REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang resmi membuka penerbangan perintis ke Bandara Dewadaru di Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Susi Air menjadi maskapai atau operator untuk rute penerbangan tersebut.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi dan Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti Aviation, Susi Pudjiastuti, menghadiri acara penerbangan perdana maskapai Susi Air dari Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang ke Bandara Dewadaru Karimunjawa pada Jumat (4/7/2025) pagi. General Manager Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Fajar Purwawidada, dan Wakil Bupati Jepara, M Ibnu Hajar, turut berpartisipasi dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi menyampaikan terima kasih kepada Susi Susi Pudjiastuti karena sudah bersedia membuka rute penerbangan dari Semarang ke Karimunjawa. Menurutnya, selain meningkatkan konektivitas wilayah, hal itu akan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.

"Saya ucapkan terima kasih. Penerbangan perdana ini momentum untuk menumbuhkembangkan kembali ekonomi baru, baik itu turisme, investasi, maupun kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya," kata Luthfi.

Selain itu, Luthfi menilai, dengan adanya penerbangan perintis, layanan di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang semakin lengkap. "Bandara internasional sudah kita punya, bandara internasional logistik juga sudah ada, kita kembangkan lagi bandara terkait (penerbangan) perintis. Hari ini adalah yang perdana," ucapnya.

Sementara Susi Pudjiastuti menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Prov (Pemprov) Jateng yang sudah menyiapkan acara untuk penerbangan perdana Susi Air dari Semarang ke Karimunjawa. "Saya tidak mengira penerbangan kami akan disambut seperti ini," ujar mantan menteri perikanan dan kelautan tersebut dalam sambutannya.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke produsen otomotif PT Saic General Motors Wuling (SGMW) Motor Indonesia di Kawasan Industri GIIC Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Kunjungan ini untuk memantau perkembangan industri manufaktur Tanah Air.

"Kami monitor perkembangan industri manufaktur Indonesia. Sejauh mana, ekspor yang telah dilakukan ke Thailand, Nepal dan negara-negara lain, negara setir kanan, termasuk setir kiri," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim di Cikarang, Jumat (4/7/2025).

Dia mengaku, perkembangan lini usaha Wuling Motor Indonesia dari segi ekspor relatif tumbuh meski produksi masih dapat digenjot lagi. Mengingat perusahaan itu baru memproduksi 20-30 persen dari total kuota produksi.

Pihaknya mendorong PT SGMW Motor Indonesia untuk mampu memperluas ekspansi pasar, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas produksi sebagaimana optimalisasi penggunaan komponen dalam negeri yang telah diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan tersebut.

"Berkaitan penerapan penggunaan komponen dalam negeri, Wuling telah memenuhi standar 40 persen sesuai regulasi dan kita berharap itu bisa terus dijaga," katanya.

Kemudian dari aspek ketenagakerjaan, lanjut Nunik, PT SGMW Motor Indonesia mempekerjakan lebih dari 90 persen tenaga lokal berstatus tetap hingga pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Hanya sebagian kecil pekerja berstatus alih daya pada bagian tertentu sesuai kebijakan perundang-undangan.

Wakil Gubernur Lampung 2019-2023 itu turut menyoroti pemakaian kendaraan ramah lingkungan melalui penggunaan kendaraan listrik dengan meminta perusahaan menggunakan sumber energi terbarukan sehingga berkontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan.

"Memang ini sedang menjadi debatable di masyarakat. Percuma kita mengarahkan kendaraan elektrik tapi sumber listrik tetap merusak ekosistem. Tantangan hari ini adalah keduanya beriringan, kalau hanya salah satu, sama saja efeknya. Seperti jangan merusak Raja Ampat demi kepentingan eksplorasi tambang," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah beredarnya surat resmi kepada pihak kedutaan sejumlah negara di Eropa tentang rencana kunjungan istrinya, Agustina Hastarini.

Maman tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 15.00 WIB mengenakan mobil Toyota Alphard putih bernomor polisi 'RI 27'. Dia tiba dan memberikan keterangan kepada wartawan atas tujuannya mendatangi KPK di tengah isu yang beredar terkait dengan rencana perjalanan istrinya ke luar negeri.

Maman mengatakan, kedatangannya sore ini merupakan inisiatif pribadi sebagai Menteri UMKM guna meluruskan isu tentang perjalanan istrinya ke beberapa negara di Eropa.

"Kehadiran saya di KPK, saya sampaikan, atas inisiatif saya pribadi. Kapasitas saya sebagai Menteri UMKM, adalah bentuk pertanggungjawaban saya kepada bangsa dan negara," ujarnya kepada wartawan sebelum masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Politisi Partai Golkar itu lalu mengaku telah membawa sejumlah dokumen. Dia menyebut dokumen itu dibawa untuk menuntaskan polemik dan isu yang berkembang beberapa hari belakangan terkait dengan dirinya dan keluarganya.

"Kasih saya waktu sedikit untuk menjelaskan dan menyampaikan dokumen yang saya miliki terkait keberangkatan keluarga saya," tuturnya.

Meski demikian, Maman tidak memerinci lebih lanjut pihak mana yang ingin ditemuinya di KPK. Dia hanya mengatakan bakal menemui pejabat setingkat deputi terkait dengan isu yang ingin dia soroti.

"Yang pasti [ingin menemui] deputi di KPK terkait dengan isu ini," ujarnya.

Untuk diketahui, KPK memiliki empat kedeputian di bawah pimpinan. Kedeputian Penindakan dan Eksekusi, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi serta Kedeputian Informasi dan Data.

Adapun pada keterangan sebelumnya, Maman telah membantah tudingan miring yang menyebutkan istrinya meminta didampingi perwakilan RI dalam kunjungan ke sejumlah negara Eropa.

Maman berencana menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasikan hal tersebut.

“Tidak bener itu, jahat banget yang buat fitnah seperti itu,” kata Maman saat dikonfirmasi, Kamis (3/7/2025).

Pernyataan Maman menyusul beredarnya surat resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM dengan nomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025 tertanggal 30 Juni 2025.

Dalam surat tersebut disebutkan Agustina akan mengikuti kegiatan Misi Budaya dan melakukan kunjungan ke beberapa kota di Eropa, antara lain Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan mulai 30 Juni hingga 14 Juli 2025.

Surat itu ditujukan kepada berbagai perwakilan RI di Eropa, seperti KBRI di Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma, Den Haag, serta Konsulat Jenderal RI di Istanbul.

Dalam surat tersebut juga disampaikan permohonan dukungan dan pendampingan dari perwakilan RI selama pelaksanaan agenda, terutama untuk mendampingi Istri Menteri beserta rombongan selama kegiatan berlangsung.

“Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma dan Den Haag serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul selama pelaksanaan agenda dimaksud berupa pendampingan Istri Menteri beserta rombongan selama kegiatan ini berlangsung,” tulis isi surat yang ditandatangani Sekretaris Menteri UMKM, Arif Rahman Hakim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis memperkirakan, kenaikan harga bitcoin akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan, terutama jika mengikuti pola historis yang sama dengan tahun 2020.

"Kita memiliki sedikit waktu dan ekspansi harga yang tersisa," kata analis kripto Rekt Capital, dikutip dari Cointelegraph, Jumat (4/7/2025).

Rekt menjelaskan bahwa jika siklus harga bitcoin mengikuti pola tahun 2020, pasar kemungkinan akan mencapai puncaknya pada bulan Oktober, yaitu 550 hari setelah halving bitcoin pada April 2024.

"Itu sudah dua hingga tiga bulan yang mungkin tersisa bagi kita dalam pasar bullish ini," tutur Rekt.

Rekt mengakui bahwa banyak pelaku pasar mengabaikan siklus halving dan memprediksi kemungkinan "perpanjangan siklus" yang berlangsung hingga 2026.

"Banyak orang senang membuang prinsip-prinsip yang telah teruji waktu, padahal sangat penting untuk mengandalkan metrik semacam ini karena metrik tersebut tidak akan memengaruhi Anda sebanyak membuang semuanya," tutur dia.

Ia mengatakan bahwa mereka mengesampingkan metrik siklus halving untuk mengejar narasi baru, seperti korelasi bicoin dengan pasokan uang M2 global.

Sebelumnya, analis kripto Crypto Auris mengatakan, seiring dengan meningkatnya pasokan uang global, target harga bitcoin berikutnya berada di sekitar 170.000 dollar AS.

Harga bitcoin mencapai 109.155 dollar AS, hanya 2,5 persen di bawah harga tertinggi sepanjang masanya yaitu 111.970 dollar AS, menurut data CoinMarketCap. Rekt Capital mengatakan mengejar target harga bitcoin baru adalah "hal yang emosional."

Rekt mengatakan bahwa melihat metrik baru adalah reaksi impulsif.

"Itu juga hal yang emosional, dan Anda tidak ingin hal-hal emosional mengaburkan penilaian Anda," katanya.

Namun, beberapa analis kripto percaya bahwa siklus halving bitcoin yang umum kurang dapat diandalkan sekarang, mengingat lonjakan adopsi bitcoin oleh investor institusional, yang tidak terjadi pada siklus sebelumnya.

Sebelumnya, kepala penelitian aset digital Standard Chartered Geoff Kendrick mengatakan, berkat peningkatan arus investor, pihaknya meyakini BTC telah bergerak melampaui dinamika sebelumnya di mana harga turun 18 bulan setelah siklus halving.

Pada Mei 2025, Standard Chartered memperkirakan harga bitcoin akan mencapai 200.000 dollar AS pada akhir tahun.

Langkah Pertamina Renewable Energy (PRNE) mencaplok 20 persen saham perusahaan energi terbarukan asal Filipina, Citicore Renewable Energy Corporation (CREC), bukan sekadar ekspansi bisnis. Aksi korporasi ini jadi pintu masuk strategis menuju integrasi kawasan lewat ASEAN Power Grid lewat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Untuk mencaplok 20 persen saham CREC, Pertamina NRE menggelontorkan USD 120 juta atau setara Rp 1,96 triliun (kurs Rp 16.410 per dolar AS).

CEO PRNE John Anis mengatakan akuisisi saham minoritas ini bukan hanya soal nilai investasi, tetapi tentang memperkuat posisi Indonesia dalam konstelasi energi regional. Citicore, yang dikenal sebagai salah satu pemain utama panel suraya (solar PV) di Filipina, saat ini tengah membangun proyek-proyek dengan total kapasitas lebih dari 1 gigawatt yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

"Ada ASEAN Power Grid yang cita-citanya seperti kayak di Eropa, transmisi setiap negara bisa terkoneksi. Ini mungkin tahap awal, tapi pasti 50 tahun lagi akan terjadi. Kita harus siapkan ke sana, ini arahanya jangka panjang membuka peluang berkontribusi secara besar di ASEAN. Harus ditangkap dari sekarang," katanya dalam diskusi dengan media di Jakarta, Kamis (4/7).

ASEAN Power Grid adalah inisiatif regional untuk mengintegrasikan sistem kelistrikan antarnegara Asia Tenggara melalui koneksi jaringan transmisi. Dalam jangka panjang, proyek ini bertujuan membentuk pasar listrik regional yang memungkinkan negara-negara ASEAN untuk mengekspor dan mengimpor listrik secara langsung—terutama dari sumber terbarukan.

Sejauh ini, beberapa koneksi lintas negara yang telah berjalan di antaranya: Laos–Thailand–Malaysia–Singapura (LTMS): Laos mengekspor listrik PLTA ke Malaysia dan Singapura melalui jalur transmisi lintas Thailand. Lalu ada Thailand–Kamboja dan Thailand–Myanmar: saling berbagi pasokan listrik. Sementara Indonesia–Malaysia (Kalimantan–Sabah): sedang dalam tahap pengembangan.

“Filipina sudah sangat progresif. Mereka punya iklim investasi yang kompetitif, grid yang terbuka, dan prioritas untuk renewable dalam sistem kelistrikannya. Jadi kami bisa belajar sekaligus menyiapkan posisi untuk ekspansi regional,” jelas John.

Saat ini, Citicore telah mengoperasikan 285 MW kapasitas PLTS, sedang membangun 1.085 MW, dan memiliki pipeline proyek lanjutan sebesar 2.405 MW. Menurut John, lewat kemitraan ini, PRNE juga dapat memperluas pengalaman konstruksi dan operasional proyek energi bersih skala besar.

“Kami melihat Citicore tidak hanya sebagai mitra bisnis, tetapi juga sebagai akselerator kemampuan kami. Kuncinya bukan hanya teknologi, tapi kecepatan eksekusi. Di Filipina, membangun 1 megawatt bisa selesai dalam 1–2 hari. Itu benchmark penting,” tegasnya.

John mengatakan untuk tahap awal, Pertamina RNE akan membangun kelistrikan di Filipina, bukan di Indonesia. Alasannya karena di sana, kebutuhan listrik lebih mendesak, terutama di sumber energi bersih. Sementara di Indonesia, masih banyak sumber energi bersih lainnya yang bisa diandalkan.

Setelah kelistrikan di Filipina tercukupi, pasokan berlebih ini akan dijual ke negara ASEAN lainnya. Salah satunya ke Singapura. Pun ketika Filipina akan menggarap proyek PLTS di Indonesia, Pertamina RNE membuka jalan untuk bisa ekspor listrik ke Singapura.

Menurut CEO PRNE John Anis, proyek-proyek PLTS yang dikembangkan Citicore dapat menjadi bagian dari strategi ekspor energi lintas negara seiring berkembangnya konektivitas regional.

“Kami mendukung rencana mereka mengekspor listrik ke Singapura. Dan ke depan, ketika transmisi regional terbangun, bukan tak mungkin listrik dari proyek gabungan ini juga bisa disalurkan ke negara ASEAN lainnya,” ujar John.

Ia menambahkan, langkah PRNE masuk ke pasar luar negeri merupakan bagian dari strategi jangka panjang. Sambil menunggu kesiapan pasar domestik dan percepatan regulasi seperti untuk melistriki daerat 3T dan koperasi desa, PRNE terus membangun kekuatan dan pengalaman melalui proyek di kawasan.

Bisnis.com, BATAM - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepulauan Riau (Kepri) kembali meluncurkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2025.

Kepala Bapenda Kepri Abdullah mengatakan program ini berlaku dari awal Juli hingga 15 November 2025.

Program pemutihan pajak ini merupakan salah satu bentuk dorongan untuk membantu kondisi ekonomi masyarakat, serta langkah konkret mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan.

"Kami lihat bahwa banyak masyarakat yang menunda pembayaran pajak karena kendala ekonomi. Lewat program ini, kami mengajak pemilik kendaraan bermotor agar kembali patuh pajak tanpa terbebani denda," katanya, Jumat (4/7/2025).

Adapun bentuk keringanan yang ditawarkan kepada masyarakat yakni potongan PKB sebesar 2% bagi wajib pajak yang tidak ada tunggakan, khusus untuk tahun pajak 2025.

Selanjutnya pengurangan pokok PKB secara berjenjang, dimulai dari 10% untuk tahun tunggakan 2024 kemudian berjenjang hingga pengurangan pokok PKB sebesar 50% untuk tahun 2025.

Sedangkan untuk tunggakan tahun 2019 ke bawah, pengurangan pokok PKB sebesar 100%. "Lalu penghapusan denda PKB sebesar 100%, dan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II sebesar 100%," ucapnya.

Dan terakhir, ada penghapusan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) selain tahun berjalan.

"Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan, yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di Kepri," pungkasnya.(239)

IDXChannel – Impor komputer China di Amerika Serikat (AS) menurun drastis lebih dari enam kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu pada Mei 2025. Penurunan ini pun menjadi rekor terendah sepanjang sejarah, berdasarkan data statistik AS.

Kantor berita RIA Novosti melaporkan, penurunan tersebut menegaskan dampak ketegangan perdagangan yang semakin memanas antara kedua negara.

Pada Mei 2025, impor komputer dari China oleh AS turun secara berturut-turut selama empat bulan, menyusut 6,4 kali dibandingkan tahun sebelumnya dan sepertiga dari bulan sebelumnya, mencapai USD535,4 juta. Angka ini menjadi titik terendah bulanan setidaknya sejak 2002, dengan data sebelumnya tidak tersedia untuk perbandingan lebih lanjut. Penurunan ini mencerminkan pergeseran besar dalam pola perdagangan teknologi antara AS dan China.

Mayoritas impor AS dari China terdiri atas laptop dan tablet dengan berat di bawah 10 kg, yang mencapai lebih dari USD365 juta pada Mei lalu. Selain itu, AS juga mengimpor perangkat input/output seperti keyboard, mouse, printer, dan pemindai senilai USD63,8 juta, serta unit pemrosesan data dan server senilai USD35,8 juta, di samping mesin komputasi, prosesor, komputer industri, dan produk terkait senilai USD27 juta. Data ini menunjukkan ketergantungan AS pada komponen teknologi China yang kini menurun tajam.

Sepanjang lima bulan pertama tahun ini, pembelian komputer AS dari China total mencapai USD8,5 miliar, atau 1,7 kali lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi di tengah ketegangan perdagangan yang memuncak, terutama setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 2 April 2025 yang memberlakukan tarif timbal balik terhadap impor dari berbagai negara.

Pada 9 April 2025, Trump mengumumkan tarif dasar 10 persen selama 90 hari untuk lebih dari 75 negara yang tidak merespons atau meminta negosiasi, dengan pengecualian untuk China pada tahap awal. Namun, pada 10-11 Mei 2025, kedua negara mengadakan pembicaraan tingkat tinggi di Jenewa, Swiss, yang dikoordinasikan oleh Wakil Perdana Menteri China He Lifeng dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan awal untuk menurunkan tarif perdagangan mulai 14 Mei selama 90 hari, dengan tarif timbal balik disesuaikan menjadi 10 persen.

Kendati demikian, kesepakatan tersebut diperumit oleh tarif tambahan 20 persen untuk fentanil, membuat Washington DC memberlakukan tarif 30 persen pada produk China. Sementara Beijing menerapkan tarif 10 persen pada impor AS.

Bulan lalu, kedua pihak saling menuduh melanggar perjanjian awal. Hal itu memperkeruh hubungan perdagangan yang memang sudah tegang. Para analis memperkirakan tren ini dapat memengaruhi rantai pasok teknologi global dalam jangka panjang.

(Ahmad Islamy Jamil)

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyebut hanya ada 62 ekor pesut Mahakam (Orcaella brevirostris) yang tersisa di habitatnya. Ia menyoroti hal tersebut sebagai peringatan keras akan adanya krisis ekologis di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur.

“Angka ini bukan sekadar data statistik. Ini merupakan indikator kuat degradasi ekosistem yang memerlukan perhatian dan tindakan segera,” ujar Hanif dalam kunjungan kerjanya ke Desa Pela, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Kamis (3/7).

Pesut Mahakam termasuk mamalia air tawar endemik Indonesia. Pesut Mahakam merupakan subpopulasi langka dari lumba-lumba Irrawaddy yang hanya hidup di Sungai Mahakam. Dengan tubuh abu-abu tanpa moncong dan perilaku sosial kompleks, spesies ini menjadi simbol kekayaan hayati dan identitas budaya masyarakat lokal Kalimantan Timur.

Sayangnya, pesut kini berada di ambang kepunahan. Beberapa faktor penyebabnya adalah pencemaran limbah tambang dan domestik, tabrakan kapal tongkang, serta praktik perikanan ilegal seperti penggunaan setrum dan bom ikan.

KLH juga menyebut ancaman terhadap pesut Mahakam merupakan cerminan dari tekanan sistemik terhadap ekosistem sungai. Penurunan populasi pesut menunjukkan keberlanjutan Sungai Mahakam sebagai sumber kehidupan bagi ribuan spesies dan masyarakat lokal kini berada dalam titik genting.

“Pelestarian pesut Mahakam melampaui kepentingan satu spesies; ini adalah upaya vital untuk menjaga keseimbangan ekologis Sungai Mahakam yang menopang kehidupan ribuan spesies dan masyarakat lokal,” ujar Hanif saat meninjau langsung ke Kawasan Danau Mahakam, habitat utama pesut.

Konservasi Pesut Mahakam menjadi bagian dari agenda prioritas nasional KLH/BPLH dalam rangka menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Hanif menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dan lintas sektor yang menyatukan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat adat, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kerangka kerja yang sinergis dan berbasis aksi nyata.

“Konservasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi dari hulu ke hilir, dari perumusan kebijakan hingga aksi nyata di lapangan. Partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda, sangat krusial dalam menemukan solusi yang berkelanjutan,” ucap Hanif.

Kunjungan kerja ini turut melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Desa PDTT. Selain itu, kunjungan ini juga diikuti Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Universitas Mulawarman, komunitas lokal seperti Pokdarwis Desa Pela, serta organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam upaya konservasi Pesut Mahakam.

Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan dukungan luas terhadap misi KLH/BPLH dalam menjaga ekosistem air tawar Indonesia.

KLH/BPLH akan terus memperkuat kebijakan berbasis bukti di tingkat lokal, mendorong keterlibatan lintas sektor, dan memastikan bahwa konservasi spesies terancam punah seperti Pesut Mahakam menjadi agenda utama dalam strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Menteri LH Tinjau TPA Sambutan di Samarinda

Dalam agenda yang sama, Menteri Hanif melanjutkan peninjauan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sambutan, Kota Samarinda, sebagai bagian dari komitmen KLH/BPLH terhadap reformasi pengelolaan sampah. Ia menyoroti perlunya percepatan transisi dari sistem open dumping menuju sanitary landfill, serta pembangunan infrastruktur pengolahan air lindi yang lebih modern dan ramah lingkungan.

“Praktik open dumping dalam pengelolaan sampah harus segera dihentikan. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari upaya nasional untuk mereformasi sistem pengelolaan sampah menjadi lebih ramah lingkungan,” ujar Hanif.

KLH/BPLH juga mengapresiasi langkah-langkah progresif Pemerintah Kota Samarinda dalam mentransformasi sistem pengelolaan sampah kota. Dukungan juga diberikan untuk rencana pembangunan sel landfill baru dan sistem pengolahan air lindi yang ditargetkan selesai sebelum akhir tahun 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan alasan bakal menjual LPG 3 kg satu harga untuk seluruh Indonesia.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, kebijakan itu dilakukan demi memberikan rasa keadilan bagi setiap warga di pelosok Tanah Air. Pasalnya, saat ini disparitas harga gas melon subsidi itu cukup tinggi antar daerah.
Menurut Yuliot, masih ada masyarakat miskin yang masih kesulitan untuk membeli LPG 3 kg. Karenanya, mereka lebih memilih menggunakan minyak tanah.
"Jadi kan kalau ini dengan adanya kebijakan LPG satu harga untuk LPG tertentu, justru ini akan ada rasa keadilan untuk setiap wilayah. Kan cukup banyak daerah-daerah yang belum terlayani oleh LPG. Jadi saat ini mereka masih menggunakan minyak tanah," kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (4/7/2025).
Asal tahu saja, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing.
Namun, penetapan harga oleh pemda itu harus berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas. Oleh karena itu, besaran HET LPG 3 kg selama ini bisa berbeda-beda di tiap provinsi atau kabupaten/kota.
Yuliot pun mengatakan, saat ini pihaknya masih mengodok harga yang cocok untuk LPG 3 kg di seluruh wilayah Indonesia. Dia menegaskan, ke depan harga LPG 3 kg itu bakal ditentukan pemerintah pusat.
"Ini [harga] ditetapkan oleh pemerintah, karena ini LPG satu harga maka ini harga ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ini ditetapkan oleh daerah ya justru ini akan terjadi perbedaan harga," jelas Yuliot.
Dia menambahkan bahwa PT Pertamina Patra Niaga akan ikut pengawasi implementasi kebijakan LPG 3 kg tersebut.
"Jadi untuk mekanisme pengawasan, ini kan untuk pengadaan LPG ini kan dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga," ucapnya.
Wacana membuat harga LPG 3 kg satu harga ini pertama kali dilontarkan oleh Menteri ESDM bahlil Lahadalia. Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).
Menurut Bahlil, pengaturan harga LPG yang ditentukan pemda menjadi celah untuk oknum memainkan harga LPG 3 kg. Padahal, negara telah menggelontorkan dana subsidi hingga Rp87 triliun per tahun untuk LPG 3 kg.
"Kami akan ubah beberapa metode agar kebocoran enggak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan pada daerah, ini ada kemungkinan dalam pembahasan Perpres, kami tentukan saja satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah," tutur Bahlil.
Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengatakan, masyarakat seharusnya mendapatkan harga LPG paling mahal sekitar Rp19.000 per tabung. Dia menyebut, harga LPG 3 kg setelah subsidi dari pemerintah adalah Rp12.000 per tabung.
Sementara itu, harga sampai di pangkalan resmi hanya mencapai Rp16.000 per tabung. Adapun, saat ini harga LPG di setiap daerah dibanderol antara Rp18.000 hingga Rp20.000 per tabung.

Jakarta -

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menyatakan kawasan Afrika semakin menjanjikan sebagai destinasi ekspor nontradisional Indonesia. Pada 2024 nilai ekspor ke tujuan tersebut baru US$ 6,3 miliar atau 2,4% dari total ekspor nasional.

"Tren ini mencerminkan peluang yang sangat menjanjikan untuk diperluas ke berbagai sektor strategis," kata Plt Ketua Dewan Direktur LPEI merangkap Direktur Eksekutif, Sukatmo Padmosukarso dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7/2025).

Komoditas utama yang menjadi andalan ekspor Indonesia ke kawasan Afrika pada 2024 di antaranya lemak dan minyak nabati/hewan. Komoditas ini menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 50,1% dari total ekspor Indonesia ke Afrika, atau setara dengan nilai sekitar US$ 3,2 miliar.

Kemudian disusul oleh kertas dan karton dengan nilai ekspor sebesar US$ 328 juta (5,2%), serta kendaraan dan aksesoris yang menyumbang sekitar US$ 295 juta (4,7%). Angka ini menegaskan potensi besar Afrika sebagai pasar ekspor yang dinilai layak diprioritaskan dalam strategi perdagangan luar negeri Indonesia.

Tak hanya itu, LPEI terus memperkuat peran beyond financing-nya dengan membina pelaku UKM melalui program CPNE (Coaching Program for New Exporter). Berbagai kisah sukses lahir dari program ini seperti CV Kwadungan JavaCoffee yang berhasil menembus pasar Libya, CV Jaya Saliem ekspor produk kakao ke Mozambique, dan CV Mitraindo Shoes yang memasok alas kaki ke Afrika Selatan.

Sebagai wujud diplomasi ekonomi Indonesia, LPEI menerima kunjungan tujuh Duta Besar RI untuk negara-negara Afrika pada 24 Juni 2025 untuk memperkuat sinergi pembukaan akses pasar ekspor ke kawasan tersebut. Pertemuan turut difasilitasi Bank Mandiri sebagai upaya memperluas penetrasi ekspor nasional melalui program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Kawasan, khususnya ke negara-negara yang selama ini belum terjangkau oleh sektor pembiayaan komersial.

"Melalui PKE Kawasan, Indonesia Eximbank hadir untuk membiayai ekspor ke wilayah dengan potensi besar namun memiliki risiko tinggi seperti di kawasan Afrika yang seringkali tak tersentuh oleh pembiayaan komersial, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global," tutur Sukatmo.

Tidak hanya mendukung ekspor barang dan jasa ke pasar potensial, PKE Kawasan juga menjadi instrumen LPEI dalam menjalankan peran diplomasi ekonomi melalui pembiayaan strategis di sektor-sektor unggulan nasional. Sampai Mei 2025, pembiayaan PKE Kawasan telah mencapai lebih dari 30% negara di kawasan Afrika dengan akumulasi nilai pembiayaan sebesar Rp 5,15 triliun.

"Proyek yang didukung termasuk ekspor pesawat CN-235 ke Senegal, jasa survei geoteknik ke Kongo dan produk semen di kawasan tersebut," jelasnya.

Para Duta Besar RI untuk kawasan Afrika pun menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan komunikasi antara pelaku usaha Indonesia dengan mitra di Afrika. Para perwakilan diplomatik menyebut momen ini sangat tepat mengingat Afrika sedang membuka peluang bagi negara-negara seperti Indonesia yang memiliki rekam jejak historis positif.

"Afrika bukan sekadar pasar alternatif, tapi representasi masa depan. Kedekatan emosional yang telah terjalin sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955 menjadi modal historis penting yang dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk dalam memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan Afrika," beber Duta Besar Indonesia untuk Republik Federal Nigeria, Bambang Suharto.

(acd/acd)

JAKARTA - Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), melalui inisiatif GRASP 2030 (Gotong Royong Atasi Susut dan Sisa Pangan di 2030), mengumpulkan para pemimpin bisnis , pemerintah, asosiasi, media, dan masyarakat umum dalam konferensi Nusantara Food & Hotel 2025 pada sebuah sesi khusus bertajuk “Mendorong Aksi Nyata untuk Mengatasi Susut dan Sisa Pangan .”

Sesi ini diisi dengan sambutan dari perwakilan BAPPENAS dan Bapanas yang menyampaikan pandangan dari sektor pemerintah. Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara IBCSD dan sejumlah asosiasi, yaitu Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), dan PISAgro.

Unilever juga secara resmi bergabung sebagai signatories GRASP 2030 melalui penandatanganan voluntary agreement. Selain itu, sesi ini dilengkapi dengan diskusi talkshow yang menjadi ruang berbagi pengalaman dan komitmen dari asosiasi dan signatories GRASP 2030 dalam mengatasi susut dan sisa pangan.

Acara dihadiri lebih dari 100 peserta dari berbagai sektor yang hadir untuk mewujudkan upaya bersama, dengan dukungan sejumlah signatories GRASP 2030, yakni Unilever, Nutrifood, Great Giant Food, dan Kalbe Nutritionals. Sebagai sebuah wadah kolaborasi multipihak, GRASP 2030 bersama dengan para signatories-nya terus berupaya untuk mendorong aksi nyata untuk mengatasi susut dan sisa pangan.

Direktur Eksekutif IBCSD, Indah Budiani menyampaikan, bahwa selain merugikan ekonomi dan lingkungan, susut dan sisa pangan juga mencerminkan ketimpangan sosial. “Oleh karena itu, komitmen bersama sektor bisnis dalam mengurangi susut dan sisa pangan bukan sekadar tanggung jawab sosial, tetapi juga peluang untuk efisiensi operasional, inovasi produk, dan peningkatan reputasi di mata konsumen, terutama generasi muda," sebut Indah dalam sambutannya saat membuka acara.

Sesi ini juga menyoroti pentingnya peran pengurangan susut dan sisa pangan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional . Dalam pidatonya, Nita Yulianis, Direktur Kewaspadaan Pangan BAPANAS, menekankan urgensi serta langkah utama untuk mengatasi susut dan sisa pangan di Indonesia, yang mencapai 48 juta ton per tahun.

“Kami memahami bahwa banyak hal sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, tetapi kita gaungkan kembali dengan tiga langkah utama: pencegahan timbulan sisa makanan, penanganan sisa pangan, dan pencatatan,” jelas Nita.

Dalam sesi talk show, para narasumber membahas tantangan dan upaya pengurangan susut dan sisa pangan di berbagai sektor, mulai dari sektor pertanian, produksi, hingga ritel. GAPMMI menyoroti tantangan overproduksi akibat perubahan cepat preferensi konsumen; APRINDO menekankan pentingnya manajemen stok yang efektif di sektor ritel; sementara PISAgro membagikan pengalaman mendampingi petani agar memproduksi secara efisien dan menghindari susut pangan.

Chairwoman GRASP 2030 sekaligus Head of Sustainability Nutrifood, Angelique Dewi, mendorong pelaku usaha untuk mulai dari langkah sederhana seperti mengukur jumlah food waste di operasional mereka sebagai bentuk efisiensi.

“Kita tidak perlu langsung berinovasi besar-besaran. Mulailah dengan mengukur food waste di operasional masing-masing. Ini adalah bentuk efisiensi bagi perusahaan itu sendiri, dan akan lebih efektif jika dilakukan dengan berkolaborasi bersama food bank dan pengelola sampah makanan,” ujarnya.

GRASP 2030 terus mengajak lebih banyak perusahaan dan organisasi lainnya untuk bergabung, menerapkan pendekatan Target–Ukur–Aksi, dan menjadikan pengurangan susut dan sisa pangan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan.

Sesi di Nusantara Food & Hotel 2025 menunjukkan bagaimana komitmen dapat diwujudkan dalam aksi nyata, sekaligus menjadi langkah penting menuju pencapaian target nasional di 2030. Lebih dari sekadar forum diskusi, acara ini mencerminkan gerakan kolektif yang kian kuat untuk membangun sistem pangan yang berkelanjutan.

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus berupaya mendorong Pemutakhiran data penerima batuan sosial lewat Pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) setiap 3 bulan guna memastikan bahwa data penerima bantuan sosial (bansos) semakin akurat dan tepat sasaran.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf menyebutkan pentingnya perbaikan data yang diikuti dengan perbaikan rekening guna memastikan data lebih akurat dalam menyalurkan dana Bansos.

Gus Ipul Juga menyampaikan permohonan maaf jika ada keterlambatan penyaluran Bansos Triwulan II-2025 akibat perbaikan data dan dipastikan di masa selanjutnya akan lebih baik.

Seperti apa strategi penyaluran Bansos Kemensos? Selengkapnya simak dialog Serliana Salsabila dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Jum'at, 04/07/2025)