PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream PT Pertamina (Persero) melakukan perubahan pada jajaran komisaris. Perubahan tersebut diketahui dari laman resmi PHE.

Mengutip laman PHE, Kamis (10/7/2025), Denny Januar Ali atau Denny JA yang merupakan pendiri dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA diangkat menjadi komisaris utama sekaligus komisaris independen. Kemudian, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie juga diangkat sebagai komisaris.

Berikutnya, pengamat politik yang kini juga menjabat Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari diangkat sebagai komisaris PHE.

Perombakan terjadi pada direksi. Awang Lazuardi ditetapkan sebagai Direktur Utama PHE.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PHE Hermansyah Y Nasroen mengatakan perubahan susunan pengurus merupakan hasil keputusan dari pemegang saham. Ia pun mendukung langkah kebijakan dan keputusan pemegang saham dalam perubahan jajaran direksi tersebut.

"Pada hari ini (8/7) telah dilakukan pengukuhan jajaran Direksi di lingkup Subholding. Penetapan ini sepenuhnya merupakan kewenangan pemegang saham. Pertamina Subholding Upstream tentunya mendukung dan comply pada kebijakan dan keputusan pemegang saham," katanya saat dihubungi detikcom saat dikonfirmasi mengenai perubahan susunan direksi beberapa waktu lalu.

"Diharapkan dengan susunan baru ini dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan profesionalitas khususnya menjaga ketahanan energi," tambahnya.

Berikut susunan direksi dan komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE) terbaru:

Awang Lazuardi - Direktur Utama

Edy Karyanto - Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Commercial

Dannif Danusaputro - Direktur Investasi dan Pengembangan Bisnis

Ery Sulistyo Sutikno - Direktur SDM & Penunjang Bisnis

Mery Luciawaty - Direktur Pengembangan & Produksi

Bayu Kusuma Dewanto - Direktur Keuangan

Whisnu Bahriansyah - Direktur Manajemen Risiko

Muharram J Panguriseng - Direktur Eksplorasi

Komisaris

Denny Januar Ali - Komisaris Utama & Komisaris Independen

Iggi Haruman Achsien - Komisaris Independen

Stella Christie - Komisaris

Nanang Untung - Komisaris

Wahyu Setyawan - Komisaris

Muhammad Qodari - Komisaris

Andika Pandu Puragabaya - Komisaris

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom mengatakan bahwa pagu indikatif 2026 BNN tidak dapat mendukung pelaksanaan pemberantasan narkoba.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI pada Kamis (10/7/2025).

"Berdasarkan rincian tersebut mengindikasikan pagu indikatif BNN tahun 2026 tidak dapat mendukung pelaksanaan Asta Cita dan program prioritas Presiden dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba," ucapnya.

Marthinus mengatakan hal demikian lantaran mendapatkan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,02 triliun atau susut 58,82% dari DIPA awal 2025 senilai RP2,46 triliun.

Berdasarkan penjelasan Marthinus, pagu indikatif oleh Kementerian Keuangan tersebut hanya mampu untuk memenuhi belanja operasional BNN senilai Rp977,18 miliar. Sementara untuk belanja non operasional hanya mampu mendanai Rp38,66 miliar.

Adapun belanja non operasional yang tidak mampu dibiayai oleh pagu indikatif 2026 tersebut seperti program rehabilitasi dan uji narkotika.

Keluhan Marthinus terhadap pagu anggaran indikatif 2026 tersebut juga dikarenakan jumlahnya jauh dari total kebutuhan anggaran BNN pada 2026 sebesar Rp2,16 triliun.

Oleh karena itu, BNN mengusulkan tambahan anggaran untuk 2026 sebesar Rp1,14 triliun.

"Untuk mendukung Asta Cita dan program prioritas Presiden dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, BNN mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp1,14 triliun," ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan ekonomi syariah berpeluang besar wujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih inklusif

“Ekonomi syariah adalah sistem alternatif yang menggabungkan nilai etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Di tengah krisis global, ini menjadi peluang untuk membangun tata kelola ekonomi yang lebih inklusif,“ katanya dalam agenda peluncuran The State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ekonomi Islam berakar kuat pada nilai-nilai yang bersifat spiritual dan universitas. Prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan, yang diperjuangkan ekonomi Islam memastikan kegiatan ekonomi tak hanya melayani kepentingan individu, tetapi juga menjunjung tinggi tanggung jawab sosial maupun moral.

Konsep Islam tentang mu'amala mempromosikan perdagangan yang etis, melarang eksploitasi, dan menekankan keadilan dalam distribusi kontrak.

Keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam juga dinilai mencerminkan esensi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Hal ini mengingat keuntungan alami harus diselaraskan dengan pengelolaan lingkungan, kesetaraan sosial, dan kesejahteraan jangka panjang.

Dengan cara ini, lanjut Rachmat, ekonomi Islam memberikan model menarik untuk pertumbuhan inklusif karena dapat melindungi kelompok rentan, memberdayakan usaha kecil, dan menghargai inovasi yang etis.

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia dan salah satu negara demokrasi paling beragam, Indonesia disebut mewujudkan semangat UkhuwahIslamiyah (Persaudaraan Islam), dan UkhuwahWathaniyah (Persaudaraan Sebangsa dan Setanah Air).

Kepala Bappenas menganggap nilai-nilai tersebut menjadi petunjuk untuk membangun ekosistem halal yang tangguh dan inklusif, dengan menghormati kearifan lokal sembari merangkul standar global.

“Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi ekonomi syariah di Indonesia. “Kalau kita bersinergi, saling memperkuat, dan menyatukan potensi yang tersebar di berbagai sektor, ekonomi syariah Indonesia bukan hanya akan tumbuh, tetapi bisa menjadi kekuatan utama di tingkat global,” ujar Menteri PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Harga saham anyar PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk. (PMUI) amblas menyentuh batas auto rejection bawah (ARB) pada hari pertama diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (10/7/2025).

Harga saham emiten konsumer siklikal tersebut kini berada di level Rp153 per saham hingga sesi pertama perdagangan. Posisi ini mencerminkan penurunan sebesar 15% dari harga penawaran umum atau IPO yang mencapai Rp180 per saham.

Hasil itu membuat PMUI menjadi satu-satunya saham IPO yang terperosok ke zona merah. Tiga emiten baru lainnya yakni PT Diastika Biotekindo Tbk. (CHEK) terpantau menguat 34,38%, saham PT Trimitra Trans Persada Tbk. (BLOG) meningkat 24,80%, sementara PT Merry Riana Edukasi Tbk. (MERI) tumbuh 34,38% pada sesi pertama.

Saat ditemui usai seremoni pencatatan perdana, Direktur Utama PMUI Agus Susanto berkelakar bahwa posisi saham keempat emiten IPO tampak seperti pohon Natal.

“Fokus ke harga saya aja tuh. Hijau tiga, merah satu. Sudah kayak pohon Natal,” ujar Agus kepada awak media di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Agus menyampaikan bahwa dirinya tidak mencampuri pergerakan harga saham perusahaan dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

Namun, dia mengakui ada sentimen yang memengaruhi persepsi investor terhadap saham PMUI. Salah satunya terkait alokasi dana hasil IPO yang dinilai kontroversial.

PMUI tercatat menawarkan 1.16 miliar saham kepada publik dengan harga Rp180 per saham. Alhasil, total dana yang diraih perusahaan dari IPO mencapai Rp208,8 miliar.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO akan dialokasikan PMUI ke dua pos utama. Sekitar 26,76% akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan milik dirinya. Properti ini berlokasi di Jalan Tuparev No. 87 A, Cirebon, Jawa Barat.

“Ada yang mengatakan saya pakai uang IPO untuk beli rumah pribadi. Padahal itu kan kantor dan tadi juga sudah saya jelaskan tujuannya sebagai aset perusahaan,” tutur Agus.

Sementara itu, sekitar 29,73% digunakan untuk memberikan pinjaman kepada PT Graha Prima Mentari Tbk. (GRPM) dengan suku bunga 9% dan tenor lima tahun.

Pinjaman itu akan digunakan GRPM untuk membeli tanah bersumber mata air guna mendukung pembangunan pabrik air minum dalam kemasan, pelunasan utang pokok kepada Bank Mandiri, pembelian mesin untuk produksi AMDK, serta modal kerja.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia- Di tengah perlambatan daya beli dan tekanan ekonomi global, Perusahaan jamu dan kosmetik terkemuka, PT Mustika Ratu Tbk (MRAT)berhasil mencatatkan kenaikan penjualan 11,7% menjadi Rp 85 Miliar sepanjang Kuartal I-2025.

Presiden Direktur Mustika Ratu, Bingar Egidius Situmorang menyebutkan produk body care hingga hair care dan produk jamu menjadi penopang kinerja positif MRAT di awal tahun 2025.

Mustika Ratu masih mengandalkan produk berbahan baku dari alam Indonesia sebagai keunggulan produk MRAT untuk bersaing di pasar kosmetik RI bahkan mengalahkan produk asing. Diharapkan meningkatkan permintaan dan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap produk kesehatan dan kecantikan lokal menjadi peluang bagi bisnis kosmetik MRAT.

Dalam upaya memanfaatkan potensi pasar kosmetik RI, MRTA memiliki sejumlah strategi termasuk mendorong edukasi dan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan target pasar . Selain itu kanal penjualan online juga diperkuat seiring dengan meningkatnya adopsi digitalisasi.

Seperti apa prospek dan tantangan bisnis kosmetik 2025? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Presiden Direktur Mustika Ratu, Bingar Egidius Situmorang PT Mustika Ratu Tbk (MRAT), Ivan Jaya dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Kamis, 10/07/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru atas barang impor yang berasal dari Indonesia. Disebutkan, Trump secara resmi telah menyampaikan kebijakan terbarunya itu kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui surat tanggal 7 Juli 2025.

Dalam surat itu disampaikan, mulai 1 Agustus 2025, AS akan menjatuhkan tarif 32% kepada semua produk Indonesia yang dikirim ke AS, terpisah dari tarif sektoral yang dijatuhkan. Tak hanya itu, Trump juga mengancam negara-negara BRICS, di mana Indonesia adalah salah satu anggotanya. Trump menyatakan bakal mengenakan tarif tambahan 10% atas impor dari negara-negara BRICS.

Pengumuman kebijakan tarif baru Trump ini sontak menimbulkan reaksi, termasuk dari Indonesia. Sebab, saat ini pemerintah tengah melakukan negosiasi terkait kebijakan tarif AS tersebut. Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat ini sedang menemui U.S. Secretary of Commerce Howard Lutnick dan United States Trade Representative Jamieson Greer pada Rabu (9/07) di Washington DC.

Lalu bagaimana pengusaha di dalam negeri merespons rencana kebijakan tarif baru Trump tersebut?

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, kebijakan Trump tersebut akan berdampak bagi ekspor alas kaki Indonesia. Meski, imbuh dia, selama ini memang ekspor alas kaki dari Indonesia ke AS selalu naik turun, namun masih dalam kondisi relatif baik.

Lanjut dia, perusahaan anggota Aprisindo-pabrik alas kaki/ sepatu di Indonesia adalah industri padat karya yang menyerap tenaga kerja secara langsung dengan menggunakan tangan yang berkontribusi dalam perekonomian nasional.

Keberlangsungan industri ini, sambungnya, sangat dipengaruhi berbagai faktor internal dan eksternal.

"Tarif resiprokal Presiden Trump sebagai faktor eksternal yang sangat memengaruhi karena angka ekspor alas kaki tahun 2024 mencapai US$2,393 miliar di kondisi relatif baik walau naik dan turun dari tahun sebelumnya," kata Billie kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (10/7/2025).

"Kami cukup kaget dengan adanya surat yang disampaikan Presiden Trump untuk sikap AS dari proses negosiasi Indonesia. Dalam penantian Aprisindo yang berlangsung selama 90 hari dengan situasi waspada wait and see. Karena yang diterapkan selama ini adalah 10% dan ini sampai akhir Juli, setelah tanggal 1 Agustus 2025 akan berlaku 32%. Sebab Vietnam berhasil dengan kesepakatan dengan AS di angka 20% yang lebih rendah," tukasnya menambahkan.

Harap-Harap Cemas Tunggu Hasil Negosiasi Pemerintah

Billie mengatakan, kebijakan tarif 32% memang belum berlaku final sampai 1 Agustus 2025. Karena itu, imbuh dia, Aprisindo menaruh keyakinan dan harapan besar dari upaya negosiasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

"Yang kami ketahui saat ini Menko Ekonomi Airlangga Hartarto berada di Washington DC AS membicarakan perihal negosiasi ini dengan Kementerian Perdagangan AS dan Presiden Trump dengan posisi tawar-menawar (bargaining position). Dari proses sebelumnya yang dilakukan Pemerintah Indonesia, Aprisindo selalu mendukung upaya pemerintah dengan peluang tarif yang dihasilkan agar bisa lebih rendah dari saat ini yang berlaku sementara 10%," ucapnya.

"Karena angka 10% selama 90 hari ini, walau berat masih dianggap stabil keberlangsungan proses produksi alas kaki di Indonesia. Jadi Aprisindo masih memberikan ruang diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah dan mendukung proses ini. Karena penting untuk menunggu pernyataan dan posisi resmi yang diumumkan oleh pemerintah sebagai pijakan bersama. Dalam kerangka tersebut, Aprisindo menilai bahwa pengumuman pengenaan tarif oleh Presiden Trump pada 1 Agustus perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika negosiasi," kata Billie.

Industri Alas Kaki RI Terancam, Minta Diskon Tarif Listrik

Di sisi lain, Billie berharap tarif 32% tidak benar-benar jadi diberlakukan AS.

"Anggota Aprisindo akan menghitung segala margin dampak buruk dari penerapan tarif ini agar tetap berlangsung proses produksi dan agar tidak terjadi PHK," katanya.

"Karena kalau ini terjadi, kondisi objektif Vietnam lebih rendah tarifnya, para buyer di AS pasti mencari harga yang lebih murah masuk ke AS dengan kualitas yang sama daripada Indonesia. Ini berpotensi pesanan menurun dan akan memengaruhi proses produksi menurun," bebernya.

Sambung dia, jika kebijakan tarif tinggi ini benar-benar diberlakukan secara penuh, tekanan terhadap sektor industri padat karya yang memiliki pangsa ekspor besar ke AS bagi alas kaki akan semakin besar.

"Karena itu, keberhasilan Indonesia dalam menavigasi isu ini akan sangat bergantung pada kekuatan economic diplomacy yang solid, terukur, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang industri nasional," tukasnya.

"Untuk mengantisipasi ini, harus dilakukan proteksi pemerintah melalui bantalan APBN berupa program insentif kepada para pelaku industri alas kaki agar proses produksi tetap berjalan. Yaitu diskon 50%+ harga listrik di jam puncak, harga gas yang terjangkau, penghapusan PPN, penangguhan pembayaran BPJS Tenaga Kerja bagi para pekerja, dan lainnya secara nyata," usul Billie.

Juga, kata dia, perlu percepatan perundingan IEU-CEPA, kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (UE). Yang diharapkan akan semakin membuka akses pasar baru di Uni Eropa, di mana Vietnam juga punya perjanjian serupa dengan Eropa yang lebih dahulu.

"Agar Indonesia tidak ketinggalan dari persaingan antarnegara dan produksi tetap berjalan baik dan normal," sebutnya.

"APRISINDO memandang situasi ini harus dimaknai sebagai kesempatan untuk fokus mempercepat agenda reformasi struktural melalui pendekatan deregulasi yang konsisten lintas sektor. Dalam konteks ini, percepatan deregulasi lintas kementerian dan lembaga perlu segera dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi," tambahnya.

Billie berharap, fokus utama pemerintah terhadap industri padat karya, disertai reformasi yang menjangkau sektor-sektor lain untuk memperkuat daya saing nasional dalam menghadapi dinamika dan disrupsi pasar yang terus berlangsung.

"Maka penting bagi Aprisindo mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di dalam negeri," ujarnya.

"Supaya bisa tetap kompetitif dengan ketidakpastian eksternal seperti ini. Seperti program deregulasi-perampingan kebijakan yang lebih mudah dari syarat administrasi dan teknis, proses perizinan yang mudah baik pengurusan AMDAL dan SNI, penetapan UMK yang dapat dijangkau dengan aturan yang jelas tidak berubah-ubah, keamanan berusaha dari penegakan hukum menjaga bagi para pelaku industri padat karya alas kaki dari iuran yang tidak resmi oleh ormas," pungkas Billie.

Untuk memperkuat komitmen Bank Mandiri dalam mendukung kesejahteraan tenaga kesehatan melalui kolaborasi strategis dengan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI). Kerja sama ini difokuskan pada bentuk penyediaan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), khusus bagi pegawai rumah sakit yang tergabung dalam jaringan ARSSI.

Penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Mandiri dan ARSSI dilakukan dalam rangkaian Seminar Nasional XII dan Healthcare Expo X di Jakarta, Rabu (9/7). Dalam kesempatan tersebut, Senior Vice President Banking Bank Mandiri Reza menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi perseroan dalam mengakselerasi pemberdayaan sektor kesehatan melalui penyediaan solusi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Bank Mandiri terus berkomitmen menghadirkan solusi keuangan inklusif, tidak hanya untuk pelaku usaha dan sektor formal, tetapi juga untuk tenaga kesehatan yang telah berjasa besar bagi bangsa. Kolaborasi dengan ARSSI ini menjadi langkah penting untuk memperluas dampak sosial dan memberdayakan tenaga kesehatan dari sisi finansial," ujar Reza dalam keterangan resminya, Kamis (10/7).

Bank berkode emiten BMRI ini menyediakan pembiayaan rumah bersubsidi FLPP dengan proses terintegrasi dan digitalisasi layanan. Di luar aspek pembiayaan perumahan, Bank Mandiri juga menawarkan dukungan menyeluruh bagi rumah sakit melalui layanan transaksi korporasi, value chain financing, solusi digital Kopra by Mandiri, hingga produk perbankan untuk dokter dan staf medis lainnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan operasional rumah sakit, khususnya dalam menjaga likuiditas dari arus kas layanan, Bank Mandiri juga menghadirkan program BPJS Invoice Financing. Layanan ini memungkinkan rumah sakit memperoleh pencairan lebih awal atas tagihan yang telah diajukan ke BPJS Kesehatan sebelum tanggal jatuh tempo.

Ketua Umum ARSSI, drg. Iing Ichsan Hanafi, MARS., MH menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi dengan Bank Mandiri merupakan upaya nyata dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kesehatan terhadap hunian yang layak, sekaligus mendukung stabilitas sektor pelayanan kesehatan swasta.

"Bank Mandiri hadir di saat yang tepat. Kami berharap kolaborasi ini bisa menjadi solusi konkret bagi tenaga kesehatan dalam memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang sesuai kemampuan," ungkap Iing.

Sebagai informasi, hingga Mei 2025 volume transaksi nasabah Bank Mandiri yang merupakan anggota ARSSI tercatat tumbuh 6 persen secara tahunan, dari Rp8,7 triliun menjadi Rp9,2 triliun. Secara lebih luas, volume transaksi Bank Mandiri di sektor kesehatan juga naik 6 persen dari Rp40 triliun pada 2024 menjadi Rp42 triliun di 2025.

KOMPAS.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus berkomitmen meningkatkan layanan kepada pelanggan melalui modernisasi armada kereta.

Terbaru, mulai 1 Juli 2025, rangkaian KA Pangrango yang melayani relasi Bogor–Sukabumi (pulang pergi/PP) resmi menggunakan Kereta Ekonomi New Generation.

Kereta terbaru ini dirancang dengan standar kenyamanan lebih tinggi. Kapasitasnya mencapai 72 tempat duduk per kereta, lebih sedikit dibanding sebelumnya yang berjumlah 80 kursi, sehingga memberikan ruang kaki lebih lega dan kursi yang ergonomis.

Secara total, KA Pangrango kini memiliki 460 kursi untuk melayani salah satu rute padat di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

“Kereta Ekonomi New Generation pada KA Pangrango merupakan hasil modifikasi dan perawatan oleh Balai Yasa Manggarai. Hingga 2 Juli 2025, sudah ada 93 kereta yang dimodifikasi menjadi New Generation,” ujar Vice President Public Relations KAI Anne Purba dikutip dari keterangan resmi, Senin (7/7/2025).

Peningkatan layanan ini sejalan dengan lonjakan jumlah penumpang KA Pangrango dari tahun ke tahun. Pada 2023, KA ini mencatat 786.001 penumpang, naik menjadi 874.789 penumpang di tahun 2024.

Sementara sepanjang Januari–Juni 2025, tercatat 554.394 penumpang, terdiri dari 87.326 penumpang kelas eksekutif dan 467.068 kelas ekonomi.

Kehadiran kereta modern ini juga melengkapi integrasi kawasan Stasiun Bogor yang tengah dikembangkan menjadi pusat kota modern (downtown) ala Eropa, menggabungkan fungsi transit, rekreasi, hingga ruang publik.

Lantas, kereta apa saja yang ada ekonomi new generation? Berikut daftar dan rutenya.

Dok. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ilustrasi kereta api ekonomi new generation. Daftar kereta ekonomi new generation terbaru Juli 2025. Daftar kereta api ekonomi new generation dan rutenya.

Daftar Kereta Ekonomi New Generation per 6 Juli 2025

Dilansir dari laman resmi PT KAI, daftar KA Ekonomi New Generation terbaru dan rutenya sebagai berikut:

1. KA Blambangan Ekspres (ekonomi dan eksekutif), rute Pasarsenen – Ketapang (PP).

2. KA Dharmawangsa Ekspres (ekonomi dan eksekutif), rute Pasarsenen – Surabaya Pasarturi (PP).

3. KA Mutiara Timur (KA 200 & 210) (ekonomi dan eksekutif), rute Surabaya Pasarturi – Ketapang (PP).

4. KA Joglosemarkerto (ekonomi dan eksekutif)

• KA 185: Purwokerto – Tegal – Solo Balapan (PP)
• KA 187: Solo Balapan – Tegal – Semarang Tawang Bank Jateng (PP)
• KA 183: Solo Balapan – Tegal – Solo Balapan (PP).

5. KA Brantas (ekonomi dan eksekutif), rute Pasarsenen – Blitar (PP).

6. KA Ranggajati (ekonomi dan eksekutif), rute Cirebon – Jember (PP).

7. KA Banyubiru Ekspres (KA 231 & 232) (ekonomi dan eksekutif), rute Semarang Tawang Bank Jateng – Solo Balapan (PP).

8. KA Kamandaka (ekonomi dan eksekutif)

• KA 181, 183, 191: Semarang Tawang Bank Jateng – Tegal – Purwokerto (PP)
• KA 194, 197: Semarang Tawang Bank Jateng – Tegal – Cilacap (PP).

9. KA Ijen Ekspres (KA 239F & 240F) (ekonomi dan eksekutif), rute Malang – Ketapang (PP).

10. KA Sancaka Utara (ekonomi dan eksekutif), rute Surabaya Pasarturi – Cilacap (PP).

11. KA Pangrango (ekonomi), rute Bogor Paledang- Sukabumi (PP).

Itulah daftar kereta Ekonomi New Generation yang beroperasi per 6 Juli 2025 dan rutenya, yang bisa menjawab pertanyaan kereta ekonomi apa saja yang sudah ganti kursi. Semoga bermanfaat!

Purwokerto, Jateng (ANTARA) - Perum Bulog menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL) melalui program Bulog Peduli UMKM kepada puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Penyaluran TJSL tersebut dilakukan Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto yang didampingi Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nur Hadie kepada perwakilan pelaku UMKM di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.

Saat memberikan sambutan, Sudarsono mengatakan dalam penyaluran TJSL tersebut, Bulog bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinnakerkop UKM) Kabupaten Banyumas.

Dalam hal ini, pihaknya mendapatkan data dari Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas sebanyak 94 UMKM yang bergerak di bidang perdagangan.

"Kami telah melakukan survei dan verifikasi untuk menjadikan ketepatan sasaran penerima bantuan hasilnya didapatkan 30 UMKM binaan yang akan menerima bantuan modal pendirian Rumah Pangan Kita atau RPK," katanya.

Menurut dia, bantuan modal yang diperoleh setiap pelaku UMKM sebesar Rp5 juta dalam bentuk komoditas atau produk Bulog termasuk rak untuk memajang produk-produk tersebut.

Ditemui usai penyerahan TJSL, Sudarsono mengatakan syarat pelaku UMKM penerima bantuan modal tersebut di antaranya harus menjadi bagian dari UMKM binaan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, pihaknya bekerja sama dengan Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas untuk memilih UMKM yang sekiranya bisa menjadi mitra dan bisa berkembang pada masa mendatang atau mandiri.

"Program yang lain pernah kita lakukan di Kabupaten Klaten itu khusus difabel. Kalau di sini memang UMKM yang prospeknya ke depan bisa berkembang, tentu sepenuhnya menjadi bagian dari arahan pemda," katanya.

Ia mengatakan Kabupaten Banyumas dipilih sebagai lokasi penyaluran TJSL karena di wilayah itu terdapat sentra penghasil beras yang kualitasnya cukup bagus.

Dengan demikian, kata dia, ke depan Bulog bisa mengembangkan UMKM yang bergerak di bidang beras lokal.

"Nanti, juga akan menjadi mitra kita (Bulog)," kata Sudarsono.

Sementara itu, Agus Nur Hadie mengatakan jumlah UMKM di Kabupaten Banyumas cukup banyak karena hampir mencapai 100 ribu pelaku dengan berbagai jenis usaha.

Kendati demikian, dia mengakui setidaknya ada tiga tantangan yang menjadi hambatan pelaku UMKM, yakni permodalan, keterampilan pelaku UMKM, dan pemasaran produk.

"Kami dari Pemerintah Kabupaten Banyumas menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bulog atas kegiatan hari ini (Kamis), penyaluran TJSL, sehingga paling tidak dari tiga tantangan tadi bisa teratasi," katanya.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat menilai rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memberikan sanksi kepada operator seluler yang tidak mematuhi aturan maksimal tiga nomor prabayar per satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinilai dapat mendorong pemutakhiran data pelanggan.

Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi mengatakan aturan ini mendorong operator untuk meningkatkan sistem verifikasi dan memperbarui data pelanggan, yang akan berdampak positif terhadap kepercayaan publik dan keamanan layanan.

“Sanksi tersebut dapat mendorong pemutakhiran data pelanggan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan layanan,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Kamis (10/7/2025).

Heru juga melihat langkah ini memiliki potensi jangka panjang untuk dapat memperkuat keamanan siber, mengurangi penyalahgunaan identitas, dan mendorong inovasi seperti e-SIM, yang berpotensi menciptakan peluang bisnis baru bagi operator yang adaptif.

Namun demikian, Heru mengatakan penerapan sanksi bagi operator seluler yang melanggar aturan pembatasan registrasi SIM dapat memengaruhi bisnis dan dampak ke pelanggan. Dari sisi bisnis, lanjut Heru, operator mungkin menghadapi biaya tambahan untuk memperbarui sistem verifikasi dan memastikan kepatuhan.

“Selain itu juga bisa berisiko memicu penurunan jumlah pelanggan aktif jika proses registrasi dianggap rumit,” tambahnya.

Heru mengingatkan kepuasan pelanggan bisa terganggu, terutama bagi pengguna multi-SIM yang terbiasa dengan fleksibilitas penggunaan lebih dari tiga nomor.

Lebih lanjut, dia juga mengkritisi kebijakan pembatasan tiga nomor per NIK yang dinilainya kurang sesuai dengan kondisi pasar Indonesia yang mayoritas masih menggunakan layanan prabayar dan memiliki kebiasaan menggunakan beberapa kartu untuk kebutuhan berbeda.

Menurutnya banyak pengguna, seperti pedagang atau pekerja mobile, menggunakan lebih dari tiga nomor untuk kebutuhan berbeda misalnya, data, suara, atau promosi. Pembatasan tersebut menurutnya bisa menyulitkan mereka, mendorong penggunaan identitas pinjaman, atau memicu pasar gelap kartu SIM.

“Fleksibilitas aturan, seperti pengecualian untuk kebutuhan bisnis tertentu atau peningkatan batas nomor dengan verifikasi ketat, mungkin lebih sesuai dengan karakteristik pasar Indonesia yang unik,” kata Heru.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru untuk memberikan sanksi kepada operator yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.

Dia menyebut aturan mengenai pembatasan registrasi sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Pasal 11 ayat (1) beleid tersebut menyatakan setiap pelanggan dapat melakukan registrasi paling banyak tiga nomor untuk setiap penyelenggara jasa telekomunikasi pada setiap perangkat telekomunikasi, menggunakan sistem identifikasi berbasis NIK dan nomor KK.Namun, menurut Meutya, aturan tersebut belum mengatur soal sanksi.

“Permen itu belum mengatur sanksi ya, ini yang sedang kami exercise. Mungkin kami akan keluarkan Permen baru yang mengatur sanksi bagi operator selular yang tidak mematuhi itu,” kata Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (7/7/2025).

Dia menekankan pentingnya pemutakhiran data pelanggan sebagai bagian dari transformasi digital nasional dan upaya memperkuat keamanan siber. Meutya juga mengajak DPR untuk turut melakukan pengawasan khusus terhadap operator seluler, mengingat jumlah nomor seluler yang beredar telah mencapai sekitar 350 juta.

Dia turut menyoroti pola penggunaan SIM yang khas di Indonesia, di mana pelanggan prabayar mendominasi hingga 96,3% dari total pelanggan, sementara pascabayar hanya sekitar 3,7%. Dalam waktu bersamaan, Komdigi juga mendorong percepatan migrasi ke teknologi e-SIM yang lebih aman dan mendukung integrasi layanan digital seperti Internet of Things (IoT).

Dari sekitar 25 juta perangkat yang sudah mendukung e-SIM, baru satu juta yang bermigrasi. Pemerintah akan terus mendorong percepatan ini karena dinilai penting tidak hanya untuk efisiensi, tapi juga peningkatan keamanan data dan layanan.

REPUBLIKA.CO.ID, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman optimis target sebanyak 66 perusahaan akan melangsungkan Initial Public Offering (IPO) di pasar modal Indonesia akan tercapai pada tahun 2025. Terdapat banyak faktor yang akan mendorong perusahaan mengajukan diri untuk melangsungkan IPO di pasar modal Indonesia pada semester II 2025.

“Saya optimistis. Kita kan harus optimis,” ujar Iman saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Seiring dengan itu, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna juga optimistis target sebanyak 66 perusahaan akan melangsungkan IPO di pasar modal Indonesia akan tercapai pada tahun ini.

“Iya, mudah-mudahan,” ujar Nyoman.

Nyoman menjelaskan, saat ini perusahaan- perusahaan masih melakukan pembaruan laporan keuangannya sampai periode Juni 2025 (semester I 2025).

Setelahnya, perusahaan- perusahaan baru akan mengajukan dokumen kelengkapan IPO kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI.

“Kami masih melihat, masih menunggu laporan keuangan yang akan disampaikan dengan menggunakan laporan keuangan per Juni. Kan mereka baru nyiapin tuh,” ujar Nyoman.

Melansir data dua tahun terakhir, Ia mengungkapkan ada sekitar 45 sampai 47 perusahaan memperbarui laporan keuangannya per Juni (semester II) dalam melengkapi dokumen IPO mereka.

Dengan demikian, pihaknya optimis akan banyak perusahaan mengajukan dokumen IPO pada semester II 2025.

“Biasanya, dari data dua tahun terakhir untuk penggunaan laporan keuangan Juni itu ada sekitar 45 sampai 47 perusahaan. Jadi itu yang kita tunggu,” ujar Nyoman.

Per 10 Juli 2025, dari target 66 perusahaan, sebanyak 22 perusahaan telah melangsungkan IPO di pasar modal Indonesia, sehingga masih dibutuhkan sebanyak 44 perusahaan lagi untuk mencapai target.

Sementara itu, dalam antrean, hanya tersisa sebanyak 4 perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan untuk melangsungkan IPO.

Saat ini, jumlah perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia mencapai sebanyak 956 perusahaan, yang mana ditargetkan dapat mencapai 1.000 perusahaan tercatat pada akhir tahun 2025.

IDXChannel — PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memperkirakan pasar surat utang, baik pemerintah maupun korporasi, akan mencatatkan kinerja positif pada paruh kedua 2025.

Proyeksi ini sejalan dengan tren pelonggaran moneter yang dilakukan Bank Indonesia, dan kuatnya penyerapan dari investor domestik.

Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo, Suhindarto, menjelaskan pasar obligasi pemerintah mencatat kinerja relatif baik dibandingkan dengan negara-negara di kawasan, meskipun belum sekuat Thailand dan Singapura.

“Pasar surat utang pemerintah masih relatif stabil meskipun terjadi beberapa tekanan sepanjang semester pertama. Pemangkasan suku bunga yang dilakukan Bank Indonesia sebanyak dua kali akhirnya menjadi katalis,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Kamis (10/7/2025).

Menurut Suhindarto, pelonggaran kebijakan moneter oleh BI telah memberikan ruang bagi penurunan yield obligasi pemerintah.

Namun demikian, tekanan eksternal dan prospek peningkatan pasokan surat utang pemerintah masih membatasi penurunan tersebut.

Dari sisi makroekonomi, lanjut Suhindarto, stabilitas nilai tukar rupiah, keberlanjutan surplus neraca perdagangan, dan posisi cadangan devisa yang solid menjadi faktor penopang utama kinerja pasar surat utang.

Meski begitu, beberapa risiko global tetap membayangi, seperti ketegangan geopolitik, perang dagang, dan potensi penurunan peringkat surat utang pemerintah Amerika Serikat.

Sementara itu, pasar surat utang korporasi juga menunjukkan performa yang kuat pada paruh pertama tahun ini.

Suhindarto mengungkapkan penerbitan obligasi korporasi tumbuh 48,31 persen secara tahunan pada semester I-2025.

“Nilai surat utang korporasi yang jatuh tempo di semester dua mencapai Rp96,43 triliun. Ini menjadi pendorong utama penerbitan ulang untuk kebutuhan refinancing,” kata dia.

Meski prospek jangka pendek dinilai positif, Suhindarto menyinggung tantangan masih ada, seperti risiko lonjakan yield akibat pelebaran defisit fiskal, hingga dinamika kebijakan moneter global yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Sektor keuangan, ujarnya, diprediksi masih menjadi penyumbang terbesar dalam penerbitan surat utang korporasi, diikuti oleh sektor infrastruktur dan manufaktur. Permintaan dari investor tetap tinggi, terutama terhadap instrumen dengan peringkat tinggi dan kupon tetap.

Di pasar sekunder, aktivitas transaksi obligasi korporasi masih tumbuh secara terbatas. Namun, menurut Suhindarto, likuiditas mulai menunjukkan perbaikan.

“Prospek pasar sekunder akan semakin solid jika pelonggaran moneter berlanjut dan tekanan fiskal dapat diminimalkan,” kata dia.

(NIA DEVIYANA)