Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menilai evaluasi terhadap regulasi yang sudah berjalan satu dekade ini diperlukan agar bisa diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri halal.

"Semangat dan substansi Undang-undang Jaminan Produk Halal perlu disesuaikan," kata Haikal.

Selain itu, ia menilai evaluasi ini merupakan bagian dari upaya BPJPH dalam memperkuat tata kelola jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh BPJPH yang kini berstatus sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) di bawah presiden.

"Kini, BPJPH juga berada di bawah Presiden, ini menunjukkan pentingnya posisi BPJPH dalam arsitektur kelembagaan nasional. Sehingga program JPH harus selaras dengan program-program Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Haikal.

Lebih lanjut, Haikal juga mengatakan bahwa jaminan produk halal juga harus mengedepankan nilai-nilai transparansi, traceability, dan trustability.

Menurut dia, halal bukan sekedar kewajiban regulasi, tapi telah menjadi gaya hidup modern, simbol kualitas, kebersihan, dan kesehatan.

"Harus dipastikan bahwa implementasi undang-undang (JPH) ke depan semakin membawa manfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa. Penting untuk menjadikan halal sebagai fungsi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, seiring upaya pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional," kata Haikal.

Selain itu, BPJPH juga menyelenggarakan focus group discussion (FGD) sebagai langkah awal dalam mengevaluasi UU JPH ini.

Selain jajaran pimpinan BPJPH, FGD juga menghadirkan narasumber lintas lembaga seperti Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Agama, Kementerian Hukum, asosiasi pelaku usaha, perwakilan pelaku usaha, organisasi/lembaga masyarakat, asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia (ALPHI), serta akademisi.

Haikal mengatakan FGD ini menjadi ruang dialog terbuka untuk menyerap berbagai aspirasi, kritik konstruktif, serta rekomendasi yang komprehensif demi mewujudkan perubahan UU JPH yang lebih responsif, adil, dan mampu menjangkau lebih luas seluruh lapisan masyarakat.

"Saya mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen mewujudkan layanan sertifikasi halal yang profesional, transparan, dan inklusif. Mari bersama-sama menjadikan sistem jaminan produk halal Indonesia sebagai model global yang unggul," ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, volume impor migas Indonesia dari negara Timur Tengah dan Asia akan berkurang seiring dengan kesepakatan pembelian produk migas dari Amerika Serikat (AS).

Diketahui, pembelian produk migas dari Amerika seperti liquified petroleum gas (LPG), minyak lintah dan bahan bakar minyak (BBM) merupakan bagian dari kesepakatan perundingan tarif antara Indonesia dengan AS.

Nilai pembelian minyak dari AS telah disepakati sebesar 15 miliar dollar AS atau setara Rp 244 triliun.

"LPG sudah mulai. Ya itu LPG sudah terjadi, volumenya saja kita tingkatkan. (Berapa) Volume peningkatan, saat ini akan kita kerjakan. Nanti saya lihat rinciannya," ujar Bahlil dilansir YouTube Kompas TV, Selasa (29/7/2025).

"Mengurangi (impor) dari negara lain, ya (dari) Timur Tengah dan Asia," lanjutnya.

Bahlil juga bilang, impor minyak dari AS akan memperhatikan nilai keekonomian. Ia menegaskan, harga minyak yang diimpor nantinya harus kompetitif.

"Sekarang kita sedang membuat perangkatnya," ungkapnya.

Pada Senin malam, Bahlil mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto yang membahas pembelian minyak dari AS hingga lifting migas nasional.

Menurut Bahlil, lighting minyak nasional akan mencapai target APBN 2025.

Secara rata-rata pada Juni-Juli 2025, lifting minyak Indonesia mencapai 602 ribu barrel per hari.

"Melaporkan soal lifting minyak (ke Presiden) yang insyaallah akan mencapai target APBN di 2025," tutur Bahlil.

"Lifting saat ini rata-rata di 602 ribu barrel per day, rata-rafa Juni-Juli kemarin," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan pemberlakuan tarif impor sebesar 19 persen atas produk Indonesia.

Kebijakan itu merupakan hasil negosiasi langsung antara Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto.

Trump juga menyampaikan, sebagai bagian dari kesepakatan tarif, Indonesia akan membeli produk energi AS senilai 15 miliar dolar AS (sekitar Rp244 triliun), produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS (sekitar Rp73,1 triliun), dan 50 unit jet Boeing.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membuka ruang pelonggaran kebijakan moneter di tengah tren pelemahan ekonomi global dan domestik. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan otoritas moneter masih mempertimbangkan pemangkasan suku bunga acuan (BI Rate), ekspansi moneter, dan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa arah kebijakan makroprudensial BI akan terus difokuskan pada upaya mendorong kredit dan pembiayaan dari perbankan yang terjangkau. Salah satunya melalui pemberian insentif likuiditas makroprudensial untuk memperbesar ruang perbankan dalam menyalurkan kredit.

“BI menyiapkan pemberian insentif likuiditas makroprudensial. Kemudian, peningkatan likuiditas maupun juga mendorong perbankan untuk lebih cepat menurunkan suku bunga,” kata Perry dalam konferensi pers usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ketiga di kantor LPS, Senin (28/7/2025).

Dari sisi sistem pembayaran, BI mengarahkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Fokusnya mencakup percepatan digitalisasi ekonomi dan perluasan dukungan terhadap UMKM dan sektor ritel.

“Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, khususnya mendorong penjualan ritel, UMKM maupun perluasan ekonomi keuangan digital,” jelasnya.

Perry menekankan bahwa seluruh bauran kebijakan BI ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi tanpa mengabaikan stabilitas rupiah. “Itulah bauran BI untuk membalikan ekspektasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan dengan tetap menjaga stabilitas [rupiah],” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antar-otoritas dalam menghadapi tekanan ekonomi. “Kami berempat [KSSK] memperkuat sinergi membalikan ekspektasi, bersama-sama dari pemerintah, BI, OJK, dan LPS agar ekspektasi ekonomi ke depan lebih baik dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” tuturnya.

Di tengah tekanan global, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 turun ke level 2,9%. Kondisi ini turut berdampak pada ekonomi domestik. Pemerintah sendiri telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari 5,2% menjadi 5%. Pada kuartal I/2025, pertumbuhan tercatat hanya 4,87% secara year on year (YoY), meski bertepatan dengan momen Ramadan dan Idulfitri.

Lembaga internasional juga merevisi turun proyeksi ekonomi Indonesia. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan hanya 4,7%, sementara ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menurunkan prediksi dari 5% menjadi 4,8% pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdagangan saham emiten perkebunan sawit milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN) disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini, Selasa (29/7/2025).

Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A. menyampaikan penghentian sementara perdagangan saham PGUN dilakukan sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham tersebut.

“Dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) pada tanggal 29 Juli 2025,” tulisnya dalam pengumuman, Selasa (29/7/2025).

Penghentian sementara perdagangan saham PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN) tersebut dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai, dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di saham PGUN.

BEI menyarankan agar para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan.

Di lantai bursa, saham PGUN melejit 100% dalam sepekan terakhir. Saham PGUN naik dari posisi Rp570 pada 18 Juli 2025 ke posisi Rp1.140 pada perdagangan Senin (28/7/2025).

Pada perkembangan lain, PGUN juga melaporkan lonjakan laba bersih pada semester I/2025. Laba bersih PGUN tercatat sebesar Rp83,53 miliar sepanjang paruh pertama 2025. Jumlah tersebut melesat 690,03% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp10,57 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan hingga 30 Juni 2025, penjualan bersih PGUN pada semester I/2025 meningkat 48,92% year on year (YoY), dari Rp258,63 miliar menjadi Rp385,17 miliar di paruh pertama 2025.

Secara terperinci, pendapatan PGUN diperoleh dari penjualan minyak kelapa sawit senilai Rp332,19 miliar, naik 39,62% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp237,92 miliar.

Sementara itu, penjualan inti kelapa sawit juga tercatat naik 181,47% menjadi Rp52,40 miliar dari sebelumnya Rp18,61 miliar. Adapun penjualan cangkang tercatat turun menjadi Rp571,13 juta dari sebelumnya Rp2,09 miliar.

Berdasarkan pelanggan, penjualan terbesar PGUN adalah kepada PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) yang merupakan perusahaan afiliasi perseroan, yang meningkat hingga 39,62% secara tahunan menjadi Rp332,19 miliar pada semester I/2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China mengumumkan pemberian subsidi pengasuhan anak secara nasional untuk meningkatkan angka kelahiran.

Melansir Bloomberg pada Selasa (29/7/2025), pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar 3.600 yuan (US$502) per anak setiap tahun bagi balita di bawah usia tiga tahun.

Bantuan tersebut berlaku surut sejak 1 Januari 2025 dan diberikan tanpa memandang apakah anak tersebut merupakan anak pertama, kedua, atau ketiga. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban pasangan muda yang khawatir dengan tingginya biaya membesarkan anak.

Sementara itu, Kantor Berita Xinhua melaporkan, program ini diperkirakan akan menguntungkan lebih dari 20 juta keluarga setiap tahun. Sebelumnya, pemerintah juga telah menawarkan insentif berupa keringanan pajak dan berupaya memperluas akses layanan penitipan anak yang lebih terjangkau.

Langkah ini diambil setelah populasi China menyusut untuk tahun ketiga berturut-turut pada 2024. Jumlah kelahiran baru tahun lalu hanya mencapai 9,54 juta, setengah dari 18,8 juta kelahiran pada 2016 ketika kebijakan satu anak dicabut.

Penurunan angka kelahiran menjadi tantangan serius bagi ekonomi terbesar kedua dunia tersebut. Jumlah penduduk usia kerja yang kian menyusut mengancam pasokan tenaga kerja dan produktivitas. Menurut proyeksi PBB, populasi China yang kehilangan status negara terpadat dunia dari India pada 2023, diperkirakan turun menjadi 1,3 miliar pada 2050 dan bisa merosot di bawah 800 juta pada 2100.

Kondisi ini diperburuk oleh menurunnya angka pernikahan. Pada 2024, China mencatat tingkat pernikahan terendah dalam hampir setengah abad, turun 20% dibanding tahun sebelumnya.

Jumlah pasangan yang menikah anjlok dari 13,47 juta pada 2013 menjadi hanya 6,11 juta pada 2024. Selain itu, usia rata-rata pernikahan pertama naik dari 24,9 tahun pada 2010 menjadi 28,7 tahun pada 2020. Mengingat mayoritas kelahiran terjadi dalam pernikahan, tren ini berpotensi menekan angka kelahiran lebih jauh pada 2025.

Xinhua menambahkan, subsidi pengasuhan anak dapat diajukan secara daring maupun luring, dengan jadwal pencairan disesuaikan oleh masing-masing provinsi sesuai kondisi setempat.

Beberapa kota telah lebih dulu meluncurkan subsidi serupa, khususnya untuk mendorong pasangan memiliki lebih dari satu anak. Survei di Provinsi Guangdong pada 2023 menunjukkan separuh responden ingin memiliki lebih dari satu anak, dan 6,5% di antaranya ingin memiliki tiga.

Pada Maret lalu, Kota Hohhot, ibu kota Mongolia Dalam (Inner Mongolia), menjadi sorotan nasional setelah menawarkan subsidi sebesar 50.000 yuan bagi pasangan dengan anak kedua dan 100.000 yuan untuk anak ketiga atau lebih. Beberapa kota juga memberikan subsidi pembelian rumah.

Beberapa insentif terbukti efektif. Di Tianmen, Provinsi Hubei, pemerintah setempat sejak 2023 menawarkan bantuan lebih dari 90.000 yuan untuk pasangan dengan anak kedua, termasuk dalam bentuk uang tunai, subsidi pengasuhan, dan dukungan perumahan. Hasilnya, jumlah kelahiran di kota tersebut meningkat 17% pada 2024 dibanding tahun sebelumnya.

Namun, sejauh ini subsidi masih bersifat sporadis dan lebih banyak tersedia di kota-kota tingkat menengah ke bawah. Dalam sidang Kongres Rakyat Nasional tahun ini, pemerintah menyatakan akan memperluas subsidi dan layanan pengasuhan anak serta meningkatkan bantuan bagi perempuan hamil, meski belum merinci implementasinya.

Beberapa legislator juga mengusulkan perpanjangan cuti melahirkan, tambahan subsidi, dan pembangunan masyarakat ramah kesuburan.

Bisnis.com, JAKARTA - Diperkirakan sekitar 1 juta pekerja belum mengambil dana bantuan subsidi upah (BSU) Rp600.000 periode tahun 2025.

Dilansir dari akun instagram Pos Indonesia, bagi Anda yang belum mengambil jatah BSU bisa diambil di kantor pos terdekat.

Adapun syaratnya adalah cukup membawa:

- KTP
- Kartu BPJS Ketenagakerjaan

Batas akhir pengambilan BSU Rp600.000 di kantor pos yakni 3 Agustus 2025 mendatang.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia, melalui kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Pos Indonesia, akan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 secara serentak pada Kamis, 3 Juli 2025.

Program ini menyasar sekitar 8,7 juta pekerja aktif yang terdampak secara ekonomi. BSU 2025 merupakan bentuk bantuan lanjutan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja sektor formal berpenghasilan di bawah Rp3.500.000,00 yang tidak tercakup oleh bantuan sosial lainnya seperti PKH, Kartu Prakerja, atau BPUM.

Penyaluran BSU 2025 menggunakan sistem pembayaran terbuka dan dapat dicek melalui aplikasi Pospay. Hal ini memungkinkan penerima bantuan untuk mencairkan dana di seluruh jaringan Kantor Pos di Indonesia tanpa harus datang ke lokasi tertentu. Selain itu, pengecekan status penerima bantuan juga dapat dilakukan dengan mengunjungi situs bsu.kemnaker.go.id, bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau dapat dengan mudah dicek melalui aplikasi Pospay.

Dana BSU dapat dicairkan melalui Kantor Pos yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain Kantor Pos, Pos Indonesia juga menyediakan sistem penyaluran BSU melalui komunitas hingga perusahaan tempat penerima bekerja. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penerima dalam mengambil BSU tanpa harus jauh-jauh datang ke Kantor Pos.

Selain itu, guna menjaga komitmen sebagai lembaga yang melayani seluruh pelosok negeri hingga pelosok, Pos Indonesia juga menyediakan aplikasi Pos Giro Tunai (PGC) sebagai solusi pembayaran di lokasi yang sinyalnya buruk atau bahkan tidak terjangkau jaringan internet. Pos Indonesia bahkan menyediakan layanan pengantaran oleh petugas Pos khusus, yang ditugaskan untuk mengantarkan kepada penerima yang memiliki keterbatasan atau terhalang karena kondisi khusus tertentu saat membayar BSU.

Bantuan Subsidi Upah dapat diambil oleh penerima BSU dengan membawa beberapa persyaratan, antara lain e-KTP asli dan QR Code Digital BSU. Penerima yang terkendala dengan e-KTP asli (misalnya terdapat perbedaan ejaan nama atau nomor e-KTP), dapat menggunakan Kartu BPJSTK dan Surat Keterangan dari Perusahaan sebagai tanda pengenal pendukung e-KTP asli.

Bisnis.com, JAKARTA - Holding BUMN Industri Pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID membukukan laba konsolidasi periode berjalan senilai Rp6,62 triliun pada kuartal I/2025.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim MIND ID kuartal I/2025 yang dikutip, Selasa (29/7/2025), perolehan laba tersebut turun 33,47% dibandingkan dengan capaian pada kuartal I/2024 yang mencapai Rp9,95 triliun.

Penurunan laba MIND ID utamanya disebabkan oleh turunnya kontribusi bagian laba neto dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Bagian laba dari Freeport pada kuartal I/2025 hanya mencapai Rp4,42 triliun. Angka ini anjlok 57,58% dibandingkan realisasi pada kuartal I/2024 yang sebesar Rp10,42 triliun.

Kontribusi bagian laba neto dari entitas asosiasi pada kuartal I/2025 juga tercatat turun menjadi Rp143,83 miliar, dibandingkan pada kuartal I/2024 yang mencapai Rp229,86 miliar.

Demikian pula, untuk kontribusi bagian laba neto dari entitas ventura bersama mencapai Rp92,82 miliar atau turun dibandingkan dengan kuartal I/2024 sebesar Rp109,08 miliar.

Sementara itu, holding BUMN tambang yang menaungi PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dan PT Timah Tbk ini mencatatkan kinerja top line yang cemerlang.

Pada kuartal I/2025, MIND ID membukukan pendapatan sebesar Rp44,16 triliun. Perolehan ini meroket 74,61% dibandingkan perolehan pada kuartal I/2024 yang mencapai Rp25,29 triliun.

Pos beban pokok pendapatan pada kuartal I/2025 tercatat mengalami peningkatan 66,51% menjadi Rp38,03 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp22,84 triliun.

Alhasil, MIND ID membukukan laba kotor senilai Rp6,12 triliun atau melesat 149,79% dibandingkan kuartal I/2024 sebesar Rp2,45 triliun.

Adapun, per 31 Maret 2025, MIND ID memiliki total aset senilai Rp302,80 triliun. Naik dari posisi aset per 31 Desember 2024 yang senilai Rp290,23 triliun.

Sementara itu, jumlah liabilitas MIND ID per 31 Maret 2025 tercatat mencapai Rp135,15 triliun. Naik dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 yang mencapai Rp131,86 triliun.

Penjualan Freeport Turun

Diberitakan Bisnis sebelumnya, penjualan tembaga dan emas Freeport Indonesia mengalami penurunan signifikan sepanjang periode Januari-Maret 2025 atau kuartal I/2025.

Berdasarkan laporan kinerja Freeport-McMoRan Inc (FCX) kuartal I/2025, PTFI mencatatkan penjualan tembaga mencapai 290 juta pound. Jumlah tersebut turun 41,17% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 493 juta pon.

Turunnya penjualan sejalan dengan produksi tembaga yang juga turun. Sepanjang 3 bulan pertama 2025 ini, produksi tembaga PTFI mencapai 296 juta pound, turun 39,71% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 491 juta pound.

Sementara itu, penjualan emas PTFI mencapai 125.000 ounce pada kuartal I/2025. Jumlah itu anjlok 77,8% dibandingkan realisasi pada kuartal I/2024, yakni 564.000 ounce.

Adapun, produksi emas pada kuartal/I 2025 mencapai 284.000 ounce. Realisasi itu turun 47,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 545.000 ounce.

FCX menyatakan, penurunan tersebut disebabkan adanya jadwal pemeliharaan besar pada pabrik pengolahan bijih PTFI. Selain itu, turunnya penjualan juga tak lepas dari tertundanya ekspor lantaran perpanjangan izin ekspor konsentrat PTFI baru diberikan pemerintah Indonesia pada 17 Maret 2025.

"Di Indonesia, seperti yang telah kami bahas sebelumnya, tingkat operasional kami pada kuartal ini terpengaruh oleh kegiatan pemeliharaan pada salah satu SAG mill kami. Hal tersebut menyebabkan penurunan tingkat penggilingan sebesar 25% selama kuartal tersebut. Pekerjaan pemeliharaan ini dijadwalkan bersamaan dengan upaya kami untuk memperpanjang izin ekspor, yang diterima pada pertengahan Maret," ujar President Freeport-McMoRan Kathleen Quirk dalam conference call FCX kuartal I/2025, dikutip Jumat (25/4/2025).

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Kwik Kian Gie tutup usia pada Senin malam, 28 Juli 2025. Kabar duka ini dikonfirmasi oleh Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira. Menurut Andreas, Kwik sudah dirawat beberapa minggu di rumah sakit akibat gangguan pencernaan. “Pak Kwiek Kian Gie, guru bangsa, ekonom senior, politikus yang berintegritas, meninggal dunia pada 28 Juli pukul 22.00 di Rumah Sakit Medistra,” ucap Andreas ketika dikonfirmasi Tempo pada Selasa, 29 Juli 2025.Eks Menteri Pariwisata Sandiaga Uno juga mengucapkan belasungkawa atas kepergian Kwik Kian Gie. “Selamat jalan, Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati,” tulis Sandiaga Uno melalui akun Instagramnya @sandiuno, dikutip Selasa, 29 Juli 2025.Kwik Kian Gie lahir di Pati, Jawa Tengah, 11 Januari 1935. Seusai menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Kwik bertolak ke Belanda untuk menempuh studi di Nederlandse Economise Hogeschool (kini Erasmus University Rotterdam), Rotterdam, Belanda. Setelah lulus, dia sempat bekerja sebagai asisten atase kebudayaan dan penerangan pada Kedutaan Besar RI di Den Haag.Kwik kembali ke Indonesia pada 1970. Dia kemudian terjun ke dunia bisnis. Karier politik Kwik bermula pada 1987 saat bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di bawah pimpinan Soerjadi. Saat Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kwik didapuk menjadi salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat partai berlambang banteng tersebut. Dia juga aktif sebagai bagian dari tim Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) partai.Di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Kwik menempati jabatan sebagai Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Kwik diangkat menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Saat menjabat, Kwik tak segan berbeda pendapat dengan Megawati. Salah satunya ketika Kwik menentang rencana Megawati menerbitkan instruksi presiden tentang realease and discharge (R&D). Beleid kelak menjadi dasar penerbitan surat keterangan lunas (SKL) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk para konglomerat yang berutang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve Jerome Powell dan jajarannya akan memasuki ruang rapat bank sentral atau FOMC Meeting mulai Selasa (29/7/2025) untuk membahas suku bunga The Fed di tengah tekanan politik yang besar, kebijakan perdagangan yang dinamis, hingga dinamika ekonomi yang ketat.

Pertemuan para pejabat The Fed bulan ini terbilang langka, karena rapat Federal Open Market Committee (FOMC) berlangsung pada pekan yang sama ketika pemerintah Amerika Serikat (AS) menerbitkan data pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dan metrik harga pilihan bank sentral.

Para ekonom dan berbagai lembaga meyakini suku bunga The Fed Juli 2025 tidak akan berubah, walaupun ada tekanan besar agar Powell cs segera menurunkan suku bunga—termasuk dari Presiden AS Donald Trump.

Dilansir dari Bloomberg, perekonomian AS diperkirakan pulih pada kuartal II/2025, terutama karena penyempitan tajam defisit perdagangan setelah Trump mengumumkan rencana pemberlakuan tarif resiprokal. Pemimpin negara seantero dunia berbondong-bondong melakukan negosiasi tarif, para pelaku usaha mempercepat impor sebelum tarif baru berlaku.

Permintaan rumah tangga dan investasi di AS diperkirakan hanya tumbuh moderat, meskipun pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS kuartal II/2025 akan mencapai 2,4% (year on year/YoY), setelah pada kuartal I/2025 menyusut ke 0,5% (YoY).

Pertumbuhan lapangan kerja diperkirakan semakin lambat pada Juli 2025. Lalu, inflasi dasar Juni 2025 kemungkinan naik dari bulan sebelumnya.

Beberapa pejabat The Fed mulai menyuarakan kekhawatiran tentang apa yang mereka anggap sebagai pasar kerja yang rapuh, termasuk dua orang yang mengatakan mereka melihat manfaat mempertimbangkan penurunan suku bunga sekarang.

Tekanan juga meningkat dari luar ruang rapat. Presiden Donald Trump telah vokal tentang keinginannya agar Powell cs menurunkan biaya pinjaman bagi konsumen dan bisnis.

Trump sering mengecam Powell karena bergerak terlalu lambat, sementara pada saat yang sama menyoroti kepemimpinannya atas pembengkakan biaya konstruksi terkait renovasi kantor pusat The Fed di Gedung Eccles, Washington, AS.

Powell dan para bankir sentral lainnya telah menekankan perlunya kesabaran karena tarif yang diberlakukan pemerintahan Trump berisiko memicu kembali percepatan inflasi. Sejauh ini tahun ini, sejak berbagai bea masuk AS atas impor diberlakukan, tekanan harga masih tergolong moderat.

Arah Suku Bunga The Fed

Ekonom senior Wells Fargo Sarah House menuturkan, walaupun tidak ada perubahan suku bunga, dia menyebut adanya indikasi bahwa pasar sedang berada di titik balik dalam arah kebijakan.

“Tapi mayoritas anggota komite tampaknya belum sampai di tahap itu—mereka masih berhati-hati terhadap potensi tekanan inflasi akibat tarif," jelas House dikutip dari Bloomberg, Senin (28/7/2025).

Pernyataan hasil rapat akan dipublikasikan pada Rabu (30/7/2025) pukul 14.00 waktu Washington, disusul konferensi pers oleh Powell 30 menit kemudian. Pasar kini memperkirakan pemangkasan suku bunga kemungkinan besar akan terjadi pada rapat berikutnya, September, dan pelaku pasar akan mencermati setiap pernyataan yang memperkuat ekspektasi tersebut.

Sejumlah analis memprediksi adanya perbedaan pendapat (dissenting voice) dari Gubernur Fed Christopher Waller dan Wakil Ketua Pengawasan Michelle Bowman, dua pejabat yang diangkat oleh Trump dan secara terbuka menyuarakan kekhawatiran bahwa suku bunga saat ini terlalu tinggi di tengah risiko pelemahan pasar kerja.

Waller sebelumnya telah memberi sinyal kemungkinan perbedaan pendapat awal bulan ini, dengan menyatakan The Fed seharusnya segera bertindak untuk mendukung pasar tenaga kerja yang ada di ujung tanduk.

Sementara itu, Bowman pada Juni lalu juga mengatakan dirinya dapat mendukung pemangkasan suku bunga jika tekanan inflasi tetap lemah.

Jika Waller dan Bowman sama-sama melakukan dissent, maka ini akan menjadi kali pertama dua gubernur Fed tidak sejalan sejak 1993. Waller sendiri disebut-sebut sebagai salah satu kandidat pengganti Powell saat masa jabatannya berakhir pada Mei mendatang.

Namun demikian, beberapa pihak menilai perbedaan suara ini lebih bernuansa politis ketimbang teknis. Kepala Ekonom AS di JPMorgan Chase & Co., Michael Feroli, dalam catatannya menyebut dissent atau perbedaan opini ganda lebih merupakan uji panggung untuk posisi Ketua The Fed dibanding cerminan kondisi ekonomi.

Ekonom KPMG Diane Swonk juga menilai dissent menjadi hal lazim menjelang perubahan arah kebijakan.

“Perbedaan pandangan memang wajar muncul saat The Fed mendekati keputusan untuk memangkas suku bunga, apalagi dengan ketidakpastian tinggi soal dampak tarif," jelasnya.

Saat Waller dan Bowman menitikberatkan mandat lapangan kerja, sebagian besar pejabat Fed lainnya masih fokus pada inflasi. Ketidakpastian terkait dampak tarif terhadap harga juga tercermin dari proyeksi yang dirilis Juni lalu, di mana 10 dari 19 pejabat mengusulkan dua kali pemangkasan suku bunga, sementara 7 lainnya tidak mengusulkan pemangkasan sama sekali.

Laporan inflasi terbaru menunjukkan adanya kenaikan harga pada sejumlah barang yang terdampak tarif, seperti mainan dan peralatan rumah tangga. Namun, inflasi inti naik di bawah ekspektasi untuk bulan kelima berturut-turut pada Juni, mengindikasikan tekanan harga belum menyebar luas.

Kepala Strategi Suku Bunga AS di Natixis North America, John Briggs, mengatakan bahwa pasca lonjakan inflasi akibat Covid-19, beberapa pejabat Fed lebih berhati-hati karena dampak tarif mungkin butuh waktu lebih lama untuk muncul.

"Masalahnya, The Fed jadi terus menunda pengambilan keputusan karena data yang belum jelas," katanya

Natixis memproyeksikan The Fed akan mulai memangkas suku bunga pada Oktober dan melanjutkan penurunan bertahap sebesar 25 bps hingga Juni 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan tidak ada pungutan pajak baru bagi pedagang online. Pedagang di e-commerce tetap dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 seperti sebelumnya.

Pemerintah hanya mengalihkan kewajiban pemungutan pajak kepada operator e-commerce atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

“Ini untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha daring, tanpa ada tambahan kewajiban baru,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (28/7/2025).

Menurut dia, pedagang kini tidak perlu lagi menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri PPh 22 ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Semua proses itu kini ditangani oleh operator platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan Lazada.

Kementerian Keuangan sebelumnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Aturan ini diteken Sri Mulyani pada 11 Juni 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025.

PMK 37/2025 mewajibkan marketplace memungut, menyetor, dan melaporkan PPh 22 dari transaksi pedagang lokal. Invoice juga diakui sebagai bukti resmi pemungutan pajak.

Pedagang wajib memberikan data ke marketplace sebagai dasar pemungutan. Marketplace juga harus menyerahkan data pemungutan ke DJP.

Tarif PPh 22 ditetapkan sebesar 0,5 persen. Besaran tarif bersifat final atau tidak final, tergantung omzet dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Berikut rinciannya:

-Omzet di bawah Rp 500 juta per tahun: tidak dipungut pajak.

-Omzet Rp 500 juta–Rp 4,8 miliar: dikenakan PPh 0,5 persen, final atau tidak final mengikuti PP 55/2022.

-Omzet di atas Rp 4,8 miliar: dikenakan PPh 0,5 persen, tidak final.

Hampir seluruh pedagang online akan dipungut PPh 22 oleh marketplace, kecuali yang tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat kemungkinan akan memperpanjang gencatan senjata dagang dengan China selama 90 hari, seiring berlangsungnya putaran baru perundingan antara kedua negara di Stockholm.

Melansir Bloomberg pada Selasa (29/7/2025), Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, menyatakan perpanjangan kesepakatan tarif tersebut tampaknya menjadi arah yang mungkin ditempuh, meski keputusan final tetap berada di tangan Presiden Donald Trump.

“Apakah itu kemungkinan besar? Ya, tampaknya begitu. Tapi mari kita serahkan kepada Presiden Trump untuk memutuskannya,” ujar Lutnick dalam wawancara dengan Fox News menanggapi laporan bahwa Washington dan Beijing mempertimbangkan untuk mempertahankan kesepakatan tarif selama tiga bulan lagi.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul dimulainya putaran negosiasi terbaru antara dua ekonomi terbesar dunia. Kali ini, pembicaraan berlangsung di Stockholm dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent memimpin delegasi masing-masing.

Dalam putaran sebelumnya, kedua negara sepakat mengurangi tarif balasan dan melonggarkan pembatasan ekspor atas teknologi tertentu serta mineral tanah jarang. Langkah tersebut sempat meredakan ketegangan yang mengguncang pasar keuangan di tengah upaya Trump memberlakukan kebijakan tarif secara luas.

Namun, kesepakatan yang ada saat ini akan berakhir pada 12 Agustus, sehingga memunculkan kebutuhan akan negosiasi lanjutan guna memperpanjang masa gencatan dagang.

Tujuan perpanjangan ini adalah memberi waktu lebih bagi kedua pihak untuk menyelesaikan isu-isu krusial seperti tarif terkait perdagangan fentanil serta kekhawatiran atas pembelian minyak dari Rusia dan Iran oleh China yang sedang dikenai sanksi. Perundingan akan dilanjutkan pada Selasa.

Negosiasi dagang dengan China ini juga berbarengan dengan tenggat waktu lain yang dihadapi AS terhadap berbagai mitra dagang lainnya. Tarif balasan (reciprocal tariffs) direncanakan mulai berlaku pada 1 Agustus terhadap puluhan negara. Tarif tersebut pertama kali diumumkan pada April lalu, namun kemudian ditunda setelah memicu gejolak pasar.

Penundaan ini memberi kesempatan bagi negara-negara terkait untuk merundingkan tarif yang lebih rendah dengan AS.

Kendati demikian, hanya sedikit kesepakatan yang berhasil dicapai. Presiden Trump bahkan telah memperpanjang tenggat awal dari pertengahan Juli menjadi Agustus.

Saat ini, Trump mulai mengirimkan surat penetapan tarif secara sepihak kepada negara-negara yang gagal mencapai kesepakatan. Ia menyebut lebih dari 150 negara akan menerima surat serupa, dan tengah mempertimbangkan tarif sebesar 15% hingga 20%.

Lutnick menegaskan bahwa Presiden Trump masih menimbang sejumlah kesepakatan, meskipun tenggat waktu tinggal beberapa hari.

“Dia sudah menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan besar. Semua kartu ada di tangannya. Seperti yang dia katakan, dia yang akan memutuskan berapa tarifnya dan seberapa besar negara-negara ini akan membuka pasarnya," ujar Lutnick.

Dia mengatakan, minggu ini, Trump akan mempertimbangkan beberapa kesepakatan. Lutnick juga memastikan, Trump akan menetapkan tarif untuk semua negara sebelum akhir pekan.

Presiden Trump juga menunjukkan fleksibilitas dalam menurunkan tarif bagi negara-negara yang mengajukan penawaran baru, bahkan setelah pengumuman tarif.

Salah satu contoh kasus tersebut adalah Jepang yang semula dikenai tarif 25% mulai 1 Agustus, namun berhasil menegosiasikan penurunan menjadi 15%, termasuk untuk ekspor otomotif. Kesepakatan tersebut juga mencakup rencana pembentukan dana investasi senilai US$550 miliar untuk proyek di AS.

Korea Selatan juga tengah berupaya mencapai kesepakatan serupa. Negosiator dari negeri ginseng itu membahas kemungkinan pembentukan dana investasi untuk proyek-proyek di AS guna mendapatkan tarif yang lebih rendah, termasuk untuk ekspor otomotif mereka.

Lutnick menyebut tim negosiator Korea Selatan bahkan terbang langsung ke Skotlandia, lokasi kunjungan Presiden Trump, untuk bertemu dengannya dan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer.

“Bayangkan betapa besar keinginan mereka untuk mencapai kesepakatan,” ujar Lutnick menegaskan.