JAKARTA, KOMPAS.com — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung rencana pemerintah memungut pajak penghasilan (PPh) 22 dari pedagang di platform niaga elektronik.

Sekretaris Dewan Pertimbangan Apindo, Suryadi Sasmita, menilai kebijakan ini bukan hal baru. Ia menyebut langkah ini sebagai penyesuaian terhadap perubahan model bisnis.

“Kami sebagai pelaku usaha mendukung langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengenaan PPh final 0,5 persen bagi pelaku usaha online,” ujar Suryadi dalam keterangan tertulis, Jumat (28/6/2025), seperti dilansir Antara.

Pemerintah sebelumnya telah menerapkan PPh final 0,5 persen sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 atau dikenal dengan PPh final UMKM.

Rencananya, pungutan pajak untuk pedagang online akan dilakukan lewat sistem sederhana, yaitu langsung dipotong oleh marketplace.

Menurut Suryadi, sistem inti perpajakan (coretax) akan mendorong transparansi data. Pemerintah akan lebih mudah mengakses informasi usaha yang belum sepenuhnya patuh.

Ia juga menekankan, pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tidak akan dikenakan PPh final ini.

“Oleh karena itu, kami mengajak para pelaku usaha online untuk mendukung penuh kebijakan ini. Mari kita bersama menciptakan iklim usaha yang adil, sehat, dan berkelanjutan. Kepatuhan bersama akan memperkuat fondasi ekonomi nasional yang inklusif menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Suryadi.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan, rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh 22 akan mengubah mekanisme pembayaran pajak dari sistem mandiri ke sistem pungut otomatis.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menyebut kebijakan ini justru memberi kemudahan bagi pedagang daring.

“Kebijakan ini tidak mengubah prinsip dasar pajak penghasilan, namun justru memberikan kemudahan bagi pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakan, karena proses pembayaran pajak dilakukan melalui sistem pemungutan yang lebih sederhana dan terintegrasi dengan platform tempat mereka berjualan,” ujar Rosmauli.

Pertumbuhan yang meningkat berdampak positif bagi peningkatan market share perbankan syariah yang naik menjadi sebesar 7,44 persen

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan industri perbankan syariah menunjukkan kinerja baik dengan pertumbuhan total aset yang konsisten tumbuh positif.

Berdasarkan data April 2025, total aset perbankan syariah nasional telah mencapai Rp954,51 triliun atau tumbuh 8,54 persen year on year (yoy), di atas rata-rata sekitar industri perbankan yang sebesar 5,90 persen yoy.

“Pertumbuhan yang meningkat berdampak positif bagi peningkatan marketshare perbankan syariah yang naik menjadi sebesar 7,44 persen,” ujarnya dalam Opening Ceremony BSI (Bank Syariah Indonesia) International Expo 2025, dikutip di Jakarta, Jumat.

Di sisi lain, pertumbuhan perbankan syariah juga lebih tinggi dari industri perbankan nasional maupun konvensional.

Total pembiayaan perbankan syariah tercatat sebesar Rp653,44 triliun dengan pertumbuhan 8,87 persen yoy, sedangkan total penghimpunan dana pihak ketiga perbankan Syariah tercatat sebesar Rp734,89 triliun atau tumbuh 7,08 persen yoy.

Kinerja positif tersebut diyakini dapat terus dilanjutkan di tengah berbagai dinamika pada tahun 2025 ini yang menjadi salah satu periode menantang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19.

“Perbankan syariah diharapkan dapat berperan dalam meminimalisir dampak dinamika ekonomi terhadap masyarakat. Sebagai industri yang berazaskan kepada rahmatan lil alamin, perbankan syariah tidak hanya mengedepankan asas profit semata-mata atau economic value, namun juga meningkatkan kontribusi dari sisi aspek sosial atau socialvalue,” kata Dian.

Untuk mengakselerasi pertumbuhan perbankan syariah nasional, OJK disebut terus mendorong implementasi roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia tahun 2023-2027 yang terdiri dari lima arah kebijakan.

Pertama adalah penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah melalui langkah-langkah seperti konsolidasi bank syariah, serta penguatan unik usaha syariah melalui kebijakan spin-off. Kemudian juga peningkatan efisiensi perbankan syariah melalui sinergi dengan induk dengan harapan agar industri perbankan syariah dapat menjadi lebih kokoh dan tangguh dalam menghadapi tantangan.

Kedua yaitu akselerasi digitalisasi layanan perbankan syariah pada penyelenggaraan dan ketahanan teknologi informasi guna menghadapi tantangan. Upaya ini difokuskan pada beberapa kegiatan utama, antara lain menyediakan layanan lebih cepat, efisien, dan inovatif.

Arah selanjutnya ialah penguatan karakteristik perbankan syariah, antara lain melalui pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) untuk memperkuat tata kelola syariah dan mengakselerasi pertumbuhan industri. Selain itu juga untuk penyusunan berbagai produk perbankan syariah dan pelaksanaan pengembangan produk dengan kekhususan syariah (shariabasedproduct).

Keempat yakni peningkatan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian nasional melalui upaya meningkatkan literasi dan inklusi, peningkatan peran di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta penguatan peran perbankan ekosistem ekonomi syariah, termasuk kontribusi terhadap industri halal

Terakhir, arah kebijakan ditujukan kepada OJK sebagai regulator yang harus menguatkan peraturan, perizinan, dan pengawasan perbankan syariah.

“Kelima pilar tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh untuk mewujudkan visi, yaitu mengembangkan perbankan syariah yang sehat, yang efisien, yang berintegritas, dan berdaya saing, serta berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat,” ungkap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA) atau disingkat BWS memperoleh lampu hijau dari Bank Indonesia untuk menerima pendanaan jangka panjang sebesar-besarnya US$500 juta, setara Rp8,1 triliun dengan asumsi kurs Rp16.204 per dolar AS.

Pendanaan ini disalurkan oleh induk perusahaan yakni Woori Bank dan jaringan cabang asing yang terafiliasi. Sebagaimana diketahui, Bank Woori Saudara merupakan bank hasil penggabungan antara Bank Himpunan Saudara 1906 dari Indonesia dan Bank Woori asal Korea Selatan.

Pendanaan tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan usaha utama perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar, sekaligus memperkuat struktur keuangan dan menopang pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

“Pendanaan ini mencerminkan rencana strategis Woori Bank dalam memperkuat dukungannya terhadap BWS sebagai bagian dari jaringan global Woori Financial Group,” tulis manajemen perusahaan dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (27/6/2025).

Selain itu, langkah tersebut dinilai sejalan dengan strategi perseroan dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan berorientasi jangka panjang, serta mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan jangka pendek.

Dengan struktur likuiditas yang lebih kuat, Bank Woori Saudara berharap dapat terus tumbuh secara sehat dan memenuhi rasio keuangan sesuai ketentuan regulator.

Manajemen juga menegaskan bahwa seluruh proses pendanaan dilakukan secara transparan dan tetap menjunjung prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG), termasuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku di Indonesia.

Manajemen menyampaikan Bank Woori Saudara berfokus pada penguatan fundamental, inovasi layanan perbankan, serta peningkatan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Menurut perusahaan, hal ini sebagai bagian dari komitmennya terhadap pasar Indonesia.

“BWS tetap berkomitmen menjalankan operasional secara sehat dan bertanggung jawab, serta terus berupaya memberikan layanan terbaik yang didukung tata kelola perusahaan yang kuat dan transparan,” tutup manajemen.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan pengoperasian peningkatan produksi minyak sebesar 30 ribu barel per hari dari Blok Cepu. Proyek ini menjadi langkah penting dari upaya menuju swasembada energi nasional.

"Kita sangat bersyukur, bangsa Indonesia diberi karunia potensi dan kekayaan yang luar biasa. Saya telah memberi target untuk menjadi swasembada energi, dan hasilnya sudah menunjukkan produksi kita yang meningkat luar biasa," ujar Prabowo dalam keterangannya, Selasa (27/6/2025).

Menurutnya, energi merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan bangsa.

"Kita bersyukur memiliki sumber-sumber energi yang luar biasa," tegasnya.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, mengatakan bahwa persereoan terus mendorong Pertamina Group untuk produktif mendukung ketahanan dan swasembada energi nasional.

Proyek pengeboran di Lapangan Banyu Urip Infill Clastic (BUIC) sendiri menggunakan rig canggih yang dirancang dan dibangun di dalam negeri. Hal ini menunjukkan kemampuan dan inovasi nasional dalam operasi hulu migas.

"Proyek ini menunjukkan bagaimana inovasi dan kolaborasi dapat meningkatkan produksi serta mendukung pencapaian target produksi nasional," jelas Simon.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menambahkan bahwa Pertamina telah menyelesaikan pengeboran tujuh sumur baru di Lapangan Banyu Urip sejak April 2024 dan tuntas dalam waktu 10 bulan, lebih cepat dari target awal. Sumur-sumur BUIC tersebut diperkirakan akan menyumbang tambahan produksi sebesar 30 ribu barel per hari.

Menurutnya, peningkatan produksi minyak di Blok Cepu didukung keberhasilan anak usaha Pertamina, PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI), yang berhasil menyelesaikan proyek pengeboran BUIC. Fadjar menyebut proyek ini sebagai tonggak penting dalam upaya memaksimalkan potensi minyak nasional.

"Rata-rata produksi tahunan Blok Cepu pada 2025 diperkirakan akan melampaui 150 ribu barel per hari. Dengan tambahan dari sumur BUIC, produksi puncak diperkirakan akan mencapai 170 ribu hingga 180 ribu barel per hari," terangnya.

Blok Cepu merupakan wilayah Kontrak Kerja Sama (KKS) yang mencakup wilayah kontrak di Kabupaten Blora (Jawa Tengah), serta Bojonegoro dan Tuban (Jawa Timur). PT Pertamina EP Cepu memegang 45% Participating Interest (PI), ExxonMobil Cepu Limited memegang 45% sekaligus bertindak sebagai operator Blok Cepu, dan 10% sisanya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tergabung dalam Badan Kerja Sama (BKS) Blok Cepu.

Blok Cepu saat ini menyumbang lebih dari 25% total produksi minyak nasional, menjadikannya salah satu aset migas paling strategis di Indonesia.

Sebagai informasi, peresmian produksi minyak 30 ribu barel Blok Cepu ini turut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan, dan President of ExxonMobil Indonesia Wade Floyd.

IDXChannel – Lima saham menjadi penghuni top losers sepanjang Juni usai jatuh belasan hingga hampir 30 persen. Penurunan tajam saham-saham tersebut jauh lebih buruk dibandingkan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di bulan ini.

Saham emiten studio perfilman PT MD Entertainment Tbk (FILM) menduduki peringkat pertama top losers, anjlok 28,46 persen selama Juni.

Di bawah FILM, saham energi PT Ulima Nitra Tbk (UNIQ) merosot 22,31 persen selama bulan ini.

Demikian pula, saham pertambangan PT BUMA Internasional Grup Tbk (DOID) tergelincir 19,76 persen.

Dalam siaran pers pada Jumat (26/6/2025), DOID mencatat rugi bersih USD70 juta pada kuartal I-2025, melebar dari rugi USD19 juta pada periode sama tahun lalu. Pelemahan ini disebabkan cuaca ekstrem dan insiden keselamatan pihak ketiga yang mengganggu operasional di tambang Indonesia dan Australia.

Volume pengupasan lapisan tanah turun 26 persen (YoY) menjadi 101 juta BCM, sementara produksi batu bara turun 17 persen menjadi 18 juta ton. Pendapatan DOID terkoreksi 17 persen ke USD352 juta. EBITDA merosot 82 persen menjadi USD14 juta akibat beban tetap selama masa ramp-up di sejumlah proyek.

“Kinerja Grup pada kuartal pertama 2025 dipengaruhi oleh tantangan operasional besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berada di luar kendali kami. Kami menghadapi tantangan ini dengan respons yang cepat dan tegas di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat, melalui penerapan kebijakan alokasi modal yang lebih disiplin, implementasi program efisiensi di seluruh grup, serta percepatan peningkatan produktivitas di area-area kunci,” kata Direktur BUMA International Group, Iwan Fuad Salim.

Iwan menambahkan, “Berkat langkah-langkah tersebut, Grup mencatatkan perbaikan kinerja di kuartal kedua, menempatkan kami kembali ke jalur yang tepat. Kami tetap yakin akan kemampuan kami untuk memulihkan momentum dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.”

Biaya tunai DOID turun 7 persen secara konsolidasi, dan likuiditas tetap kuat dengan kas USD231 juta. Grup juga menerbitkan Sukuk Ijarah senilai Rp2 triliun dan memperkuat pembiayaan lewat fasilitas sindikasi USD250 juta dari BNI, Mandiri, dan BCA.

Manajemen optimistis pemulihan akan terus berlanjut, ditopang peningkatan produktivitas dan operasional proyek baru seperti PT Persada Kapuas Prima (PKP) serta perpanjangan kontrak dua tahun di tambang Goonyella, Australia.

Selain tiga nama di atas, saham emiten tambang PT PAM Mineral Tbk (NICL) dan emiten produsen handformer global PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) masing-masing ambles 19,31 persen dan 17,28 persen.

Sementara itu, IHSG merosot 4,05 persen selama Juni, ditutup di level 6.897,40 pada Kamis (26/6/2025). (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

BANK - Periksa jadwal Weekend Banking BCA untuk Libur Tahun Baru Islam. Layanan khusus akhir pekan dari BCA hadir di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan wilayah lain.

Weekend Banking BCA merupakan layanan perbankan yang disediakan oleh Bank Central Asia (BCA) di hari Sabtu dan Minggu, di cabang-cabang tertentu.

Layanan ini memungkinkan nasabah untuk tetap melakukan transaksi perbankan meskipun di luar hari kerja biasa (Senin–Jumat).

Untuk memberikan kemudahan bagi nasabah yang tidak sempat ke bank pada hari kerja karena kesibukan, khususnya pekerja atau pelaku usaha.

Jam Operasional umumnya buka antara pukul 10.00 sampai 15.00 WIB dan bisa berbeda tergantung lokasi dan hari (Sabtu/Minggu)

Adapun transaksi yang dapat Nasabah BCA lakukan di layanan Weekend Banking adalah sebagai berikut:

Transaksi Teller (mata uang rupiah)

• Setoran & Tarikan Tunai
• Setoran & Tarikan Pemindahan
• Setoran Pajak & Penerimaan Negara Lainnya
• Pengiriman uang dengan BI-FAST

Transaksi Customer Service

• Pembukaan Rekening dalam Mata Uang Rupiah
• Penggantian Buku
• Penempatan Deposito Rupiah
• Penggantian Kartu Paspor/TabunganKu
• Pembelian Kartu Flazz
• Pembukaan & Pencabutan Fasilitas
• Perubahan Data
• Pembuatan Surat Referensi
• Pengambilan Warkat
• Penanganan Masalah/Keluhan
• Pencetakan Laporan Portofolio

Tidak semua layanan kredit atau administrasi lengkap tersedia. Untuk layanan tertentu seperti KPR, perlu ke cabang reguler.

Jadwal Weekend Banking 28-29 Juni 2025

Melansir dari akun X @HaloBCA, informasi waktu operasional weekend banking normal di beberapa cabang.

• Jumat, 27 Juni 2025: Operasional Libur.
• Sabtu, 28 Juni 2025: Ada layanan Weekend Banking.
• Minggu, 29 Juni 2025: Ada layanan Weekend Banking.

Lokasi Weekend Banking

Nah, layanan ini hanya tersedia di cabang tertentu, biasanya yang berada di Pusat perbelanjaan (mall), Kawasan bisnis utama, dan lokasi strategis dengan trafik tinggi.

Melansir dari laman BCA, layanan Weekend Banking tersedia di 43 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Untuk informasi lengkapnya, akses laman berikut: https://www.bca.co.id/id/informasi/news-and-features/2022/01/21/08/31/layanan-weekend-banking-bca-hadir-kembali.

Informasi lebih lanjut terkait layanan perbankan di Kantor Cabang BCA, hubungi Halo BCA 1500888 atau cukup mention akun Twitter: @HaloBCA.

Demikian informasi penting untuk Nasabah BCA dan masyarakat agar tetap bisa bertransaksi di akhir pekan.

Editor: Bimo Kresnomurti

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BOJONEGORO. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto memastikan perusahaan migas asal Rusia, Zarubezhneft, tetap melanjutkan keterlibatannya di proyek Blok Tuna yang berlokasi di lepas pantai utara Natuna, Kepulauan Riau.

Djoko mengungkapkan, Zarubezhneft masih memegang 50% hak partisipasi (participating interest/PI) di blok tersebut.

"Rusia tidak keluar, mereka tetap," ujar Djoko di Bojonegoro, Kamis (26/6).

Saat ini, Zarubezhneft tengah mencari mitra baru untuk menggantikan Premier Oil Tuna B.V., entitas anak usaha Harbour Energy yang menguasai 50% PI lainnya di Blok Tuna.

“Tahun ini [mereka] sedang mencari mitra untuk melanjutkan proyeknya di Tuna. Rencananya menggantikan Harbour di Tuna,” jelas Djoko.

Pernyataan ini sekaligus membantah kabar yang sempat beredar sejak pertengahan 2023 lalu, yang menyebut Zarubezhneft akan hengkang dari Blok Tuna.

Pada waktu itu, melalui anak usahanya ZN Asia Limited, Zarubezhneft telah mengajukan permohonan buka data ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai langkah awal melepas hak partisipasinya.

Rencana pengembangan Blok Tuna sempat tersendat akibat sanksi dari Uni Eropa dan Inggris terhadap Rusia imbas konflik di Ukraina. Harbour Energy pun sempat menyampaikan kepada SKK Migas bahwa mereka menghadapi tantangan operasional akibat pembatasan tersebut.

Berdasarkan catatan Kontan, pemerintah membuka peluang kerja sama energi dengan Rusia, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas). Hal ini menjadi salah satu agenda dalam lawatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Rusia mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto.

Komitmen Rusia untuk memperkuat kiprah di industri hulu migas Indonesia kembali ditegaskan oleh Presiden Vladimir Putin. Pemerintah Rusia menyatakan minat untuk memperluas keterlibatan di sektor eksplorasi dan produksi migas nasional, khususnya di wilayah lepas pantai (offshore).

Selain proyek eksplorasi baru, Rusia juga menawarkan kerja sama investasi untuk menggenjot produksi dari ladang-ladang migas yang sudah memasuki fase matang (mature fields).

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta pelaku usaha perberasan menyesuaikan label kemasan dengan isi sebenarnya.

Pernyataan ini disampaikan setelah Kementerian Pertanian, Bapanas, dan Satgas Pangan Polri menemukan ketidaksesuaian mutu, berat, hingga harga beras di pasaran dengan aturan yang berlaku.

“Packaging beras mohon bisa disesuaikan dengan label. Jadi kalau diisi, kalau labelnya berat 5 kilo, tolong 5 kilo. Kalau 10 kilo, tolong 10 kilo,” ujar Arief dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (27/6/2025).

“Label harus sesuai dengan isinya. Jangan sama-sama emas, sama-sama beras, tapi beda mutunya. Ini sudah ada Peraturan Badannya, Peraturan Menteri Pertanian juga sudah ada,” kata Arief.

Ia juga meminta pelaku usaha segera mendaftarkan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) ke Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) terdekat.

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 mengatur pengawasan terhadap pemenuhan syarat keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan segar. Pelanggaran label dan mutu bisa masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 12 beleid tersebut.

Rincian soal standar mutu dan label tercantum dalam Peraturan Bapanas Nomor 2 Tahun 2023. Pasal 4 ayat 1 menyebut mutu beras terdiri atas empat kelas: premium, medium, submedium, dan pecah.

“Untuk beras premium itu 15 persen broken-nya dan ada ketentuan lainnya. Itu sudah tertulis dalam regulasi kita. Lalu kepada saudara-saudara dan teman-teman penggiling padi juga pabrik, agar menera metrologi. Timbangan itu juga tolong ditera, supaya berasnya sesuai dengan aturan,” jelas Arief.

Mutu beras premium harus memenuhi kriteria: derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir menir maksimal 0,5 persen, butir patah maksimal 15 persen, butir rusak maksimal 1 persen, dan bebas gabah serta benda asing.

Sementara beras medium harus memiliki derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen, menir maksimal 2 persen, patah maksimal 25 persen, butir rusak maksimal 4 persen, dan benda asing maksimal 0,05 persen.

Harga beras juga harus sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Hal ini diatur dalam Peraturan Bapanas Nomor 5 Tahun 2024 yang merevisi aturan HET sebelumnya.

HET beras premium untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan sebesar Rp14.900 per kilogram. HET beras medium di wilayah yang sama sebesar Rp12.500 per kilogram.

Untuk Sumatera selain Lampung dan Sumsel, HET premium sebesar Rp15.400 dan medium Rp13.100 per kilogram. Di Bali, NTB, dan Sulawesi, HET premium Rp14.900 dan medium Rp12.500. Di NTT dan Kalimantan, HET premium Rp15.400 dan medium Rp13.100. Sementara wilayah Maluku dan Papua ditetapkan HET premium Rp15.800 dan medium Rp13.500 per kilogram.

Selama ini kan Indonesia mengandalkan konsumsi. Kalau manufaktur yang tadi berkembang karena adanya industrialisasi, maka di dalam kemungkinan Indonesia akan menjadi negara maju, negara yang berbasis pada industri

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyatakan bahwa hilirisasi yang dilanjutkan dengan industrialisasi akan memperbesar peluang Indonesia untuk mengambil peran strategis di pasar global.

"Selama ini kan Indonesia mengandalkan konsumsi. Kalau manufaktur yang tadi berkembang karena adanya industrialisasi, maka di dalam kemungkinan Indonesia akan menjadi negara maju, negara yang berbasis pada industri," kata Fahmy dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Untuk diketahui, Pemerintah Indonesia terus mendorong hilirisasi nikel sebagai strategi utama dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional dan membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Langkah itu tidak hanya mendukung transisi menuju energi hijau, tetapi juga membuka jalan menuju status sebagai negara industri maju.

Sejalan dengan komitmen emisi nol bersih (net zero emission/NZE) 2060, pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik menjadi bagian penting dalam transisi energi Indonesia.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, langkah tersebut juga membuka peluang pengembangan teknologi bersih serta mendorong infrastruktur ramah lingkungan.

Program hilirisasi nikel yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto diyakini dapat menjadi motor penggerak transformasi ekonomi Indonesia.

Jika dijalankan secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir hingga menghasilkan produk akhir seperti baterai, program tersebut tidak hanya akan meningkatkan daya saing industri nasional tetapi juga membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju berbasis energi bersih.

Lebih lanjut, Fahmy menekankan pentingnya investasi yang tidak berhenti hanya pada tahap pembangunan smelter, tetapi berlanjut hingga tahap akhir seperti pembuatan baterai atau bahkan kendaraan listrik.

Ia juga menyoroti pentingnya transfer teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

"Kalau misalnya tenaga kerja kita belum memenuhi syarat tadi, maka harus ada kesepakatan tentang transfer of technology. Paling tidak lima tahun itu proses, nah lima tahun yang kedua tenaga kerja Indonesia sudah mampu sendiri untuk menghasilkan baterai listrik," ucapnya.

Hilirisasi nikel sendiri membawa sejumlah manfaat strategis, yaitu meningkatkan nilai tambah dalam negeri, menarik investasi asing, membuka lapangan kerja serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri baterai dunia.

Dengan cadangan nikel dan mineral penting lainnya yang melimpah, Indonesia berada di posisi ideal untuk menjadi pemain utama dalam energi hijau global.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan hilirisasi nikel yang dilaksanakan mulai kepemimpinan Jokowi memberikan kontribusi cukup besar untuk Indonesia.

"Hilirisasi nikel jelas memberikan kontribusi positif bagi pendapatan negara," ujar Toto.

Kendati demikian, ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan industri tersebut harus dibarengi dengan tata kelola yang baik dan perhatian terhadap dampak lingkungan serta manfaat bagi ekonomi lokal. Hal itu perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada manipulasi yang berakibat kepada kerugian negara.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan terkait peredaran beras bermasalah di pasar. Dalam konferensi pers di kantor pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, pada Kamis (26/6/2025) siang WIB, Amran menyampaikan sebanyak 212 merek beras dari total 268 merek yang diperiksa, tidak sesuai mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Temuan ini telah dilaporkan secara resmi ke Kapolri dan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti.

Mentan menerangkan, temuan ini hasil kerja lapangan antara jajarannya dengan berbagai stakeholder. Ada Satgas Pangan, Kejaksaan, Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA), dan unsur pengawasan lainnya. Menurut Amran, dari 13 laboratorium di 10 provinsi, mereka mendapati sekitar 85,56 persen beras premium tidak sesuai mutu, kemudian 59,78 persen dijual di atas HET, lalu 21 persen beratnya tidak sesuai ketentuan.

"Ini sangat merugikan masyarakat,” kata tokoh asal Sulawesi Selatan itu, dikutip Jumat (27/6/2025).

Amran menjelaskan, anomali harga beras menjadi perhatian serius karena terjadi saat produksi nasional justru meningkat. Ia menyinggung prediksi badan pangan dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) perihal produksi beras Indonesia baakal mencapai 35,6 juta ton pada 2025/2026. Jika terealisasi, angkanya berada di atas target nasional, 32 juta ton.

"Kalau dulu harga naik karena stok sedikit, sekarang tidak ada alasan. Produksi tinggi, stok melimpah, tapi harga tetap tinggi. Ini indikasi adanya penyimpangan,” ujarnya.

Mentan menyebut, potensi kerugian konsumen akibat praktik curang ini bisa mencapai Rp 99 triliun. Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang seharusnya dijual sesuai ketentuan, dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium dengan harga lebih mahal. "Kami sudah telpon Pak Kapolri dan Jaksa Agung. Hari ini juga kami serahkan seluruh data dan temuan lengkap. Negara tidak boleh kalah dengan mafia pangan,” ujar Amran.

Sekretaris Jaksa Agung Muda (Sesjam) Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Andi Herman, menyatakan, temuan ini merupakan peristiwa faktual yang melanggar berbagai regulasi. Pelanggaran baik dari sisi mutu, harga, maupun distribusi pangan. Menurutnya, secara hukum ini adalah praktik markup dan pelanggaran integritas mutu dan berat produk.

Ia menerangkan, karena beras ini bagian dari komoditas subsidi, maka, kerugian menjadi ganda. Pertama rakyat sebagai konsumen, juga negara yang memberi subsidi. "Kami mendukung penegakan hukum yang tegas sebagai bentuk efek jera dan perbaikan tata kelola,” kata Andi, yang turut hadir dalam konferensi pers.

Perwakilan Satgas Pangan Mabes Polri, Brigjen Helfi Assegaf menegaskan praktik pengemasan dan pelabelan yang menyesatkan merupakan pelanggaran serius terhadap Undang - Undang (UU) Perlindungan Konsumen. "Jika dalam dua minggu sejak hari ini, hingga 10 Juli 2025, masih ditemukan pelanggaran, kami akan melakukan tindakan hukum dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda hingga Rp 2 miliar,” tegas Helfi.

Dalam konferensi pers tersebut, pemerintah sepakat memberikan waktu dua minggu bagi pelaku usaha pangan untuk melakukan perbaikan dan menghentikan semua bentuk penyimpangan. "Kami tidak ingin rakyat terus dirugikan. Mulai hari ini, tidak boleh lagi ada beras di atas HET, mutu tidak sesuai, atau berat dikurangi. Kalau tidak patuh, bersiaplah berhadapan dengan hukum,” ujar Amran.

Mentan mengajak seluruh pelaku industri beras untuk berbenah dan menjunjung tinggi etika usaha. Menurut dia, apa yang terjadi menjadi bahan evaluasi Bersama. Semua pihak harus mengutamakan kepentingan negara.

Ada rakyat di dalamnya. Amran menekankan pangan adalah hal yang sangat vital. Pasalnya ini sektor menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi berbagai bentuk pelanggaran dalam pengelolaan, tentu ada konsekuensinya.

"Kalau terus dibiarkan, dampaknya sangat luas, dari daya beli rakyat hingga stabilitas ekonomi nasional,” ujar Mentan.

Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Pertanian, kasus ini menjadi peringatan bagi semua pihak agar berhati-hati dalam membeli produk beras. Harus ada kesesuaian antara label dan isi produk yang dijual ke konsumen.

JAKARTA, investor.id - Dr. Riant Nugroho, M.Si., Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2012–2015 mengatakan, gaduhnya soal kuota internet berbatas waktu yang mengakibatkan kerugian masyarakat.

Hal itu terjadi akibat pihak yang memperkarakannya tidak memahami perjanjian perdata. Pembelian pulsa dan kuota internet dilakukan dengan mekanisme pasar.

Dalam mekanisme pasar maka antara pembeli dan penjual sudah ada kesepakatan untuk membeli produk yang dijual. Kewajiban operator telekomunikasi, sudah melampirkan syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Ini sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 yang memastikan penjualan pulsa dan semua layanan kuota internet yang ditawarkan dilengkapi dengan informasi yang transparan tentang harga, jumlah kuota, dan masa aktif layanan,” kata Riant Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/6/2025).

Dia mengatakan, jika para pihak sudah bersepakat membeli produk sesuai dengan persyaratan jual beli. Menurut Riant, maka sudah terjadi kesepakatan bisnis antar pihak.

“Jika sudah ada kesepakatan bisnis, maka tidak bisa pihak lain mengatakan pidana karena operator sudah melampirkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pembelian pulsa dan kuota berbatas waktu. Ini sesuai dengan PM Kominfo No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi,” katanya.

Karena itu, dia menilai yang menuding operator telekomunikasi merugikan keuangan negara dan merugikan konsumen berarti mereka tidak mengerti hukum dagang atau perjanjian perdata.

Hukum dagang itu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sama seperti jual beli rumah, ketika penjual sudah menyampaikan kondisi yang akan dijual kepada pembeli, maka ketika sudah terjadi kesepakatan, tidak bisa dibatalkan.

“Kecuali ada kesepakatan lain. Dalam UU Perdata, kesepakatan para pihak adalah aturan yang sifatnya mengikat penjual dan pembeli,” terang Riant.

Jika pembeli sudah sepakat membeli dari penjual dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam pembelian produk pulsa atau kuota, menurut Riant, masyarakat dan badan perlindungan konsumen tidak boleh memperkarakan objek yang sudah disepakati dalam jual beli, apalagi menuduh operator telekomunikasi merugikan keuangan negara.

“Waktu saya jadi anggota BRTI, tidak pernah ada masyarakat yang mengeluhkan seperti ini yang menyebabkan kegaduhan.Kuota internet berbatas waktu ini lazim dilakukan di banyak negara di dunia. Yang mempermasalahkan kesepakatan yang sudah dibuat antara penjual dan pembeli, secara hukum, kesepakatan dagang dan kewajaran saya nilai tidak tepat,” terang Riant.

Selain itu, jika ada pihak-pihak yang membandingkan kuota internet dengan token listrik atau gas LPG yang tidak ada masa waktunya, menurut Riant, itu disebabkan pihak yang mempermasalahkan tidak memahami perjanjian jual belinya.

Dalam pembelian token listrik atau gas LPG, penjual menjual produknya dalam bentuk volume, baik dalam bentuk KWH maupun tabung.

Dalam pembelian tersebut tidak ada batas waktunya. Kesepakatan pembelian token listrik atau gas LPG ditentukan oleh penggunaan, bukan berdasarkan waktu.

“Seharusnya ketika masyarakat hanya membutuhkan internet sedikit, mereka bisa membeli kuota yang kecil. Penjual juga tidak memaksakan konsumen membeli kuota yang besar. Mereka juga menyediakan kuota kecil, sehingga masyarakat kita perlu diedukasi untuk membeli kuota sesuai dengan kebutuhannya,” kata Riant.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kondisinya saat ini baik-baik saja terkait alergi dan peradangan kulit yang dideritanya. Ia juga mengaku dalam masa pemulihan.

"Baik-baik saja. Tapi masih sedikit pemulihan," kata Jokowi, Kamis (26/6) di Solo.

Jokowi menyampaikan hal ini saat akan mengajak cucu-cucunya jalan-jalan mengisi liburan sekolah.

Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu keluar dari rumah bersama istrinya, Iriana/ Disusul anak keduanya, Kahiyang Ayu dan tiga anaknya, Sedah Mirah Nasution, Panembahan Al-Nahyan Nasution, dan Panembahan Al-Saud Nasution.

"Ini nganter Cucu, nganter anak dan cucu," kataJokowi.

Jokowimengatakan ia akan mengisi masa libur sekolah bersama cucu-cucunya untuk berwisata ke luar kota. Namun ia tidak menyebutkan tujuan wisata mereka. Ia juga tidak mengetahui sampai kapan ia akan berlibur bersama keluarganya.

"Nggak tahu ini liburannya sampai kapan," kata dia.

WajahJokowitampak sumringah selama melayani wawancara dengan awak media. Ia mengaku kondisinya masih sehat meski masih dalam proses pemulihan.

Beberapa waktu lalu, AjudanJokowi, Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansyah menegaskanJokowidalam kondisi bugar. Ruam-ruam di kulitnya menurutnya disebabkan alergi yang dialami sepulang dari menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan.

"Secara visual memang bisa kita lihat ya, kulit Bapak (Jokowi) memang agak berubah. Tapi beliau sangat sehat wal afiat," kata Syarif.

Syarif juga memastikanJokowitidak memiliki penyakit lain.

"Nggak ada, nggak ada. Itu alergi beliau menyebabkan peradangan," kata Syarif.