Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memprioritaskan negosiasi pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas ekspor utama seperti sawit, kopi, tekstil, alas kaki, dan furnitur dalam pembahasan kebijakan tarif Amerika Serikat (AS).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan upaya tersebut dilakukan seiring masuknya Indonesia ke dalam kelompok negara 'good group' atau yang dinilai patuh terhadap isu kerja paksa (forced labor) dan kapasitas berlebih (excess capacity) berdasarkan laporan awal otoritas AS.

“Itu kan sedang berjalan, kemarin baru preliminary report-nya sudah keluar dan alhamdulillah kita masuk ke good group. Jadi dari 60 negara yang diinvestigasi, itu 6 [negara] dianggap sudah comply dengan masalah forced labor dengan excess capacity,” kata Susi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Susi mengatakan pemerintah masih memiliki waktu hingga 24 Juli 2026 untuk menyampaikan tanggapan atas laporan tersebut sebelum AS menetapkan keputusan final terkait tarif impor.

“Karena tarif global itu kan berlaku sampai 24 Juli. Nah sebelum itu nanti akan ada keputusan. Nah keputusan di report preliminary kemarin kita sudah masuk di good group. Nah nanti tinggal kita jelaskan kembali, mudah-mudahan kita dapat tarif yang lebih rendah,” ujarnya.

Dalam laporan awal tersebut, negara yang masuk kategori baik diperkirakan dikenakan tarif tambahan sekitar 10% di luar tarif most favored nation (MFN). Adapun negara yang dinilai belum memenuhi ketentuan dapat dikenai tarif sekitar 12,5%. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara.

“On topdari MFN itu ada tarif yang terkait dengan Section 301. Sementara di report kemarin kan yang masuk di good group itu sekitar 10%. Mungkin yang 54 negara yang lain yang dianggap belumcomplyitu kan 12,5%. Tapi kan belum keputusan,” ucapnya.

Susi menegaskan fokus pemerintah tidak hanya menekan besaran tarif umum, tetapi juga memperjuangkan pengecualian bagi produk ekspor utama Indonesia.

“Kan yang sudah masuk di-exemption kan, mulai yang sawit, kopi, dan kawan-kawan, sudah. Kemudian tekstil, kemudian yang tambahan-tambahan alas kaki, furnitur segala dan beberapa 18 kelompok produk nanti masih akan didiskusikan lagi,” ujarnya.

Menurutnya, pengecualian tarif terhadap komoditas unggulan akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan sekadar penurunan tarif secara umum.

“Justru yang lebih penting selain yang secara umum berlaku, katakan nanti dapat 18% dan sebagainya, kita lebih penting juga memperjuangkan yang barang-barang yang real kita ekspor supaya dapat pengecualian,” tuturnya.

Lebih lanjut, Susi mengatakan negosiasi masih berlangsung melalui berbagai jalur diplomasi. Pemerintah juga telah melakukan pertemuan dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR) dalam forum Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris.

“Kita kan jelaskan bahwa kita sudah mengatur perdagangan kita. Memang sudah akan membuat pelarangan impor untuk barang-barang yang terkena forced labor. Kan sudah ada Permendag-nya. Jadi pemerintah sangat aktif untuk itu semuanya,” terangnya.

Hingga saat ini, pemerintah menegaskan belum ada keputusan final terkait skema tarif yang akan berlaku setelah 24 Juli 2026. Seluruh opsi tarif yang dibahas, baik tarif resiprokal, global, maupun sektoral, masih berada di luar tarif MFN.

“Kan semua tarif yang resiprokal, global, sektoral itu on top dari MFN. Makanya kita minta pengecualian,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan Amerika Serikat telah menurunkan tarif impor menjadi 19% bagi produk-produk asal Indonesia. Sementara itu, komoditas asli yang tumbuh di Indonesia termasuk sawit, kopi, dan kakao mendapatkan 0% atau bebas bea masuk.

Untuk diketahui, pada awal 2025 lalu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sempat memberikan Indonesia tarif 32%. Setelah sejumlah proses negosiasi termasuk langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah AS pada Juli 2025 sepakat menurunkan tarif impor untuk produk Indonesia menjadi 19% dan sebaliknya sebagian besar produk asal AS yang masuk ke Indonesia bebas bea masuk.

Kemenko Perekonomian, sebagai instansi yang memimpin proses perundingan sejak 2025 lalu, menyatakan secara substansi bahwa negosiasi tarif telah rampung dan kedua negara telah menyelesaikan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting).

Dalam kerangka kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk bagi sebagian besar produk asal AS, sedangkan Negara Paman Sam itu menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Pengecualian tarif 19% itu berlaku untuk sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan kakao.

Adapun Presiden Prabowo diketahui telah tiba di AS setelah berangkat dari Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin (16/2/2026). Sehari sebelumnya, dia menggelar pertemuan dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (15/2/2026). Pertemuan itu digelar guna menyamakan posisi kebijakan serta mematangkan strategi negosiasi ekonomi.

Beberapa menteri yang hadir yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

"Pertemuan membicarakan terkait update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan hadir di Amerika Serikat pada tanggal 19. Di sekitar tanggal tersebut, rencananya akan dilaksanakan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART)," ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto melalui siaran pers, dikutip kembali pada Rabu (18/2/2026).

Haryo menambahkan, rangkaian kunjungan Presiden juga akan mencakup pertemuan bisnis dan investasi antara pelaku usaha Indonesia maupun AS sebagai bagian dari rangkaian acara penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Presiden RI dengan Presiden AS.

Pada pertemuan di Hambalang akhir pekan lalu, Presiden Prabowo disebut menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan terukur menjelang sejumlah agenda internasional dalam waktu dekat, termasuk pertemuan dengan AS.

Prabowo disebut mengarahkan agar setiap perundingan harus memperkuat industri nasional, meningkatkan produktivitas domestik, serta memperbesar kontribusi Indonesia dalam rantai pasok global. Pemerintah juga diarahkan memastikan posisi tawar Indonesia tetap kuat dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Presiden ke-8 itu juga turut mengingatkan agar setiap kebijakan ekonomi memberikan manfaat nyata dan dapat segera dirasakan masyarakat Indonesia. Fokus kebijakan tidak hanya pada kesepakatan formal, tetapi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah industri, dan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Selain agenda perdagangan, kunjungan Prabowo ke AS juga dalam rangka mengikuti KTT Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza pada 19 Februari 2026. Pemerintah memandang momentum ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global sekaligus membuka peluang kerja sama baru.

Menutup keterangannya, Haryo menyampaikan optimisme pemerintah terhadap hasil kesepakatan tersebut. Dia juga menambahkan bahwa Menko Airlangga telah berangkat terlebih dahulu ke AS untuk melakukan persiapan dan menyambut kehadiran Presiden.

"Hadirnya para menteri bidang ekonomi di Hambalang sebelum keberangkatan Presiden merupakan bentuk konsolidasi akhir agar posisi Indonesia solid dalam perundingan. Kita berharap akan ada kejutan-kejutan positif dari ART yang semakin menguntungkan Indonesia," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai prioritas perlindungan dalam negosiasi tarif Amerika Serikat (AS). Pesan ini seiring perjalanan Presiden Prabowo bertemu Presiden AS Donald Trump untuk menandatangani kesepakatan dagang.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan sektor paling rentan terhadap kebijakan tarif AS adalah industri padat karya yang memiliki eksposur tinggi ke pasar ekspor Negeri Paman Sam.

“Terkait kebijakan tarif AS, dari perspektif dunia usaha, sektor yang paling rentan adalah industri padat karya yang memiliki eksposur tinggi terhadap pasar ekspor ke Amerika Serikat,” kata Shinta kepadaBisnis, Senin (16/2/2026).

Berdasarkan data ekspor, Shinta memaparkan sejumlah komoditas dengan ketergantungan signifikan terhadap pasar AS.Dia mencontohkan, pakaian dan aksesori rajutan mencatat sekitar 61% ekspor ke AS, furnitur dan lampu sekitar 59%, olahan daging/ikan/krustasea sekitar 56%, serta produk kulit sekitar 56%. Adapun pakaian non-rajutan sekitar 49%, mainan dan perlengkapan olahraga sekitar 45%, dan alas kaki sekitar 33%.

Menurutnya, data tersebut menunjukkan perubahan tarif akan berdampak langsung pada pesanan, tingkat utilisasi kapasitas produksi, hingga arus kas perusahaan, yang pada akhirnya berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja.

“Karena itu, sektor-sektor ini [industri padat karya] perlu menjadi prioritas perlindungan dalam negosiasi, mengingat kontribusinya terhadap manufaktur dan stabilitas ketenagakerjaan nasional,” terangnya.

Di sisi lain, Shinta menuturkan Apindo ikut terlibat dalam negosiasi tarif resiprokal AS dengan memberi masukan industri, memetakan hambatan usaha, hingga berkomunikasi dengan mitra dunia usaha di AS.

Selain itu, Shinta menilai penguatan posisi tawar Indonesia juga menuntut pemahaman atas konteks kebijakan tarif resiprokal AS yang bertujuan menyeimbangkan neraca perdagangan dan menekan defisit dagang.

“Pendekatan Indonesia tidak bisa hanya defensif meminta penurunan tarif, tetapi juga harus menawarkan solusi konkret yang menjawab kepentingan tersebut,” terangnya.

Namun, dia mengingatkan perluasan akses pasar juga harus dibarengi dengan reformasi domestik untuk memperkuat daya saing jangka panjang.

Menurutnya, penguatan kepastian hukum, penerapan prinsip non-diskriminasi bagi investasi domestik dan asing, serta perbaikan regulasi ketenagakerjaan dan sistem pengupahan di industri padat karya harus ditangani secara serius.

“Semua kesepakatan perdagangan internasional seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat reformasi struktural. Tanpa pembenahan domestik, berbagai perjanjian hanya akan menjadi aspirasi,” ujarnya.

Ke depan, Apindo berharap hasil negosiasi pemerintah dapat meningkatkan daya saing produk nasional dan membuka peluang Indonesia memposisikan diri sebagai mitra strategis dalam diversifikasi rantai pasok AS.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu Presiden Donald Trump guna menandatangani kesepakatan tarif dagang Indonesia-AS serta menghadiri pertemuan kepala negara penandatangan Board of Peace.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto memaparkan bahwa Presiden Prabowo direncanakan sesampai di AS yakni pada 19 Februari 2026 untuk menandatangani perjanjian dagang dengan AS atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).

"Pertemuan membicarakan terkait update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan hadir di Amerika Serikat pada tanggal 19. Di sekitar tanggal tersebut, rencananya akan dilaksanakan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART)," ujar Haryo melalui siaran pers, Senin (16/2/2026).

Selain penandatanganan ART, yang merupakan hasil negosiasi panjang tarif impor antara RI dan AS, rangkaian kegiatan Prabowo turut meliputi pertemuan bisnis dan investasi antara pelaku usaha kedua negara.

Pada pertemuan di Hambalang kemarin, Prabowo disebut menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan terukur menjelang sejumlah agenda internasional dalam waktu dekat.

Presiden ke-8 itu mengarahkan agar setiap perundingan harus memperkuat industri nasional, meningkatkan produktivitas domestik, serta memperbesar kontribusi Indonesia dalam rantai pasok global. Pemerintah juga diarahkan memastikan posisi tawar Indonesia tetap kuat dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Tidak hanya itu, Prabowo turut mengingatkan agar setiap kebijakan ekonomi memberikan manfaat nyata dan dapat segera dirasakan masyarakat Indonesia. Fokus kebijakan tidak hanya pada kesepakatan formal, tetapi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah industri, dan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Melalui keterangan resmi, Haryo mengatakan bahwa secara substansi negosiasi tarif telah rampung dan kedua negara telah menyelesaikan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting).

Dalam kerangka kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen membebaskan bea masuk bagi sebagian besar produk asal AS.

Sementara itu, AS menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%, serta memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan kakao.

Selain agenda perdagangan, kunjungan Prabowo turut ditujukan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza pada 19 Februari 2026.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) tidak berkaitan dengan proses negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikan Airlangga usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).

"Enggak (tidak terkait negosiasi tarif)," respons Airlangga singkat saat ditanya apakah penandatanganan Board of Peace berkaitan dengan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat.

Menurut Airlangga, Board of Peace menitikberatkan pada isu perdamaian global, sebagaimana dibahas dalam berbagai pertemuan internasional, termasuk di Forum Ekonomi Dunia yang digelar di Davos, Swiss, beberapa waktu lalu.

"Kemarin waktu di Davos memang semua bicaranya masalah perdamaian dan juga terhadap perang yang ada, baik itu Ukraina maupun Gaza," ujarnya.

Kendati demikian, Airlangga mengakui penandatanganan keikutsertaan RI ke dewan inisiasi Presiden AS Donald Trump pada 22 Januari lalu sempat memengaruhi penjadwalan sejumlah agenda, termasuk pertemuan lanjutan dengan AS.

"Ini kan kemarin dinamika, kemarin ada penandatanganan Board of Peace dan sebagainya. Ini kan menggeser berbagai kegiatan," ujarnya.

Airlangga menjelaskan pembahasan negosiasi tarif dengan AS sejatinya telah rampung dan memasuki tahap akhir penyempurnaan dokumen hukum.

"Seluruh pembicaraan sebetulnya sudah selesai, tinggal fine tuning di legal drafting," ujarnya.

Adapun pertemuan lanjutan antara Prabowo dan Trump terkait kesepakatan tarif dagang tersebut masih menunggu penjadwalan bersama.

"Berikutnya tinggal menunggu jadwal yang akan ditentukan, jadwal bersama antara Bapak Presiden dan Presiden Trump," kata Airlangga.

Saat ditanya soal hasil konkret negosiasi tarif, Airlangga belum bisa membeberkan detailnya karena masih terikat perjanjian kerahasiaan (NDA).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (14/1).

Pantauan CNNIndonesia.com, Airlangga hadir sekitar pukul 14.50 WIB turun dari mobil Lexus hitam, mengenakan baju batik.

Ia sempat berbicara sedikit kepada awak media mengenai tarif yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, kemudian masuk ke dalam gedung.

"Di sini kita komunikasi untuk negosiasi tarif," ujarnya kepada wartawan di depan Gedung Merah KPK, Rabu (14/1).

"Tarif Amerika," sambungnya.

Tak lama kemudian, hadir pula Wakil Menteri Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.

Menurut Airlangga, produk Indonesia yang diekspor ke AS tetap dikenakan tarif 19 persen.

Hal tersebut sesuai dengan pengumuman Juli 2025, di mana kala itu Trump memberikan diskon tarif bagi Indonesia dari yang semula 32 persen. Proses perundingan ini masih berlangsung.

"Saat ini, pihak Amerika sedang mengatur waktu yang tepat untuk rencana pertemuan antara kedua pemimpin tersebut (Prabowo dan Trump)," tegasnya.

Selanjutnya, pertemuan tim teknis bakal digelar pada 12 Januari 2026 hingga 19 Januari 2026 mendatang.

Airlangga mengatakan proses itu diperlukan untuk legal drafting dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Proses perundingan dagang Indonesia dan AS memakan waktu cukup panjang sejak tahun lalu.

Presiden Prabowo Subianto disebut akan langsung menemui Presiden Donald Trump di Amerika Serikat pada akhir Januari 2026 untuk menandatangani kesepakatan tarif dagang kedua negara.

Minggu depan ya, kan mau dijadwalkan perundingan berikutnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebutkan Indonesia akan kembali melanjutkan negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat pada pekan depan.

"Minggu depan ya, kan mau dijadwalkan perundingan berikutnya ya," ujar Budi Santoso di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan negosiasi dengan Amerika Serikat tidak dilakukan setiap hari. Menurut dia, pihak Amerika Serikat juga sedang melakukan negosiasi dengan beberapa negara lainnya.

Namun demikian, Budi belum bisa memastikan tanggal untuk negosiasi tersebut.

"Rencananya sih waktu itu, minggu depan. Tapi tadi saya kebetulan dilapor, cuma belum dikasih tanggalnya. Maksudnya negosiasinya, nggak tiap hari kan. Karena mereka terjadwal mungkin dengan banyak negara," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) masuk ke tahap finalisasi, setelah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

"Sekarang, finalisasi perjanjian dengan Amerika Serikat yang principle agreement-nya sudah disetujui oleh Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Trump," ucap Airlangga pada Oktober 2025.

Saat ini, lanjut Airlangga, sedang dilakukan penyusunan dokumen hukum atau legal drafting secara intensif ihwal kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Ia berharap tahap tersebut bisa berlangsung cepat.

Terkait dengan komoditas yang akan dibebaskan dari tarif, Airlangga menjelaskan bahwa pada prinsipnya pembebasan tarif akan diberlakukan kepada komoditas yang bisa ditanam di Indonesia, tetapi tidak bisa ditanam di Amerika Serikat.

"Begitu juga sebaliknya. Artinya, seperti kelapa sawit, kakao, coklat, itu mereka memberikan tarif nol," tutur Airlangga.

Presiden Trump menetapkan tarif impor resiprokal untuk Indonesia sebesar 19 persen, turun dari angka yang ditetapkan pertama kali sebesar 32 persen.

Finalisasi besaran tarif 19 persen itu terjadi setelah adanya negosiasi via sambungan telepon antara Presiden AS dengan Presiden Prabowo.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini tengah membahas penjadwalan negosiasi tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikannya saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, sebelum menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Rabu (5/11/2025).

Airlangga menyebut pembahasan waktu pelaksanaan negosiasi masih berlangsung dan akan ditentukan dalam waktu dekat.

“Kami sedang bicarakan mengenai waktu kan dalam waktu dekat kan ada KTT G20,” ujar Airlangga.

Namun, dia memastikan bahwa meskipun terdapat pertemuan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar dalam waktu dekat, tetapi memang belum dapat dipastikan akan menjadi forum pembahasan langsung mengenai tarif dengan AS.

“Belum. Kami masih bicarakan mengenai jadwal negosiasi dulu,” tandas Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Indonesia akan kembali melanjutkan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, di tengah dinamika hubungan perdagangan global yang turut menjadi sorotan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo usai melaksanakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Christopher Luxon, Jumat (31/10/2025).

Saat ditanya wartawan mengenai arah kebijakan dagang Indonesia pascapertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping, Prabowo menegaskan bahwa komunikasi ekonomi Indonesia dengan Washington akan kembali berjalan intensif.

“Iya, masih terus negosiasi,” ujar Prabowo singkat saat menjawab pertanyaan mengenai kelanjutan pembicaraan tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Prabowo juga menegaskan bahwa negosiasi tersebut akan mencakup sejumlah komoditas andalan ekspor Indonesia, yang selama ini menjadi tulang punggung hubungan ekonomi kedua negara.

“Iya [khususnya komunitas-komunitas andalan Indonesia],” kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap pemerintah akan kembali bernegosiasi dengen Amerika Serikat (AS) terkait dengan penerapan tarif resiprokal. Indonesia menargetkan sejumlah komoditas yang dijual ke AS tidak dikenakan tarif.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan negosiasi kembali dilakukan pekan depan oleh tim delegasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencari keuntungan kedua negara. Indonesia juga tengah memperkuat posisi tawar dalam perundingan tersebut.

"Kita ingin produk-produk kita yang tidak diproduksi oleh AS tetapi di ekspor ke sana ya mendapatkan 0%, akhir November," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Dalam kondisi ini, Budi mengungkap importir AS saat ini tengah berlomba-lomba membeli barang dari Indonesia sebelum tarif resiprokal diberlakukan. Adapun, Indonesia dikenakan tarif 19% untuk masuk ke AS.

Budi meyakini bahwa Indonesia masih memiliki daya saing dengan pengenaan tarif tersebut. Pasalnya, tarif 19% merupakan salah satu tarif terendah dibandingkan negara lain.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan negosiasi dengan AS akan rampung pada tahun ini. Pemerintah Indonesia akan melanjutkan proses negosiasi setelah penyelenggaraan KTT APEC pada akhir bulan November 2025.

"Ditargetkan seperti itu," kata Airlangga dalam kesempatan yang sama.

Mengenai upaya negosiasi penurunan tarif hingga nol persen, Airlangga yang memimpin Tim Negosiasi Tarif Indonesia-Amerika Serikat meyakini bahwa produk-produk yang tidak dapat diproduksi oleh AS, seperti kelapa sawit, kakao, dan karet, akan mendapatkan tarif sebesar nol persen.

Selain itu, Pemerintah juga meminta perlakuan khusus bagi komoditas tertentu yang menjadi bagian dari rantai pasok industri kesehatan, serta pembahasan non-tarif

Penawaran yang disampaikan kepada pemerintah AS dirancang untuk mencapai perdagangan yang adil dan berimbang (fair and square trade), sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keseimbangan yang menjadi prioritas dalam setiap tahapan negosiasi.

negosiasi tarif sawit masih dalam proses. Mudah-mudahan dalam diskusi-diskusi, paling tidak kita bisa sama dengan Malaysia

Jakarta (ANTARA) - Indonesia membidik hasil negosiasi dengan Amerika Serikat dapat mengurangi tarif terhadap minyak sawit hingga 0 persen, sebagaimana yang disepakati antara Amerika Serikat dengan Malaysia.

“Ini (negosiasi tarif sawit) masih dalam proses. Mudah-mudahan dalam diskusi-diskusi, paling tidak kita bisa sama dengan Malaysia,” ucap Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika ketika ditemui di sela pembukaan Pameran Industri Agro yang digelar di Kantor Kementerian Perindustrian Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut terkait dengan Malaysia yang berhasil memperjuangkan pengurangan tarif impor ke Amerika Serikat dari nilai sebelumnya 25 persen menjadi 19 persen sebagaimana ditetapkan dalam kesepakatan tarif resiprokal dengan AS yang baru ditandatangani.

Untuk produk-produk unggulan Malaysia seperti minyak sawit, produk karet, produk kayu, komponen penerbangan, dan produk farmasi, dibebaskan oleh AS dari tarif 19 persen tersebut, alias menjadi 0 persen atau bebas tarif.

Indonesia berharap mendapatkan hasil negosiasi yang serupa dari Amerika Serikat.

Dengan tarif 0 persen untuk produk sawit Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat, Putu berharap Indonesia bisa menempati posisi persaingan yang setara dengan Malaysia di pasar Amerika Serikat.

“Kalau kita bisa sama dengan Malaysia (tarif 0 persen), kita akan di flying field yang sama untuk melakukan ekspor (ke AS),” ujar Putu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (30/9), menyebut Pemerintah Indonesia masih bernegosiasi terkait keputusan final tarif impor Presiden AS Donald Trump.

Adapun dalam perundingan tersebut, Pemerintah Indonesia menargetkan agar sejumlah komoditas unggulan terbebas dari tarif impor 19 persen yang diberlakukan AS.

Airlangga menyebut sejumlah komoditas yang dimaksud, seperti kelapa sawit, karet dan kakao, menjadi prioritas utama dalam negosiasi.

Airlangga mengatakan akan segera berkomunikasi dengan pihak Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) untuk meminta kejelasan terkait kelanjutan negosiasi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025