Pemda bisa ikut serta, jadi teman-teman pulang dari sini bisa lapor sama gubernur dan bupatinya, peluang itu ada kita berikan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menyampaikan pihaknya membuka peluang bagi pemerintah daerah (pemda) untuk ikut serta dalam pembangunan sarana infrastruktur transportasi demi mendukung kelancaran distribusi hasil bumi maupun logistik.

Suntana dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, di Jakarta, Rabu, mencontohkan Pemerintah Provinsi Bengkulu menyampaikan kebutuhan jalur transportasi untuk mengangkut kelapa sawit dan batu bara menuju Pelabuhan Baai di Bengkulu secara lebih efisien dan cepat.

"Kemarin ada keluhan, ada perwakilan dari daerah Gubernur Bengkulu datang ke tempat kami, diwakili oleh Sekda (Bengkulu). Beliau ingin bisa berkontribusi bagaimana membangun jalan atau sarana transportasi untuk mengangkut kelapa sawit atau batu bara hasil bumi menuju Pelabuhan Baai Bengkulu," kata Suntana.

Saat ini, jalur dari Bukit Asam menuju Lampung memakan waktu delapan jam, sedangkan Bengkulu hanya berjarak 130 kilometer (km) dengan waktu tempuh sekitar tiga jam saja menuju pelabuhan.

Gubernur Bengkulu yang diwakili Sekda datang langsung ke Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan usulan dan keinginan membangun jalur logistik yang lebih efektif dan berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Suntana mengatakan pihaknya mempersilakan pemda ikut serta melalui penyediaan lahan dan skema saham infrastruktur, dengan nilai pembangunan dapat dihitung sebagai bagian kontribusi kepemilikan daerah terhadap proyek.

"Nggak ada masalah, silakan pemda ikut dengan menyiapkan lahan tanah. Nanti bangunannya, biaya bangunannya kita hitung sebagai pernyataan saham," ujar Suntana.

Wamenhub menjelaskan Pelabuhan Baai Bengkulu memiliki posisi strategis karena langsung menghadap Samudra Hindia, menjadikannya gerbang ekspor komoditas ke negara-negara seperti India dan Pakistan.

Pemda yang ingin membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) atau perusahaan daerah juga didorong aktif, agar mampu membangun dan mencari pendanaan untuk proyek-proyek transportasi di wilayah masing-masing.

"Kemarin beberapa bupati yang sudah menjabat datang ke kantor kami, audiensi, ingin ikut serta, silakan. Karena beliau ingin punya perusda yang bisa membantu membangun, mencari dana untuk membangun di wilayah masing-masing," kata Suntana.

Ia juga menegaskan Kemenhub siap bermitra dengan semua pihak, termasuk pemda dan swasta, dalam membangun jaringan transportasi nasional yang efisien, produktif, dan prorakyat.

"Pemda bisa ikut serta, jadi teman-teman pulang dari sini bisa lapor sama gubernur dan bupatinya, peluang itu ada kita berikan," kata Suntana pula.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Perusahaan asal Sidoarjo Parabellum Indonesia turut memproduksi berbagai kelengkapan perang bagi TNI AD. Perusahaan ini menyediakan sepatu, tas, hingga rompi anti peluru.

Business Development Parabellum Indonesia Sammy menjelaskan, pihaknya sempat menyuplai perlengkapan perang untuk TNI AD pada tahun 2019-2020. Sepanjang tahun tersebut, pihaknya menyuplai kurang lebih 1.140 perlengkapan, dengan rincian tahun 2019 sebanyak 570 dan 2020 sebanyak 570 perlengkapan.

"Kita terakhir pengadaan itu tahun 2019-2020, tapi setelah itu kita belum ada pengadaan lagi," terang Sammy kepada detikcom di acara Indo Defense 2025, di Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Namun begitu, Sammy menyebut mayoritas konsumennya saat ini berasal dari kalangan TNI hingga Polri. Saat ini, Parabellum juga membuka outlet di daerah Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

"Kita jual ritel, dan alhamdulillah bagus hasilnya," jelasnya.

Adapun rentang harga perlengkapan perang, khususnya sepatu, dibanderol mulai dari Rp 3 juta. Ke depan, Parabellum Indonesia menargetkan ekspansi di Jepang.

Di lokasi yang sama, PT Wang Hang Bersaudara juga menjadi salah satu perusahaan yang menyuplai seragam bagi pasukan TNI-Polri, kementerian, dan lembaga. Wang Hang sendiri menyuplai seragam lengkap dari ujung kaki hingga kepala.

Komisaris Wang Hang Bersaudara Stevan Wongso mejelaskan, pihaknya menyediakan topi, helm, pakaian, hingga kaos kaki.

"Market utamanya TNI-Polri dan Kementerian, jadi biasa kami menyiapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi mulai dari topi, helm, baju, kaos dalam, celana, kaos kaki, sepatu, hingga berbagai macam atribut," ujar Stevan saat ditemui detikcom.

"Kami sudah menjadi mitra rutin, jadi mitra rutin itu setiap tahun akan dibutuhkan. Untuk kaporlap (kelengkapan perorangan lapangan) atau baju, setiap tahun memang dibutuhkan," imbuhnya.

Stevan menjelaskan, pihaknya telah menyuplai pakaian untuk TNI-Polri sejak tahun 2016. Perusahaan yang berdiri sejak 1933 ini juga menyesuaikan harga jual sesuai dengan spesifikasi pakaian yang dipesan.

"Karena basically costumize, tidak jual satuan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan agar kawasan sentra industri garam di Pulau Rote, NTT menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK).

Direktur Jenderal Pengelola Kelautan KKP A. Koswara menyampaikan, usulan ini dimaksudkan untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di kawasan sentra garam yang berlokasi di Kabupaten Rote Ndao, NTT. Dengan ditetapkannya kawasan sentra industri garam di Rote sebagai KEK, para investor bisa mendapat fasilitas berupa insentif pajak.

“Insentif ini kalau misalnya kita tetapkan nanti Rote sebagai kawasan ekonomi khusus, ini juga akan kita tempuh, maka ada insentif pajak nanti di sana,” kata Koswara dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

Dia mengharapkan, usulan itu nantinya dapat diproses oleh pemerintah sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di kawasan sentra garam Rote Ndao.

"Mudah-mudahan usulan ini bisa diproses," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah membangun sentra garam di Rote Ndao sebagai upaya mewujudkan swasembada garam di 2027. Pelaksanaan program ini diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28/2025 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026.

Aturan yang ditetapkan pada 2 Juni 2025 itu menetapkan luas lahan sebesar 10.764 hektare yang tersebar di 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan di Teluk Pantai Baru.

Ketiga lokasi dipilih berdasarkan ketersediaan lahan potensial dan dukungan ekosistem pesisir yang mendukung proses produksi garam secara efisien dan berkelanjutan.

Kusworo mengatakan, KKP telah membagi kawasan tersebut dalam 10 zona. Pada tahap pertama, pembangunan zona 1 akan dilakukan oleh KKP dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekitar Rp750 miliar. Pembangunan zona 1 ditargetkan rampung tahun ini.

Sementara itu untuk zona lainnya, pemerintah akan membuka kesempatan bagi investor yang berminat untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut.

Dalam hal ini, KKP telah menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan investor untuk mendukung swasembada garam di 2027.

Direktur Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP Ahmad Aris menambahkan, KKP telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Pertanahan untuk melakukan sertifikasi atas nama KKP dalam bentuk hak pakai atau hak pengelolaan.

“KKP hadir untuk menyiapkan lahannya lebih awal, sehingga nanti investor yang akan berinvestasi atau akan bekerjasama tidak mengalami kesulitan di dalam penyediaan lahan,” ujar Aris.

Badan Pusat Statistik dengan kementerian dan lembaga terkait tengah menyusun metodologi penentuan garis kemiskinan yang baru.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengatakan perubahan metodologi ini akan menujukan peningkatan angka kemiskinan Indonesia, namun hal itu bisa memberikan banyak dampak positif.

Revisi batas garis kemiskinan nasional dapat mencerminkan tren kemiskinan sesuai dengan aktual di lapangan. “Jadi kita tahu akhirnya berapa orang sebetulnya masyarakat rentan miskin sehingga pemerintah dapat menyusun program perlindungan sosial yang lebih baik dan tepat sasaran,” ujar Media kepada Katadata.co.id Rabu (11/6).

Tak hanya itu, pemerintah juga akan menganggarkan dana untuk perlindungan sosial lebih besar. Sebab, penduduk miskin atau yang rentan miskin akan jauh lebih besar jumlahnya daripada data yang ada sekarang.

Per September 2024, BPS mencatat hanya 8,57% penduduk Indonesia dalam kondisi miskin atau sekitar 24,06 juta jiwa. Pengukuran ini menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau jumlah rupiah minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan.

Garis kemiskinan nasional yang digunakan BPS per September 2024 adalah Rp 595.242 per kapita per bulan. Ini terdiri dari kebutuhan makanan sebesar Rp 443.433 dan kebutuhan nonmakanan sebesar Rp 151.809.

Pola Pengeluaran Masyarakat Jadi Lebih Terkini

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan garis kemiskinan yang digunakan BPS memang perlu dievaluasi. Pemakaian referensi komponen makanan dan nonmakanan sudah terlalu lama digunakan.

Jika metodologi penentuan garis kemiskinan BPS diunah, Faisal menilai hal ini berdampak positif untuk menunjukan pola pengeluaran masyarakat. "Bisa lebih merepresentasikan pola pengeluaran dan juga tingkat pengeluaran yang lebih kekinian, terbaru dengan kondisi masyarakat pada saat sekarang," ucapnya. Contoh pengeluaran yang perlu masuk dalam penghitungan garis kemiskinan adalah akses internet.

Faisal menyebut garis kemiskinan harus merepresentasikan kondisi di negara tersebut yang berbeda dengan negara yang lain. "Jadi tidak perlu mentah-mentah mengacu kepada standar Bank Dunia yang terbaru," ujar Faisal.

Yang paling penting, pemerintah dapat meninjau kembali referensi dalam penghitungan garis kemiskinan. Hal ini harus berdasarkan tingkat dan pola pengeluatan masyarakat.

Program Pengentasan Kemiskinan Lebih Realistis

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan Bank Dunia saat ini menyesuaikan garis kemiskinan negara-negara lower middle income atau negara berpendapatan menengah ke bawah dari US$ 3,65 menjadi US$ 4,20 atau setara Rp 25.170 per orang per hari (kurs US$ 1 PPP 2024 Rp 5.993).

Lalu untuk negara-negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income berubah dari US$ 6,85 menjadi US$ 8,30 atau setara Rp 49.741 per orang per hari.

"Masalahnya, Indonesia baru saja berpindah dari negatra berpendapatan menengah ke bawah menjadi menengah ke atas. Garis kemiskinan naik dari US$ 3,65 menjadi US$ 8,3 Dampaknya, angka kemiskinan melejit menjadi 194 juta atau 70% dari populasi," kata Wijayanto.

Wijayanto mengatakan pemerintah perlu mengubah metode pengukuran angka kemiskinan yang lama. "Agar program pengentasan kemiskinan kita lebih konkret dan realistis," ujar Wijayanto.

Selama ini pemerintah masih menggunakan pendekatan gimmick, seperti bantuan sosial dan subsidi, yang berimbas menjadi pemborosan anggaran. Wijayanto menilai program tersebut juga tidak berkelanjutan.

"Dengan garis kemiskinan lebih tinggi, pendekatan gimmick tersebut tidak membantu sehingga memaksa pemerintah meninggalkannya," kata Wijayanto.

Pemerintah Godok Revisi Motode Penghitungan Angka Kemiskinan

Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf mengungkapkan pemerintah saat ini sedang merevisi batas garis kemiskinan nasional. Metodologi yang digunakan BPS dianggap sudah usang dan tidak lagi mencerminkan kondisi serta tantangan ekonomi masyarakat saat ini.

"Ini penting untuk dipahami bahwa menaikkan standar garis kemiskinan merupakan praktik yang wajar dan biasa saja,” kata Arief kepada Katadata.co.id, kemarin.

Menurut Arief, BPS bersama kementerian dan lembaga terkait kini sedang menyusun penyempurnaan metodologi garis kemiskinan. “Harapannya, dalam waktu dekat atau tahun ini kita akan memiliki acuan yang baru dan lebih mencerminkan realitas,” ujarnya.

Bisnis.com, SAMARINDA – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga Samarinda tengah melakukan transformasi bisnis yang mengintegrasikan sektor hulu dan hilir dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan di Kalimantan Timur.

Langkah ini diambil untuk memperkuat stabilitas harga komoditas pokok sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM lokal.

Direktur Utama Perumda Varia Niaga Samarinda, Syamsudin Hamade menyatakan perusahaan kini tidak hanya fokus pada distribusi, tetapi juga merambah ke sektor produksi.

"Kami sedang bergerak dari hilir ke hulu. Saat ini memang masih dominan di sektor hilir untuk produk telur dan ayam, tetapi secara bertahap kami mulai masuk ke sektor produksi," ujarnya di Samarinda, Rabu (11/6/2025).

Sebagaimana diketahui, Perumda Varia Niaga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2021.

Perusahaan daerah ini dibentuk khusus dalam misi pengendalian inflasi. Selain itu, tidak hanya menangani distribusi telur dan ayam, melainkan juga gas LPG 3 kg dan beras.

Kemudian, Syamsudin menyebutkan Perumda Varia Niaga menerapkan strategi jitu melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk mendatangkan bahan pokok penting dari luar Kalimantan Timur.

Selain telur dan beras, perusahaan ini juga melakukan intervensi rice to rice untuk menjaga ketersediaan beras.

"Kami membeli komoditas ketika harga di daerah produsen sedang anjlok, seperti bawang merah dari Brebes, Jawa Timur kemudian menjualnya dengan harga terjangkau di Samarinda. Ini adalah cara kami menjaga stabilitas harga sekaligus membantu petani di daerah produsen," sebutnya.

Menariknya, strategi ini ibarat sambil menyelam minum air. Di satu sisi membantu petani produsen yang mengalami penurunan harga, di sisi lain melindungi konsumen Samarinda dari lonjakan harga.

Pendekatan ini juga memberikan alternatif pasokan bagi pelaku UMKM ketika harga pasar sedang melambung tinggi.

Menurut Syamsudin, Perumda Varia Niaga hadir sebagai pengendali harga di pasar guna memutus mata rantai spekulan yang kerap memanfaatkan fluktuasi harga untuk meraup keuntungan berlebih.

Ke depan, dia menjelaskan Perumda Varia Niaga Samarinda memiliki ambisi besar untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Kalimantan Timur.

Kunci pencapaian visi ini, kata Syamsudin, terletak pada peningkatan daya saing petani dan peternak lokal melalui adopsi teknologi modern dan digitalisasi.

"Visi jangka panjang kami adalah mewujudkan kedaulatan pangan di Kalimantan Timur dan untuk mencapainya, kami harus meningkatkan produktivitas pertanian lokal. Bayangkan jika produktivitas sawah bisa naik dari 3 ton menjadi 6 ton per hektar, ini akan mengubah peta persaingan produk lokal dengan produk luar," paparnya

Selanjutnya, Syamsudin menekankan bahwa modernisasi pertanian dengan dukungan teknologi tepat guna dan pendampingan intensif akan membuat petani lokal bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi mereka secara signifikan.

Adapun, dia menuturkan langkah pihaknya selama ini telah sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan langkah revisi terhadap sejumlah regulasi terkait aktivitas tambang di pulau-pulau kecil.

Upaya revisi ini muncul setelah mencuatnya polemik izin tambang nikel di lima pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) KKP Ahmad Aris mengatakan revisi diperlukan untuk menyelaraskan sejumlah aturan sektoral yang saat ini masih tumpang tindih.

"Ke depan KKP akan melakukan review terhadap peraturan yang terkait di pulau-pulau kecil. Supaya terjadi harmonisasi. Jadi jangan sampai undang-undang ini tidak sinkron antara undang-undang yang ada," kata Aris saat ditemui di KPP, Jakarta Pusat, Rabu (11/6).

Aris menjelaskan secara hukum, pulau-pulau kecil memiliki status perlindungan yang ketat. Mengacu pada Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS), pulau dengan luas di bawah 10 ribu hektare (ha) dikategorikan sebagai tiny island atau pulau sangat kecil.

"Kelima pulau itu sebenarnya termasuk sebagai pulau-pulau kecil. Bahkan kategorinya adalah pulau sangat kecil," ujarnya merujuk pada lokasi tambang di Raja Ampat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kegiatan pertambangan bukanlah prioritas utama di pulau kecil.

"Disebutkan di Pasal 23 bahwa kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang tidak diprioritaskan. Itu artinya bahwa diprioritaskan dulu kegiatan-kegiatan selain pertambangan," jelas Aris.

Ia menambahkan UU 7/2007 juga melarang kegiatan tambang di pulau kecil jika terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan atau menimbulkan dampak sosial.

"Itu dilarang. Bahkan itu sudah ada putusan MK bahwa itu tidak diperbolehkan," tambahnya.

Meski demikian, Aris mengakui dalam praktiknya, terdapat perbedaan kewenangan antar instansi yang menyebabkan kegiatan tambang tetap berlangsung. Ia mencontohkan lokasi tambang di Raja Ampat berada di kawasan hutan, sehingga perizinannya dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui sistem OSS (Online Single Submission).

"Kalau kami itu memberikan perizinan di pada areal penggunaan lainnya. Itu tentunya sesuai dengan rencana tata ruang. Ketika itu hutan, yaitu kewenangan full di hutan katanya," jelasnya.

Menurut Aris, perlunya harmonisasi aturan juga mencakup kewenangan pemberian izin dan rekomendasi, agar ke depan KKP tidak hanya berwenang di wilayah APL (Areal Penggunaan Lain), tetapi juga turut terlibat dalam kawasan hutan yang berada di pulau kecil.

"Jadi memang ini perlu ke depan harmonisasi terhadap kewenangan KKP di dalam pemberian izin. Tidak hanya di APL, tapi juga di kawasan hutan," kata dia.

Menyikapi dampak lingkungan dari aktivitas tambang, Aris menegaskan KKP melalui tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) turut melakukan pengawasan di lapangan. Namun ia menyebut pengamatan terhadap dampak lingkungan membutuhkan waktu karena bergantung pada kondisi cuaca dan arus laut.

"Kalau misalnya cuacanya baik-baik saja, tidak ada gelombang, tidak ada hujan, itu dampaknya belum terlihat. Itu baru lihat dampaknya kalau nanti ada hujan sehingga akhirnya ke laut, kemudian ke kita ke ada arus terbawa," terangnya.

Dampak utama yang diantisipasi, kata Aris, adalah sedimentasi yang merusak ekosistem pesisir seperti terumbu karang dan padang lamun.

"Itu kan tentunya mengganggu ekosistem pesisir. Yang ekosistem pesisir kan mungkin bapak-ibu semua tahu bahwa itu adalah tempat memijahnya ikan, tempat untuk kegiatan-kegiatan wisata bahari," ujarnya.

Aris juga menyebut KKP memiliki basis data pulau-pulau kecil yang dapat diakses publik melalui sistem SIAP (Sistem Informasi Pulau-Pulau Kecil), meskipun belum tersedia dalam format real-time.

"Tapi yang mana izin, yang mana kondisi itu sudah ada. Tapi mungkin ke depan akan kita terus perbaiki dan update," katanya.

Sebagai bagian dari langkah korektif, Aris menyebut KKP juga aktif melakukan inventarisasi terhadap praktik tambang di pulau kecil di daerah lain, termasuk Kepulauan Riau.

"Jadi kita terus melakukan upaya ini. Sampai nanti harmonisasi aturan," ujar dia.

Polemik tambang di Raja Ampat mencuat setelah Kementerian ESDM mencatat lima perusahaan pemegang izin tambang nikel yang tersebar di lima pulau kecil.

Dua perusahaan mendapat izin dari pemerintah pusat, yakni PT Gag Nikel dan PT Anugerah Surya Pratama. Sementara tiga lainnya, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Nurham, mengantongi IUP dari pemerintah daerah. Presiden Prabowo telah mencabut empat dari lima izin tersebut setelah rapat terbatas di Istana.

Wacana 'BPJS Hewan' yang diusung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) dinilai belum menjadi prioritas nomor wahid. Hal ini menyusul masih belum terealisasikannya jaminan sosial dan keselamatan kerja bagi para pekerja di sektor informal.

Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar, mengaku sah saja apabila pemerintah ingin memberikan jaminan kesehatan buat hewan peliharaan. Hal ini dianggap sebagai salah satu cara menghargai ciptaan Tuhan, kata Timboel.

"Ini bagian dari bentuk-bentuk penghargaan atau penghormatan terhadap ciptaan Tuhan juga. Nah, cuma memang tentunya kita punya skala prioritas. Kalau memang Pemerintah Daerah (Pemda) mau meregulasikan itu, silakan saja. Artinya, tidak wajib dapat. Kedua, itu sifatnya privat. Bukan menjadi hukum publik yang dibiayai oleh pemerintah," ucapnya saat dihubungi detikcom, Rabu (11/6/2025).

Ia mengelaborasi lebih lanjut, skala prioritas pemerintah saat ini harusnya lebih mengarah kepada manusianya terlebih dahulu. Ia menegaskan, jika wacana program ini nantinya akan mengocek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, maka alangkah baiknya wacana ini ditunda.

"Ini 'kan terkait dengan bagaimana APBD-nya. Sekarang saya tanya, apakah Pemerintah DKI Jakarta sudah menjamin JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKm (Jaminan Kematian) untuk pekerja informal miskin? Pekerja-pekerja yang ketika bekerja mendapatka risiko, apakah sudah ada? Belum ada. Ini yang selalu kita bilang, ayo dong, jaminkan dong. Pemda-pemda lain sudah menjaminkan," tegas Timboel.

"Kalau pemerintah daerah yang mengeluarkan biaya dan mengelolanya, saya tidak menolak total sekali. Tapi tolong prioritaskan manusia-manusia dulu. Ketika dia (pekerja) meninggal, ada santunan Rp 42 juta. Ketika kecelakaan kerja, biayanya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Cuma Rp 16.800 per bulan per orang, masa tidak mampu, sih?" ucapnya lanjut.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan bahwa wacana program 'BPJS Hewan' jadi topik yang unik untuk diperbincangkan. Ia mengutamakan untuk kembali ke regulasi, bahwa BPJS Kesehatan adalah jaminan sosial yang diperuntukkan bagi penduduk Indonesia.

"Tentunya ini adalah suatu topik yang unik yang kita perbincangkan.Yang utama, kita harus kembali ke regulasi bahwa BPJS Kesehatan adalah suatu badan hukum publik yang dibentuk negara untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan, jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia," ucapnya Rizzky kepada detikcom.

Rizzky menegaskan, tugas dan fungsi yang berlaku mengacu pada Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2011. Jika ada hal lain di luar yang sudah diatur dalam regulasi tersebut, Rizzky bilang, perlu dikaji kembali ke depannya.

"Pastinya BPJS Kesehatan tidak sendiri. Ini melibatkan pemerintah selaku regulator, OJK, pakar, praktisi, pemangku kepentingan, dan yang lainnya untuk membahas hal tersebut," pungkas Rizzky.

Untuk diketahui, program yang sedang dirancang ini tidak secara harfiah layaknya mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebutan 'BPJS' disematkan sebatas menjadi terminologi saja. Namun, skema sebenarnya dari program ini yakni berupa subsidi atau potongan harga layanan kesehatan hewan jika pemiliknya masuk dalam kategori kurang mampu.

Kinerja saham Apple Inc. (AAPL) sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren negatif yang cukup mencolok. Mengutip laporan India Times, hingga pertengahan Juni, harga saham raksasa teknologi asal Cupertino tersebut tercatat melemah antara 16 persen hingga 20 persen secara year-to-date (YtD).

Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap arah inovasi dan daya saing Apple, terutama dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) yang kini menjadi medan persaingan utama di industri teknologi.

Tekanan terbaru muncul pasca gelaran Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025 yang berlangsung pada 9 Juni. Dalam acara tersebut, Apple mengumumkan peluncuran “Apple Intelligence” serta pembaruan besar untuk asisten digital Siri. Namun, alih-alih mendorong optimisme pasar, respons investor justru cenderung negatif.

Harga saham Apple tercatat turun 1,23 persen pada hari yang sama, dari level pembukaan $204,34 menjadi $201,42. Media keuangan Barron’s, dalam ulasannya yang dikutip Rabu (11/6), menyebut peluncuran tersebut belum mampu mengubah persepsi investor.

“Investor berharap Apple bisa mengejar ketertinggalan di bidang AI. Sayangnya, pengumuman kemarin belum cukup kuat untuk mengubah sentimen negatif,” tulis Barron’s.

Pasar menilai langkah Apple dalam mengadopsi teknologi AI masih terlalu hati-hati dibandingkan pesaingnya seperti Microsoft dan Google yang telah lebih agresif dan menuai hasil konkret dari investasi besar mereka di AI generatif.

Penurunan harga saham Apple juga berdampak pada nilai kapitalisasi pasarnya, yang kini berada di kisaran US$3,28 triliun—turun dari posisi puncak di awal tahun. Meski demikian, Apple masih mencatat laba per saham (earnings per share/EPS) sebesar US$6,42 dengan rasio harga terhadap laba (price-to-earnings/P/E) sebesar 33,71.

Namun, tekanan terhadap prospek pertumbuhan dan inovasi Apple dinilai belum mereda, seiring ekspektasi pasar yang terus meningkat terhadap akselerasi pengembangan AI di sektor teknologi.

Bisnis.com, JAKARTA — Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta ke-498, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta akan menggelar program pemutihan pajak yang tidak hanya berlangsung selama satu hari.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa Jakarta akan memberikan insentif berupa penghapusan sanksi pajak sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Ibu Kota.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta Lusiana Herawati menegaskan bahwa program pemutihan pajak tersebut akan memiliki periode pelaksanaan, bukan hanya digelar satu hari saja.

“Tidak [digelar dalam satu hari],” ujar Lusiana dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (11/6/2025).

Meski demikian, hingga saat ini Bapenda Jakarta masih memproses ketentuan teknis pelaksanaan program pemutihan tersebut, termasuk jadwal pasti dimulainya.

Lusian kemudian menjelaskan, bahwa maksud dari Gubernur Jakarta Pramono adalah masyarakat yang membayar pajak selama periode pemutihan akan mendapatkan pembebasan sanksi. Namun, jika tidak melakukan pembayaran, maka pembebasan tidak akan diberikan.

“Contohnya kalau saya punya tunggakan, saya bayar, sanksi akan dihilangkan pada saat bayar. Kalau tidak bayar, ya tidak dihapuskan,” jelas Lusiana.

Diberitakan sebelumnya, Pramono menegaskan bahwa program pemutihan pajak dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta hanya berlaku bagi warga yang membayar pajak di jangka waktu tersebut.

"Jadi pemutihan pajak bukan diberikan kepada yang tidak bayar pajak. Pemutihan pajak diberikan kepada yang pada hari itu mau bayar pajak. Kan berbeda banget ya," jelas Pramono ketika ditemui di Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

Selain itu, Pramono juga menuturkan bahwa akan banyak kemudahan yang diberikan di momen HUT Jakarta. Salah satu contohnya adalah menggratiskan biaya penggunaan transportasi umum.

“Jadi setiap ulang tahun Jakarta kan ada selain transportasi nanti kami gratiskan, juga sebenarnya ada istilah yang dibebaskan dari pajak-pajak dendanya,” jelas Pramono di Lippo Mall Nusantara, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

Kapal-kapal bantuan ke nelayan bisa langsung menggunakan konverter kit ABG. Kita targetkan bisa mulai dijalankan secara masif pada 2026–2027,

Pontianak (ANTARA) - Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Syarif Iwan Taruna Alkadrie, mendorong penggunaan alat konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas produk Amin Ben-gas (ABG) pada sektor kelautan dan perikanan.

"Alat yang dikenal sebagai Konverter Kit Amin Ben-Gas (ABG) ini diklaim mampu menghemat konsumsi energi hingga 70 persen, sehingga dinilai sejalan dengan arah kebijakan efisiensi energi pemerintahan mendatang," kata Iwan usai mencoba penerapan Konverter KIT ABG di Kecamatan Sungai Kakap, Rabu.

Menurutnya, hal tersebut merupakan terobosan luar biasa, bahkan penggunaan konverter KIT tersebut terbukti dapat menghemat hingga 70 persen pengeluaran nelayan, dibanding menggunakan BBM.

"Maka sudah semestinya alat ini menjadi program nasional. Terutama untuk mendukung nelayan dan pelaku wisata bahari agar dapat beralih dari BBM ke gas," tuturnya.

Ia mengatakan, konversi ini sangat penting untuk menekan biaya operasional nelayan serta mendukung ketahanan energi nasional.

Dirinya berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, dan Pengelolaan Kelautan, dapat segera memasukkan konverter kit ini ke dalam program-program bantuan untuk nelayan dan kapal wisata.

"Kapal-kapal bantuan ke nelayan bisa langsung menggunakan konverter kit ABG. Kita targetkan bisa mulai dijalankan secara masif pada 2026–2027," kata Iwan.

Hal senada disampaikan Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat, Syarif Melvin Alqadrie, yang menilai konverter kit ABG penting dalam mendukung efisiensi energi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Ini solusi konkret. Dengan biaya yang jauh lebih murah, nelayan kita bisa menghemat pengeluaran. Kami mendorong instansi terkait agar mendorong implementasi alat ini secara luas," ujar Melvin.

Sementara itu, akademisi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Dr. Eng. Ir. Ferry Hadary, S.T., M.Eng., IPM., ASEAN Eng., memberikan apresiasi terhadap inovator teknologi konverter kit ABG, Amin Suwarno—pria asal Kabupaten Kubu Raya yang telah meneliti dan mengembangkan alat ini sejak 2010.

"Saya mengenal Bang Amin sejak pertemuan kami di Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2014 di Jakarta. Ia adalah sosok sederhana, tapi karya dan komitmennya luar biasa. Berangkat dari bengkel kecil, kini alat ciptaannya telah mendapat pengakuan nasional dan internasional," kata Ferry.

Menurut Ferry, konverter kit ABG telah bersertifikat SNI dari BSN dan KAN, serta memiliki nilai kontrak dan royalti yang menjanjikan. Tidak hanya itu, Amin juga aktif mengkader ratusan nelayan untuk memahami dan menggunakan teknologi ini.

"Selama 15 tahun beliau konsisten hanya meneliti konverter kit ini. Ia berkolaborasi dengan kampus besar seperti ITB, kementerian, hingga lembaga sertifikasi, hingga akhirnya memproduksi secara industri. Sosok seperti ini yang seharusnya mendapat dukungan penuh dari negara," tutup Ferry.

Dengan potensi efisiensi energi yang tinggi, teknologi konverter kit ABG diharapkan mampu menjadi solusi ramah lingkungan yang aplikatif, serta membuka jalan menuju kemandirian energi bagi masyarakat pesisir di Kalimantan Barat dan Indonesia secara umum.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dengan pendekatan tiga hal tersebut, diharapkan kita bisa melakukan penguatan dari sisi pendapatan, maupun efisiensi dari sisi biaya

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) menyiapkan tiga strategi utama untuk mendorong pertumbuhan profitabilitas secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga net interest margin (NIM) pada tingkat optimal.

Strategi ini menyasar penguatan pendapatan bunga, peningkatan pendapatan non-bunga, serta efisiensi struktur biaya operasional.

Direktur Finance, Risk & Operations Bank Mandiri Taspen Putu Apriyanto di Jakarta, Rabu, menjelaskan strategi pertama adalah optimalisasi NIM melalui kebijakan smart pricing yang diterapkan secara selektif berdasarkan wilayah dan prioritas bisnis.

“Alasannya adalah melalui penerapan smart pricing pada penyaluran kredit secara selektif, kita lakukan per wilayah seperti itu, dan juga prioritas bisnis,” kata Putu dalam Investor Gathering Bank Mandiri Taspen di Jakarta.

Bank Mantap berupaya memastikan NIM tetap terjaga dengan memperbaiki struktur dana melalui dorongan akuisisi dana ritel berbiaya murah dan pengelolaan dana wholesale yang lebih terukur.

Putu menambahkan kekuatan Bank Mandiri Taspen sebagai anak usaha dari dua BUMN besar, yakni Bank Mandiri dan PT Taspen, menjadi modal penting dalam memperkuat sinergi bisnis.

Kolaborasi dengan Bank Mandiri dimanfaatkan untuk menjangkau segmen nasabah yang luas, dari korporasi hingga ritel mikro.

Sementara, sinergi dengan PT Taspen difokuskan pada penguatan basis pensiunan sebagai sumber pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga.

Kemudian strategi kedua adalah penguatan pendapatan non-bunga (fee-based income) melalui pengembangan layanan transaksi perbankan.

Bank mendorong pertumbuhan fee yang bersifat recurring lewat optimalisasi kanal digital seperti aplikasi Movin by Bank Mandiri Taspen, yang tengah dikembangkan lebih lanjut.

Strategi ketiga adalah efisiensi biaya melalui perbaikan proses bisnis dan pengendalian biaya operasional.

"Kami, secara berkelanjutan, selalu melakukan evaluasi terhadap proses bisnis yang ada, disertai dengan penyempurnaan agar proses menjadi lebih sederhana, lebih lancar, efisien, cepat, akurat," tutur Putu.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa perusahaan menjalin sinergi shared service dengan Bank Mandiri Taspen dalam pengelolaan operasional.

Hal ini dapat memberikan efisiensi biaya melalui pemanfaatan layanan bersama, baik yang bersifat bebas biaya maupun berbagi biaya (cost sharing).

"Dengan pendekatan tiga hal tersebut, diharapkan kita bisa melakukan penguatan dari sisi pendapatan, maupun efisiensi dari sisi biaya. Bank mengadakan pertumbuhan profitabilitas yang berlanjutan, sehingga kita bisa menjaga margin yang tetap pada tingkat yang optimal," tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bakal melelang 24 proyek perumahan di wilayah perkotaan.

AHY menjelaskan, upaya tersebut dilakukan guna menjawab adanya tren ke depan. Di mana, diperkirakan bahwa sebanyak 70% penduduk Indonesia bakal tinggal di area perkotaan.

“Jadi urbanisasi sesuatu yang tidak bisa dicegah, tapi harus kita antisipasi segala konsekuensinya. Artinya sumber daya kota ini harus diperkuat, public service harus ditingkatkan,” kata AHY saat ditemui di gelaran International Confrence of Infrastructure (ICI) JICC, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Untuk itu, dia menyebut pengembangan hunian ke depan bakal menggunakan konsep transit oriented development/ToD.

Mewujudkan hal itu, AHY memastikan tengah melakukan koordinasi lanjutan dengan Kementerian dan Lembaga mulai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewujudkan hal tersebut.

“Kita harus yakinkan aksesnya, jalannya, semua airnya itu juga tersedia dengan baik. Dan yang lain-lain. Kementerian perhubungan juga tentu memastikan bagaimana ini semua saling terhubung. Jadi hub-hubnya itu benar-benar jelas. Ini adalah masa depan kita,” tegasnya.

Sementara mengacu pada Project Catalogue ICI 2025, setidaknya terdapat 24 proyek perumahan vertikal di wilayah perkotaan yang bakal ditawarkan kepada investor baik dalam maupun luar negeri.

Apabila dirinci, perumahan vertikal tersebut tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Palembang, hingga Medan.

Berdasarkan kalkulasinya, total investasi yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan 24 proyek tersebut bakal mencapai Rp47,28 triliun. Secara terperinci, berikut daftar proyek perumahan yang bakal ditawarkan ke investor dalam gelaran ICI 2025.

1. Karawaci City: Rp1,33 triliun atau US$78,76 juta (Asumsi kurs: Rp17.000)

2. Pasir Gadung Sky Village: Rp769,39 miliar atau US$45,25 juta

3. Maja Green Living: Rp95,47 miliar atau US$5,6 juta

4. Revitalisasi Rusun Pasar Jumat: Rp923 miliar atau US$56 juta

5. Blok K Pulo Gebang: Rp1,5 triliun atau US$92,7 juta

6. Revitalisasi Aparteme Klender: Rp5,49 triliun

7. ToD Jurang Mangu: Rp1 triliun

8. ToD Sudimara: Rp 470 miliar

9. Samesta Alonia Jakarta Utara: Rp200 miliar

10. Kemayoran Blok A8 Urban Renewal: Rp3,5 triliun

11. Samesta Jonggol: Rp1,57 triliun

12. Samesta Taroada: Rp1,92 triliun

13. Kota Mandiri Bekala Medan: Rp1,85 triliun

14. Cengkareng A8: Rp1,45 triliun

15. Samesta Casanamora, Medan: Rp1,32 triliun

16. Simprug Premium Mixed-use Jakarta Selatan: Rp398 miliar

17. Samesta Green View, Palembang: Rp1,88 triliun

18. ToD Parung Panjang: Rp4,93 triliun

19. Kebon Kacang Urban Renewal: Rp1,8 triliun

20. Tanah Abang Urban Renewal: Rp1,4 triliun

21. Revitalisasi Ilir Barat, Palembang: Rp6,18 triliun

22. Samesta Driyorejo, Gresik: Rp7,89 triliun

23. Kembangan, Jakarta Barat: Rp1,19 triliun

24. Maja, Banten: Rp6,12 triliun