JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebut sebanyak 1.247.768 pekerja belum menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama tahun 2025. Nilai bantuan tersebut sebesar Rp600.000 per orang.

Sementara itu, hingga Selasa (24/6/2025), BSU sudah tersalurkan ke 2.450.068 pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, data 1,2 juta pekerja masih dalam proses verifikasi dan validasi.

“Sisanya masih dalam proses. Jadi teman-teman paham dulu prosesnya ya. Kita punya data, lalu kita verifikasi dan validasi,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta Selatan.

Data penerima BSU bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Namun, Kemenaker tetap melakukan pemeriksaan ulang agar penyaluran tepat sasaran.

Menurut Yassierli, bantuan tidak diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri. Karena itu, proses verifikasi membutuhkan waktu dan kehati-hatian.

“Kita ingin sangat hati-hati memastikan data dari BPJS sesuai kriteria. Itu sebabnya proses ini makan waktu,” ujarnya.

Setelah proses di Kemenaker selesai, data dikirim ke bank Himbara untuk pengecekan rekening penerima. Dana baru ditransfer setelah seluruh proses itu rampung.

“Pengiriman dari kami ke bank juga butuh waktu. Jadi yang kami sebutkan itu yang sudah masuk ke rekening hari ini,” ujar Yassierli.

Meski belum semua tersalurkan, ia memastikan pencairan akan tetap dilakukan begitu proses verifikasi selesai. Namun, ia tidak menyebut kapan dana akan diterima para pekerja.

“Kita dorong terus agar prosesnya lancar. Kalau semua selesai, tinggal penerima upah menunggu dana masuk ke rekening,” kata Yassierli.

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan bekerja sama terkait pengembangan energi panas bumi 3 GW dengan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO).

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan kerja sama tersebut akan berfokus pada proyek-proyek prioritas agar dapat segera masuk pipeline eksekusi investasi.

"Bersama Direktur Utama Julfi Hadi Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Edwil Suzandi dan Direktur Keuangan Yurizki Rio, kami membahas rencana penandatanganan Head of Agreement (HoA) dan Memorandum of Understanding (MoU) untuk proyek-proyek prioritas agar dapat segera masuk pipeline eksekusi investasi," tulis Rosan melalui sosial medianya, Selasa (24/6/2025).

Menurutnya, hal ini merupakan langkah penting dalam mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Rosan menyebut, apalagi, saat ini Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 juga menjadi fokus utama khususnya dalam kerangka integrasi proyek-proyek geothermal.

"Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi katalis percepatan hilirisasi energi dan pendorong pertumbuhan ekonomi hijau nasional," pungkasnya.

Sebelumnya, PGE membuka peluang untuk bekerjasama dengan Danantara dalam pengembangan pembangkit geothermal mencapai target kapasitas 1,8 Gigawatt di 2033 dengan kebutuhan investasi mencapai US$ 6 hingga US$ 7 Miliar.

Sebagai informasi, PGEO merupakan pemimpin dalam pengembangan panas bumi di Indonesia dengan kapasitas terpasang langsung sekitar 672 MW dan melalui joint venture lebih dari 1.205 MW, total mencapai sekitar 1.877 MW.

Perusahaan pelat merah yang fokus menggarap panas bumi ini juga digadang-gadang bakal menjadi pemenang lelang WKP dan PSPE paling potensial. Berkat ini, prospek PGEO sebagai pengembangan panas bumi bisa lebih ekspansif dan memicu aliran investasi lebih banyak lagi.

Hal tersebut sejalan dengan target bauran EBT terhadap kelistrikan nasional yang dikeluarkan RUPTL periode 2025–2034 sampai 76%. Ini bisa dibilang target yang sangat agresif dibandingkan bauran EBT per akhir tahun lalu yang masih sekitar 14%.

Bisnis.com, JAKARTA — Partisipasi aktif dari investor institusi, baik domestik maupun asing, di pasar saham Indonesia masih tergolong rendah dikarenakan sikap wait and see menantikan kepastian arah pasar.

Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas Rully Arya menilai kondisi ketidakseimbangan likuiditas sebagai salah satu penyebab rendahnya Ratio Nilai Transaksi Harian (RNTH) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sementara itu, fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dipicu oleh faktor eksternal maupun internal turut memperkuat sikap wait and see di kalangan pelaku pasar.

“Banyak investor enggan melakukan transaksi besar-besaran karena masih menunggu kepastian arah pasar,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (23/6/2025)

Dia juga menambahkan bahwa pengembangan produk pasar modal yang belum optimal seperti instrumen derivatif maupun sistem perdagangan yang lebih canggih, ikut menahan potensi peningkatan likuiditas pasar.

Rully mengusulkan sejumlah langkah strategis yang bisa diambil oleh otoritas, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar edukasi dan literasi keuangan ditingkatkan untuk mendorong pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat. Hal tersebut harus dibarengi dengan digitalisasi dan penyederhanaan proses transaksi di pasar modal agar akses menjadi lebih inklusif dan efisien.

Dia menilai bahwa kebijakan pembukaan kode broker dan domisili investor bisa menjadi stimulus positif untuk meningkatkan transparansi serta mendorong aktivitas transaksi di bursa. Namun, langkah ini disebut harus diiringi dengan penguatan regulasi dan edukasi yang memadai agar manfaatnya benar-benar terasa bagi pasar secara keseluruhan.

Direktur Panin Asset Management Rudiyanto menjelaskan target transaksi saham harian rata-rata (RNTH) sebesar Rp13,5 triliun pada tahun 2025 dinilai belum menunjukkan capaian optimal. Beberapa faktor menjadi penyebab rendahnya aktivitas pasar, mulai dari fluktuasi harga saham, minimnya transparansi informasi, hingga menurunnya partisipasi institusi domestik.

“Biasanya, nominal transaksi sejalan dengan kenaikan harga saham. Dalam kondisi harga terus naik, investor cenderung aktif melakukan transaksi,” katanya.

Sebaliknya, saat harga saham fluktuatif atau cenderung melemah, investor yang 'nyangkut' lebih memilih menunggu hingga harga kembali pulih sebelum melepas sahamnya.

Transparansi menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong aktivitas pasar. Keterbukaan informasi, termasuk kode broker dan domisili investor, dinilai dapat memberikan kenyamanan lebih bagi investor dalam mengambil keputusan.

“Jika kode broker bisa dibuka, tentu akan lebih baik. Informasi yang transparan membuat investor lebih nyaman,” jelasnya.

Untuk mendongkrak transaksi saham di bursa, dia mengusulkan adanya evaluasi aturan mengenai porsi minimal saham publik atau free float yang saat ini masih tergolong rendah dibanding bursa luar negeri.

“Kepemilikan saham oleh investor AS biasanya tersebar. Di Indonesia, rata-rata pengendali masih memegang lebih dari 50%. Meningkatkan jumlah saham free float ke 15–20% akan lebih baik," terangnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi masyarakat Matahari Pagi Indonesia (MPI) bersama dengan Pengusaha Jusuf Hamka menyelenggarakan program gotong royong makan bahagia gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Petojo Selatan 06, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

Ketua Majelis Pertimbangan Matahari Pagi Indonesia sekaligus Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak menerangkan, program ini adalah hasil kolaborasi Matahari Pagi Indonesia dengan pengusahan Jusuf Hamka atau yang dikenal sebagai Babah Alun.

"Hari ini kita di banyak tempat berkolaborasi untuk mengamplifikasi program Presiden RI Prabowo Subianto makan bergizi gratis. Nah, versi Babah Alun dan matahari pagi ini kita beri nama makan bahagia gratis," kata dia dalam Pembukaan Makan Bahagia Gratis, Selasa (24/6/2025).

Ia menambahkan, salah satu hal yang menjadi pembeda dari program ini adalah adanya peran UMKM dalam mendorong program makan bahagia gratis. Dengan demikian, program ini bekerja sama dengan kantin sekolah dan UMKM di sekitar sekolah.

"Ke depan mungkin polanya kami juga akan mengontrol kualitas, karena soal kandungan gizi dan segala macam. Ini masih percobaan di beberapa tempat," imbuh dia.

Dahnil bilang, program ini juga akan direplikasi di beberapa daerah di wilayah Indonesia.

Ia menjelaskan, program ini juga merupakan bentuk peran dari kelompok masyarakat terutama pengusaha yang berkolaborasi dengan kelompok masyarakat seperti Mahahari Pagi Indonesia untuk mengamplifikasi program Presiden RI Prabowo Subianto.

Berdasarkan penuturannya, saat ini cakupan dari program makan bergizi gratis telah mencapai 5,2 juta anak. Adapun, hingga akhir tahun pemerintah berharap jumlah peserta dapat mencapai sekitar 80 juta anak.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan memulai program toilet bersih di sekolah dasar.

"Mungkin kita akan menginisiasi program toilet bersih," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, pengusaha Jusuf Hamka atau yang dikenal dengan Babah Alun mengatakan, upaya ini merupakan langkah untuk mendukung program unggulan pemerintah yaitu makan bergizi gratis. Makan bahagia gratis ini dibiayai oleh berbagai macam donatur dengan menggandeng UMKM di sekitar sekolah.

"Kita tidak bersaing dengan pemerintah, kita men-support kegiatan pemerintah. Nanti kalau ada makan bergizi gratis (MBG), kita minggir," ucap dia.

Ia menjelaskan, ini adalah kali kedua pihaknya menggelar makan bahagia gratis setelah sebelumnya sempat dicoba di Bandung Barat, Jawa Barat.

Ia berharap program gotong royong ini nantinya juga mendapat dukungan dari regulator. Ke depan program makan bahagia gratis ini rencananya akan dilakukan selama setahun untuk 234 siswa SDN Petojo Selatan 06. Jumlah itu dibiayai oleh donatur yang sampai saat ini berjumlah 21 orang, termasuk di dalamnya Babah Alun.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menerangkan, pihaknya bilang program ini menggerakan perekonomian daerah karena turut menggandeng UMKM.

"Harapannya ke daerah yang lain, karena dia mengutamakan UMKM di sekitar," ungkap dia.

Ia menerangkan, program ini tidak menggunakan uang negara, tetapi dibiayai oleh donatur.

"Mereka prinsipnya, ke tempat yang belum ada program MBG-nya, bertahap. Nanti kalau MBG sudah masuk ya mereka mencari lokasi yang lain," ujar dia.

"Intinya kami mendukung, karena ini kan kemanusiaan, gotong royong, sesuai dengan asta cita," tutup dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua DPR Puan Maharani memastikan, proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test para calon anggota dewan gubernur Bank Indonesia (DG BI) serta Wakil Ketua DK LPS akan dilakukan pada masa persidangan IV, yang jatuh pada 24 Juni-24 Juli 2025.

Proses uji kelayakan dan kepatutan tersebut kata dia akan dilaksanakan oleh alat kelengkapan dewan yang menjadi mitra kerja dari dua institusi tersebut. Alat kelengkapan dewan atau AKD itu ialah Komisi XI DPR.

"Pada masa sidang ini, DPR RI melalui alat kelengkapan dewan Akan melakukan pembahasan terhadap pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon pejabat publik antara lain Deputi Gubernur BI dan anggota Dewan Komisioner LPS," kata Puan saat pidato pembukaan masa persidangan IV DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Sebagaimana diketahui, DPR RI telah menerima surat Presiden Prabowo Subianto terkait usulan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dan calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS periode 2025-2030.

Masing-masing instansi tersebut memiliki dua kandidat yang diusulkan Prabowo melalui surat Nomor R22/Pres/05/2025 tertanggal 6 Mei 2025, dan R28/Pres/05/2025 yang tertanggal 20 Mei 2025.

"(Masing-masing) 2 Orang," kata Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal kepada CNBC Indonesia, Selasa (27/5/2025).

Nama yang diusulkan untuk posisi Deputi Gubernur BI adalah Dicky Kartikoyono yang kini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI.

Kemudian yaitu Ricky Perdana Gozali yang merupakn Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu calon Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS adalah Doddy Zulverdi, Asisten Gubernur/Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Bank Indonesia.

Calon berikutnya adalah Farid Azhar Nasution, Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan.

Daftar nama calon tersebut dibenarkan langsung oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro. "Iya benar," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, pada hari ya sama.

Selanjutnya masing-masing calon akan mengikuti fit and proper test dengan Komisi XI DPR RI.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gencatan senjata antara Israel dan Iran yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump masih belum jelas. Saling serang masih dilakukan kedua negara, beberapa saat setelah pengumuman Trump.

Setelah Israel menyerang Teheran Selasa pagi, media Iran melaporkan militernya menembakkan gelombang rudal kelima ke Israel."Gelombang kelima serangan rudal pagi ini dari Iran sedang menuju ke wilayah yang diduduki," tulis Irib di Telegram, dikutip AFP, Selasa (24/6/2025).

Sementara itu, sirine dilaporkan berbunyi di Israel utara Selasa saat militer mengatakan sedang berupaya untuk mencegat rentetan rudal Iran terbaru. Warga diminta melindungi diri.

"Beberapa saat yang lalu, sirene berbunyi di beberapa daerah di Israel utara setelah teridentifikasinya rudal yang diluncurkan dari Iran ke Negara Israel," kata tentara Israel (IDF) dalam sebuah pernyataan seraya menybut pihaknya masih beroperasi untuk mencegat dan menyerang jika diperlukan untuk menghilangkan ancaman.

Sebelumnya, layanan darurat mengatakan pada hari Selasa bahwa tiga orang tewas dalam serangan rudal Iran di Israel selatan. Ini persisi beberapa saat sebelum gencatan senjata diumumkan Trump akan segera dimulai, bersamaan dengan serangan Iran ke pangkalan militer AS di Qatar.

Bisnis.com, JAKARTA - Pendiri TelegramPavel Durov mengatakan akan membagikan harta warisan ke 100 anaknya.

Taipan teknologi asal Rusia tersebut mengatakan tak menyangka akan menjadi jutawan dalam waktu singkat. Dalam sebuah wawancara, ia pun mengaku tak membeda-bedakan anaknya.

Ia akan membagikan harta warisan senilai US$13,9 miliar atau hampir Rp230 triliun kepada 100 anaknya.

Harta tersebut akan diberikan kepada enam anak dari hasil hubungan dengan sejumlah wanita dan sejumlah anak lainnya yang ia lahirkan melalui donor sperma.

Dalam sebuah wawancara luas yang diterbitkan pada Kamis (19/6) di majalah politik Prancis, Le Point, Durov mengungkapkan bahwa ia tidak membedakan antara anak-anaknya yang sah dari tiga wanita yang berbeda dan mereka yang dikandung dari sperma yang disumbangkannya.

Durov telah menyumbang ke klinik sperma selama 15 tahun, yang memberi tahu dia bahwa dia telah membantu mengandung lebih dari 100 bayi di 12 negara.

Beruntung bagi mereka, karena mereka baru saja dimasukkan dalam surat wasiat Durov, meskipun mungkin tidak mengenal ayah biologis mereka yang kaya raya.

"Saya menulis surat wasiat saya baru-baru ini. Saya tidak membuat perbedaan antara anak-anak saya, baik yang dikandung secara alami dan yang berasal dari sumbangan sperma saya. Mereka semua adalah anak-anak saya dan semuanya akan memiliki hak yang sama! Saya tidak ingin mereka saling mencabik setelah kematian saya,"kata Durov kepada publikasi Prancis Le Point, dilansir Fortune, Sabtu (21/6/2025).

Artinya akan ada setidaknya 106 anaknya masing-masing bisa mendapatkan sekitar US$132 juta karena memiliki hubungan dengan pengusaha kelahiran Rusia tersebut.

Namun, mereka harus menunggu lama sebelum mewarisi kekayaan itu.

"Saya memutuskan bahwa anak-anak saya tidak akan memiliki akses ke kekayaan saya hingga jangka waktu tiga puluh tahun ke depan, mulai dari hari ini," lanjut Durov.

Dia masih ingin mereka hidup seperti orang normal, membangun diri mereka sendiri, belajar untuk percaya pada diri mereka sendiri, mampu berkarya, dan tidak bergantung pada rekening bank.

"Karena saya tidak menjual Telegram, tidak masalah. Saya tidak memiliki uang ini di rekening bank. Aset likuid saya jauh lebih rendah - dan itu tidak berasal dari Telegram: aset tersebut berasal dari investasi saya di bitcoin pada tahun 2013," ujarnya.

Kemudian terkait menulis wasiat, Durov mengatakan bahwa pekerjaannya ini mengundang banyak musuh. Untuk itu ia ingin melindungi Telegram dan anak-anaknya.

Untuk diketahui, Give Legacy, sebuah klinik sperma dan kesuburan, memberi tahu Fortune apakah mereka tahu atau tidak bahwa mereka akan mendapatkan rejeki nomplok dari ayah kandung mereka bergantung pada apakah Durov adalah "donor langsung", yang dikenal oleh orang tua kandung, atau "donor anonim" dengan peraturan yang lebih ketat.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengecam keras informasi empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditawarkan di situs properti internasional. Dia mendesak pemerintah segera menelusuri dan bertindak tegas, karena ini menyangkut kedaulatan negara.

Menurutnya, ini persoalan serius karena artinya tata kelola Indonesia di kawasan konservasi laut rapuh. Dia juga menyinggung aparat negara lalai menjaga kedaulatan ekologisnya sendiri.

Lebih lanjut, legislator PKB ini mengkritik keras adanya indikasi perusahaan yang menawarkan pulau tersebut sedang dalam proses menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).

“Ini bahaya laten. Status PMA seharusnya tidak boleh dijadikan celah untuk mengelola wilayah strategis kelautan dan konservasi. Jika tidak dikendalikan, maka kedaulatan ekologis kita bisa dikapitalisasi oleh pemodal asing di balik legalitas administratif,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (24/6/2025).

Oleh karena itu, Daniel mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Investasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), dan Kementerian Dalama Negeri (Kemendagri) menelusuri pihak yang mengiklankan pulau-pulau tersebut.

"Kementerian-Kementerian tersebut harus memastikan siapa yang memberi hak kelola, apa dasar hukumnya, dan apakah ada peran pejabat atau aktor lokal yang bermain di belakang layar," sindirnya.

Sebab itu juga, dia kembali menegaskan bahwa pemerintah harus tegas dan menelusuri bagaimana bisa pulau ini diperjualbelikan. Dia melanjutkan, negara tidak boleh diam karena ini menyangkut kedaulatan dan harga diri bangsa Indonesia.

Dia pun turut meminta agar adanya evaluasi ketat atas investasi asing di kawasan konservasi. Menururnya, izin pengelola swasta haris dicabut apabila ditemukan adanya kawasan konservasi yang disewakan.

"Tidak boleh ada PMA yang diberikan izin di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi tanpa evaluasi dampak ekologis, sosial, dan kultural yang menyeluruh. Jika perlu, cabut izinnya," tegas dia.

Lebih jauh, Daniel mengingatkan supaya antar kementerian di Kabinet Merah Putih selalu bersinergi dan satu suara dalam mengambil kebijakan."Semua harus berpegang kepada UU dan peraturan, jangan di antara menteri di kabinet saling beda," tuturnya.

Berdasarkan berita yang dihimpun Bisnis, setidaknya sejumlah pulau di Indonesia yang dijual melalui situs https://www.privateislandsonline.com. Salah satu pulau tersebut yakni Pulau Pasangan, Anambas.

Dari situs tersebut, terdapat deskripsi keindahan alam Anambas dengan luas pulau sekitar 159 hektare atau 200 mil dari daratan Singapura. Hanya saja, penjual tidak mencantumkan harga, namun harga sesuai permintaan.

Beberapa pulau yang ditawarkan di situs tersebut memang ada yang mencantumkan harga, misalnya Pulau Rangyai yang terletak di Thailand ditawarkan sebesar US$ 160 juta. Kendati begitu, ada pula yang tidak mencantumkan harga, termasuk pulau di Kepulauan Anambas.

Di situs tersebut juga dideskripsikan keindahan pulau di Kepulauan Anambas yang cantik dan asri sehingga potensial untuk dikembangkan menjadi resor ekowisata kelas atas. Apalagi, lokasinya hanya sekitar 200 mil laut dari Singapura.

Petugas kereta api (KA) melarang balita naik kereta api karena tidak memiliki tiket di Stasiun Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel). Perlakuan petugas membuat ibu balita tersebut emosi dan tersinggung karena anaknya diminta tinggal di stasiun.

Insiden tersebut bermula saat wanita bernama Sri Ushwa Ningrum (29) memesan tiket kereta api di Stasiun Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Minggu (20/6). Sri dan keluarganya naik kereta rute Barru-Maros.

"Kami bersama keluarga berangkat dari Stasiun Pangkajene dengan membeli 30 lembar tiket tujuan Pangkajene-Barru, Barru-Mandai, Mandai-Pangkajene," ungkap Sri kepada detikSulsel, Selasa (24/6/2025).

Dalam perjalanan, Sri dan keluarga terpaksa berdiri dalam gerbong karena kehabisan tempat duduk. Penumpang kemudian tiba di Stasiun Garongkong Barru untuk melakukan registrasi ulang sebelum melanjutkan perjalanan.

"Sesampainya di Stasiun Mandai, kami sekeluarga dihambat oleh petugas KAI dengan alasan anak kami yang di bawah umur tidak bisa berangkat karena tidak memiliki tiket," bebernya.

Sri saat itu bermohon agar diberikan tiket pulang ke Pangkep dan siap membayar harga tiket di atas normal. Namun petugas di Stasiun Mandai menolak hingga menyinggung anak Sri tidak diperbolehkan berangkat.

"Yang kami tidak terima karena petugas KAI itu mengatakan, 'tidak bisa berangkat ini anak, tiket sudah habis, simpan saja ini anak di sini'. Padahal anak kami masih di bawah umur, masa kami tega meninggalkan anak kami di stasiun sendirian," ujar Sri.

Sri kemudian emosi sampai marah membentak petugas laki-laki. Dia tersinggung karena merasa petugas kereta api tidak memperlakukannya dengan baik.

"Karena petugas itu tidak melayani kami dengan baik dan bicara seolah-olah dia merasa paling hebat. Di situlah kami tidak terima sebagai pelanggan. Sehingga kami sempat emosi karena perlakuan tersebut," paparnya.

Sekuriti di stasiun tersebut sempat melerai percekcokan penumpang dengan petugas kereta api. Sri mengaku saat itu dirinya dan keluarga sempat diizinkan untuk bisa naik kereta namun kapasitas penumpang sudah penuh.

"Sesudah kami marah-marah barulah petugas security mengizinkan kami untuk naik di kereta menuju Stasiun Pangkep untuk pulang, tapi kondisi kereta sudah full. Akhirnya kami sekeluarga pulang ke Pangkajene dengan memesan mobil Maxim dengan 10 orang keluarga kami dengan penuh kekecewaan," pungkasnya.

Wartawan detikSulsel telah menghubungi Kepala Tata Usaha Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel, Hasbudi Samad terkait percekcokan tersebut. Namun Hasbudi belum memberikan respons.

Diketahui, percekcokan antara penumpang dan petugas kereta api ini viral di media sosial. Penumpang wanita itu bahkan sempat memaki petugas kereta api laki-laki yang berada di Stasiun Mandai Maros.

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga pertanian dan pangan PBB, Food and Agriculture Organization (FAO), memprediksi produksi beras Indonesia berpotensi cetak sejarah baru di musim tanam tahun 2025/2026. Kementerian Pertanian (Kementan) merilis laporan terbaru FAO, yang memproyeksikan produksi beras Indonesia bisa mencapai 35,6 juta ton.

"Proyeksi produksi FAO tersebut menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Jumlah ini merupakan rekor tertinggi Indonesia dalam tiga tahun terakhir, sekaligus menjadi salah satu lonjakan tertinggi di antara negara-negara produsen utama," tulis Kementan dalam keterangan resmi, Selasa (24/6/2025).

"Bila proyeksi tersebut terwujud, realisasi produksi Indonesia melampaui target pemerintah sebesar 32 juta ton," tambah Kementan.

Disebutkan, FAO menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia, setelah China, India, dan Bangladesh.

"Produksi Indonesia diperkirakan naik 4,5 persen dibanding musim sebelumnya yang sebesar 34 juta ton. Kenaikan ini menandai pemulihan signifikan yang dilakukan pemerintah setelah sempat mengalami penurunan pada 2024/2025," sebut Kementan mengutip laporan FAO tersebut.

"Peningkatan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki daya saing dan ketahanan dalam sektor pertanian, khususnya di subsektor pangan strategis".

Ditambahkan, lonjakan produksi Indonesia hanya kalah dari Brasil yang mencatat peningkatan sebesar 14,7%. Sementara negara-negara seperti Thailand dan Pakistan justru diproyeksikan mengalami penurunan produksi.

"Capaian ini merupakan bukti nyata dari komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan swasembada. Dengan kondisi geopolitik global saat ini yang tidak menentu, sangat penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap negara lain," sebut Kementan.

"Di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kementan melakukan berbagai terobosan strategis guna mendorong peningkatan produksi secara eksponensial. Mentan Amran menggerakkan seluruh jajarannya untuk mempercepat tanam, menyediakan benih unggul, memperbaiki irigasi, memasifkan pompanisasi, serta memastikan pupuk tersalurkan tepat waktu," lanjut Kementan.

Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram (kg), serta menghapus kebijakan rafaksi guna meningkatkan penyerapan gabah petani juga disebut sebagai salah satu langkah strategis pemerintah mendorong peningkatan produksi.

"Dengan kebijakan ini, cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 4,15 juta ton dan harga gabah di tingkat petani tetap stabil. Hasilnya, petani dapat menikmati hasil panen dengan layak dan tetap semangat untuk terus menanam. Kebijakan harga di tingkat petani sangat krusial untuk menjaga keberlanjutan peningkatan produksi beras nasional," tulis Kementan.

"Proyeksi positif dari FAO ini juga menjadi sinyal kepercayaan internasional terhadap potensi sektor pangan Indonesia. Jika tren ini berlanjut, Indonesia berpeluang memperkuat stok beras nasional, melakukan ekspor, dan meningkatkan posisi strategisnya dalam sistem pangan global," sebut Kementan.

Sebelumnya, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) juga menyebutkan produksi Indonesia pada 2024/2025 melesat tajam. Produksi beras Indonesia musim tanam 2024/2025 diperkirakan mencapai 34,6 juta ton, naik 600 ribu dari proyeksi bulan lalu dan tumbuh 4,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan produksi ini didorong oleh peningkatan luas panen menjadi 11,4 juta hektare serta kondisi cuaca yang sangat mendukung di awal tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Seorang hakim federal AS mengeluarkan perintah pengadilan lain yang memungkinkan Universitas Harvard terus menerima mahasiswa asing, kali ini dalam upayanya untuk membatalkan kebijakan Presiden Donald Trump yang melarang masuknya mereka ke kampus ternama Amerika Serikat itu.

Hakim Distrik AS Allison Burroughs mengabulkan permohonan Harvard untuk perintah penahanan sementara pada Senin (23/6/2025) waktu AS. Dengan demikian, hal ini mencegah pemerintah menerapkan deklarasi 4 Juni yang menolak masuknya mahasiswa internasional ke Harvard.

“Kasus ini berkaitan dengan hak konstitusional inti yang harus dilindungi, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berbicara, masing-masing merupakan pilar demokrasi yang berfungsi dan benteng penting melawan otoritarianisme,” tulisnya, dikutip dari Bloomberg pada Selasa (24/6/2025).

Keputusan Burroughs merupakan kemenangan kedua bagi Harvard dalam pertarungannya dengan pemerintahan Trump terkait populasi mahasiswa internasionalnya yang besar.

Pada 20 Juni 2025, hakim memblokir perintah 22 Mei AS yang mencabut sertifikasi Harvard untuk menerima mahasiswa asing. Kedua tindakan pemerintahan tersebut menyerang inti populasi tersebut—satu dengan menargetkan kelayakan universitas untuk menerima mahasiswa asing, dan yang lain dengan fokus pada masuknya mereka di perbatasan.

Terpisah, Harvard dalam keterangan resminya mengungkapkan bahwa perintah pengadilan akan terus memungkinkan Harvard menampung mahasiswa dan cendekiawan internasional sementara kasus ini berlanjut.

“Harvard akan terus mempertahankan hak-haknya—dan hak-hak mahasiswanya serta cendekiawan,” tuturnya.

Sementara itu, Perwakilan Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait kemenangan Harvard tersebut.

Untuk diketahui, Harvard menjadi sasaran utama Trump untuk memaksa universitas menindak dugaan antisemitisme, menghilangkan bias politik, dan menghapus program keragaman, kesetaraan, serta inklusi.

Harvard juga menggugat atas pembekuan dana senilai US$2,6 miliar, dan Burroughs telah menunda proses tersebut. Trump juga mengancam akan mencabut status bebas pajak universitas.

Burroughs mengatakan Harvard kemungkinan besar akan berhasil dalam klaimnya bahwa proklamasi Trump mewakili pembalasan yang ilegal, termasuk karena universitas tersebut menggugat administrasi atas tindakan sebelumnya untuk membatalkan hibah mereka.

Selain itu, kebijakan Trump yang dinilasi ilegal tersebut karena Trump menerbitkannya untuk menghukum universitas atas ideologi yang bertentangan dengan pandangan yang disukai oleh administrasi.

Keputusan ini mengikuti unggahan Trump di Truth Social pada 20 Juni yang mengatakan bahwa pemerintahannya dan Harvard kembali bernegosiasi.

Keputusan ini juga dikeluarkan pada hari yang sama ketika Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menerbitkan opini di The Washington Post yang menegaskan komitmen pemerintah untuk mencabut kemampuan Harvard untuk menerima mahasiswa internasional.

Dalam opini tersebut, Noem menyinggung Burroughs karena telah mengeluaran perintah penangguhan terhadap tindakan ini dan tanpa mempertimbangkan substansi kasus.

“Jika dia melakukannya, dia akan melihat bahwa DHS berada dalam kewenangannya. Kami sepenuhnya yakin akan menang,” tulis Noem.

Proklamasi visa Trump menargetkan perguruan tinggi di mana 27% mahasiswanya adalah warga asing. Pada sidang 16 Juni, pengacara Harvard Ian Gershengorn mengatakan bahwa proklamasi visa tersebut memiliki dampak butuk bagi Harvard.

“Ini mengancam laboratorium, penelitian inovatif, dan inovasi teknik. Ini merampas mahasiswa dari mentor dan guru pascasarjana. Ini merampas universitas dari keragaman pengalaman dan pendekatan yang secara fundamental mengubah arti belajar di Harvard,” tuturnya.

Alasan Trump Larang Mahasiswa Asing Masuk Harvard

Harvard berargumen bahwa deklarasi Trump melanggar hak Amandemen Pertama mereka untuk menolak tuntutan pemerintah untuk mengendalikan tata kelola, kurikulum, dan pandangan dosen serta mahasiswa. Pengacara universitas mengatakan tindakan AS yang menargetkan sekolah tersebut, termasuk pembekuan miliaran dolar dana, dapat memiliki dampak menghancurkan bagi universitas tertua dan terkaya di Amerika.

Pemerintahan Trump berargumen bahwa presiden memiliki wewenang luas untuk mengendalikan imigrasi dan keamanan nasional, dan hakim tidak boleh mempertanyakan penggunaan wewenang tersebut.

Dalam sidang, pengacara Departemen Kehakiman Tiberius Davis mengatakan Trump mengambil tindakan terhadap Harvard dengan alasan yang sah.

“Kami tidak mempercayai Harvard untuk menyeleksi, menampung, memantau, atau mendisiplinkan mahasiswa asing yang mereka bawa ke negara ini, sementara universitas lain belum menimbulkan banyak kekhawatiran,” kata Davis.

“Mereka memiliki banyak kerusuhan di kampus. Mereka memiliki perilaku antisemit yang serius. Laporan mereka sendiri telah menyebutkan hal ini. Mereka tidak cukup mendisiplinkan mahasiswa," lanjutnya.

Adapun perkara ini adalah Harvard v. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, 25-cv-11472, Pengadilan Distrik AS, Distrik Massachusetts (Boston).

Pasalnya, kondisi ini pun berdampak bagi mahasiswa Indonesia yang berencana melanjutkan studinya ke salah satu Ivy League tersebut.

Saat ini, tercatat sebanyak 46 mahasiswa penerima beasiswa atau awardee dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang sedang studi di Harvard dan 360 awardee yang akan kuliah di AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Ambisi Indonesia menjadi pemain utama dalam rantai pasok nikel global justru menghadirkan dilema besar antara mendorong potensi ekonomi dan dihadapkan isu lingkungan yang kian nyata.

Bukan berita baru kalau Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan mineral. Bahkan sejak ratusan tahun lalu, aktivitas eksploitasi oleh kolonial menjadi buktinya.

Jika sebelumnya, minyak, emas, hingga batu bara, maka belakangan publik terpapar dengan gaung eksploitasi nikel.

Tidak salah, Kementerian ESDM menyebut total sumber daya nikel mencapai 18,55 miliar ton bijih. Tahun lalu, produksi nikel ditargetkan mencapai 240 juta ton, naik dari kebutuhan smelter 220 juta ton pada 2023.

Melihat potensi ini, pemerintah tidak tinggal diam. Upaya mengubah tanah menjadi emas ini terus dilakukan. Namun, sebuah kajian terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyodorkan sebuah pernyataan krusial.

Laporan ini mengungkap kontradiksi antara potensi ekonomi yang dijanjikan dan ancaman lingkungan yang membayangi, memicu perdebatan sengit tentang arah kebijakan ke depan.

Indonesia telah menerapkan dua kali larangan ekspor bijih nikel, sebuah langkah yang memicu pertumbuhan signifikan di industri hilir nikel. Kendati demikian, LPEM FEB UI mengungkapkan bahwa kontribusi hilirisasi nikel terhadap ekonomi nasional saat ini masih terbatas.

"Aktivitas hilirisasi Indonesia masih fokus pada proses bernilai tambah rendah, seperti pembuatan baja, bukan proses bernilai tambah tinggi seperti manufaktur kendaraan listrik (EV)," ungkap laporan tersebut dikutip Bisnis, Selasa (24/6/2025).

Fakta di lapangan berbicara. Pada 2023, ekspor feronikel mencapai sekitar tiga kali lipat gabungan ekspor nikel matte dan nikel sulfat (yang biasanya digunakan untuk kendaraan listrik).

Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama hilirisasi masih pada tahap awal rantai nilai. Lebih ironisnya lagi, diperkirakan sekitar 90% dari penciptaan nilai tambah nikel tidak terdistribusi kepada rakyat Indonesia karena banyak perusahaan pertambangan dan industri nikel tidak dimiliki secara domestik.

LPEM FEB UI menegaskan bahwa bergantung semata-mata pada hilirisasi nikel tidak akan cukup untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan bagi transisi ekonomi Indonesia.

Hanya saja, gegap gempita smelter nikel memang berhasil mendongkrak perekonomian lokal. Provinsi-provinsi penghasil nikel, seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi antara 2021-2023.

Pertumbuhan Maluku Utara melonjak drastis dari 6,73% (2014-2019) menjadi 20,07% (2021-2024), sementara Sulawesi Tengah naik dari 11,17% menjadi 12,94% pada periode yang sama.

"Pertumbuhan tinggi penambangan bijih logam dan industri logam, terutama di Maluku Utara, mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," tulis catatan LPEM FEB UI.

Meski potensi ekonomi hilirisasi nikel menjanjikan, sisi lain dari aktivitas ini menimbulkan tantangan serius terkait pelestarian lingkungan yang tidak bisa diabaikan. Hal ini pun menjadi sorotan tajam dalam kajian LPEM FEB UI.

Penambangan nikel telah menyebabkan pembukaan 76.031 hektar hutan, dengan 68% konsesi tumpang tindih dengan hutan. Studi dari University of Maryland (UMD) memperkirakan 153.364 hektar hutan hilang antara 2001 dan 2022.

"Indonesia menyumbang 26,4% dari deforestasi terkait pertambangan global," sebut laporan tersebut.

Sebelumnya, Greenpeace Indonesia juga mengkritik hilirisasi industri nikel yang disebut telah merusak lingkungan dengan membabat hutan, mencemari sumber air, sungai, laut, hingga udara.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik mengatakan industrialisasi nikel yang tengah digenjot pemerintah di tengah permintaan mobil listrik yang meningkat telah mengorbankan kondisi hutan, tanah, sungai dan laut di berbagai wilayah seperti Morowali, Konawe Utara, Kabaena, Wawonii, Halmahera, hingga Obi. “Kini tambang nikel juga mengancam Raja Ampat, Papua, tempat dengan keanekaragaman hayati yang amat kaya yang sering dijuluki sebagai surga terakhir di bumi,” kata Iqbal dalam keterangan resminya, Selasa (3/6/2025).

Adapun LPEM FEB UI mencatat enam dari 25 konsesi deforestasi nikel teratas berdampak pada 27.693 hektar Kawasan Keanekaragaman Hayati Utama (KBA), membahayakan spesies endemik seperti rangkong Sulawesi.

Tidak hanya itu, Peleburan nikel di pesisir menyebabkan kerusakan signifikan pada hutan bakau dan terumbu karang. "Indonesia, sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang, memiliki 30% terumbu karang dunia dan 76% spesies karang global, menjadikan peleburan nikel ancaman besar bagi ekosistem laut," demikian peringatan dari kajian tersebut.

Selain aktivitas pertambangannya, operasional smelter nikel 67% ditopang Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTU). Hal ini memperkokoh Indonesia sebagai negara kelima terbesar secara global dalam kapasitas PLTU mandiri (9.815 MW).

Pembangkit listrik ini melepaskan 47 juta ton CO₂ setiap tahun. Dengan produksi nikel yang diproyeksikan meningkat tiga kali lipat pada 2028, emisi dapat mencapai 38,5 juta ton, atau sekitar 4,5% dari total emisi Indonesia.

LPEM FEB UI juga menyoroti kerangka regulasi Indonesia, terutama melalui Omnibus Law, secara signifikan telah melemahkan perlindungan lingkungan.

Belajar dari Raja Ampat

Kelemahan dalam pengawasan dan implementasi regulasi ini tidak hanya bersifat teoritis.

Kasus penambangan nikel di Raja Ampat menjadi contoh nyata bagaimana penguatan penegakan hukum dan perizinan perlu dihadirkan agar terhindar dari kerusakan kawasan yang sangat dilindungi.

Terlepas perizinan yang diperkuat, isu ketaatan pemerintah dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku juga dipertanyakan. Apalagi dengan merujuk eksploitasi nikel di Raja Ampat.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) mengatakan bahwa empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat yang dicabut oleh pemerintah, masih berada pada tahap eksplorasi.

Lanjutnya, ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pulau kecil tidak boleh ditambang, seharusnya Kementerian ESDM langsung menyatakan bahwa semua aktivitas pertambangan itu dihentikan di pulau-pulau kecil.

“Masalahnya masih berpaku pada, ‘oh izinnya sudah ada sebelum aturan itu dikeluarkan’. Kan seharusnya tidak bisa begitu ya. Ya ke depan tidak boleh lagi di pulau kecil ada tambang,” ujarnya di kanal youtube Bisniscom, dikutip Selasa (24/6/2025).

Bhima melanjutkan persoalan penambangan di Raja Ampat mesti menjadi momentum untuk mengevaluasi program hilirisasi, karena hasil tambang di kepulauan itu dialirkan ke smelter yang berada di wilayah Maluku Utara.

Bhima berharap, apa yang terjadi di Raja Ampat dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola industri nikel agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan sosial.