Event unggulan dari Kabupaten Lumajang “Segoro Topeng Kaliwungu 2025” masuk ke dalam 110 Karisma Event Nusantara (KEN) 2025, program dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Atas hal tersebut, Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mengapresiasi semua pihak yang terlibat menyukseskan penyelenggaraan festival berbasis budaya tersebut.

Ini disampaikan Wamenpar dalam sambutannya saat menutup acara di Pantai Watu Pecak, Lumajang yang diselenggarakan beberapa waktu lalu.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Lumajang, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan event ini. Berkat sinergi seluruh pihak, event Segoro Topeng Kaliwungu untuk pertama kalinya terpilih tahun ini sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Selasa (8/7).

Wamenpar menyampaikan, KEN merupakan program tahunan unggulan Kemenpar untuk mendukung dan mengkurasi event daerah berkualitas dalam upaya mempromosikan atraksi wisata, memberdayakan potensi lokal, dan memperluas dampak pariwisata berkelanjutan yang menarik bagi wisatawan.

"KEN berperan penting dalam mendorong pergerakan wisatawan. Event-event daerah yang tidak hanya menarik dan berdaya saing, tetapi juga merepresentasikan kekayaan budaya lokal sebagai daya tarik unggulan. Melalui event-event tersebut, destinasi mendapatkan eksposur yang lebih luas, menciptakan pengalaman wisata yang autentik, serta mendorong pemerataan kunjungan ke berbagai destinasi di Indonesia," ujar Wamenpar.

Segoro Topeng Kaliwungu yang berlangsung pada 28 hingga 29 Juni 2025 merupakan sebuah festival budaya unggulan yang digelar di kawasan Pantai Watu Pecak, Lumajang, Jawa Timur. Event ini menampilkan kekayaan tradisi lokal, terutama Tari Topeng Kaliwungu yang telah menjadi Warisan Budaya Tak Benda, dalam balutan pertunjukan kolosal di alam terbuka.

Lebih dari sekadar pertunjukan seni, Segoro Topeng Kaliwungu hadir sebagai bentuk integrasi antara pelestarian budaya, pengembangan pariwisata pesisir, dan pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat. Didukung oleh keindahan alam pantai dan partisipasi aktif komunitas lokal, festival ini menjadi wadah strategis untuk mempromosikan identitas budaya Lumajang sekaligus mendorong pertumbuhan sektor kreatif sebagai daya tarik wisata yang berkelanjutan.

Pada 2025, sebagai kesempatan pertama masuk dalam program KEN, Segoro Topeng Kaliwungu mengusung tema “Mystical of Kaliwungu” yang dimaknai sebagai bangkitnya kembali eksistensi kesenian Topeng Kaliwungu sebagai warisan budaya luhur. Tema ini merepresentasikan usaha dan perjuangan para seniman Lumajang yang secara konsisten melestarikan dan merevitalisasi kesenian ini di tengah masyarakat.

Kesenian Topeng Kaliwungu tidak hanya tampil sebagai pertunjukan visual, tetapi juga sebagai simbol kekuatan identitas budaya lokal, dan bentuk penghormatan terhadap leluhur yang telah mewariskannya. Kebangkitan ini menjadi momentum kolektif untuk menjadikan seni tradisi sebagai bagian penting dari kehidupan masa kini dan masa depan.

Bisnis.com, DENPASAR – Rancangan Undang - Undang (RUU) Perubahan Iklim sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) dan akan menjadi aturan induk untuk mengatasi perubahan iklim di Indonesia.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan B Najamudin menjelaskan masuknya RUU perubahan iklim dalam prolegnas menunjukkan kesungguhan DPD bersama DPR untuk segera mengesahkan UU yang dinilai sudah sangat dibutuhkan, karena dampak perubahan iklim sudah terjadi di depan mata.

Selain itu, penyusunan RUU ini merupakan wujud nyata dari komitmen Indonesia terhadap kesepakatan iklim global, termasuk Paris Agreement, Konvensi Iklim PBB (UNFCCC), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Najamudin menjelaskan berbagai bencana yang terjadi seperti banjir besar di berbagai daerah baru - baru ini merupakan dampak nyata perubahan iklim. Banyaknya bencana juga berdampak ke kerugian ekonomi yang tidak sedikit, apalagi bencana membuat negara harus mengeluarkan anggaran untuk pemulihan.

"Selain itu, Indonesia juga sudah tertinggal dari negara lain di kawasan seperti Filipina, Malaysia, Thailand yang sudah memiliki aturan perubahan iklim," kata Najamudin kepada media dikutip Selasa (8/7/2025).

Senada dengan itu, Ketua Tim kerja RUU Pengelolaan Perubahan Iklim DPD RI, Badikenita Sitepu mengungkapkan, saat ini regulasi yang ada masih sebatas pengaturan dalam tataran Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri, sehingga dibutuhkan regulasi dengan basis yang lebih kuat untuk menjawab tantangan yang ada.

"RUU ini juga memperhatikan isu strategis tentang transisi energi bersih, nilai ekonomi karbon, perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ketahanan pangan, pengelolaan risiko bencana berbasis iklim, dan isu strategis lainnya," ungkap Badikenita.

Selain itu, Tim Kerja RUU Pengelolaan perubahan Iklim DPD RI mengusung sejumlah prinsip penting, di antaranya adalah prinsip keberlanjutan, partisipasi aktif masyarakat, serta perlunya tata kelola adaptif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Seluruh masukan akan menjadi bagian penting dari proses penyempurnaan RUU ini, sebelum kami ajukan secara resmi ke tahap legislasi nasional.," ujar Badikenita.

Sementara itu, Duta Besar Seychelles, Nico Barito yang turut hadir pada forum tersebut menyebutkan, bagaimana negaranya mampu menjaga alam serta menjaga iklim dengan baik, sehingga memberikan nilai dan memberikan hasil bagi suatu bangsa, bahkan menciptakan ekonomi yang baik bagi negara itu.

"Keberhasilan negara kecil kami dalam menjaga alam dan dapat menghasilkan kesejahteraan bagi bangsanya bisa menjadi contoh, dan kami siap mendukung program dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini," tukas Nico.

Bisnis.com, JAKARTA— Teknologi kecerdasan buatan (AI) dinilai berpotensi menjadi katalis utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 10 kali lipat menuju visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapainya, Indonesia perlu memperkuat ekosistem AI secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur, tata kelola data, etika, hingga pengembangan talenta digital.

Presiden Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) Hammam Riza, menegaskan target Indonesia menjadi lima besar ekonomi dunia pada 2045 tidak akan tercapai dengan pendekatan konvensional.

“Kita perlu menjadikan AI sebagai akselerator. AI dapat merevolusi semua sektor strategis dan membawa kita dari ekonomi berbasis efisiensi menuju ekonomi berbasis inovasi,” kata Hammam dalam World AI Show Indonesia 2025 di Jakarta pada Selasa (8/7/2025).

Dia mengungkapkan berdasarkan proyeksi, kontribusi AI terhadap ekonomi Indonesia bisa mencapai US$366 miliar atau setara dengan Rp5.965,8 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.300 per dolas AS) pada 2030.

Namun, untuk menjadi bangsa yang tidak hanya menjadi pasar AI melainkan juga pengembang AI, diperlukan kedaulatan digital yang kuat.

Hammam menyebutkan empat tantangan utama yang perlu dijawab dalam perjalanan AI Indonesia menuju 2045.

Beberapa di antaranya yakni kesenjangan talenta, infrastruktur dan akses, keamanan dan privasi data, serta regulasi dan etika.

“Saat ini kita butuh 9 juta talenta digital pada 2030, tapi jumlahnya baru sekitar 200 ribu. Ini menunjukkan urgensi pengembangan talenta secara inklusif,” katanya.

Senada dengan Hammam, Ayu Purwarianti, anggota Satuan Tugas Nasional Pengembangan Talenta AI Indonesia, menekankan pentingnya literasi AI bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, AI harus dibagi dalam tiga pendekatan: AI untuk semua, AI untuk banyak orang, dan AI untuk sedikit orang.

“AI untuk semua berarti setiap orang Indonesia, bahkan yang tidak menggunakan atau mengembangkan AI sekalipun, tetap perlu memiliki literasi tentang AI. Mereka perlu tahu bahwa ada risiko di balik teknologi ini, seperti deepfake atau penipuan digital,” kata Ayu.

Sementara itu, CEO DANA Indonesia Vincent Henry Iswara melihat AI sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan.

“Inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai lebih dari 80%, tapi pertumbuhan literasi keuangan masih lambat. Banyak orang punya akses, tapi belum tahu apa yang bisa dilakukan dengan layanan keuangan yang tersedia,” kata Vincent.

Menurutnya, AI dapat membantu masyarakat memahami produk keuangan seperti tabungan, investasi, asuransi mikro, hingga kredit.

“Bayangkan jika setiap orang punya semacam penasihat keuangan cerdas berbasis AI yang bisa memberi saran sesuai kemampuan mereka. Ini bukan hal yang terlalu jauh, bahkan bisa terwujud dalam dua atau tiga tahun ke depan,” katanya.

Dia juga menyoroti peran AI dalam mendorong kemajuan sektor UMKM, yang menyerap lebih dari 80% tenaga kerja Indonesia. Menurutnya AI bisa membantu UMKM dalam perencanaan keuangan, manajemen modal kerja, hingga meningkatkan pendapatan.

“Ini penting untuk menciptakan ekonomi yang lebih sehat dan inklusif,” kata Vincent.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit perbankan yang hanya tumbuh satu digit pada Mei 2025. Meski demikian, OJK menyebut kinerja intermediasi perbankan tetap stabil dengan profil risiko yang terjaga.

“Pada Mei 2025, kredit tumbuh 8,43 persen year on year (yoy) menjadi sebesar Rp 7.997,63 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Juni 2025 yang digelar secara daring, Selasa (8/7/2025).

Adapun berdasarkan jenis penggunaan, Dian menjelaskan, kredit investasi tercatat tumbuh tertinggi sebesar 13,74 persen, diikuti kredit konsumsi sebesar 8,82 persen. Sementara itu, kredit modal kerja tumbuh sebesar 4,94 persen. Ditinjau dari kepemilikan, kantor cabang bank di luar negeri mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,61 persen (yoy).

Dilihat dari kategori debitur, pertumbuhan kredit korporasi tercatat cukup agresif. Sebaliknya, kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami pertumbuhan yang minim. “Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 11,92 persen. Sementara itu, kredit UMKM tumbuh sebesar 2,17 persen di tengah upaya perbankan yang berfokus pada pemulihan kualitas kredit UMKM dewasa ini,” terangnya.

Dian melanjutkan, dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh sebesar 4,29 persen (yoy) menjadi Rp 9.072 triliun. Giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 5,57 persen, 5,39 persen, dan 2,31 persen (yoy).

“Likuiditas industri perbankan pada Mei 2025 tetap memadai dengan rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 110,33 persen dan 24,98 persen. Masih berada di atas ambang batas masing-masing 50 persen dan 10 persen,” ujarnya.

Selanjutnya, rasio liquidity coverage ratio (LCR) tercatat berada pada level 192,41 persen. Dian menyebut, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bruto sebesar 2,29 persen dan NPL net sebesar 0,85 persen. Sementara itu, rasio kredit berisiko (loan at risk/LAR) juga relatif stabil pada angka 9,93 persen.

“Meskipun sedikit meningkat dari bulan sebelumnya, rasio LAR tercatat stabil dan masih berada di level sebelum pandemi,” ujarnya.

Dian menuturkan, ketahanan perbankan juga tetap kuat. Hal ini tercermin dari permodalan atau rasio kecukupan modal (CAR) yang berada di level tinggi, yakni 25,51 persen. “Ini menjadi bantalan mitigasi risiko yang sangat kuat di tengah kondisi ketidakpastian global dewasa ini,” tuturnya.

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai tarif baru 32% Amerika Serikat (AS) terhadap produk ekspor Indonesia akan menghambat kelangsungan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki hingga produk mainan. Imbasnya laju perekonomian nasional ikut menerima dampak dari penerapan kebijakan tersebut.

“Perlu dicermati bahwa jika kebijakan tarif tinggi ini benar-benar diberlakukan secara penuh, tekanan terhadap sektor industri padat karya yang memiliki pangsa ekspor besar ke AS, seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, dan mainan akan semakin besarm” ucap Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani pada Selasa (8/7/2025).

Pasalnya saat ini kinerja industri dalam negeri sedang lesu, seperti tercermin dalam indeks manufaktur (PMI), meningkatnya biaya produksi, dan perlambatan permintaan global. Walaupun ketergantungan ekspor Indonesia ke AS hanya sekitar 10% dari total ekspor, dan kontribusi ekspor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) relatif moderat (sekitar 21%), risiko penurunan permintaan, masuknya barang murah atau ilegal, serta tingginya biaya berusaha tetap menjadi tantangan nyata yang perlu diantisipasi bersama.

“Oleh karena itu, keberhasilan Indonesia dalam menavigasi isu ini akan sangat bergantung pada kekuatan economic diplomacy yang solid, terukur, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang industri nasional,” kata Shinta.

Dia mengatakan, sejak awal Apindo terlibat aktif dalam mendukung proses ini. Selama hampir 90 hari terakhir, pelaku usaha telah menyampaikan berbagai evidence-based inputs melalui forum-forum resmi dan masukan tertulis kepada pemerintah.

Dalam hal ini, Apindo mengusulkan sejumlah langkah konkrit. Pertama, mendorong skenario mutually beneficial melalui peningkatan impor komoditas strategis dari AS, seperti kapas, jagung, produk dairy, kedelai, dan minyak mentah (crude oil).

“Langkah ini dirancang sebagai reciprocal arrangement yang menjawab kekhawatiran AS soal defisit perdagangan,” tegas Shinta.

Kedua, memperkuat strategi diversifikasi pasar dengan memperluas ekspor ke pasar non-tradisional, serta mengoptimalkan efisiensi dan daya saing di sepanjang supply chain. Ketiga, segera melaksanakan regulatory streamlining di dalam negeri, untuk mendorong kemudahan berusaha di dalam negeri. Serta penguatan trade remedies dalam kerangka perlindungan industri nasional.

Apindo menilai situasi ini harus dimaknai sebagai peluang atau window of opportunity untuk fokus mempercepat agenda reformasi struktural melalui pendekatan deregulasi yang konsisten lintas sektor. Ini adalah kerja bersama yang perlu dijalankan dalam semangat Indonesia Incorporated, yang menyatukan peran pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam konteks ini, Apindo juga akan secara aktif terlibat dalam satuan tugas yang dibentuk pemerintah untuk mengidentifikasi dan membenahi berbagai hambatan usaha di lapangan. “Dengan langkah diplomasi yang kuat disertai dengan pembenahan iklim berusaha di dalam negeri, kami optimis bahwa Indonesia dapat melalui tantangan ini sesuai harapan,” tegas Shinta.

Sebelumnya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melalui suratnya kepada Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (7/7/2025) waktu setempat, menyatakan akan mengenakan tarif bea masuk sebesar 32% terhadap produk-produk Indonesia di AS, mulai 1 Agustus 2025.

Namun di saat sama, Trump juga berkompromi untuk dapat membebaskan tarif jika Indonesia membangun pabrik di AS. Bahkan, ia menjanjikan izin proyek akan dapat diselesaikan segera.

“Tidak akan ada tarif jika Indonesia, atau perusahaan-perusahaan di Negara Anda, memutuskan untuk membangun atau memproduksi produk di Amerika Serikat dan, pada kenyataannya, kami akan melakukan segala yang mungkin untuk mendapatkan persetujuan dengan cepat, profesional, dan rutin. Dengan kata lain, dalam hitungan minggu,” ungkap Trump.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita merespons soal pemberlakuan tarif impor sebesar 32 persen dari Presiden AS Donald Trump mulai 1 Agustus 2025. Ia meminta agar pelaku industri tidak panik, sebab pemerintah terus melanjutkan negosiasi dan diskusi dengan AS.

Menurutnya, pemerintah akan terus mengedepankan upaya negosiasi dan dialog konstruktif guna menjaga keberlanjutan akses pasar internasional, sembari tetap mengutamakan kepentingan dan daya saing industri dalam negeri.

“Pemerintah akan terus membuka ruang negosiasi dengan Amerika Serikat, untuk menemukan solusi yang seimbang dan berkeadilan,” ujar Agus dalam keterangannya kepada kumparan, Selasa (8/7).

Dia menambahkan bahwa berbagai strategi solusi tengah disiapkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk liberalisasi tarif, penguatan regulasi teknis, peningkatan kepatuhan industri terhadap standar internasional, hingga optimalisasi kerja sama teknis bilateral dan multilateral.

“Dengan mundurnya pemberlakuan tarif baru AS, akan memberikan ruang untuk Pemerintah untuk mencapai kesepakatan baru dalam tarif resiprokal AS,” jelas dia.

Kendati demikian, produk-produk manufaktur Indonesia masih akan lebih berdaya saing dibandingkan dengan negara-negara pesaing. Sebagai contoh untuk produk tekstil dan alas kaki Indonesia masih akan lebih bersaing dengan tekstil dan alas kaki asal Bangladesh yang akan dikenakan tarif resiprokal sebesar 35 persen. Selain itu, produk makanan olahan kita akan juga lebih bersaing dibanding Thailand yang akan dikenakan tarif sebesar 36 persen di AS.

Di sisi lain, Indonesia akan terus meningkatkan kualitas dan daya saing dengan negara-negara BRICS, misalnya Afrika Selatan yang akan dikenakan tarif sebesar 30 persen.

Kemenperin juga mendorong agar pelaku industri tetap semangat dan tidak kehilangan fokus. Pemerintah akan terus mendampingi dan memfasilitasi kebutuhan industri agar dapat terus bersaing, bertransformasi, dan berinovasi dalam kerangka ekonomi berkelanjutan.

“Kunci kita adalah sinergi dan ketangguhan. Kita tetap buka peluang dialog dengan mitra luar negeri, tapi kita juga perkuat rumah kita sendiri. Pemerintah bersama dunia usaha dan asosiasi akan terus berjalan beriringan menghadapi tantangan ini,” tutup Menperin.

Dengan pendekatan yang tenang, cermat, dan berbasis data, Pemerintah meyakini bahwa setiap tantangan dapat diubah menjadi peluang bagi penguatan struktur industri nasional dan perluasan pengaruh produk Indonesia di pasar global

Nilai realisasi buyback tersebut setara dengan 14,98 persen dari alokasi sebesar Rp22,54 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga akhir Juni 2025, sebanyak 35 emiten telah melaksanakan pembelian kembali (buyback) saham tanpa rapat umum pemegang saham (RUPS) dengan nilai realisasi sebesar Rp3,38 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan bahwa nilai realisasi buyback tersebut setara dengan 14,98 persen dari alokasi sebesar Rp22,54 triliun.

“Pada periode 20 Maret hingga 30 Juni 2025, terdapat 43 emiten yang berencana untuk melakukan buyback tanpa RUPS dengan perkiraan alokasi dana buyback sebesar Rp22,54 triliun,” kata Inarno dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Juni 2025, di Jakarta, Selasa.

Adapun OJK melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengambil kebijakan buyback saham tanpa RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No. 13 Tahun 2023. Langkah ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi tekanan di pasar keuangan sebagai dampak dinamika global.

Sesuai POJK tersebut, perusahaan terbuka dapat melakukan buyback tanpa RUPS dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berlaku enam bulan sejak 18 Maret 2025.

Di tengah dinamika perdagangan global dan geopolitik, pasar saham domestik secara month-to-date (mtd) mengalami sedikit pelemahan 3,46 persen pada 30 Juni 2025 di level 6.927,68, sedangkan secara year-to-date (ytd) melemah sebesar 2,15 persen.

Nilai kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp12.178 triliun, turun 1,95 persen month-to-date atau turun 1,28 persen year-to-date.

Sementara itu, nonresiden mencatatkan net sell secara month-to-date pada Juni 2025 sebesar Rp8,38 triliun dan secara year-to-datenet sell sebesar Rp53,57 triliun.

Adapun di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 1,18 persen month-to-date ke level 414, dan investor nonresiden mencatatkan net sell sebesar Rp7,36 triliun secara month-to-date dan secara year-to-datenet buy sebesar Rp42,27 triliun.

Di industri pengelolaan investasi per 30 Juni 2025, nilai asset under management (AUM) tercatat sebesar Rp844,69 triliun atau turun 0,19 persen month-to-date atau secara year-to-date naik sebesar 0,87 persen. Reksa dana mencatatkan net subscription sebesar Rp0,45 triliun secara month-to-date dan secara year-to-datenet redemption sebesar Rp2,02 triliun.

Sementara itu, OJK mencatat bahwa penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif. Tercatat nilai penawaran umum mencapai Rp142,6 triliun, dengan Rp8,49 triliun di antaranya merupakan fundraising dari 16 emiten baru.

Untuk penggalangan dana pada securities crowdfunding (SCF), sejak pemberlakuan ketentuan SCF hingga 25 Juni 2025, terdapat 18 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 851 penerbitan efek dari 525 penerbit, 182.635 pemodal, serta total dana SCF yang dihimpun dan teradministrasi di KSEI sebesar Rp1,6 triliun.

Pada pasar derivatif keuangan, sejak 10 Januari hingga 30 Juni 2025, tercatat sebanyak 97 pelaku dan 19 penyelenggara telah memperoleh izin prinsip OJK.

Sejak 2 Januari 2025 hingga 30 Juni 2025, total volume transaksi derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek sebesar 591.381 lot dan akumulasi nilai sebesar Rp1.309 triliun.

Sedangkan pada perkembangan bursa karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 30 Juni 2025 tercatat 112 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 1.599.322 ton CO2 ekuivalen dan akumulasi nilai sebesar Rp77,95 miliar.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan terus memantau dan merespons secara adaptif dampak dari kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen terhadap Indonesia yang mulai berlaku 1 Agustus 2025.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa otoritas keuangan nasional berada dalam posisi siaga terhadap kemungkinan gangguan stabilitas sektor jasa keuangan akibat keputusan Pemerintah AS.

“OJK senantiasa melakukan pemantauan secara cermat terhadap potensi dampak yang dapat terjadi terhadap stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional dan melakukan langkah-langkah mitigasi dan respons yang tepat,” ujar Mahendra dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulan Juni, Selasa (8/7/2025).

Mahendra menyampaikan bahwa OJK berada dalam koordinasi langsung dengan Pemerintah RI untuk menyusun kebijakan yang diperlukan sebagai respons terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump. Selain itu, OJK telah menyiapkan berbagai kebijakan antisipatif sejak proses negosiasi tarif dengan AS dimulai awal tahun ini.

“Sejak Maret dan April lalu, OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan serangkaian kebijakan antisipatif dan mitigatif yang pada saat itu diterapkan dan masih berlaku sampai saat ini dan sebagiannya lagi dapat diaktifasi sewaktu-waktu diperlukan,” tambahnya.

Langkah-langkah tersebut meliputi kebijakan terkait transaksi efek, pengelolaan investasi, serta stimulus dan relaksasi bagi pelaku industri pasar modal. Di antaranya adalah kebijakan pembelian kembali (buyback) saham oleh emiten tanpa melalui RUPS yang tetap berlaku hingga kini.

Selain itu, kebijakan penundaan implementasi pembiayaan transaksi short selling oleh perusahaan efek juga masih diberlakukan. OJK menilai kebijakan tersebut perlu dipertahankan sebagai instrumen penyangga terhadap tekanan pasar yang bersifat sementara namun berisiko tinggi.

Mahendra juga menyinggung penerapan fitur asymmetric auto rejection (AAR) di Bursa secara permanen sebagai salah satu instrumen untuk menstabilkan harga saham dari gejolak yang tidak mencerminkan kondisi fundamental perusahaan.

“Dan tentunya diharapkan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah itu tetap akan menjaga kepercayaan investor, mendukung fungsi intermediasi pasar secara optimal, dan memastikan stabilitas sistem keuangan yang terjaga baik sekalipun berhadapan dengan kondisi eksternal yang terjadi,” ucap Mahendra.

Sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan, OJK juga telah meminta seluruh lembaga jasa keuangan untuk melakukan stress test secara berkala terhadap ketahanan permodalan dan likuiditas. Evaluasi ini mencakup analisis risiko terhadap sektor-sektor debitur yang diperkirakan terdampak langsung oleh tarif impor AS.

“Dan tentu semua itu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, serta tata kelola yang baik yang juga harus terus dilakukan oleh lembaga jasa keuangan dalam menjalankan bisnisnya,” tuturnya.

JAKARTA, investor.id - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) secara konsisten melakukan transformasi digital untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya. Salah satunya dengan menghadirkan fitur terbaru pembelian paket umrah travel di super apps BYOND by BSI.

Inovasi ini menjadi bukti konkret komitmen BSI dalam transformasi digital dan peningkatan layanan, khususnya mempermudah akses masyarakat merencanakan ibadah umrah ke Tanah Suci.

Fitur pembelian paket umrah melalui BYOND by BSI ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Februari 2025.

Anton menjelaskan ada beberapa hal yang mendorong BSI harus terus bertransformasi dalam pelayanan kepada nasabah dan masyarakat. Salah satunya sebagai adaptasi atas perubahan prilaku konsumen dalam mencari informasi, berbelanja dan berinteraksi di era digital.

Langkah inovatif ini juga sebagai respon atas tantangan eksternal lainnya di level domestik dan global. Diketahui, saat ini ada perubahan kebijakan umrah dari pemerintah Arab Saudi terkait pendaftaran digital via aplikasi Nusuk.

Dari sisi BSI, peningkatan layanan digital ini sejalan dengan roadmap transformasi Perseroan. Pada 2024, BSI menetapkan transformasi digital dan pada tahun 2025 perseroan fokus memperkuat transaction.

Ibadah umrah telah menjadi bagian dari wisata halal dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Tren kenaikan jemaah umrah di Indonesia dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan hingga 22%.

Pada tahun 2024 tercatat sekitar 1,4 juta jemaah umrah Indonesia pergi ke Tanah Suci, selain itu juga jika dilihat dari total jemaah haji Indonesia tiap tahunnya rata-rata mencapai 220 ribu orang.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan bahwa perseroan terus menjalankan transformasi digital, salah satunya memperkuat super apps BYOND by BSI secara berkelanjutan.

Dengan fitur anyar yang disematkan di super apps BYOND, menurut Anton, hal ini menjadi akses untuk mempermudah jemaah dalam memilih paket umrah yang diinginkan dengan travel terpercaya, sehingga jemaah tenang beribadah.

“Melalui fitur ini nasabah BSI bisa memilih paket umrah travel yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya," kata Anton pada acara Ngopi bareng Media di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Acara peluncuran disaksikan oleh pengurus asosiasi travel haji dan umrah yakni AMPHURI, SAPUHI dan ASPHIRASI. Anton menjelaskan bahwa fitur pembelian paket umrah travel telah tersedia di BYOND by BSI pada 23 Juni 2025.

Paket yang ditawarkan melalui BYOND by BSI menjadi solusi yang memudahkan nasabah ketika mencari informasi pembelian paket umrah. Keunggulan lain dari hadirnya fitur baru ini yakni tersedia paket umrah pilihan yang sudah diakurasi, dapat diakses kapapun, pembayaran fleksibel, dan tersedia promo menarik untuk kenyamanan ibadah umrah nasabah.

“Saat ini sudah ada dua travel haji dan umrah yang sudah ada di BYOND, Ke depan kami harap makin banyak travel yang dapat bekerjasama sehingga semakin banyak pilihan bagi nasabah dan masyarakat. Pada tahap awal ini kami menargetkan penjualan 1.000 paket umrah,” ujar Anton.

Kerja sama BSI dengan travel ini sebelumnya juga sudah berlangsung untuk pembelian paket umrah travel secara offline. Namun demikian rencana penjualan paket umrah travel lewat BYOND ini sudah ada sejak gagasan desain BYOND pertama kali.

Anton menjelaskan pembelian paket umrah travel melalui BYOND by BSI menawarkan 5 kemudahan yakni kemudahan jadwal, pesawat, hotel, visa, dan travel yang sudah terkurasi. Saat ini terdapat sekitar 3.000-an travel haji dan umrah di seluruh Indonesia yang telah memiliki ijin resmi dari Kementrian Agama RI. Dari jumlah tersebut, sekitar 87% travel telah menjadi nasabah BSI dan siap bermitra dengan BSI.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Bisnis.com, MATARAM – Bank NTB Syariah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako, kasur lipat dan selimut untuk korban banjir di wilayah Kota Mataram disalurkan langsung oleh Branch Manager Bank NTB Syariah Kantor Cabang Islamic Center kepada Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini diterima oleh Kepala Dinas Sosial Kota Mataram.

Penyaluran bantuan ini dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah, di mana paket bantuan sementara dikumpulkan di Kantor Wali Kota Mataram, sambil menunggu arahan lebih lanjut terkait titik lokasi terdampak paling parah yang akan menjadi prioritas distribusi.

Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Islamic Center, M Ulvi Anowta menjelaskan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Bank NTB Syariah dalam bersama masyarakat masyarakat, khususnya di saat terjadi bencana.

“Kami hadir tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra sosial yang siap membantu masyarakat dalam kondisi darurat seperti ini,” jelas Ulvi, Senin (7/7/2025)

Pihak Pemerintah Kota Mataram menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kehadiran Bank NTB Syariah yang tanggap terhadap situasi darurat. Diharapkan, bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat terdampak banjir, terutama mereka yang berada di wilayah dengan kerusakan infrastruktur dan akses logistik yang cukup parah.

Penyaluran lanjutan akan segera dilakukan setelah pendataan dan pemetaan lokasi terparah selesai dilakukan oleh tim tanggap darurat Pemerintah Kota Mataram.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan 24 nama calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera diproses dan disetujui.

Langkah ini dijelaskan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat diplomasi Indonesia di tengah situasi global yang dinamis, termasuk untuk mengisi sejumlah pos penting yang telah lama kosong, seperti posisi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangan pers di Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025), menegaskan bahwa penunjukan duta besar merupakan hak prerogatif Presiden yang mempertimbangkan banyak aspek.

“Termasuk juga pertimbangan situasi global tentu menjadi pertimbangan besar dari Presiden Prabowo,” ujarnya.

Dari 24 nama calon dubes tersebut, mayoritas atau sekitar 18 orang berasal dari jalur karier di Kementerian Luar Negeri. Sementara sisanya adalah figur yang dinilai memiliki modal sosial, keluwesan, pengalaman luas, dan jejaring yang kuat di negara tujuan penugasan.

“Jadi kalau berbasis integritas, kompetensi, pengalaman, tidak melulu harus karier. Tapi kompetensi, networking, dan pemahaman seluk beluk negara tersebut juga menjadi pertimbangan penting,” jelasnya.

Menurutnya, penunjukan duta besar ini juga dilakukan untuk mengisi posisi-posisi yang selama ini kosong, termasuk di Amerika Serikat yang sudah beberapa tahun tidak terisi penuh. Nama Indroyono Soesilo diusulkan untuk posisi strategis tersebut.

Meski begitu, Hasan menegaskan bahwa penunjukan ini bukan semata untuk tujuan jangka pendek seperti negosiasi tarif impor AS, melainkan bagian dari strategi diplomasi jangka panjang Indonesia.

“Kepentingannya adalah untuk hubungan baik, kerja sama ekonomi, diplomasi, dan menciptakan perdamaian dunia. Karena begitu tatanan dunia tidak stabil, pasti berdampak ke banyak hal termasuk perekonomian kita,” tambahnya.

Dengan diajukannya para calon dubes ini, pemerintah berharap diplomasi Indonesia dapat semakin aktif menjalin hubungan erat dengan negara-negara sahabat, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta mendukung visi Presiden Prabowo dalam menciptakan tatanan dunia yang stabil dan damai.

Hasan juga menekankan bahwa penunjukan ini dilakukan demi kepentingan nasional jangka panjang, bukan hanya untuk kepentingan sesaat atau terbatas pada isu tertentu.

“Tentu tidak hanya spesifik untuk satu-dua tujuan tertentu, tapi untuk kepentingan kita di jangka panjang. Kira-kira seperti itu,” pungkas Hasan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan memblokir 17.026 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online (judol), hasil kerja sama dengan lembaga perbankan dan instansi pemerintahan terkait.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penutupan rekening diharapkan bisa memberantas judol di Indonesia.

Jumlah rekening yang diblokir tersebut dilakukan berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ia tak memerinci periode pemblokiran itu, namun mencatat telah memblokir 17.026 rekening yang terindikasi judol.

Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2023, OJK bertugas mengkoordinasikan penanganan aktivitas keuangan ilegal, bersama dengan Komdigi, yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), bersama 16 lembaga pemerintahan lainnya.

Selain itu, OJK juga meminta perbankan untuk melanjutkan pengembangan atas laporan tersebut dengan melakukan verifikasi terhadap rekening-rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Verifikasi ini termasuk mencocokkan rekening dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta menerapkan prosedur enhanced due diligence (EDD) untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan.

“Bank juga diminta untuk memantau rekening normal agar tidak digunakan untuk kejahatan keuangan dan meningkatkan efektivitas penanganan praktik jual beli rekening,” kata OJK dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan secara daring, Selasa (8/7).

Bank juga diwajibkan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Langkah ini bertujuan mencegah rekening digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan keuangan, termasuk judi online dan penipuan digital.

Lebih jauh, OJK juga mendorong perbankan untuk melakukan analisis aliran dana serta cyber patrol guna memantau peredaran rekening-rekening bermasalah di dunia maya.

“Guna memperkuat respons terhadap ancaman digital, OJK juga akan membentuk satuan tugas (task force) penanganan insiden siber untuk memastikan koordinasi yang lebih cepat,” kata Dian.