Bisnis.com, PADANG - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sampai saat ini telah ada 10 kabupaten dan kota dari 19 daerah yang ada di Provinsi Sumatra Barat yang telah melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) dan hal ini akan terus diupayakan menjangkau seluruh daerah dengan cara membuka peluang kemitraan.

Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi BGN Adib Al-Fikry mengatakan pelaksanaan MBG bukan sekadar pembagian makanan, tetapi merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan status gizi anak, mendukung proses belajar, serta menurunkan angka stunting dan malnutrisi.

“Saat ini 10 daerah di Sumbar sudah menjalan program, dan masih ada 9 daerah yang menunggu untuk dimulai. Jadi kami melihat supaya pelaksanaan MBG bisa merata, kami membuat peluang kemitraan,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (13/6/2025).

Dia menyebutkan pelaksanaan MBG penting untuk segera dijalankan, karena manfaat dari program MBG sangat membantu kebutuhan anak untuk tumbuh secara sehat.

Oleh karena itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program MBG ini, dan memastikan kualitas makanan yang diberikan, serta menanamkan nilai-nilai pentingnya pola makan sehat dalam keluarga,.

“Jadi dukungan dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan program MBG dan mengajak masyarakat yang berminat menjadi mitra dalam program MBG mengikuti alur kemitraan yang telah ditetapkan di situs resmi kami, tanpa ada pungutan biaya sama sekali,” ujarnya.

Menurutnya terlaksananya program diharapkan dapat meningkatkan akses makanan bergizi, peningkatan pengetahuan gizi dan peningkatan pola makan sehat menuju Indonesia emas di tahun 2045.

Dia menjelaskan tujuan program MBG memberikan akses makan bergizi kepada anak usia sekolah, ibu hamil & menyusui juga balita. Tak hanya itu program MBG juga menekan angka stunting dan gizi buruk, meningkatkan konsentrasi belajar, memberdayakan pelaku usaha lokal.

“Kami berharap seluruh elemen masyarakat, baik dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sektor swasta, hingga masyarakat umum, dapat memahami fungsi dan peran Badan Gizi Nasional, serta turut mendukung program-program yang akan dijalankan,” harapnya.

Adapun 10 daerah itu yakni, Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Kota Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, dan Pariaman.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama turut mengedukasi masyarakat tentang peran MBG dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia, serta bagaimana bisa bersama-sama mengatasi masalah tersebut.

Artinya sangat penting adanya keberlanjutan program makan bergizi gratis, karena menjadi penjamin kesehatan dan pertumbuhan anak serta mendukung ketahanan pangan dan pertanian lokal.

“Setiap SPPG melayani 2000-3000 anak sekolah (10-18 Sekolah). Satuan Pelayanan ini berlokasi di sekolah/pesantren untuk jumlah siswa 2000-3000 anak. Artinya kita butuh jangkauan MBG ini lebih lagi khususnya di wilayah Sumbar,” sebutnya.

Dikatakannya harapan yang ingin cepat terlaksana program MBG ini yakni cepat terbangun nya dapur-dapur di setiap kelurahan khusus nya di Padang dan Bukittinggi.

Kemudian Plt. Kepala BBPOM Hilda Murni menyampaikan bahwa peningkatan edukasi gizi menjadi dasar penting dalam pembangunan kesehatan, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pola makan seimbang dan fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi balita, anak-anak, dan ibu hamil, serta perlunya penyuluhan yang komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dikatakannya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran sentral dalam menjamin kualitas, keamanan, dan mutu produk makanan yang beredar di masyarakat, karena BPOM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh makanan yang disediakan telah memenuhi standar keamanan pangan, bebas dari bahan berbahaya, serta memiliki kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak.

“Pengawasan ini dilakukan melalui pengujian laboratorium, sertifikasi produk, serta inspeksi lapangan secara berkala terhadap produsen maupun penyedia jasa makanan,” jelasnya.

Selain itu, BPOM juga berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya menjaga mutu produk pangan, demi mendukung kesehatan masyarakat dan kesuksesan program-program nasional di bidang gizi dan kesehatan.

Di tengah ketidakpastian akibat beragam kebijakan ekonomi global, masyarakat dan pelaku bisnis diprediksi akan menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Menjawab hal tersebut, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) menggelar acara "Customer Gathering & Economic Outlook 2025 - Resiliensi di Tengah Peluang dan Tantangan Ekonomi Global" untuk memberikan paparan atas situasi dan kondisi ekonomi global, memperkenalkan berbagai produk dan layanan unggulan Danamon untuk nasabah korporasi, sekaligus meningkatkan hubungan antara Danamon dengan nasabah pengguna produk dan layanan tersebut.

Transaction Banking Head Danamon, Andrew Suhandinata, mengatakan ragam solusi finansial unggulan dan informasi keuangan dan perekonomian dunia terkini dapat menjadi solusi untuk membantu masyarakat dan pelaku bisnis dalam mempersiapkan strategi keuangan menghadapi ketidakpastian tersebut.

Ia mengatakan, Danamon menghadirkan kepakarannya dengan memberikan wawasan bagi nasabah korporasi kami agar dapat membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih bijak dalam mengelola keuangan perusahaannya, sekaligus menghadirkan informasi mengenai perekonomian dunia terkini agar para pelaku bisnis dapat memahami situasi perekonomian global dan nasional terkini.

"Kami harap, sesi ini dapat memberikan wawasan yang relevan bagi pelaku bisnis untuk dapat tetap bertahan di tengah berbagai ketidakpastian ekonomi yang ada," katanya.

Pada acara tersebut, Danamon menghadirkan wawasan terkini mengenai kondisi ekonomi makro Indonesia, tantangan ekonomi global, dan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global sepanjang tahun 2025.

Sesi ini juga menghadirkan informasi mengenai kebijakan tarif Amerika Serikat dan dampak kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi secara global dan khususnya Indonesia, situasi keuangan Indonesia dari berbagai sektor, informasi indikator ekonomi, dan apa yang harus diantisipasi oleh pelaku bisnis dalam menghadapi situasi ekonomi terkini.

Menjawab tantangan ekonomi yang telah dijelaskan di sesi pemaparan tersebut, Danamon memperkenalkan kembali berbagai produk dan layanan yang yang mengintegrasikan berbagai ekosistem industri.

Mulai dari Danamon Cash Connect, solusi perbankan digital Danamon yang mendukung efektivitas dan efisiensi nasabah korporasi hingga usaha kecil dan menengah (UKM) dalam melakukan transaksi bisnisnya secara digital, solusi manajemen kas (cash management) yang dirancang untuk menfasilitasi pelaku bisnis dalam memudahkan pengaturan arus kas dan likuiditas dengan lebih efektif, efisien dan lebih aman untuk mencapai pendapatan yang lebih baik.

Kemudian Employee Benefit Program yang membantu perusahaan dalam pengelolaan proses penggajian karyawan dengan menghadirkan rekening gaji (payroll) dengan fitur biaya bulanan yang rendah dan bebas biaya transaksi tarik tunai ataupun transfer ke bank lain.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten rumah sakit, PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk. (PRAY) mengakuisisi mayoritas saham PT Lynas Medikal senilai Rp17,25 miliar.

Leona Agustine Karnali, Direktur Famon Awal Bros Sedaya, menyampaikan bahwa perseroan telah melakukan pembelian atau akuisisi 17.250 saham atau 51,01% saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT Lynas Medikal senilai Rp17,25 miliar.

“Setelah dilakukan transaksi, perseroan akan menjadi pemegang saham pengendali baru dalam PT Lynas Medikal,” tulisnya dalam keterbukaan informasi, Jumat (13/6/2025).

Setelah transaksi tersebut, PRAY juga memiliki opsi untuk menambah kepemilikan saham PT Lynas Medikal. Mengacu pada Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat pada 7 Mei 2025, perseroan juga akan melaksanakan pembelian saham tambahan dalam waktu 1 bulan setelah tanggal transaksi.

Opsi penambahan saham yang diberikan sebanyak 3.380 saham atau senilai Rp3,38 miliar. Setelah total kepemilikan akhir PRAY di PT Lynas Medikal sebesar 61%.

“Total nilai transaksi dan pembelian saham tambahan tersebut sebesar Rp20,63 miliar sehingga jumlah total nilai tersebut tidak memenuhi ketentuan batasan nilai transaksi material,” paparnya.

Berdasarkan situs resminya, PT Lynas Medikal merupakan salah satu perusahaan distributor alat kesehatan dan farmasi di Indonesia yang berdiri sejak 24 Oktober 2012. Lynas Medikal melayani distribusi alat kesehatan, yaitu PT B. Braun Medical Indonesia yang berasal dari Jerman berupa Aesculap, Pump, Hemodialisa dan Ultrasound.

Lynas Medikal juga bekerja sama dengan CV. Nuri Teknik (Nuritek) berasal dari Produk Lokal Indonesia kami juga mendistribusikan peralatan rumah sakit berupa Hospital Bed, Operating Table, Emergency Stretcher, dan lainnya.

Pada 2019, Lynas Medikal menjadi distributor tunggal (sole agent) yang mendapatkan hak ekslusif dari pihak supplier yaitu AMS berasal dari India berupa Benang Bedah dan PTCA Balon Kateter. Selanjutnya, Lynas Medikal telah mendapatkan sertifikat CDOB pada 2020 sebagai salah satu syarat resmi untuk bisa menjadi distributor farmasi.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersama PLN menargetkan aliran listrik di kawasan Pulau Burung dan sekitarnya dapat menyala penuh selama 24 jam sebelum 17 Agustus 2025.

Manager PLN UP3 Rengat, Tatok Winarko menjelaskan program ini sebagai upaya peningkatan pelayanan kelistrikan di wilayah-wilayah terpencil di Inhil, seperti Teluk Belengkong, Pulau Burung, Desa Sungai Perak, hingga Kuala Enok.

“Kami memiliki program peningkatan layanan dari yang sebelumnya hanya 12 jam menjadi 24 jam. Sistem jaringan yang selama ini menggunakan PLTD akan ditransformasikan menjadi jaringan PLN yang beroperasi penuh,” ujarnya Kamis (12/6/2025).

Bupati Herman menyambut baik komitmen PLN dan menegaskan bahwa Pemkab Inhil akan terus mendukung penuh percepatan elektrifikasi di daerah-daerah yang selama ini belum maksimal mendapatkan aliran listrik.

“InsyaAllah, wilayah seperti Teluk Belengkong hingga Pulau Burung ditargetkan sudah bisa menikmati listrik 24 jam sebelum 17 Agustus. Tiang-tiang listrik sudah terpasang, tinggal pemasangan kabel,” ungkap Herman.

Dirinya juga menyoroti progres pemasangan kabel bawah laut dari PLTU menuju Desa Sungai Perak dan Kuala Enok sebagai bukti nyata sinergi antara PLN dan pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan geografis.

“Kami berharap, pada tahun ini, daerah-daerah yang sebelumnya hanya menikmati listrik 12 jam, atau bahkan belum teraliri listrik, bisa segera merasakan manfaat listrik 24 jam secara penuh,” pungkasnya.

Program ini menjadi bagian dari misi besar pemerintah dan PLN untuk mewujudkan pemerataan akses energi bagi seluruh masyarakat, terutama di kawasan terluar dan sulit dijangkau.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait alias Ara ingin rumah subsidi juga dibangun di Jakarta.

Dia memahami selama ini rumah subsidi banyak dibangun di wilayah-wilayah penyanggah Jakarta. Sementara itu, generasi muda lebih memilih punya rumah di tengah Jakarta.

"Saya enggak janji ya, tapi saya kepengen banget, saya kepengen banget. Masih mungkin enggak di Jakarta minggir-minggir?" ujar Ara saat ditemui di Plaza Semanggi, Jakarta, Kamis (12/6).

Ara kemudian berdiskusi dengan sejumlah anak buahnya dan beberapa pengembang. Pengembang mengatakan masih hitung-hitung karena tanah di Jakarta sudah terlampau mahal.

Dia meminta anak buah dan para pengembang untuk mengkaji ulang. Ara menyatakan rumah subsidi seharusnya juga hadir di Jakarta.

"Ya kita coba ya. Catat ya. Saya sih kepengen karena spirit-nya ini tidak untuk desa, tapi di kota-kota atau sekitar perkotaan," ujar Ara.

Pada kesempatan itu, Ara bersama Lippo Group menguji publik konsep rumah subsidi 25 meter persegi. Model baru ini lebih kecil dari ukuran 60 meter persegi yang selama ini berlaku.

Ara mengatakan ide ini muncul untuk mengakomodasi kebutuhan rumah generasi muda. Mereka dinilai lebih suka rumah di tengah kota meskipun luasnya terbatas.

"Masak enggak akomodir anak-anak kita, adik-adik kita yang milenial? Coba lihat sekarang, hotel lagi ada banyak hotel kapsul kan? Yang kecil kan? Ya, masa negara tidak mengakomodir keinginan ini?" ujarnya.

Amazon mempercepat langkahnya dalam pengembangan Project Kuiper, layanan internet satelit yang menjadi pesaing langsung Starlink milik SpaceX. Raksasa teknologi milik Jeff Bezos ini dijadwalkan meluncurkan 27 satelit Kuiper pada Senin (16/6), menggunakan roket Atlas V dari United Launch Alliance (ULA) di Cape Canaveral, Florida.

Peluncuran ini dilakukan tujuh minggu setelah keberhasilan pengorbitan batch pertama, dan menjadi bagian dari strategi agresif Amazon dalam menghadirkan layanan internet berbasis satelit berkecepatan tinggi dan berlatensi rendah.

“Setiap peluncuran adalah peluang untuk memperluas kapasitas dan jangkauan jaringan,” ujar Rajeev Badyal, Wakil Presiden Project Kuiper, dikutip Jumat (13/6). Ia menegaskan bahwa satelit Kuiper telah dirancang menggunakan teknologi komunikasi tercanggih yang pernah dikembangkan Amazon.

Dengan langkah ini, Amazon secara terbuka menantang dominasi SpaceX yang telah mengorbitkan lebih dari 7.000 satelit Starlink sejak 2019 dan kini melayani lebih dari 5 juta pelanggan secara global.

Meski tertinggal dalam hal jangkauan dan jumlah pelanggan, Amazon menargetkan akan mengoperasikan 1.000 satelit pertama pada akhir 2025 guna menghadirkan cakupan global awal. Total, perusahaan merencanakan konstelasi hingga 3.200 satelit melalui lebih dari 80 misi peluncuran.

Selain enam peluncuran tambahan menggunakan ULA Atlas V, Amazon telah menjadwalkan 38 misi dengan roket Vulcan Centaur milik ULA, serta puluhan peluncuran lain dengan Arianespace dan perusahaan milik Jeff Bezos sendiri, Blue Origin.

Industri tekstil nasional tengah bersiap menuju pemulihan berkelanjutan dengan dukungan kebijakan yang lebih berpihak pada keberlangsungan pelaku usaha dalam negeri.

Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, mendorong pemerintah untuk menetapkan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) sebesar 20 persen terhadap produk benang filamen impor, khususnya dari Tiongkok. Ia meyakini, kebijakan itu akan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif sekaligus mengembalikan keseimbangan struktur industri dari hulu ke hilir.

"Usulan BMAD 20 persen ini bukan hanya soal perlindungan produsen hulu, tapi juga menjaga kesinambungan rantai industri tekstil nasional. Ini adalah titik tengah yang kami nilai adil dan berkelanjutan," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Ia mengatakan, praktik dumping oleh sejumlah negara produsen luar negeri disebut telah menekan harga pasar domestik di bawah biaya produksi wajar sehingga menyulitkan produsen lokal untuk bersaing.

"Pemberlakuan tarif BMAD sebesar 20 persen diyakini sebagai solusi yang tetap mempertimbangkan daya tahan sektor hilir, tanpa membebani pelaku usaha secara berlebihan," sebutnya.

Redma menyampaikan, rekomendasi awal dari Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) menunjukkan angka BMAD yang bervariasi, bahkan mencapai hingga 42,3 persen. Namun, APSyFI menilai perlunya penyesuaian agar tidak membebani sektor hilir.

"Kami ingin ekosistem industri berjalan harmonis. Kalau terlalu tinggi, bisa berdampak pada pelaku hilir. Makanya, kami mengusulkan tarif moderat di angka 20 persen," jelasnya.

Langkah ini juga diharapkan dapat menghidupkan kembali lini-lini produksi di sektor hulu seperti polimer, benang pintal, dan benang filamen, yang belakangan terdampak oleh menurunnya permintaan dalam negeri. Beberapa produsen besar seperti Polichem, Polifyn, dan APF bahkan telah menghentikan produksi polimer mereka karena tidak kompetitif secara harga.

"Dengan kebijakan ini, kami harap industri hulu bisa kembali beroperasi maksimal, menciptakan efek berantai positif bagi seluruh mata rantai industri tekstil nasional," ujar Redma.

Selain benang filamen, APSyFI juga mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap Purified Terephthalic Acid (PTA)—bahan baku utama serat sintetis. Redma menilai, proteksi terhadap bahan baku juga perlu agar upaya revitalisasi industri berjalan menyeluruh.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyebut BMAD 20 persen sebagai langkah logis untuk menjaga industri dalam negeri tetap kompetitif di tengah tekanan harga global.

"BMAD bukan soal menutup pasar, tapi memastikan persaingan berjalan sehat. Ketika harga barang impor jauh di bawah harga pokok produksi dalam negeri, maka intervensi seperti ini perlu dilakukan," katanya.

Faisal menambahkan, bahkan dengan tarif BMAD 20 persen, produk impor tetap memiliki keunggulan harga. Oleh sebab itu, kebijakan ini harus dilihat sebagai upaya menciptakan level playing field yang adil bagi pelaku industri domestik.

Kebijakan BMAD yang tepat dan terukur diharapkan dapat menjadi bagian dari transformasi industri tekstil Indonesia menuju kemandirian, daya saing, dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan strategi yang tepat, sektor ini tidak hanya akan pulih, tetapi juga siap bersaing di pasar global.

Bisnis.com, JAKARTA— Istana Kepresidenan mengungkap bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada Kamis (12/6/2025) malam.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa percakapan kedua kepala negara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat persahabatan.

“Kedua pemimpin saling menanyakan kabar serta perkembangan terkini, baik di Amerika maupun di Indonesia,” ujar Teddy dalam keterangan resminya melalui instagram @sekretariat.kabinet, Jumat (13/6/2025).

Dalam percakapan yang berlangsung sekitar 15 menit tersebut, Teddy mengatakan bahwa kepala negara kembali menyampaikan ucapan selamat kepada Donald Trump atas terpilihnya kembali sebagai Presiden Amerika Serikat.

Presiden Trump pun membalas dengan menyampaikan selamat atas kemenangan Prabowo sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia.

Menurutnya, pernyataan ini menjadi penegasan atas hubungan personal dan komunikasi langsung yang terjalin baik antara kedua pemimpin, terutama di masa transisi kepemimpinan nasional masing-masing negara.

Teddy menambahkan bahwa dalam komunikasi tersebut, kedua pemimpin juga menyampaikan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kerja sama strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk dalam menghadapi tantangan global.

“Sebagai pemimpin dua negara besar, keduanya juga sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta menegaskan dukungan mereka terhadap upaya menjaga stabilitas dan perdamaian global,” imbuhnya.

Teddy melanjutkan bahwa percakapan ini bukan yang pertama dilakukan kedua tokoh.

Sebelumnya, pada 11 November 2024, mereka juga telah melakukan pembicaraan via telepon usai pemilihan umum masing-masing. Hubungan yang konsisten ini dinilai sebagai landasan penting dalam menjaga kesinambungan diplomasi bilateral antara Jakarta dan Washington.

“Sebelumnya, kedua pemimpin juga saling berkabar melalui sambungan telepon pada 11 November 2024,” pungkas Teddy.

Pemerintah mempercepat pemerataan akses internet cepat hingga ke pelosok sebagai upaya memperkuat ekonomi digital rakyat. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menginstruksikan operator seluler nasional menghadirkan layanan internet tetap hingga 100 Mbps di wilayah yang belum tersentuh jaringan serat optik.

Instruksi ini menyasar sekolah, puskesmas, kantor desa, dan rumah tangga di daerah tertinggal. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari program percepatan pemerataan digital nasional yang selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat,” kata Meutya dalam audiensi bersama pimpinan Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Smart di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jumat (13/6/2025).

Pemerintah akan memfasilitasi program ini melalui alokasi spektrum baru dan skema jaringan terbuka (open access), yang memungkinkan operator saling berbagi infrastruktur. Langkah ini diharapkan menurunkan biaya investasi dan menghadirkan layanan internet yang lebih terjangkau.

“Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri,” ujar Meutya.

Penyusunan Peraturan Menteri sebagai dasar hukum program telah melewati proses konsultasi intensif bersama industri selama lebih dari satu bulan. Seleksi operator dijadwalkan dimulai tahun ini dan menjadi kunci keberhasilan program internet cepat yang terjangkau.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, sebanyak 86 persen sekolah atau sekitar 190.000 unit belum memiliki akses internet tetap. Selain itu, 75 persen puskesmas atau sekitar 7.800 unit belum terkoneksi secara optimal. Sekitar 32.000 kantor desa juga masih berada dalam zona blank spot, sementara penetrasi fixed broadband rumah tangga nasional baru mencapai 21,31 persen.

Kebijakan ini ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital yang menjadi hambatan utama kemajuan pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi di daerah tertinggal. Pemerintah meyakini kehadiran internet cepat dan murah secara merata dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.

Bisnis.com, JAKARTA – Perbankan Tanah Air mengambil kebijakan untuk menutup sejumlah kantor cabang fisik yang cukup signifikan pada awal tahun ini.

Hal itu terlihat dari jumlah kantor bank yang terdapat dalam Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK. Terdapat pengurangan jumlah kantor bank sebanyak 2.723 unit dari Januari 2025 (23.853 unit) ke Februari 2025 (21.130 unit).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut bahwa hal ini dilakukan berdasarkan keputusan bisnis masing-masing bank, seiring dengan percepatan adopsi teknologi digital di sektor keuangan.

“Adopsi teknologi digital dalam layanan perbankan memungkinkan nasabah mengakses layanan kapan saja dan di mana saja, sehingga meminimalisir pemanfaatan layanan kantor bank dalam hal tidak produktif dan memiliki volume transaksi yang rendah,” katanya dalam jawaban tertulis hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulanan, Jumat (13/6/2025).

Menurutnya, penutupan kantor cabang juga merupakan bentuk respons bank terhadap perubahan perilaku dan ekspektasi nasabah yang kini lebih memilih layanan perbankan digital.

Dengan semakin mudahnya akses layanan melalui aplikasi dan platform daring, Dian berpandangan bahwa kebutuhan untuk datang langsung ke kantor cabang menjadi semakin minim, terutama untuk transaksi bernilai kecil atau tidak produktif.

Efisiensi operasional pun menjadi fokus utama perbankan karena digitalisasi yang memungkinkan layanan perbankan diakses kapan saja dan di mana saja.

Dian lantas menyinggung dampak efisiensi operasional ini terhadap tenaga kerja bank. Menurutnya, proses penutupan cabang yang berdampak pada pengurangan pegawai telah diantisipasi melalui program pelatihan ulang alias retraining dan realokasi ke unit bisnis lain dalam lingkup bank.

“Hingga saat ini, potensi pemutusan hubungan kerja/PHK massal tidak menimbulkan persoalan besar karena bank-bank disebut telah mematuhi aturan ketenagakerjaan, termasuk dalam hal pemberian kompensasi yang layak bagi pegawai terdampak,” terangnya.

Dengan demikian, dia menggarisbawahi bahwa tren penurunan jumlah kantor cabang akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi informasi di bidang keuangan yang semakin masif. Hal ini juga berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank.

Diberitakan sebelumnya, jumlah kantor fisik perbankan Tanah Air mengalami penyusutan besar dalam setahun ke belakang. Di sisi lain, transaksi melalui aplikasi perbankan digital terus menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Data SPI OJK juga mencatat per Maret 2025, total kantor bank umum di Indonesia mencapai 21.035 unit. Realisasi tersebut berkurang 3.208 unit jika dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebanyak 24.243 unit.

Pada saat yang sama, kantor cabang bank yang tersebar di sejumlah provinsi Tanah Air juga mengalami penurunan. Per Maret 2024, jumlah kantor cabang bank sebanyak 3.423 unit, lantas berkurang menjadi 3.407 unit pada Maret 2025.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa pembayaran digital yang terdiri dari transaksi melalui aplikasi mobile banking dan internet banking terus tumbuh pada April 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut bahwa pembayaran digital hingga bulan keempat tahun ini mencapai 3,79 miliar transaksi atau tumbuh 31,50% secara tahunan (year on year/YoY), didukung oleh peningkatan seluruh komponen.

“Volume transaksi aplikasi mobile dan internet terus tumbuh masing-masing sebesar 33,14% [YoY] dan 8,65% [YoY],” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara virtual, Mei lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Perbankan Tanah Air mengambil kebijakan untuk menutup sejumlah kantor cabang fisik yang cukup signifikan pada awal tahun ini.

Hal itu terlihat dari jumlah kantor bank yang terdapat dalam Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK. Terdapat pengurangan jumlah kantor bank sebanyak 2.723 unit dari Januari 2025 (23.853 unit) ke Februari 2025 (21.130 unit).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut bahwa hal ini dilakukan berdasarkan keputusan bisnis masing-masing bank, seiring dengan percepatan adopsi teknologi digital di sektor keuangan.

“Adopsi teknologi digital dalam layanan perbankan memungkinkan nasabah mengakses layanan kapan saja dan di mana saja, sehingga meminimalisir pemanfaatan layanan kantor bank dalam hal tidak produktif dan memiliki volume transaksi yang rendah,” katanya dalam jawaban tertulis hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulanan, Jumat (13/6/2025).

Menurutnya, penutupan kantor cabang juga merupakan bentuk respons bank terhadap perubahan perilaku dan ekspektasi nasabah yang kini lebih memilih layanan perbankan digital.

Dengan semakin mudahnya akses layanan melalui aplikasi dan platform daring, Dian berpandangan bahwa kebutuhan untuk datang langsung ke kantor cabang menjadi semakin minim, terutama untuk transaksi bernilai kecil atau tidak produktif.

Efisiensi operasional pun menjadi fokus utama perbankan karena digitalisasi yang memungkinkan layanan perbankan diakses kapan saja dan di mana saja.

Dian lantas menyinggung dampak efisiensi operasional ini terhadap tenaga kerja bank. Menurutnya, proses penutupan cabang yang berdampak pada pengurangan pegawai telah diantisipasi melalui program pelatihan ulang alias retraining dan realokasi ke unit bisnis lain dalam lingkup bank.

“Hingga saat ini, potensi pemutusan hubungan kerja/PHK massal tidak menimbulkan persoalan besar karena bank-bank disebut telah mematuhi aturan ketenagakerjaan, termasuk dalam hal pemberian kompensasi yang layak bagi pegawai terdampak,” terangnya.

Dengan demikian, dia menggarisbawahi bahwa tren penurunan jumlah kantor cabang akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi informasi di bidang keuangan yang semakin masif. Hal ini juga berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank.

Diberitakan sebelumnya, jumlah kantor fisik perbankan Tanah Air mengalami penyusutan besar dalam setahun ke belakang. Di sisi lain, transaksi melalui aplikasi perbankan digital terus menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Data SPI OJK juga mencatat per Maret 2025, total kantor bank umum di Indonesia mencapai 21.035 unit. Realisasi tersebut berkurang 3.208 unit jika dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebanyak 24.243 unit.

Pada saat yang sama, kantor cabang bank yang tersebar di sejumlah provinsi Tanah Air juga mengalami penurunan. Per Maret 2024, jumlah kantor cabang bank sebanyak 3.423 unit, lantas berkurang menjadi 3.407 unit pada Maret 2025.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa pembayaran digital yang terdiri dari transaksi melalui aplikasi mobile banking dan internet banking terus tumbuh pada April 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut bahwa pembayaran digital hingga bulan keempat tahun ini mencapai 3,79 miliar transaksi atau tumbuh 31,50% secara tahunan (year on year/YoY), didukung oleh peningkatan seluruh komponen.

“Volume transaksi aplikasi mobile dan internet terus tumbuh masing-masing sebesar 33,14% [YoY] dan 8,65% [YoY],” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara virtual, Mei lalu.

Presiden Prabowo Subianto berbicara lewat telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Komunikasi kedua kepala negara berlangsung Kamis malam (12/6/2025).

Dalam unggahan akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, pada Jumat (13/6/2025), disebutkan Prabowo dan Trump saling menanyakan kabar serta perkembangan terkini, baik di Amerika maupun di Indonesia.

Keduanya saling bicara selama 15 menit. Prabowo dan Trump juga disebut banyak bicara soal peningkatan kerja sama antar kedua negara. Disebutkan juga, kedua pemimpin juga saling berkabar melalui sambungan telepon pada 11 November 2024.

"Sebagai pemimpin dua negara besar, keduanya juga sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta menegaskan dukungan mereka terhadap upaya menjaga stabilitas dan perdamaian global," tulis unggahan pada akun @sekretariat.kabinet.

Sebelumnya, Prabowo lebih dulu memamerkan momen melakukan komunikasi dengan Trump itu lewat unggahan Instagram di akun resmi @prabowo.

Sebuah foto diunggah Prabowo kemarin malam, Kamis malam. Dalam foto itu, Prabowo nampak berada dalam ruangan kerjanya, dia menelepon Trump dengan ponselnya sambil duduk di meja kerjanya.

"Hari ini saya menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump," sebut Prabowo dalam keterangan unggahannya.

Pembicaraan lewat telepon ini dilakukan Prabowo dengan Trump di tengah proses negosiasi tarif impor. Proses negosiasi itu dilakukan sejak pertengahan April usai Trump mengumumkan tarif resiprokal, Indonesia sendiri terkena 32% untuk tiap barang yang diekspor ke Amerika.

Info terakhir, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin proses negosiasi itu mengatakan tim teknis negosiasi terus bertukar informasi. "Prosesnya kita ikuti saja," kata Airlangga pertengah Mei lalu.

Sebagai informasi, pemerintah telah menandatangani non-disclosure agreement (NDA) yang menjadi tanda awal negosiasi pada akhir kunjungan ke AS akhir bulan lalu. Kesepakatan tersebut mengharuskan kedua negara tidak menyampaikan secara detail kepada publik terkait hasil atau perkembangan dari proses negosiasi yang masih berlangsung.

Sejauh ini tawaran yang diajukan pemerintah Indonesia kepada AS masih sama dan terus berproses. Termasuk tawaran terkait deregulasi aturan pajak dan bea cukai, menambah impor dari AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan, hingga menghapus kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Tawaran utama Indonesia untuk menurunkan tarif impor sendiri adalah menawarkan upaya penyeimbangan neraca dagang dengan AS, Indonesia siap memangkas surplus dengan AS dengan menambah volume impor barang dari AS.

Komoditas yang ditawarkan untuk diimpor dari AS ke Indonesia adalah minyak dan gas hingga produk agrikultur macam gandum dan kedelai.

Selain itu, Indonesia akan memfasilitasi perusahaan AS untuk yang selama ini beroperasi di dalam negeri untuk berbisnis dengan aman dan nyaman. Beberapa hal terkait kemudahan perizinan dan insentif akan diberikan untuk perusahaan AS.

Indonesia juga menawarkan produk mineral kritis kepada AS dan mempermudah regulasi impor termasuk produk holtikultura dari AS. Investasi antara kedua negara juga akan didorong dalam skema business to business (B to B).