Jakarta, CNBC Indonesia -Samsung Electronics telah menandatangani kontrak senilai 16,5 Miliar USD, untuk memasok semi konduktor ke Tesla. Ini terungkap dari unggahan CEO Tesla Elon Musk di platform X.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Senin (28/07/2025).

IDXChannel -Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap terjaga sepanjang triwulan II-2025.

Bahkan, rupiah cenderung menguat, dan berdampak positif terhadap harga barang impor seperti pangan, BBM, dan bahan baku industri.

“Nilai tukar rupiah tetap stabil dan cenderung menguat,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2025, Senin (28/7/2025).

Ia menyampaikan sempat terjadi tekanan terhadap rupiah pada awal kuartal II-2025 akibat meningkatnya ketegangan global. Namun Bank Indonesia (BI) segera mengambil langkah antisipatif.

“Nilai tukar sempat tertekan di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) offshore pada awal kuartal II, namun Bank Indonesia melakukan intervensi berkelanjutan,” kata Sri Mulyani.

Rupiah tercatat sempat melemah hingga Rp16.865 per dolar AS pada April 2025. Namun, kondisi berangsur membaik.

“Pada 30 Juni 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di Rp16.235, menguat dari level tertinggi Rp16.865 pada April,” tutur Menkeu.

Hingga 25 Juli, rupiah masih berada dalam kisaran stabil di level Rp16.315 per dolar AS.

Stabilnya nilai tukar ini dinilai membantu menahan tekanan harga barang impor, termasuk energi, pangan, hingga kebutuhan industri. Pemerintah memandang penguatan rupiah sebagai bukti meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.

“Penguatan rupiah ditopang oleh arus modal masuk dan persepsi positif investor terhadap fundamental ekonomi domestik,” sambung Sri Mulyani.

Dia menambahkan, konversi devisa hasil ekspor, terutama dari sektor sumber daya alam, turut memperkuat posisi rupiah.

Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia per akhir Juni 2025 tercatat sebesar USD152,6 miliar. “Setara 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor plus pembayaran utang luar negeri pemerintah,” tambahnya.

Dengan posisi cadangan devisa yang kuat, pemerintah dan BI dinilai memiliki ruang yang cukup dalam menghadapi potensi tekanan eksternal terhadap rupiah. Hal ini diharapkan dapat menjaga kestabilan harga dan melindungi daya beli masyarakat.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta, CNBC Indonesia -Pemerintah Kamboja mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri Hun Manet akan memimpin delegasi dalam pembicaraan mediasi terkait konflik perbatasan yang memakan korban jiwa yang akan digelar di Malaysia pada Senin (28/7)

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Senin (28/07/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia -Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan bahwa pernyataan Korea Utara sebagai reaksi terhadap kebijakan rekonsiliasi menunjukkan tantangan dalam hubungan antar-Korea kedepan.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Senin (28/07/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan modal Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan menganggu likuiditas perbankan. Artinya, permodalan Kopdes Merah Putih tidak akan menyedot dana pihak ketiga (DPK).

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan melalui dana di APBN. Ia mengatakan, dana APBN yang akan disalurkan ke perbankan sebagai modal Kopdes Merah Putih di antaranya yang berasal dari saldo anggaran lebih atau SAL. Sebagaimana diketahui, SAL APBN 2024 mencapai Rp 457,5 triliun.

"Pendanaan yang di-support pemerintah kemarin termasuk yang kita gunakan dana SAL kita yang ada di BI disalurkan melalui fasilitas pinjaman dari perbankan," ucap Sri Mulyani seusai konferensi pers hasil rapat berkala KSSK, Jakarta, Senin (28/7/2025).

Sebagaimana diketahui, modal anggaran Kopdes Merah Putih yang direncanakan pemerintah mencapai Rp 400 triliun. Dana itu akan digunakan oleh 80.000 Kopdes Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Jadi ini menjawab apakah koperasi mengambil likuiditas dari DPK? tidak. Kita menepatkan dana di bank tersebut, Sehingga perbankan mendapatkan dana, bahkan biaya penempatan dana ini relatif murah," tegasnya.

Sri Mulyani mengungkapkan, modal pinjaman yang disiapkan pemerintah itu disalurkan melalui empat bank, yakni BRI, BNI, Mandiri dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

"Jadi ini bukan masalah jatah tiap koperasi harus dapat sekian tapi melakukan proper due diligence agar pinjaman tersebut benar-benar bisa digunakan di dalam membangun ekonomi desa dan kelurahan," paparnya.

Sri Mulyani juga menegaskan, setiap kepala desa atau lurah akan menjadi pengawas Kopdes Merah Putih. "Tidak hanya membantu legalisasi koperasi namun mereka juga bertanggung jawab mengembangkan, melatih SDM dan tata kelola koperasi," ucap Sri Mulyani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan, premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) di kawasan industri memang sudah mendapat penanganan pemerintah.

Tetapi menurutnya, aparat keamanan perlu lebih tanggap saat menghadapi premanisme di lokasi industri.

"Tentunya sudah ada penanganan. Sudah ada solusinya itu. Ya prinsipnya, dunia industri menyambut baik," ujar Sanny

"(Yang perlu ditingkatkan) Memang ketanggapan daripada aparat keamanan di situ (lokasi industri)," lanjutnya.

Menurut Sanny aparat sudah melakukan penanganan terhadap aksi premanisme ormas.

Hanya saja ada faktor langsung dan tidak langsung yang perlu dimitigasi aparat.

Sanny juga menekankan, sudah memang sepantasnya pemerintah memberikan kepastian iklim usaha.

"Menurut saya memang itu merupakan hal yang paling mendasar bagi kegiatan usaha khususnya di sektor industri manufaktur.

Itu yang kita terus kita cermati supaya betul-betul pemerintah juga care mengenai masalah itu," tambahnya.

Sebelumnya Sanny Iskandar mengungkapkan aktivitas premanisme berkedok ormas menyebabkan kerugian ratusan triliun untuk investasi industri.

Menurut Sanny kerugian itu tak hanya dari pengeluaran anggaran yang dikeluarkan investor, tapi juga investasi yang tidak jadi masuk ke Indonesia

"Itu sih udah pasti, menurut saya itu bisa dikatakan udah kalau dihitung semuanya ya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang enggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan triliun juga tuh. Ratusan triliun," ujar Sanny usai menghadiri Dialog Industri Nasional di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Kamis (6/2/2024).

Sanny mengakui, aktivitas ormas menjadi salah satu kendala besar untuk industri.

Namun, hal itu sering tidak muncul di permukaan.

Padahal pemerintah sudah mempromosikan Indonesia agar investor asing mau menanamkan modal di Tanah Air.

"Kita kan selalu (yang dibahas) terkait dengan infrastruktur, insentifnya kurang, padahal itu yang kita hadapi sehari-hari, Kementerian Luar Negeri, BKPM, semuanya boleh roadshow di luar negeri, segala macem (untuk menarik investasi)," ungkap Sanny.

"Begitu investor masuk ke daerah, udah. Dikerjain habis-habisan. Jadi ngadepin yang mereka itu, ya tentunya kan kita berharap ke siapa, kalau bukan ke aparat kepolisian kan?," tegasnya.

Ia lantas menjelaskan untuk membangun industri, investor meminjam uang, membeli mesin-mesin mahal dan menghadapi persaingan yang ketat.

Selain itu untuk mendirikan pabrik harus dipilih lokasi yang strategis untuk kepentingan bisnis dan pasar.

"Dia (investor industri) cari pasar, di mana supaya pembeli mau beli, itu saja sudah pusing dengan persaingan global ini. Sekarang ditambahin disuruh ngadepin yang model-model yang kayak gitu, ya gangguan-gangguan keamanan gitu," jelasnya.

Sanny mengungkapkan, ormas sering meminta agar kebutuhan transportasi, catering dan keperluan pabrik diserahkan kepada mereka.

Selain itu, ada permintaan yang mengatasnamakan untuk putra daerah.

"Padahal itu orang dari daerah-daerah enggak jelas juga, dari jauh-jauh juga, pokoknya kita ini minta jatah kita, harus diberikan ke kita. Kan enggak bisa. Zaman sekarang perusahaan kan untuk menentukan segala sesuatu kan harus melalui proses tender," jelasnya.

"Gimana investornya enggak mundur gitu kan," tegas Sanny.

Ia pun menyampaikan, aktivitas ormas yang merugikan investor terjadi hampir merata di seluruh kantong-kantong industri.

Antara lain Karawang, Bekasi, Jawa Timur hingga Batam.

Jakarta, CNBC Indonesia -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta penegak hukum di Riau bertindak tegas terhadap para Pelaku Pembakar Hutan dan Lahan atau Karhutla

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Senin (28/07/2025).

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan stabilitas sistem keuangan kuartal II 2025 tetap terjaga. Hal itu disepakati oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rapat berkala ketiga yang diadakan pada Jumat, 25 Juli 2025.

Adapun KSSK terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

“Stabilitas sistem keuangan pada triwulan kedua tahun 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK di Jakarta, Senin, 28 Juli 2025.

Ketidakpastian kondisi global, kata dia, dipengaruhi oleh dinamika negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat dan eskalasi ketegangan konflik geopolitik di Timur Tengah.

Bendahara negra itu mengatakan KSSK akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Sri Mulyani, KSSK optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II akan tetap terjaga.

Sri Mulyani menyebut keberhasilan negosiasi penurunan tarif resiprokal AS dari 32 persen menjadi 19 persen diproyeksikan bakal mendorong kinerja sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furniture. Di sisi lain, dia mengatakan tarif impor nol persen untuk produk Amerika Serikat diperkirakan akan mendorong harga produk minyak dan gas serta pangan Indonesia menjadi lebih rendah, sehingga risiko ini perlu dicermati.

Adapun kinerja sektor manufaktor berdasarkan Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur masih menunjukkan kontraksi di posisi 46,9 pada Juni 2025. “Berbagai perkembangan dan kondisi strategi kebijakan akan terus ditingkatkan untuk mendorong multiplier efek yang lebih besar sehingga ekonomi Indonesia tahun 2025 diproyeksikan masih akan tumbuh di sekitar 5 persen,” kata Sri Mulyani.

Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Sri Mulyani sebelumnya mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diproyeksi berada di kisaran 4,7 hingga 5 persen. Sebelumnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bakal mencapai 5,2 persen.

“Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7 hingga 5,0 untuk semester kedua. Sehingga secara keseluruhan (pertumbuhan) antara 4,7 hingga 5,0,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025.

Bisnis.com, BANDUNG— Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan akan menjaga data agar tidak bocor ke pihak tak bertanggung jawab.

Sistem pengamanan data yang dimiliki juga telah dirancang dengan perlindungan dan integrasi yang kuat antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Wakil Wali Kota Bandung Erwin menyampaikan Kota Bandung memiliki sistem pengamanan data sendiri yang terus dijaga dan ditingkatkan.

“Saat ini tidak ada kebocoran data di Kota Bandung karena kami sudah punya sistem pengamanan tersendiri. Tapi pencegahan tetap penting. Sistem ini harus terus dijaga dan ditingkatkan,” ujarnya di Balai Kota Bandung, Senin (28/7/2025).

Lebih lanjut, Erwin menegaskan bahwa sistem ini tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga terintegrasi dengan baik antar OPD.

Hal ini memungkinkan Pemkot Bandung untuk saling berbagi data dan mengambil referensi dari luar kota secara aman.

“Kami punya sistem integrasi yang baik dengan OPD, juga ada sistem proteksi yang sudah dibangun. Bahkan kita bisa menarik data dan informasi dari luar Kota Bandung dengan tetap menjaga keamanan,” tuturnya.

Dalam upaya penguatan sistem, Pemkot Bandung juga menggandeng para ahli keamanan siber.

Beberapa waktu lalu, telah dilakukan konsultasi dan audiensi dengan para pakar di bidang keamanan data.

“Saya percaya pada Diskominfo, khususnya Pak Yayan sebagai kepala dinas, untuk terus mempersiapkan sistem yang lebih aman dan responsif. Kita juga melibatkan para ahli supaya Bandung tetap aman dari ancaman kebocoran data,” tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) komitmen dalam mendorong kolaborasi internasional untuk meningkatkan kapasitas tata kelola digital.

“Kami tidak hanya ingin menghadirkan teknologi, tetapi juga mengubah cara pemerintah bekerja, termasuk dalam penyelenggaraan layanan sosial seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Dini Maghfirra

Ia mengatakan hal itu dalam Agenda Sesi Kerja: Working Session on Digital Transformation Cooperation dengan Financing and Promoting Technology (FPT) Vietnam, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.

Pada kesempatan tersebut, Bappenas menjajaki langkah konkret kerja sama strategis dengan FPT Vietnam dalam transformasi digital sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah ditandatangani kedua pihak sebagai wujud komitmen dalam memperkuat ekonomi digital Indonesia.

Kementerian PPN menekankan urgensi akselerasi transformasi digital sebagai penggerak utama reformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Pertemuan ini dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi digital lintas negara, khususnya dalam mewujudkan tata kelola data dan pelayanan publik yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis kecerdasan buatan (AI).

Pemanfaatan AI diharapkan mampu memperkuat efektivitas program MBG, mulai dari pelacakan rantai pasok, pemantauan distribusi makanan, hingga pengawasan pertumbuhan anak penerima manfaat.

“Kami melihat potensi kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk menghadirkan sistem yang lebih cerdas dan akuntabel dalam mendukung agenda prioritas Presiden,” ucap dia.

CEO FPT Software Indonesia dari FPT Corporation Tung Nguyen Hoang menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan bahwa kolaborasi digital internasional harus berakar pada visi bersama untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami percaya bahwa visi Kementerian PPN/Bappenas dalam mentransformasi tata kelola digital di Indonesia sangat sejalan dengan pengalaman kami di Vietnam. FPT siap berbagi praktik terbaik, termasuk dalam pengembangan AI, semikonduktor, dan sistem digital pemerintahan,” ujar Tung Nguyen.

FPT turut memaparkan berbagai teknologi mutakhir yang telah diterapkan di Vietnam, termasuk platform Libra untuk digitalisasi dokumen hukum, serta pemanfaatan AI untuk kota cerdas (smart city) dan layanan kesehatan berbasis asisten virtual dan profil medis terintegrasi.

Ke depan, kerja sama ini akan difokuskan pada penyusunan panduan implementatif, pengembangan prototipe sistem pemantauan berbasis AI, serta studi komparatif atas penerapan teknologi di Vietnam untuk mendukung agenda digitalisasi Indonesia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Hingga 28 Juli 2025, BSU telah disalurkan kepada 14,7 juta pekerja dari total 15,9 juta calon penerima, atau setara 92,26 persen secara nasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah mencapai 92,26 persen secara nasional.

“Hingga 28 Juli 2025, BSU telah disalurkan kepada 14,7 juta pekerja dari total 15,9 juta calon penerima, atau setara 92,26 persen secara nasional,” kata Menaker Yassierli dikutip dari keterangannya di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan bahwa BSU merupakan bentuk intervensi pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menjaga daya beli masyarakat, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun BSU diberikan kepada pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta atau sesuai upah minimum daerah, dengan total bantuan sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan sekaligus.

Penyaluran BSU sendiri telah disaksikan secara langsung oleh Menaker di beberapa kota di Indonesia, termasuk salah satunya di Kantor Pos Cabang Utama Pekanbaru, Riau.

Kunjungannya bersama Wapres Gibran, lanjut dia, merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program BSU yang sebelumnya telah dilakukan di Tangerang, Jakarta dan Boyolali.

Pekanbaru menjadi lokasi keempat yang dikunjungi Wakil Presiden untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan langsung dirasakan manfaatnya oleh pekerja.

“Di Riau, bantuan telah diterima oleh 368.586 pekerja (91,04 persen), termasuk 145.824 pekerja di Kota Pekanbaru (89,01 persen),” ujar Yassierli.

Ia pun mengimbau para penerima untuk menggunakan bantuan secara bijak dan tidak menyalahgunakannya untuk hal-hal negatif seperti judi daring/online (judol) atau gim daring/online.

“Namun melihat wajah-wajah para penerima BSU, sepertinya mereka jauh dari perilaku seperti itu,” ujar Menaker.

Selain itu, Yassierli juga menegaskan pentingnya peran aktif Kementerian Ketenagakerjaan bersama PT Pos Indonesia dalam menjangkau pekerja di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dalam penyaluran bantuan ini.

“Ini menjadi tantangan tersendiri agar penyaluran bantuan benar-benar merata dan tepat sasaran,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia -Beberapa hari belakangan, ramai dibicarakan soal kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya mengenai transfer data lintas negara.

Selengkapnya dalam program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (28/07/2025).