JAKARTA, KOMPAS.com - Pengunjung di Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tak lagi ramai.

Sepinya pembeli membuat omzet atau pendapatan para pedagang menurun drastis.

Kondisi tersebut dirasakan Jay (37 tahun), pedagang daging sapi asal Tangerang, Banten.

Ia mengakui omzetnya terkerek turun sejak beberapa bulan lalu, imbas pembeli yang anjlok.

“Cuman tahun ini agak kurang ya pembelinya. Hampir semua pasar sepi,” ujar Jay saat ditemui Kompas.com di lokasi, Senin (9/6/2025).

Sekalipun enggan merinci pemasukannya, Jay mengaku bahwa omzet yang diperoleh saat ini hanya cukup membayar setoran daging yang diambil dari pihak lain.

Kondisi tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana Jay masih bisa mendapatkan untung yang besar.

Adapun, satu kilogram daging sapi yang dijual Jay dan pedagang lain di Pasar Santa rata-rata di level Rp130.000, sebelum hingga perayaan Idul Adha 2025.

Harga jual itu termasuk stabil atau tidak mengalami kenaikan.

Untuk diketahui, harga daging sapi per kilogram di Indonesia cukup bervariasi, dipengaruhi oleh kondisi geografis, jenis potongan daging, dan kualitasnya.

“Ya stabil itu Rp130.000 per kilogram, itu sebelum Lebaran, stabil juga dan nggak naik (harganya hingga setelah Idul Adha),” paparnya.

Dok.KOMPAS.com/Aska Bagus Aldika Penampakan depan gedung pasar santa di siang hari pada Rabu (11/09/2024)

Sikap Jay bukan tanpa alasan; dia berharap pasar yang sempat berjaya di tahun 2013-an bisa kembali ramai.

Pantauan Kompas.com pada pukul 13.00-15.00 WIB, tampak banyak lapak pedagang daging yang kosong, menyisakan dua lapak yang diisi Jay dan salah satu rekannya.

Ia mengaku bahwa sejak sebulan lalu banyak yang tak lagi berjualan daging di Pasar Santa. Jay sendiri tidak mengetahui alasan pastinya.

Senada, Alan (25 tahun) salah seorang penjual ikan juga menyampaikan hal serupa. Dia mengatakan, banyak pedagang ikan yang memilih berhenti berjualan, akibat pengunjung yang menurun drastis.

Menurut dia, penurunan pembeli terjadi bukan karena momentum Idul Adha yang membuat banyak masyarakat mendapatkan kurban, namun terjadi sudah sejak lama.

Meskipun begitu, pasar berlantai tiga itu tetap menawarkan atmosfer berbeda bagi setiap pengunjung yang memasukinya.

Daya tarik Pasar Santa terletak pada kombinasi antara pasar tradisional dan sentuhan modern yang dihadirkan.

Hadirnya kedai kopi kekinian dan sejumlah kios yang menjual pernak-pernik unik membuat pasar itu mendobrak stigma pasar tradisional.

Harum aroma kopi itu akan menyapa pengunjung saat memasuki area lantai basement pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Sembilan emiten menjadwalkan periode cum dividen atau batas akhir perdagangan saham dengan hak dividen pada Selasa (10/6/2025), termasuk HMSP dan TLKM.

Melansir data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), 9 emiten akan melangsungkan jadwal cum dividen pada 10 Juni 2025, a.l PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (HMSP), serta PT Clipan Finance Indonesia Tbk. (CFIN).

Ditambah lagi, PT Bisi International Tbk. (BISI), PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. (MTWI), PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (MPMX), PT Mitrabara Adiperdana Tbk. (MBAP), PT Saraswanti Indoland Development Tbk. (SWID), dan PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR).

Telkom tercatat membagikan dividen sebesar Rp21,05 triliun atau setara Rp212,46 kepada pemegang saham. Sebagai informasi, dividen yang dibagikan TLKM ini setara dengan 89% dari laba bersih perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp23,64 triliun.

Sementara itu, sisa dari laba bersih TLKM sebesar 11% dari laba bersih atau sekitar Rp2 triliun akan digunakan sebagai laba ditahan. Dividend payout ratio TLKM ini meningkat dibandingkan dengan tahun buku 2023 yang sebesar 72% dari laba bersih.

Adapun, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (HMSP) membagikan dividen tunai sebesar Rp6,53 triliun untuk tahun buku 2024. Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (27/5/2025).

Berdasarkan laporan Stockbit, dividen yang dibagikan HMSP setara dengan Rp56,2 per saham. Nilai ini juga mencerminkan rasio pembayaran dividen sekitar 98% dari laba bersih 2024, atau turun dari rasio tahun sebelumnya yang tembus 100%.

“Mengindikasikn dividend yield 8,7% berdasarkan harga saham intraday pada hari ini di Rp645 per saham. Cum date di pasar reguler dan negosiasi pada 10 Juni 2025, sementara tanggal pembayaran pada 26 Juni 2025,” tulis laporan Stockbit.

Berikut jadwal cum dividen 33 emiten pada Selasa, 10 Juni 2025:

- PT Bisi International Tbk. (BISI)

- PT Clipan Finance Indonesia Tbk. (CFIN)

- PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (HMSP)

- PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. (MTWI)

- PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (MPMX)

- PT Mitrabara Adiperdana Tbk. (MBAP)

- PT Saraswanti Indoland Development Tbk. (SWID)

- PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR)

- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM)

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengatakan tiga dari empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat belum diketahui memiliki peringkat kinerja perusahaan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup atau PROPER.

Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Djoko Widajatno mengatakan, empat perusahaan itu adalah PT GAG, PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP).

"PT GAG telah bergabung dan meraih peringkat PROPER yaitu Biru dan Hijau. Namun aktivitasnya saat ini ditangguhkan sementara berdasarkan temuan verifikasi lapangan," ungkap Djoko saat dikonfirmasi, Senin (9/6/2025).

Maichel KOMPAS.com Raja Ampat Layak Dijunjungi

Sedangkan 3 perusahaan lainnya, yakni PT KSM, PT ASP dan PT MRP, APNI merujuk pada catatan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang belum mencatat adanya program PROPER yang didapatkan.

"Sampai saat ini, belum ada catatan resmi dari KLHK yang menunjukkan bahwa ASP, KSM, atau MRP telah mengikuti program PROPER," tambahnya.

Adapun, terkait kritik Greenpeace Indonesia yang mengatakan kegiatan penambangan nikel di kawasan Raja Ampat telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Djoko bilang UU itu memiliki tugas utama untuk melindungi, mengelola, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, adil, dan bertanggung jawab.

"Untuk perusahaan boleh mengeploitasi dengan syarat memenuhi peraturan yang berlaku, menjalankan pertambangan yang baik, dengan memenuhi prinsip ESG," kata dia.

Menurutnya, ini sesuai dengan UU Minerba Nomor 3 tahun 2020, dengan menjalankan 8 dari 17 SDGS, dengan kriteria SDG yag ditetapkan oleh Kepmen ESDM 25 dan 26 tahun 2018 KEPMEN ESDM NO. 1824 K/30/MEM/2018.

"Dari laporan operasi penambangan yang dibuat oleh perusahaan atau self assesment harus ditindak lanjuti dengan pengawasan langsung dengan menggunakan teknologi real time, yang langsung dimonitor oleh kementerian ESDM, sehingga perlu dibangun sistem digital yang memadai," tutupnya. (Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul:Asosiasi Ungkap 3 Perusahaan di Raja Ampat Tak Miliki Peringkat Kelola Lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengantisipasi penurunan muka tanah atau land subsidence, dan mengurangi risiko banjir di Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya dengan pembangunan tanggul pantai Jakarta yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Pengamanan pesisir pantai merupakan salah satu program prioritas Kementerian PU dan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN)," kata Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam keterangan resmi, Senin (9/6/2025).

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyiapkan pembangunan tanggul di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7. Rencananya, pembangunan pengaman pantai di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7 paket 1 dilakukan di wilayah Kali Ancol dan Kali Dadap.

Pembangunan tanggul Kali Ancol Paket 1 direncanakan sepanjang 100 meter bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilaksanakan secara single years contract (SYC) pada 2025. Sementara, status saat ini dalam persiapan lelang.

Sementara itu, pembangunan tanggul Tahap 7 paket berikutnya direncanakan sepanjang 850 meter di Kali Ancol, Muara Baru Barat dan Cilincing. Anggaran kegiatan ini dalam tahap pengusulan dengan sumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dilaksanakan secara multi years contract (MYC) 2026-2027.

Pada tahap 7 ini juga akan dibangun satu unit sistem polder di Kali Dadap sebagai satu kesatuan sistem bangunan pengendali banjir yang terintegrasi dengan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) yang bersumber dari SBSN dilakukan secara MYC 2026-2027.

Hingga 2024, pembangunan tanggul pengaman pantai Jakarta oleh Kementerian PU telah mencapai total panjang 14,75 km yang terdiri dari enam tahap pekerjaan yang tersebar di kawasan Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol dan Dadap.

Kementerian PU menekankan bahwa pembangunan tanggul laut merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu yang juga mencakup penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah.

Upaya ini terintegrasi dengan pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur untuk memenuhi kebutuhan air bersih serta Jakarta Sewerage Development System untuk meningkatkan kualitas air di wilayah hilir. Pendekatan terintegrasi ini diharapkan tidak hanya mengurangi risiko banjir dan abrasi, melainkan juga mencegah land subsidence akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan.

Bisnis.com, JAKARTA - Taiwan tak hanya unggul sebagai produsen semikonduktor, tetapi juga memiliki kekuatan pada industri sepeda dan alat kebugaran atau fitness. Pemerintah Taiwan pun tengah gencar mempromosikan industri tersebut untuk mengukuhkan eksistensi manufaktur tradisionalnya di kancah global.

Meski tak memiliki populasi pesepeda terbesar di dunia, Taiwan sejatinya memiliki reputasi sebagai rajanya sepeda. Hal ini lantaran Taiwan memiliki rantai pasok industri sepeda dan komponennya yang lengkap dan menjadi rumah bagi top produsen sepeda dunia, yakni Giant Manufacturing Co Ltd dan Merida Industry Co.

Berdasarkan data Cycling & Health Tech Industry R&D Center (CHC) Taiwan, pabrikan sepeda Taiwan berjumlah 986 perusahaan secara global dengan nilai produksi tahunan senilai US$4,8 miliar atau sekitar Rp78,13 triliun (asumsi kurs Rp16.277 per US$). Nilai produksi tersebut terdiri atas produk sepeda utuh sebesar 34% dan komponen sepeda 66%.

Manager International Cooperation Office CHC Vincent Wang mengatakan, mayoritas atau 80% rantai pasok industri sepeda Taiwan terkonsentrasi di wilayah tengah, tepatnya di daerah Taichung.

"Mayoritas rantai pasok berdekatan. Ini menjadi kekuatan yang unik di mana Anda bisa mendapatkan hampir semua komponen sepeda dari satu daerah," ujar Wang saat menerima kunjungan media dari sejumlah negara, termasuk Bisnis di Taichung, Taiwan pada pekan lalu.

Tak hanya di domestik, manufaktur sepeda Taiwan juga tersebar di sebagian penjuru dunia, seperti di China, Vietnam, Kamboja, Indonesia, Belanda, Jerman, Hungaria, Ceko, Polandia, dan Portugal.

Pada 2024, ekspor sepeda Taiwan tercatat mencapai 1,27 juta unit, yang terdiri atas sepeda klasik 0,91 juta dan e-bikes 0,36 juta unit. Volume ekspor tahun lalu tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada 2023 yang mencapai 2,01 juta unit dan pada 2022 mencapai 2,99 juta unit.

"Penurunan ekspor tersebut karena efek pandemi Covid-19, tapi di kuartal pertama tahun ini sudah mulai membaik," kata Wang.

Adapun, produksi sepeda Taiwan untuk pasar ekspor berfokus pada produk kelas menengah hingga produk kelas atas. Utamanya, produk sepeda Taiwan dijual ke pasar Uni Eropa sebesar 36% dari total ekspor, Amerika Serikat 34%, dan China 9%.

Selain sepeda, Taiwan juga cukup maju dalam manufaktur alat kebugaran atau fitnes. Salah satu perusahaan alat fitnes terbesar di dunia yang berasal dari Taiwan adalah Johnson Health Tech (JHT).

JHT menaungi sejumlah merek alat fitnes ternama, seperti Matrix, Vision Fitness, Horizon Fitness, dan Bowflex. Merek-merek ini dijual ke 60 negara.

Bermula dari bisnis keluarga kecil yang didirikan oleh Peter Lo pada 1975, JHT kini menjadi perusahaan alat kebugaran komersial nomor satu di dunia.

Berdasarkan pemaparan manajemen JHT, Perusahaan membukukan pendapatan penjualan senilai US$1,49 miliar pada 2024. Untuk tahun ini, JHT menargetkan dapat membukukan pendapatan penjualan senilai US$2 miliar, diklaim sebagai yang tertinggi di antara kompetitor global lainnya.

Secara total, JHT telah membuka 330 gerai ritel di seluruh dunia dan memiliki tujuh basis manufaktur yang tersebar di Taiwan, China, Vietnam, Jepang, dan Amerika Serikat (AS).

Tujuh basis manufaktur tersebut termasuk satu pabrik ekspansi di Vietnam yang saat ini masih dalam tahap konstruksi.

Jean Hung, VP of HQ Sales Johnson Health Tech mengatakan bahwa pabrik kedua di Vietnam tersebut akan memiliki luas sekitar 185.000 meter persegi, dua kali lipat lebih besar dibandingkan pabrik pertama JHT di Vietnam.

Menurut Hung, pembangunan pabrik ekspansi tersebut masih terus berjalan meski terdapat tantangan adanya kebijakan tarif impor tinggi yang dikenakan Amerika Serikat kepada Vietnam 46%. Pembangunan pabrik tersebut ditargetkan selesai pada September 2025.

"Kami sudah mengkalkulasi, meski tarif 46% dibandingkan China, sepertinya masih ada ruang," kata Hung.

Saat ini, Hung menuturkan bahwa JHT belum berencana untuk melakukan ekspansi manufaktur ke negara Asia Tenggara lainnya, selain Vietnam.

Taiwan Gencar Promosi Industri Sepeda dan Kebugaran

Taiwan di bawah kepemimpinan pemerintahan Presiden Lai Ching-te, yang baru menjabat pada Mei 2024, aktif memperkuat dan mendorong pengembangan sektor kesehatan Taiwan. Upaya tersebut dilakukan melalui Rencana Pengembangan Taiwan Sehat dan pengembangan enam sektor industri di wilayah tengah dan timur Taiwan.

Menurut Deputy Director General Taiwan International Trade Administration (TITA) Susan Hu, industri kesehatan akan menjadi sektor penting yang memiliki daya saing tinggi seiring dengan peningkatan kesadaran kesehatan dan populasi global yang menua.

"Ini menggabungkan karakteristik lokal dengan industri kesehatan dan kebugaran, serta memperkuat sistem industri kesehatan Taiwan. Kami juga ingin menjadikan Taiwan sebagai pusat pengembangan pariwisata medis, budaya, dan kreatif di kawasan Asia Pasifik," ujar Susan Hu dalam acara peluncuran Go Healthy with Taiwan di Taipei, Selasa (3/6/2025).

Untuk itu, dengan keunggulan yang dimiliki Taiwan di bidang smart health, inovasi perangkat medis, serta teknologi olahraga dan sepeda, Taiwan terbuka terhadap kemitraan global di bidang kesehatan.

Executive Vice President Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) Joe Chou juga menekankan bahwa Taiwan tak hanya maju dalam industri semikonduktor, tetapi juga industri olahraga dan kebugaran.

"Contohnya, industri sepeda kami memiliki rantai pasokan paling lengkap di dunia, menjadikan Taiwan pemimpin dalam industri. Peralatan kebugaran dan olahraga kami juga memiliki pengalaman pemasaran global bertahun-tahun, serta reputasi yang sangat baik di pasar," kata Chou.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, operasi tambang milik PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya jauh dari Kawasan wisata unggulan Pulau Pianemo. Namun, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai, aktivitas penambangan nikel anak perusahaan BUMN PT Antam Tbk ini tetap melanggar hukum.

Feri menjelaskan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sudah menegaskan larangan aktivitas tambang di pulau kecil.

Berdasarkan ketentuan ini, menurut Feri, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk konservasi Pendidikan dan pelatihan dan pengembangan budidaya laut pariwisata, usaha perikanan, pertanian organik, peternakan, dan atau pertahanan dan keamanan negara.

“Sebutkan dimana urusan yang berkaitan dengan pertambangan berdasarkan undang-undang ini? Tidak boleh aktivitas apapun bertentangan dengan undang-undang,” kata Feri kepada Katadata.co.id, Senin (9/6).

Feri juga menyoroti keputusan Bahlil mencabut izin tambang PT Gag Nikel yang hanya sementara. Jika melihat Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, menteri berwenang dapat menerbitkan dan mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya yang menimbulkan dampak penting dan cakupan luas.

“Saya dengar, ada artis yang berbisnis di sekitar pulau itu untuk pariwisata mengatakan bahwa sudah ada dampak lingkungan yakni coral bleaching. Terumbu karang berubah warna jadi pucat akibat perubahan ekosistem,” ujar Feri.

Ia pun menegaskan Bahlil seharusnya bisa merespons aktivitas pertambangan di Raja Ampat dengan mencabut izin tambang secara permanen. Ia menegaskan, aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil tidak diperbolehkan sesuai dengan undang-undang.

Penambangan Nikel Ancam Pariwisata

Jaringan kampanye global, Greenpeace, menemukan aktivitas pertambangan di sejumlah pulau Raja Ampat, seperti Gag, Kawe, dan Manuran. Ketiga pulau ini berkategori kecil dan seharusnya tidak boleh ditambang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Eksploitasi nikel di ketiga pulau itu telah membabat lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami khas setempat. Sejumlah dokumentasi pun menunjukkan adanya limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir, yang berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat, Papua Barat.

Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Rio Rompas mengatakan, penambangan nikel di sana dapat memberikan dampak buruk, baik untuk lingkungan maupun pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan berpotensi turun karena keindahan laut dan lokasi menyelam (diving) akan terganggu.

Dari segi lingkungan, dampak yang sudah terjadi adalah deforestasi, sedimentasi pesisir pantai, kerusakan terumbu karang, dan kekeruhan air laut di sekitarnya.

Selain Pulau Gag, Kawe, dan Manuran, pulau kecil lain di Raja Ampat yang terancam tambang nikel adalah Pulau Batang Pele dan Manyaifun. Kedua pulau yang bersebelahan ini berjarak kurang lebih 30 kilometer dari Pianemo, gugusan bukit karst yang gambarnya terpacak di uang pecahan Rp 100 ribu.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Melky Nahar mengatakan, Pulau Gag merupakan contoh nyata kerusakan sistemik akibat kebijakan pertambangan yang dijalankan dalam ruang tertutup, elitis, dan berpihak pada kepentingan segelintir.

“Sejumlah perubahan tata ruang, pelepasan kawasan konservasi hingga penerbitan izin tambang dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat adat dan publik luas,” kata Melky.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha masih cenderungwait and seeuntuk melakukan ekspor di tengah proses negosiasi tarif resiprokal yang telah diputuskan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Sikap ini berujung pada merosotnya nilai ekspor Indonesia menjadi US$20,74 miliar pada April 2025, atau turun 10,77% dibandingkan bulan sebelumnya yang mampu mengantongi US$23,24 miliar.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan penurunan nilai ekspor Indonesia sebesar 10,77% secara bulanan (month-to-month/mtm) pada April 2025 merupakan dinamika yang cukup wajar dalam konteks tekanan global dan respons jangka pendek pelaku usaha.

“Penurunan pada April ini tidak bisa dibaca semata-mata sebagai pelemahan struktural, tetapi juga karena meningkatnya sikapwait and seedi tengah proses negosiasi yang belum tuntas,” kata Shinta kepadaBisnis, Senin (9/6/2025).

Namun, jika dilihat secara kumulatif sepanjang Januari—April 2025, ekspor Indonesia masih tumbuh positif sebesar 6,65% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada Januari—April 2025 mencapai US$87,36 miliar atau naik 6,65% dibanding periode yang sama 2024.

Secara tahunan, Shinta menuturkan nilai ekspor juga masih mencatat pertumbuhan. Meski begitu, menurutnya, perlu dianalisis lebih lanjut apakah tren ini mencerminkan perbaikan fundamental daya saing atau hanya respons jangka pendek terhadap dinamika eksternal.

Adapun, Shinta mengatakan bahwa salah satu faktor yang mendorong peningkatan ekspor yang terjadi pada kuartal I/2025 atau sepanjang Januari—Maret 2025 kemungkinan besar bersifat antisipatif.

“Di mana, banyak eksportir mempercepat pengapalan untuk menghindari potensi gangguan akibat rencana kebijakan tarif resiprokal dari pemerintah AS,” ujarnya.

Dalam catatanBisnis, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut negosiasi kebijakan tarif resiprokal Trump yang masih berlangsung turut membuat ekspor perdagangan Indonesia melambat secara bulanan meski surplus pada April 2025.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan negosiasi kebijakan tarif Trump menjadi salah satu penyebab merosotnya nilai ekspor Indonesia pada Maret—April 2025.

Bahkan, dia mengatakan beberapa negara turut mengakui banyak eksportir menunggu kebijakan final tarif Trump yang hingga saat ini masih dinegosiasikan.

“[Faktor] yang kedua, ini banyak terkait kebijakan Trump. Apalagi, kemarin waktu kami ketemu teman-teman Mendag di Kuala Lumpur waktu KTT Asean, kami juga ngobrol ternyata pengaruhnya bagi masing-masing sangat besar bahkan banyak eksportir yang cenderung masih menunggu [keputusan tarif Trump],” ujar Budi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Budi menjelaskan bahwa keputusan tarif Trump ini juga berdampak pada ekspor ke negara lain. “Jadi tidak hanya sekadar ekspor ke Amerika, tetapi ekspor ke negara lain pun juga saling menunggu,” terangnya.

Adapun, hingga saat ini, sejumlah negara masih menunggu untuk menjadwalkan negosiasi kedua, termasuk Indonesia. “Apalagi kan sekarang sepertinya belum ada kejelasan lagi gitu kan ya. Kita juga masih menunggu untuk dijadwalkan negosiasi yang kedua,” ungkapnya.

Selain itu, imbas penurunan nilai ekspor Maret—April 2025, Kemendag juga telah melakukan pengecekan terhadap beberapa negara, seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Berdasarkan analisa Kemendag, penurunan ekspor secara bulanan itu juga terjadi lantaran adanya libur Lebaran sehingga kegiatan ekspor berkurang pada momentum ini.

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk memaksimalkan memaksimalkan potensi industri padat karya sebagai penggerak ekonomi nasional, diperlukan regulasi yang tepat dan konsisten.

Kebijakan yang tepat dari pemerintah dinilai penting guna mendukung perkembangan industri, menciptakan lapangan kerja, dan menjadikannya pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

CEO Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Anton Rizki Sulaiman, menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang terbuka dan kemudahan berusaha untuk mendukung pertumbuhan industri padat karya.

PIXABAY/YERSON RETAMAL Ilustrasi industri, pekerja industri.

"Membangun industri dan lapangan pekerjaan sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat," ujar Anton dalam siaran pers, Senin (9/6/2025).

Anton menyarankan agar pemerintah mengurangi atau menghilangkan berbagai kebijakan yang membatasi dan mengancam keberlangsungan sektor-sektor padat karya. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan daya saing usaha domestik.

“Dapat dilakukan dengan mengurangi atau menghilangkan berbagai restriksi pasar, hambatan-hambatan non-tarif, perizinan yang rumit, atau sertifikasi wajib yang menyulitkan pengusaha, terutama pengusaha mikro dan kecil, yang menjadi motor perekonomian yang sehat," jelasnya.

Menurut Anton, tanpa perubahan pendekatan dalam kebijakan industrialisasi, sektor industri akan kesulitan menjadi motor pertumbuhan yang berkelanjutan. Ia mengingatkan agar kebijakan dalam negeri jangan sampai menghambat investasi dan mengurangi daya saing perusahaan-perusahaan Indonesia.

Dok. Istimewa Ilustrasi industri manufaktur.

"Kebijakan yang dimaksudkan untuk mendukung industrialisasi, tetapi tanpa dukungan pada aspek fundamental seperti iklim investasi, kemudahan berusaha, atau akses pada bahan baku dan teknologi, aturan tersebut justru menghalangi produktivitas dan daya saing global," tuturnya.

Industri padat karya, seperti manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, konstruksi, makanan-minuman, dan pengolahan tembakau, telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Sektor ini tidak hanya menyerap banyak tenaga kerja tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai contoh, industri tekstil dan garmen menyerap sekitar 3 juta tenaga kerja, industri alas kaki menyerap sekitar 1 juta tenaga kerja, dan industri furnitur menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja.

Industri hasil tembakau sendiri menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja dan berkontribusi besar pada penerimaan negara melalui cukai dan pajak.

Secara terpisah, Direktur Riset Socio-Economic & Educational Business Institute (SEEBI), Haryo Kuncoro, juga menyoroti kualitas industri padat karya yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, tanda-tanda penurunan ini sudah terlihat sejak awal tahun lalu, terutama di sektor tekstil yang mengalami penurunan pasar di Jakarta dan sekitarnya.

"Sekarang ini kemudian banyak PHK, tutup, itu sebetulnya adalah rentetan peristiwa yang terhubung dengan sebelum-sebelumnya," ujar Haryo.

Untuk mengatasi hal ini, Haryo menekankan pentingnya reindustrialisasi yang berfokus pada sektor-sektor padat karya.

"Investasi yang ada mestinya diarahkan ke sana. Jangan saja yang gede-gede yang padat modal, tetapi juga yang padat karya," jelasnya.

Haryo menilai regulasi seperti insentif dari Bank Indonesia (BI), kredit, kebijakan legislatif, dan program makro memerlukan grand design yang jelas. Hal ini dianggap penting untuk memetakan sektor-sektor padat karya yang perlu diprioritaskan.

Ilustrasi industri food and beverage (DOK. iSTOCKPHOTO)

"Reindustrialisasi dengan menata ulang, itu desain besar untuk memetakan sektor-sektor padat karya yang memang perlu, itu butuh segera untuk dilakukan," tegasnya.

Selain itu, Haryo menekankan perlindungan pekerja sebagai aspek kunci dalam pengembangan industri padat karya. Regulasi yang menjamin upah layak, jaminan sosial, dan keselamatan kerja dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

"Jadi kita tidak bisa bertopang pada upah murah, tapi upah yang reasonable dalam konteks ekonomi. Supaya itu persepsinya sama, bahwa sektor padat karya itu bukan hanya yang menyerap banyak tenaga kerja, tapi juga yang menutupi remunerasi," ujarnya.

Ketika industri padat karya berkinerja optimal, kontribusinya terhadap perekonomian nasional akan semakin besar. Sektor ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain, seperti perdagangan, logistik, dan jasa.

Serangkaian regulasi perlu dipertimbangkan untuk mendukung industri padat karya agar menjadi penggerak ekonomi, sekaligus menciptakan stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah sudah membelanjakan anggaran sebesar Rp 30,52 triliun untuk gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan per 5 Juni 2025. Jika dirinci gaji ke-13 untuk ASN pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp 19,1 triliun sedangkan gaji ke-13 untuk pensiunan sebesar Rp 11,4 triliun.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro mengatakan a realisasi pembayaran gaji ke-13 tahun 2025 per tanggal 5 Juni 2025 pukul 16.00 WIB untuk ASN pemerintah pusat mencapai Rp 12,76 triliun yang diterima oleh 1,97 juta pegawai.

Secara rinci, realisasi Rp 12,76 triliun ini terbagi dalam pembayaran gaji ke-13 ASN/pejabat negara sebesar Rp 7,13 triliun untuk 838.572 pegawai; pembayaran gaji ke-13 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp 416,7 miliar untuk 107.431 pegawai; pembayaran gaji ke-13 anggota Polri sebesar Rp 1.923,8 miliar untuk 488.248 personel/pegawai; pembayaran gaji ke-13 Prajurit TNI sebesar Rp 3.107,3 miliar untuk 515.619 personel/pegawai; dan pembayaran gaji ke-13 pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar Rp 177,4 miliar untuk 28.072 pegawai.

“Secara keseluruhan jumlah satker yang sudah membayarkan gaji ke-13 ASN/TNI/Polri sebanyak 9.180 satker (99,7%) dari 9.204 satker. Jumlah K/L (Kementerian/Lembaga) yang sudah mengajukan gaji ke-13 sebanyak 97 K/L (100%) dari 97 K/L,” kata Deni saat dihubungi pada Senin (9/6/2025).

Realisasi gaji ke-13 untuk ASN pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp 6,3 triliun untuk 1.258.400 pegawai yang telah dilakukan oleh 194 pemda dari 546 pemda (35,5%).

Bila dirinci sampai dengan tanggal 5 Juni 2025, sebesar Rp 4,46 triliun untuk 868.957 pegawai oleh 131 pemda; antara 6 Juni sampai dengan 20 Juni 2025 sebesar Rp 1,5 triliun untuk 330.990 pegawai oleh 52 pemda; dan antara 21 Juni sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp 323,1 miliar untuk 58.453 pegawai oleh 11 pemda.

Sementara itu realisasi pembayaran gaji ke-13 untuk pensiunan sebesar Rp 11,4 triliun untuk 3.506.346 pensiunan (95,8%). Penyaluran dilakukan oleh PT Taspen sebesar Rp 10,2 triliun untuk 3.085.407 pensiunan (97,6%) dan PT Asabri sebesar Rp 1,2 triliun untuk 420.939 pensiunan (84,4%).

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Pelajari Dunia Investasi di Kanal Wealth

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks saham-saham dengan likuiditas tinggi berkapitalisasi pasar kecil hingga menengah atau IDX SMC Liquid mencatatkan kinerja yang apik yang berpotensi berlanjut hingga akhir tahun.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks SMC Liquid tumbuh 0,16% sepanjang tahun berjalan/year to date (YtD), sementara indeks LQ45 terkoreksi 3,02% YtD.

Penguatan indeks IDX SMC Liquid juga terjadi pekan lalu ketika sejumlah indeks utama merosot. Pada periode 2 Juni—5 Juni 2025, indeks LQ45 terkoreksi 1,60%, IDX30 terkoreksi 2,10%, hingga IDX High Dividend 20 yang terkoreksi 3,73%. Di sisi lain, IDX SMC Liquid mencatatkan kenaikan sebesar 0,34%.

Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Ekky Topan menila penguatan indeks SMC Liquid pada perdagangan pekan lalu, khususnya, terjadi didorong oleh penguatan sejumlah saham yang rebound.

”Wajar jika dalam beberapa waktu terakhir kinerja IDX SMC Liquid berada di atas LQ45, mengingat banyak saham di indeks ini berasal dari sektor-sektor yang sedang dalam fase pemulihan harga sejak awal tahun, seperti energi, properti, dan barang konsumsi,” kata Ekky saat dihubungi, Senin (9/6/2025).

PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), misalnya, yang sempat tertekan sejak awal tahun hingga menyentuh harga terendahnya pada Maret 2025 sebesar Rp2.300 per lembar saham kini masuk tren bullish dan bertengger di level Rp2.870.

Begitu juga dengan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) yang harga sahamnya sejak akhir 2024 hingga Mei 2025 bergerak di bawah Rp1.000. Sejak 15 Mei 2025, saham PGEO melesat hingga ditutup di level Rp1.335 pada perdagangan pekan lalu.

Selain itu, saham PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA) juga kembali menguat 36,14% year to date (YtD), setelah emiten ritel itu sempat terpuruk hingga akhir Maret 2025. Kini, harga sahamnya meroket ke Rp550 per lembar, meninggalkan titik terendahnya Rp312 pada Februari 2025.

Sementara itu, indeks LQ45 yang dihuni oleh saham-saham likuid blue chip cenderung bergerak stagnan atau melemah. Menurut Ekky, hal ini disebabkan oleh sentimen makroekonomi dan perlambatan pada sektor keuangan.

Adapun, sejumlah saham bank jumbo menjadi yang paling banyak dilego asing pada perdagangan pekan lalu. Saham BBCA, misalnya, mencatatkan net sell asing sebesar Rp1,85 triliun dalam sepekan.

Kemudian, saham PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) mencatatkan net sell asing sebesar Rp719 miliar dalam sepekan. Lalu, saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) banyak dijual asing dengan catatan net sell asing sebesar Rp682 miliar.

Ekky menilai, penguatan terhadap indeks SMC Liquid diproyeksi bakal berlangsung hingga akhir tahun. IDX SMC Liquid disebut masih memiliki potensi untuk melanjutkan penguatannya.

Adapun Ekky menyebut bahwa sektor energi dan basic materials bakal menjadi dua sektor yang mendorong penguatan kinerja indeks lapis kedua itu.

”Saham-saham yang berkaitan dengan energi dan basic materials, saya rasa masih akan mendominasi pergerakan positif dalam jangka pendek, seiring dengan tren harga komoditas yang mulai stabil dan rotasi sektor dari big caps ke second liners yang lebih atraktif dari sisi valuasi dan momentum,” tutupnya.

Sebaliknya, LQ45 masih harus menunggu sentimen positif berupa meredanya eskalasi perang dagang antara AS-China, hingga kembali masuknya investor ke saham-saham berkapitalisasi jumbo yang terpuruk di dalam indeks.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengimbau seluruh pelanggan untuk lebih teliti menjaga barang bawaannya selama periode arus balik libur panjang Idul Adha dan cuti bersama 5–9 Juni 2025.

Imbauan ini menyusul tingginya mobilitas masyarakat yang berpotensi meningkatkan risiko barang tertinggal di kereta maupun stasiun.

Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa sepanjang Januari hingga Mei 2025, petugas KAI telah menemukan 5.051 barang pelanggan yang tertinggal.

Dari jumlah tersebut, 1.802 item tergolong barang berharga seperti ponsel, laptop, dompet, perhiasan, dan dokumen penting.

Estimasi total nilai keseluruhan barang mencapai Rp 5.965.876.912.

“Temuan ini menjadi indikator bahwa mobilitas pelanggan cukup padat. Di tengah keramaian dan kelelahan perjalanan, sering kali pelanggan lupa memeriksa kembali barang bawaannya sebelum turun,” jelas Anne dalam siaran persnya, Senin (9/6/2025).

Anne menyatakan pihaknya terus mengoptimalkan sistem penanganan barang tertinggal agar pelanggan tetap merasa aman dan nyaman.

Tidak Dikenakan Biaya

Pelanggan yang merasa kehilangan barang dapat segera menghubungi Contact Center 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai.id, atau langsung mendatangi loket layanan pelanggan di stasiun terdekat.

Barang non-berharga seperti charger, pakaian, tas, hingga botol minum tetap ditangani dengan baik, meski prioritas utama adalah mengembalikan barang bernilai tinggi secepat mungkin kepada pemiliknya.

“Kami akan bantu semaksimal mungkin. Sepanjang data dan ciri barang sesuai, proses pengambilan sangat mudah dan tidak dikenakan biaya apa pun,” sebut Anne.

KAI mencatat bahwa sebagian besar pelanggan yang melapor kehilangan barang berhasil mendapatkannya kembali dalam waktu singkat.

Hal ini merupakan bagian dari komitmen KAI dalam memberikan layanan publik yang tanggap, tepercaya, dan berorientasi pada kenyamanan pelanggan. “Kami berkomitmen memberikan layanan yang tanggap dan tepercaya, termasuk dalam hal penanganan barang tertinggal,” tegas Anne.

Selama masa libur panjang Idul Adha, lonjakan volume pelanggan turut memperkuat pentingnya kewaspadaan pribadi.

Pada puncak arus balik hari ini, Senin (9/6), penjualan tiket telah mencapai 197.183 kursi atau 115 persen dari kapasitas 171.261, dan masih akan bertambah hingga akhir pukul 24.00 WIB.

Secara total, penjualan tiket periode 5–9 Juni 2025 telah menyentuh 931.119 tiket, melampaui kapasitas 850.795 atau setara 109 persen.

Rinciannya, 794.619 pelanggan menggunakan Kereta Api Jarak Jauh (112 persen), dan 136.500 pelanggan menggunakan Kereta Api Lokal (97 persen).

“Mobilitas yang tinggi ini menunjukkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan KAI. Namun, kami tetap mengingatkan agar pelanggan tidak meninggalkan barang bawaan, demi keselamatan dan kenyamanan bersama,” kata Anne.

JAKARTA, investor.id – Beberapa daerah di Indonesia melarang pelaksanaan study tour siswa sekolah, terutama ke luar daerah. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, larangan study tour itu merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diprediksi kehilangan potensi ekonomi mencapai ratusan miliar.

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras menjelaskan, UMKM di daerah merupakan salah satu yang paling menggantungkan pendapatannya kepada kegiatan study tour. Biasanya, nilai ekonomi yang berputar dari kegiatan study tour selama musim liburan sekolah mencapai ratusan miliar.

“Belum lagi kalau siswanya lebih banyak, kemudian jumlah pengeluarannya lebih banyak, pasti lebih besar lagi nilai transaksinya. Sehingga memang soal nilai transaksinya yang biasa itu berputar sampai ratusan miliar di musim liburan sekolah ini,” ungkap Farras dalam program Investor Daily Talk di Beritasatu TV, Senin (9/6/2025).

Menurut Farras, pelarangan terhadap kegiatan study tour siswa sekolah ini seharusnya dievaluasi. Dengan begitu, UMKM dapat terus bergeliat di masa libur sekolah, yang seharusnya mereka bisa mendapatkan pendapatan lebih banyak daripada biasanya.

“Kita bisa lihat bahwa UMKM yang biasanya menjadi objek wisata study tour bagi wisatawan itu mengalami penurunan dari biasanya. Kita bisa identifikasi misalnya dari pengusaha transportasi, penginapan atau hotel atau homestay, kemudian juga tempat makan, pedagang oleh-oleh, souvenir. Itu kira-kira beberapa jenis UMKM yang terdampak secara negatif dari larangan karya wisata dari para siswa ini,” terangnya.

Farras menuturkan, larangan kegiatan study tour siswa sekolah ini merupakan keputusan yang kontraproduktif. Apalagi, di tengah pelemahan ekonomi saat ini, masih banyak UMKM yang belum bangkit dari keterpurukan pasca pandemi Covid-19 pada 2021 lalu.

“Jadi memang hal ini kemudian berdampak kontraproduktif terhadap pemulihan UMKM. Sebagian UMKM itu bahkan belum 100% pulih sebagaimana kondisi sebelum pandemi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Farras berpendapat pemerintah perlu mengkaji pelarangan kegiatan study tour siswa sekolah ini secara matang.

“Jadi memang harus ada kebijakan yang memang dikaji secara matang, sehingga untuk mengurai masalah ini tidak lantas dengan solusi yang lain, yang sebagaimana seharusnya diatasi. Ini sangat kontraproduktif dengan upaya-upaya kita untuk kemudian melakukan pemulihan ekonomi, utamanya di sektor informal ini,” tandas dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Pelajari Dunia Investasi di Kanal Wealth

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News