memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

Pada 2024, PGN membukukan pendapatan sebesar 3,79 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau tumbuh sekitar 4 persen dibandingkan 2023.

Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada entitas induk tercatat sebesar 339 juta dollar AS atau naik 22 persen dari tahun sebelumnya.

Adapun belanja modal (capital expenditure) pada 2024 mencapai 255 juta dollar AS atau meningkat 10,12 persen dibandingkan 2023.

Di tengah berbagai tantangan eksternal, PGN terus memperkuat fondasi bisnisnya dengan strategi yang jelas menuju pertumbuhan berkelanjutan.

Optimalisasi operasional dan portofolio bisnis dilakukan melalui peningkatan efisiensi di seluruh lini serta evaluasi portofolio agar fokus pada segmen yang paling prospektif.

“Manajemen risiko dan keuangan dijalankan secara disiplin, termasuk penguatan mitigasi risiko operasional dan keuangan, serta pengelolaan likuiditas yang lebih ketat,” tambah Fajriyah.

Selain itu, PGN terus mengembangkan solusi energi gas bumi yang terintegrasi demi memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.

"PGN juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pemasok, dan pelanggan, untuk membangun ekosistem gas bumi yang stabil dan berkelanjutan dalam masa transisi energi saat ini," ucap Fajriyah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom legendaris Amerika Serikat (AS) Arthur B. Laffer mengungkapkan kisah menarik dibalik penemuannya terhadap teori Kurva Laffer atau Laffer Curve.

Ia bilang, penamaan teori itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan hasil penamaan dari seorang wartawan The Wall Street Journal era 1978. Wartawan itu bernama Jude Wanniski dalam tulisannya berjudul "Taxes, Revenues, and the 'Laffer Curve".

"Itu dinamai oleh seorang reporter dari The Wall Street Journal, dan ia menamainya Laffer Curve," kata Laffer saat berbicara dalam acara CNBC Indonesia Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Teori Laffer Curve, yang pertama kali ia gambar di atas selembar serbet restoran, menyatakan bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi justru dapat menurunkan penerimaan negara karena mendorong penghindaran pajak.

Prinsip ini menjadi fondasi dua kebijakan besar era Reagan: Economic Recovery Act 1981 dan Tax Reform Act 1986. Hasilnya, AS mencatat penciptaan 20 juta lapangan kerja baru, penurunan pengangguran dari 7,6% ke 5,5%, dan pertumbuhan Produk Nasional Bruto Riil sebesar 26%.

Namun, Laffer juga tidak menutup mata terhadap risiko. Eksperimen serupa di Kansas pada 2012-2013 justru berujung pada penurunan penerimaan dan pertumbuhan yang lesu. Ia mengingatkan bahwa reformasi harus berbasis data dan konteks.

"Kadang-kadang ketika Anda menaikkan tarif pajak, Anda mendapatkan lebih banyak pendapatan dan kadang-kadang ketika Anda menaikkan tarif pajak, Anda mendapatkan lebih sedikit pendapatan. Dan, Anda tahu, itu didorong oleh data," paparnya.

Indonesia merupakan salah satu produsen rumput laut yang cukup besar di dunia. Sebagai produsen, Indonesia mengekspor rumput laut dengan nilai mencapai US$ 300 juta atau setara Rp 4,9 triliun (kurs Rp 16.360).

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dandy Satria Iswara mengatakan sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Indonesia mengembangkan National Seaweed Roadmap yang berfokus pada peningkatan produktivitas, diversifikasi produk bernilai tinggi, serta penguatan investasi dan daya saing global.

"Dengan produksi mencapai 9,75 juta ton dan nilai ekspor lebih dari US$ 300 juta, rumput laut menjadi salah satu andalan ketahanan pangan, ekonomi pesisir, dan solusi iklim," kata dia dalam keterangannya dalam Instagram resmi @kemenkopangan.ri, dikutip Kamis (19/6/2025).

Potensi dari rumput laut ini juga disampaikan dalam rangkaian UN Ocean Conference 2025. Dalam kesempatan itu Indonesia turut menyampaikan pernyataan nasional dalam agenda Global Seaweed Coalition.

"Indonesia juga mendukung pembentukan Global Seaweed Coalition sebagai langkah kolaboratif global yang inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan laut," tutupnya.

Sebagai informasi, rumput laut juga memiliki potensi besar jika dihilirisasi. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan, potensi komoditas rumput laut pada tahun 2030 bisa tembus US$ 11,8 miliar atau sekitar Rp 192,34 triliun. Hal ini berdasarkan laporan dari The Global Seaweed: New and Emerging Market Report tahun 2023.

Menurut Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika, produk turunan rumput laut bisa dijadikan pakan hewan hingga produk tekstil.

"The Global Seaweed New and Emerging Market Report tahun 2023 telah mengidentifikasi pangsa pasar baru yang akan berkembang pada tahun 2030 untuk produk hilir rumput laut dengan potensi pasar sebesar US$ 11,8 miliar yaitu produk biostimulan, bioplastik, aditif pakan hewan, nutraseutikal, protein alternatif, farmasi, dan tekstil," katanya dalam acara Business Matching Industri Rumput Laut, di Kantor Kemenperin, Selasa (25/6).

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Vale Indonesia (Persero) Tbk (INCO) sedang berupaya mendapatkan setifikasi initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Sertifikasi IRMA 50 menjadi salah satu standarisasi yang paling ketat dan sulit diperoleh

Plt Presiden Direktur Bernardus Irmanto mengatakan, saat ini industri sektor tambang sedang menjadi sorotan sertifikasi IRMA bisa menjadi bukti bahwa perusahaan berkomitmen dalam melaksanakan tanggung jawab lingkungan yang berkelanjutan.

"Kami berusaha mendapatkan sertifikasi IRMA 50. Jadi seperti mungkin banyak orang ketahui, IRMA 50 itu adalah salah satu sertifikasi yang paling strik, yang paling ketat, yang paling susah untuk kemudian didapatkan," ujarnya di Sorowako, Sumatera Selatan, dikutip Kamis (19/6/2025).

Dalam proses audit IRMA 50 tersebut akan dibuka untuk umum agar diberikan masukan khusus terkait pemenuhan standar kadar tertentu.

Kemudian terdapat masukan-masukan khusus, terkait praktik pertambangan di Vale memenuhi kadar-kadar tertentu atau bahkan melebihi beyond compliance.

"Mereka akan merilis ke pabrik. Mereka membuka diri untuk di-challenge, kemudian akan ada proses, challenge-challenge atau masukan-masukan tersebut diklarifikasi, kemudian dicek lagi di lapangan apakah benar," jelasnya.

Selain itu, Vale Indonesia juga melibatkan komunitas lingkungan seperti NGO dan kelompok masyarakat untuk memastikan bahwa dalam prakteknya INCO memang terbukti melaksanakan bisnis berkelanjutan.

Sebagai informasi, Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) adalah program jaminan sukarela yang diakui secara internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasi pertambangan.

Lokasi tambang yang memilih untuk berinvestasi dalam penilaian IRMA, kinerja lingkungan dan sosialnya diukur oleh tim audit independen. Penilaian IRMA menggali lebih dalam, dengan lebih dari 400 persyaratan, termasuk hak asasi manusia, kualitas udara dan air, kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan finansial, serta kontribusi dan investasi masyarakat.

Industri rokok kembali jadi sorotan. Di tengah perlambatan ekonomi dan tekanan global, keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dinilai sangat krusial. Selain menjadi penyumbang terbesar cukai negara, sektor ini juga menjadi gantungan hidup jutaan tenaga kerja.

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas IHT sebagai industri strategis nasional. Ia menyoroti bahwa kontribusi Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam APBN sangat dominan.

"IHT adalah industri strategis di Indonesia yang sangat penting bagi penerimaan negara. Kontribusinya dari CHT saja mencapai Rp216,9 triliun di tahun 2024. Kalau dilihat dari postur APBN, 96% dari total penerimaan cukai berasal dari CHT," kata Harris, di Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Dengan peran sebesar itu, Harris menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang menyangkut IHT tidak bisa dibuat sembarangan. Target penerimaan negara yang terus naik membuat ruang kesalahan dalam kebijakan sangat sempit.

"Room for error-nya sangat kecil. Maka industri strategis seperti IHT harus benar-benar dilindungi. Kalau tidak, dampaknya bisa luas, bukan cuma ke pendapatan negara, tapi juga ke sosial-ekonomi masyarakat," lanjutnya.

Ia menyoroti, dalam situasi ekonomi domestik yang melambat-terlihat dari penurunan indeks manufaktur (PMI)-kebijakan fiskal yang terlalu menekan justru bisa berbalik menjadi bumerang, terutama bagi industri padat karya seperti IHT.

"Industri rokok ini menyerap jutaan tenaga kerja. Dari petani tembakau, pekerja pabrik, hingga pedagang eceran. Jadi kalau terlalu ditekan, bisa berdampak besar terhadap lapangan pekerjaan," ujarnya.

Tak hanya itu, Harris juga mengungkap kekhawatiran atas makin maraknya peredaran rokok ilegal. Menurutnya, kebijakan cukai yang agresif malah membuat konsumen beralih ke produk ilegal yang tidak berkontribusi pada negara.

"Disparitas harga akibat mahalnya pita cukai jadi penyebab utamanya. Data resmi memang mencatat rokok ilegal di angka 6,9% pada 2023, tapi di lapangan angkanya bisa jauh lebih besar," bebernya.

Ia menegaskan bahwa rokok ilegal jelas merugikan negara dan menghancurkan industri legal yang taat aturan. "Mereka cuma menguntungkan segelintir orang dan oknum tertentu," tambah Harris.

Pemerintah sendiri menargetkan penerimaan CHT sebesar Rp230,09 triliun di tahun 2025, dari total target cukai sebesar Rp244,2 triliun dalam APBN. Karena itu, Harris mendesak agar kebijakan fiskal dirancang dengan lebih hati-hati agar tidak malah mematikan industri legal dan memperlebar ruang bagi rokok ilegal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyoroti online travel agent (OTA) asing yang memanfaatkan celah hukum agar bisa beroperasi di Indonesia.

Untuk itu, pemerintah didesak segera mengambil langkah tegas, termasuk opsi pemblokiran.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyebutkan bahwa ada celah legalitas OTA asing, yakni dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) karena tidak membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Dengan begitu, OTA asing beroperasi secara bebas, bahkan menjadi wadah untuk menjual akomodasi ilegal yang merugikan industri pariwisata dalam negeri.

Menurut dia, aktivitas OTA asing telah merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, penciptaan lapangan kerja, hingga persaingan usaha.

“Ini bukan hanya masalah legalitas, tapi soal kedaulatan ekonomi. Negara kehilangan potensi pajak, pekerja lokal kehilangan peluang kerja, dan pelaku usaha domestik jadi korban praktik persaingan tidak sehat,” ujar Maulana dalam siaran persnya, Kamis (19/6/2025).

Padahal, sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, perusahaan asing yang beroperasi lebih dari 183 hari di Indonesia wajib mendirikan BUT sebagai dasar legalitas dan kewajiban pajak.

Namun, hal ini sepertinya luput dari perhatian pemerintah. PHRI menilai Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tidak cukup responsif terhadap masalah yang sudah disuarakan sejak 2016.

Maulana menyayangkan fokus kementerian hanya pada promosi dan investasi, tanpa membenahi fondasi hukum dan pengawasan industri.

“Kita sudah sampaikan berkali-kali dalam berbagai forum resmi. Tapi pemerintah seperti menutup mata. Sudah waktunya negara bertindak tegas, termasuk memblokir OTA asing ilegal jika mereka tetap mengabaikan regulasi,” ujarnya.

Maulana juga menilai regulasi yang ada, seperti Permendag Nomor 31 Tahun 2023, perlu direvisi agar mencakup aturan terkait pelayanan jasa secara digital.

Ia menyayangkan sikap Kemenpar yang dinilai tidak cukup peduli dengan isu OTA asing dan melemparkan tanggung jawab ke Kementerian Informasi dan Digital (Komdigi) atau Kemendag.

“Kita sudah punya sistem perizinan berusaha yang cukup lengkap, tapi implementasinya lemah. Pemerintah sebagai regulator seakan membiarkan pelanggaran terjadi. Yang dikejar hanya pelaku usaha yang sudah tertib, bukan yang liar,” katanya.

Dirinya pun menyoroti lemahnya pengawasan terhadap praktik penjualan akomodasi ilegal yang biasa terjadi di berbagai platform digital dan media sosial.

Iklan bisnis yang beredar seharusnya diawasi ketat, tidak hanya demi perlindungan konsumen, tetapi juga untuk menjaga ketertiban ruang, keamanan, serta pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak sektor pariwisata.

“Kalau terus dibiarkan, masyarakat kita yang akan dirugikan. Lapangan kerja makin sedikit, sementara perusahaan asing terus ambil untung tanpa kontribusi,” tegasnya.

Lebih jauh, Maulana membandingkan Indonesia dengan negara-negara seperti Arab Saudi yang telah menempatkan pariwisata sebagai prioritas strategis.

Di Indonesia, ia menilai kontribusi sektor ini belum optimal, karena dana yang diperoleh dari sektor pariwisata masih banyak digunakan untuk belanja pegawai, bukan pengembangan industri.

“Kita butuh lembaga independen seperti tourism board agar kebijakan pengembangan pariwisata tidak tergantung pada politik jangka pendek,” katanya.

Sebelumnya, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan pembinaan terhadap OTA dan pelaku usaha digital.

Salah satunya adalah untuk mewajibkan pelaku usaha digital mengurus perizinan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) agar kegiatan terdaftar secara resmi dan dapat diawasi.

Akomodasi ilegal juga diwajibkan untuk memiliki izin usaha agar bisa beroperasi secara resmi dan dapat diawasi. "Karena online single submission (OSS) sudah mempermudah untuk memperoleh perizinan usaha dan sesuaikan kode baku lapangan usaha Indonesia (KBLI)," kata Moga.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto tengah menjalani kunjungan kenegaraan ke Rusia, sejak Rabu (18/5/2025). Saat tiba dilobi hotel St. Petersburg, ia disambut oleh para diaspora RI.

Nama Prabowo diserukan sejak mobil yang ditumpanginya tiba di lokasi. Kemudian Prabowo langsung menghapiri dan menyalami WNI yang menunggu kehadirannya.

Pada momen itu, banyak para WNI yang meminta untun bersalaman, hingga melakukan swafoto bersama.

Seperti keluarga asal Solo yang menetap di Rusia dan menikah dengan WNA setempat juga menyambut gembira kehadiran Prabowo. Ambar Rukmi mengatakan hadir dengan kedua anaknya.

Di sela perbincangan, Prabowo sempat memuji kedua anak laki-laki Ambar. Kemudian Prabowo dimintai mainan berupa lego yang direspons gelak tawa disekitarnya.

"Kamu ganteng sekali," kata Prabowo.

"Excuse me, do you speak english?" tanya anak itu.

"Yes, and you?" jawab Prabowo.

"I want lego," kata anak itu.

Mendengar hal itu, Prabowo langsung memerintahkan sekretaris pribadinya Rizky Irmansyah untuk membelikan Lego bagi kedua anak itu.

"You want lego? get this boy Lego. But aslo for your brother ya," kata Prabowo.

Pada kesempatan itu, Ambar mengungkapkan kegembiraanya bisa berinteraksi langsung dengan presiden. Ia juga berharap agar bisa bertemu kembali dengan presiden di KJRI di St. Petersburg.