TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubdat Kemenhub) Aan Suhanan mengatakan kajian terkait kenaikan tarif ojek daring atau ojek online (ojol) sebesar 8-15 persen sudah memasuki tahap final. Dia menuturkan, nantinya kenaikan tarif akan bervariasi, tergantung pada zona masing-masing pengguna.

“Ini yang sudah kami buat, kami kaji, sesuai dengan zona yang sudah ditetapkan. Bervariasi, kenaikan tersebut ada 15 persen, ada 8 persen, tergantung dari tiga zona yang kita tetapkan,” kata Aan dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 30 Juni 2025, seperti dikutip dari Antara.

Lantas, seperti apa simulasi perhitungan ongkos ojol ketika resmi naik?

Ketentuan tarif ojol yang kini masih berlaku tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Dalam beleid itu, besaran biaya jasa ditetapkan berdasarkan sistem zonasi. Biaya jasa yang dimaksud adalah biaya jasa yang sudah mendapat potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi.

Biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi terdiri atas biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal. Biaya jasa minimal merupakan biaya jasa minimal yang harus dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 5 kilometer.

Zona I meliputi Sumatera dan sekitarnya; Jawa dan sekitarnya selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek); serta Bali. Besaran biaya jasa batas bawah di Zona I adalah Rp 1.850 per kilometer, biaya jasa batas atas Rp 2.300 per kilometer, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 9.250 hingga Rp 11.500.

Lalu, Zona II meliputi wilayah Jabodetabek. Besaran biaya jasa batas bawah di Zona II adalah Rp 2.600 per kilometer, biaya jasa batas atas Rp 2.700 per kilometer, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 13.000 hingga Rp 13.500.

Terakhir, Zona III terdiri dari wilayah Kalimantan dan sekitarnya, Sulawesi dan sekitarnya, Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya, Kepulauan Maluku dan sekitarnya, serta Papua dan sekitarnya. Besaran biaya jasa batas bawah di Zona III adalah Rp 2.100 per kilometer, biaya jasa batas atas Rp 2.600 per kilometer, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 10.500 hingga Rp 13.000.

Berdasarkan Kepmenhub Nomor KP 564 Tahun 2022, berikut besaran simulasi kenaikan tarif ojol 8-15 persen per zona:

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menonaktifkan tiga pejabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara. Hal ini seiring kasus dugaan korupsi jalan yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Penonaktifan dilakukan guna memastikan penanganan perkara berjalan tanpa hambatan sekaligus menjaga keberlanjutan tugas-tugas pelayanan publik,” kata Dody melalui keterangan resmi, Selasa, 1 Juli 2025.

Salah satu pejabat yang dinonaktifkan tersebut ialah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut berinsial HEL. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sesuai ketentuan kepegawaian, HEL juga diberhentikan sementara sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain HEL, dua pejabat lain yang dinonaktifkan addalah Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut dan Kepala BBPJN Sumut. Dody berujar, keputusan tersebut diambil karena keduanya dinilai belum menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara optimal. “Langkah ini diambil untuk memastikan perbaikan tata kelola dan kesinambungan pelaksanaan program strategis di wilayah tersebut,” kata dia.

KPK tengah mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara dan di Satuan Kerja atau Satker PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Enam orang telah diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal pada Kamis, 26 Juni 2025. Lima di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Komisi anti rasuah menduga sejumlah pejabat di dinas dan satuan kerja tersebut menerima suap dari dua petinggi perusahaan agar memberikan proyek senilai Rp 231,8 miliar. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting; Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumatera Utara yang juga PPK Rasuli Efendi Siregar; dan PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut, Heliyanto.

Sementara itu, para terduga penyuap adalah Direktur Utama PT DNG, M. Akhirun Efendi Siregar dan Direktur PT RN, M. Rayhan Dulasmi Pilang. KPK menyebut keduanya menggelontorkan sekitar Rp 2 miliar agar memperoleh proyek pembangunan jalan. Dalam kasus ini, Kadis PUPR Sumut diduga mengkoordinasikan bawahannya untuk memuluskan mufakat jahat tersebut.

Kasus dugaan korupsi ini terendus dari adanya penarikan uang sekitar Rp 2 miliar yang diduga dari Akhirun dan Rayhan tersebut. Uang itu rencananya akan dibagikan ke sejumlah pejabat di Sumut. Berdasarkan informasi awal itu, KPK menemukan dua proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah 1 Sumut.

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan resmi mengumumkan jajaran dewan komisaris dan direksi PT Indofarma Tbk (INAF) yang baru. RUPST memberhentikan Direktur Utama Yeliandriani dan menggantinya dengan Sahat Sihombing. Selain itu, pemegang saham juga memberhentikan Teddy Wibisana sebagai komisaris independen.

“Menyetujui pengangkatan Bapak Sahat Sihombing sebagai direktur utama,” kata Corporate Secretary Indofarma Hilda Yani dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin, 30 Juni 2025. Pemegang saham juga menetapkan Andi Prazos sebagai direktur operasional.

Selain itu, RUPST juga mengangkat Didi Agus Mintadi sebagai komisaris Indofarma. Saat ini, pengurus Indofarma hanya memiliki satu komisaris dan dua direksi. Sementara, posisi komisaris utama kosong.

Sepanjang 2024, Indofarma mencetak penjualan bersih sebesar Rp 210 miliar. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun lalu atau per 31 Desember 2023 sebesar Rp 523 miliar.

INAF juga menekan kerugian di 2024 menjadi 334 miliar dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 721 miliar. Kemudian, INAF mencatakan total liabilitas sebesar Rp 1,7 triliun atau meningkat dari lalu Rp 1,5 triliun. Sementara, INAF memiliki aset sebesar Rp 618 miliar atau turun dibanding tahun lalu Rp 759 miliar.

Dalam laporan keuangan INAF, penjualan perusahaan farmasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini terdiri dari ethical Rp 88 miliar, vaksin Rp 64 miliar, alat kesehatan, jasa klinik, dan lainnya Rp 36 miliar, dan over the counter Rp 5,6 miliar. Sementara itu, dari penjualan ekspor didorong oleh ethical Rp 6,8 miliar, over the counter Rp 5,2 miliar, dan alat kesehatan Rp 2,8 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG melemah tipis di sesi pertama perdagangan Selasa, 1 Juli 2025, menutup sesi di level 6.909,3 atau turun -0,26 persen.

"Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 252 saham menguat, sementara 327 melemah, dan 246 stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp6,2 triliun, frekuensi trading sebanyak 649.133 kali dan volume trading sebanyak 90,9 juta lot," dinukil dari Tim Samuel Sekuritas Indonesia, Selasa, 1 Juli 2025.

Saham Bank Mandiri (BMRI) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 39.839 kali, disusul BMRI (30.818), dan MBMA (28.474).

Dari segi volume, saham emiten batu bara Grup Bakrie Bumi Resources (BUMI) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan volume perdagangan sebesar 7.5 juta lot, disusul BRMS (5,2 juta), dan MBMA (4,7 juta).

Indeks sektor konsumer siklikal (IDXCYCLIC) menjadi indeks yang menguat paling tinggi di sesi pertama hari ini (+1 persen), disusul indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) (+0,3 persen) dan indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) (+0,3 persen).

Sementara itu, indeks sektor transportasi (IDXTRANS) menjadi indeks yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini (-0,9 persen), disusul indeks sektor industri (IDXINDUST) (-0,5 persen) dan indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) (-0,5 persen)

Lima besar top gainer sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase kenaikan) antara lain: - MINA (+28 persen ke Rp 105 per saham)- KRYA (+19,4 persen ke Rp 178 per saham)- PNSE (+11,4 persen ke Rp 970 per saham) - INRU (+10 persen ke Rp 990 per saham) - NINE (+10 persen ke Rp 66 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase penurunan) antara lain:- BTPN (-13 persen ke Rp 2.190 per saham) - SAFE (-12,5 persen ke Rp 210 per saham) - NIRO (-10,3 persen ke Rp 121 per saham)- ITMA (-10,1 persen ke Rp 750 per saham)- DLTA (-9,2 persen ke Rp 2.060 per saham)

Bursa saham AS ditutup menguat pada hari Senin, 30 Juni 2025: Dow +0,63%, S&P 500 +0,52%, Nasdaq +0,48%. Pasar AS mengakhiri bulan Juni dengan sangat baik, didukung oleh adanya tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan perdagangan, terutama setelah Kanada memutuskan untuk mencabut pajak transaksi digitalnya demi mendukung upaya negosiasi dengan AS.

Pasar Asia juga cenderung menguat: per akhir sesi pertama hari ini, indeks Kospi menguat +1,5 persen, begitu juga Shanghai (+0,2 persen) dan STI (+0,7 persen) dan Kospi (-1,4 persen), sementar Nikkei (-0,5 persen) dan Hang Seng (-0,8 persen) melemah.

BANK Dunia memprediksi penerimaan pajak Indonesia tahun ini ambles menjadi 9,9 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dari penerimaan perpajakan tahun lalu yang sebesar 10,08 persen dari PDB.

Prediksi ini tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects bertajuk “People-First Housing: A Roadmap from Homes to Job to Prosperity in Indonesia” yang dirilis pada Senin, 23 Juni 2025. Dalam dokumen itu, Bank Dunia menyebutkan faktor sementara yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, yakni gangguan teknis dalam implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax.

Selain itu, ada faktor seperti potongan pajak yang melebihi perkiraan, kehilangan setoran dividen badan usaha milik negara, penyesuaian kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), penurunan harga komoditas, dan pelemahan permintaan domestik.

Untuk mengatasi pendapatan yang menurun dan menciptakan ruang fiskal bagi program prioritas, pemerintahan Prabowo Subianto memberlakukan pemangkasan anggaran. Menurut Bank Dunia, pada Mei 2025, langkah tersebut berhasil menyeimbangkan neraca fiskal. Namun langkah itu dikhawatirkan mengorbankan pertumbuhan jangka panjang.

“Kebijakan fiskal disesuaikan untuk memberikan ruang fiskal bagi program prioritas dan paket stimulus konsumsi, terlepas dari pendapatan negara yang menurun,” demikian ditulis Bank Dunia.

Penerimaan perpajakan diprediksi baru membaik mulai tahun depan. Bank Dunia memperkirakan tax ratio atau rasio perpajakan naik tipis menjadi 10,3 persen pada 2026 dan 10,5 persen pada 2027.

Dalam satu dekade terakhir, rasio perpajakan tumbuh stagnan di kisaran 10 persen. Setelah tertekan hingga 8,32 persen pada 2020, kinerja rasio perpajakan menanjak hingga 10,39 persen pada 2022. Namun rasio perpajakan kembali ambles menjadi 10,31 persen pada 2023 dan 10,08 persen pada 2024.

Dibanding negara ASEAN, rasio perpajakan Indonesia tercatat masih berada di bawah Thailand yang sebesar 17,18 persen, Vietnam 16,21 persen, dan Singapura 12,96 persen.

Ilustrasi coretax. Tempo/Ratih Purnama

Tahun ini, berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2025, pemerintah menetapkan target rasio perpajakan sebesar 10,09-10,29 persen dari PDB.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, pemerintah mematok target penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp 2.433,5 triliun. Pajak penghasilan (PPh) ditargetkan menjadi penyumbang terbesar, yakni Rp 1.209,3 triliun atau 49,7 persen dari total target pajak.

Adapun dalam dokumen rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, rasio perpajakan 2025 diperkirakan sebesar 10,7-11,20 persen dari PDB. Pada 2045, rasio perpajakan dibidik menyundul 18,0-20,0 persen dari PDB.

Setoran pajak pada Januari hingga 31 Mei 2025 pun hanya Rp 683,3 triliun atau turun 10,14 persen dibanding setoran pada tahun sebelumnya. Angka ini cuma sepertiga atau 31,2 persen dari target Rp 2.189,3 triliun.

Ketika melantik Direktur Jenderal Pajak yang baru, Bimo Wijayanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemimpin negara telah menginstruksikan peningkatan penerimaan negara dan rasio perpajakan. Pelayanan kepada wajib pajak dan kepastian mengenai perpajakan juga harus meningkat.

Menurut Sri Mulyani, masyarakat juga menginginkan penerimaan pajak naik. Masalahnya, para wajib pajak segan menunaikan kewajibannya. “Ini adalah kontradiksi yang harus terus dikelola,” ucapnya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 23 Mei 2025, seperti dilansir dari Antara.

Peningkatan layanan itu di antaranya dilakukan melalui perbaikan sistem Coretax. Setelah menghadapi kendala pada bulan-bulan awal sejak diterapkan pada 1 Januari 2025, perbaikan sistem dan penambahan infrastruktur direncanakan rampung pada 31 Juli 2025.

Hasilnya, Kementerian Keuangan mengklaim laporan galat yang terkait dengan perubahan data di Coretax menurun. Pada Februari 2025 terdapat 397 kasus, sedangkan pada Mei lalu hanya 18 kasus.

Analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia, Ajib Hamdani, memperkirakan potensi penerimaan pajak sekitar Rp 2.057 triliun, lebih rendah Rp 130 triliun dari target. Prakiraan ini didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen dan inflasi sekitar 2,5 persen.

Musababnya, Ajib menuturkan, penerimaan perpajakan tahun ini akan menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya pertumbuhan ekonomi yang melandai dan aktivitas ekonomi legal yang tak dilaporkan secara resmi (grey economy) yang belum terdeteksi oleh otoritas perpajakan.

Selain itu, utang jatuh tempo yang sangat membebani APBN dan masalah sistem Coretax yang belum berjalan maksimal dinilai akan menghambat penerimaan perpajakan. Menurut Ajib, Coretax seharusnya menjadi solusi layanan dan integrasi data. Namun otoritas kurang siap ketika sistem ini berjalan pada 1 Januari 2025.

“Pemerintah harus membuat langkah extraordinary untuk mengerek pendapatan negara. Misalnya dengan mengeluarkan tax amnesty jilid III atau menambah obyek pajak di pasar keuangan dengan mendorong Real Estate Investment Trust,” ujarnya, Senin, 30 Juni 2025.

Setali tiga uang, Direktur Kajian Fiskal dan Penasihat Danny Darussalam Tax Center Bawono Kristiaji menilai penerimaan tahun ini diperkirakan tak mencapai target karena faktor kondisi ekonomi, termasuk melemahnya daya beli. Sebab, kontribusi terbesar penerimaan berasal dari PPN dalam negeri.

Selain itu, melemahnya harga komoditas dan masalah geopolitik memukul sektor pertambangan dan manufaktur. Kedua sektor ini beserta sektor perdagangan besar adalah sektor utama penyumbang penerimaan negara. Kondisi itu memukul kinerja PPh badan yang merupakan pos kontributor terbesar kedua.

Bawono menambahkan, Coretax sebagai tulang punggung administrasi pajak membutuhkan kesempurnaan dari sisi sistem dan penguasaan teknologi otoritas. Kendala ini harus segera diatasi agar tidak mendistorsi proses bisnis kepatuhan wajib pajak.

Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajry Akbar, juga memprediksi rasio perpajakan dan realisasi penerimaan pajak terhadap target tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu. “Semua itu didasari asumsi jika pertumbuhan ekonomi tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu,” ucapnya, Senin, 30 Juni 2025.

Jika pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibanding tahun lalu, tax buoyancy akan tertekan sehingga rasio perpajakan juga akan turun. Sementara itu, setelah tarif resiprokal Amerika Serikat diumumkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia direvisi dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen.

Tax buoyancy atau daya apung pajak merupakan indikator untuk mengukur efisiensi dan daya tanggap mobilisasi penerimaan terhadap pertumbuhan PDB.

Selain itu, Fajry menilai penerimaan perpajakan akan terganjal peningkatan restitusi akibat pelemahan harga komoditas, penyesuaian tarif efektif rata-rata PPh 21, dan pengelolaan likuiditas negara tahun lalu.

Menurut Fajry, implementasi Coretax pada awal tahun belum sesuai dengan harapan. Padahal sistem ini diproyeksikan menjadi game changer yang akan meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan penerimaan.

Kendati kontraksi penerimaan perpajakan pada Mei 2025 masih 10 persen, Fajry memperkirakan pada bulan-bulan selanjutnya ada perbaikan kinerja penerimaan.

Layanan konsultasi pelaporan pajak di Mall Ciputra Semarang, 17 Maret 2025. Tempo/Budi Purwanto

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance M. Rizal Taufikurahman menilai proyeksi penurunan penerimaan perpajakan mencerminkan persoalan struktural dalam sistem perpajakan nasional.

Sejumlah faktor berkontribusi terhadap koreksi ini, di antaranya implementasi sistem Coretax yang belum sepenuhnya stabil dan transisi digital yang belum diiringi kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Walhasil, proses ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan menjadi terhambat.

Rizal menilai efektivitas Coretax sebagai instrumen peningkatan rasio pajak belum dapat diklaim dalam jangka pendek. Bahkan data pelaporan surat pemberitahuan (SPT) dan aktivitas kepatuhan fiskal pernah menurun pada kuartal I 2025, yang justru kontraproduktif terhadap target penerimaan.

Kendati begitu, dalam horizon menengah-panjang, Coretax tetap menyimpan potensi strategis jika diiringi penguatan manajemen perubahan, edukasi digital kepada wajib pajak, serta pemanfaatan data lintas sektor secara real-time untuk memperluas basis pajak.

Ekonom Next Policy, Dwi Raihan, mengimbuhkan bahwa faktor utama anjoknya penerimaan perpajakan adalah pelemahan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi terutama dari aspek konsumsi melambat, basis pajak akan menurun.

Untuk mendorong penerimaan perpajakan, Dwi menyarankan pemerintah tak hanya membenahi Coretax, tapi juga memperluas kriteria wajib pajak, meningkatkan kepatuhan pajak terutama orang kaya/pengusaha, serta memperbaiki pengelolaan pajak yang transparan.

Adapun Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto mengatakan otoritas pajak tahun ini menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk mengejar target penerimaan pajak. Pasalnya, kondisi ekonomi tengah mengalami tekanan, bukan hanya karena ketegangan global, melainkan juga berbagai permasalahan di dalam negeri.

Sejumlah aturan juga dinilai mempengaruhi penerimaan pajak karena berdampak pada perubahan mekanisme pemenuhan kewajiban pajak. Di antaranya Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Coretax dan Perdirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaporan Pajak.

“Saya kira tahun ini penerimaan pajak mungkin mengalami pertumbuhan yang terbatas. Meski demikian, jika beberapa isu di atas dapat diatasi, penerimaan pajak ada kemungkinan bisa tercapai,” katanya, Senin, 30 Juni 2025.

Menanggapi analisis Bank Dunia tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli menyatakan instansinya berupaya mengamankan penerimaan pajak sekaligus peningkatan rasio perpajakan.

“Untuk mencapai target penerimaan pajak 2025, pemerintah akan melaksanakan upaya strategis,” tuturnya kepada Tempo, Senin, 30 Juni 2025.

Sejumlah upaya yang dimaksudkan itu di antaranya perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta peningkatan kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, penguatan sinergi, joint program, dan penegakan hukum.

Selain itu, pemerintah akan menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional, memberikan insentif perpajakan yang makin terarah dan terukur, melakukan transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi, serta mendorong penguatan organisasi dan SDM.

Ihwal implementasi Coretax, Rosmauli menyebutkan sistem ini ditujukan untuk memudahkan wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan. Ditjen Pajak berupaya mengakselerasi pembenahan dengan berfokus pada perbaikan proses bisnis utama: registrasi, pembayaran, penyampaian SPT, dan pelayanan. ●

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan 225 lokasi baru untuk program BBM Satu Harga yang akan dilaksanakan pada periode 2025–2029. Lokasi tersebut mencakup Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan SPBU khusus untuk nelayan.

Penetapan lokasi ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 45.K/HK.02/DJM/2025 yang ditandatangani pada 16 Mei 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga BBM di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

“Program BBM Satu Harga adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam pemerataan akses energi di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3T,” kata Pelaksana Tugas Dirjen Migas Tri Winarno melalui keterangan tertulis, Senin, 30 Juni 2025.

Tri menjelaskan, pembangunan SPBU dan SPBU Nelayan di lokasi-lokasi baru ini bertujuan mengurangi kesenjangan harga BBM antar wilayah. Selain itu, program ini diharapkan bisa memperkuat daya beli serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah terpencil.

Untuk memperlancar program ini, Tri menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, badan usaha, dan aparat penegak hukum. Adapun pemilihan 225 lokasi dilakukan melalui proses evaluasi oleh Ditjen Migas dan BPH Migas.

Lokasi-lokasi tersebut, kata Tri, diusulkan oleh pemerintah daerah atau badan usaha dan ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain ketersediaan penyalur BBM di wilayah tersebut, kondisi geografis dan sebaran penduduk, tingkat kebutuhan BBM, dan prioritas pada daerah-daerah tertinggal sesuai Perpres Nomor 63 Tahun 2020.

Program BBM Satu Harga sudah bergulir sejak 2017. Hingga akhir 2024, Tri mengatakan sebanyak 583 penyalur BBM telah berdiri dan melayani masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. Program ini dijalankan berdasarkan Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2016 dan merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

“Dukungan dari berbagai pihak sangat penting, terutama dalam proses perizinan hingga pembangunan SPBU di daerah dengan medan yang sulit,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Igun Wicaksono meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji kembali rencana kenaikan tarif ojek online sebesar 8 persen hingga 15 persen. Ia meminta Kemenhub memprioritaskan tuntutan asosiasi ojol ihwal potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen.

“Potongan biaya aplikasi jangan dialihkan dengan menaikkan tarif karena akan membebani para pelanggan,” kata Igun kepada Tempo, Selasa, 1 Juli 2025.

Sebelumnya, rencana kenaikan tarif ojol sebesar 8 persen hingga 15 persen disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan saat rapat bersama Komisi V DPR pada Senin, 30 Juni 2025. Aan mengatakan kenaikan tarif akan bervariasi sesuai zona wilayah. Ia juga mengklaim aplikator menyetujui rencana tersebut.

Menurut Igun, rencana tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena kenaikan tarif ojol bisa mendorong inflasi, terutama pada sektor transportasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Selain itu, membuat pelanggan beralih ke moda transportasi lain. Walhasil, kondisi tersebut bisa berdampak lagi pada kesejahteraan ojol karena orderan berkurang. Hal yang sama juga berpotensi dialami para pelaku UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem transportasi daring ini.

“Artinya, kenaikan tarif belum akan menyelesaikan masalah,” kata dia.

Menurut Igun, situasi akan berbeda bila pemerintah lebih dulu memutuskan potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen. Sebab, kebijakan itu hanya akan berdampak pada aplikator dan pengemudi. “Dampak ke pelanggan tidak terlalu signifikan,” katanya.

Igun menyatakan Garda Indonesia tidak menolak rencana kenaikan tarif. Namun dengan catatan, Kementerian Perhubungan melibatkan seluruh pihak dalam ekosistem transportasi online agar mendapatkan keputusan yang berkeadilan. Karena itu, alih-alih fokus mengawal kenaikan tarif, Igun berujar asosiasi tetap berfokus pada lima tuntutan yang telah dilayangkan kepada Menteri Perhubungan tetapi belum mendapat tanggapan. Adapun kelima tuntutan tersebut, yaitu:

Igun menyatakan kelima tuntutan tersebut akan terus diperjuangkan hingga sampai ke Presiden Prabowo Subianto. Bahkan jika tidak segera ditindaklanjuti Menteri Perhubungan, kata Igun, pengemudi ojol, taksi online, dan kurir online, akan menggelar aksi demonstrasi pada 21 Juli 2025. “Selain aksi demonstrasi, kami akan melakukan aksi mematikan aplikasi massal serentak seluruh platform aplikasi di seluruh Indonesia dengan target pengemudi yang akan mematikan aplikasi hingga 500.000 pengemudi,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Igun Wicaksono meminta Kementerian Perhubungan memutuskan biaya potongan aplikasi 10 persen sebelum menaikkan tarif ojek online. Terlebih, tuntutan pemangkasan potongan aplikasi dari 20 persen menjadi 10 persen sudah lama disuarakan asosiasi.

Menurut Igun, menaikkan tarif ojol tanpa memangkas potongan aplikasi tidak menyelesaikan persoalan. Ia justru khawatir kenaikan tarif akan mengurangi pelanggan. Pasalnya, pelanggan ojol akan berhitung nilai ekonomi sehingga berpotensi beralih ke moda transportasi lain yang lebih efisien. “Sedangkan jumlah pengemudi ojol dengan pelanggan saat ini saja sudah tidak seimbang. Lebih besar supply daripada demand,” kata Igun kepada Tempo, Selasa, 1 Juli 2025.

Oleh karena itu, Igun meminta Kementerian Perhubungan melakukan kajian lebih mendalam ihwal rencana kenaikan tarif sebesar 8 persen hingga 15 persen. Ia juga meminta Kemenhub melibatkan seluruh pihak dalam ekosistem transportasi online sebelum memutuskan kebijakan tersebut. “Harus dibuka ruang kajian terbuka dan survey sampling apabila terjadi kenaikan tarif sehingga akan menghasilkan prosentase kenaikan yang tepat tidak memberatkan salah satu pihak khususnya pelanggan pengguna jasa penumpang ojek online ride hailing,” ujarnya.

Sebelumnya, rencana kenaikan tarif ojol sebesar 8 persen hingga 15 persen disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, pada Senin, 30 Juni 2025. Aan berujar, kenaikan tarif akan disesuaikan berdazarkan zona wilayah. Kementerian Perhubungan, kata dia, akan menentukan zona 1, 2, dan 3.

“Pada prinsipnya kenaikan tarif sudah disetujui aplikator. Namun untuk memastikan, kami akan panggil aplikator soal kenaikan tarif,” kata Aan.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Wisma Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Gatot Subroto, Jakarta, pada Senin, 30 Juni 2025. Pada momen tersebut, Kepala BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan kehadiran lembaga ini bisa membawa Indonesia menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Dengan keberadaan Danantara ini, Insyaallah kita bisa mengakselerasi pembangunan ekonomi Indonesia, mencanangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen sesuai dengan arahan bapak Presiden," ujar Rosan, dikutip dari keterangan tertulisnya.

Dia mengatakan kantor baru Danantara ini akan menjadi rumah besar bagi negara. Selain itu, kata dia, juga menjadi rumah besar bagi dunia usaha, kalangan akademisi, serta pemangku kepentingan untuk berkolaborasi menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

Peresmian Wisma Danantara ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Kabinet Merah Putih, para kepala badan, serta jajaran manajemen Danantara.

Saat ini, Danantara mengelola aset lebih dari US$ 1 triliun dan menaungi 889 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis. Rosan mengatakan tanggung jawab ini akan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Dia menyatakan Danantara berkomitmen untuk menjaga amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, dalam pengelolaan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. "Yang terjadi adalah tanggung jawab yang sangat besar. Kami berkomitmen penuh untuk menjaga amanah ini sebaik-baiknya," ujar dia.

Dalam laporannya kepada Prabowo, Rosan menyampaikan capaian Danantara yang disebut signifikan. Sejak diluncurkan Prabowo pada 24 Februari 2025, Danantara telah mencatatkan kerja sama investasi internasional senilai US$ 7 miliar.

“Yang berasal dari Qatar, Rusia, Tiongkok, dan Australia,” kata Rosan. Saat ini, Danantara masih menjajaki kerja sama dan pendanaan lain.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mengkaji usulan potongan tarif aplikator transportasi daring sebesar 10 persen. Potongan tarif maksimal 10 persen merupakan tuntutan asosiasi pengemudi ojek online atau ojol. Tuntutan tersebut disampaikan berulang kali, termasuk ketika ojol berunjuk rasa pada Selasa, 20 Mei 2025.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan kementeriannya sedang melakukan survei dan kajian mendalam. Menurut dia, kebijakan untuk menentukan potongan tarif aplikator 10 persen harus dilakukan secara hati-hati. Alasannya, banyak ekosistem yang sudah terbangun dari ojek online.

“Pak Menteri (Perhubungan) menginginkan ekosistem ini tetap terpelihara karena banyak lapangan pekerjaan akibat transportasi ojek online ini,” kata Aan saat rapat bersama Komisi V DPR RI pada Senin, 30 Juni 2025, dikutip dari kanal YouTube Komisi V DPR RI Channel.

Aan berujar, ada lebih dari satu juta mitra pengemudi dalam ekosistem transportasi daring. Selain itu, terdapat 25 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ia menargetkan hasil kajian ihwal usulan potongan tarif 10 persen dapat dirilis dalam waktu dekat. Ia juga menyatakan akan melakukan sosialisasi agar tidak ada pihak yang dirugikan. “Artinya, semua kami akomodir, baik dari mitra, UMKM, maupun aplikator itu sendiri. Kami mohon waktu,” ucapnya.

Sementara ini, aturan yang berlaku dari Kemenhub adalah potongan tarif maksimal 20 persen. Namun, sejumlah asosiasi pengemudi ojol menuntur potongan maksimal 10 persen karena ditengarai ada pelanggaran potongan tarif dari aplikator.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan pihaknya memilih angka 10 persen setelah membandingkan dengan potongan tarif di negara lain, seperti Malaysia yang hanya 6 persen.

Menurut dia, tidak ada negara yang menetapkan aturan potongan tarif lebih dari 10 persen. “Kami masih memberikan kesempatan kepada mereka (aplikator) untuk mendapatkan keuntungan,” ujar dia saat ditemui usai rapat dengar pendapat umum dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 21 Mei 2025.

Akan tetapi, aplikator menolak tuntutan tersebut. Government Relations Specialist Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf potongan tarif 10 persen akan berdampak pada ekosistem transportasi online. “Karena akan sulit untuk inovasi,” ujarnya dalam pertemuan bersama Menteri Perhubungan di Jakarta Pusat pada Senin, 19 Mei 2025.

Hal serupa disampaikan Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy. Ia mengklaim potongan tarif yang selama ini mencapai 20 persen salah satunya digunakan untuk pengembangan teknologi.

Selain itu, untuk keselamatan melalui pembiayaan asuransi bagi mitra pengemudi maupun penumpang. Penggunaan lainnya, yaitu untuk program bantuan operasional bagi pengemudi ojol. “Misalnya, ganti oli, tambal ban. Untuk meringankan mitra pengemudi sehari-hari,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengakui bahwa diperlukan adanya terobosan hukum untuk mengatasi sejumlah dinamika dan permasalahan terkait dengan ojol. “Disarankan agar Kementerian Perhubungan, nantinya bisa membuat satu terobosan hukum yang bisa dijadikan pedoman seperti yang telah dibuat sebelumnya,” katanya, seperti dikutip dari Antara.

Suntana menyebutkan diperlukan Undang-undang sebagai regulasi yang komprehensif demi memberikan solusi paling tepat bagi mitra pengemudi ojol, perusahaan jasa berbasis aplikasi (aplikator), pemerintah, hingga masyarakat sebagai pengguna jasa.

Tapi perumusan UU memerlukan waktu yang panjang sebelum akhirnya diterbitkan dan disahkan. “Tadi kan Pak Ketua Komisi V DPR (Lasarus) menyampaikan harusnya ini masuk dalam undang-undang. Tapi, teman-teman juga tadi mendengar begitu beratnya menyusun undang-undang,” ucapnya.

Adapun lima tuntutan mitra pengemudi ojol pada saat melakukan demo besar-besaran pada bulan Mei 2025 tetap jadi perhatian pemerintah. Kemenhub, kata dia, akan mengkaji lebih dalam masalah-masalah tersebut, termasuk soal besaran tarif, potongan kepada aplikasi, hingga adanya layanan 'hemat' yang disebut hanya memberikan kompensasi kepada mitra sebesar Rp 5.000 per pesanan.

“Nanti kita pelajari, itu (argo Rp 5.000) juga salah satu dari beberapa masalah yang memang disampaikan oleh teman-teman mitra,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai rencana pemerintah untuk menunjuk lokapasar atau marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) sebagai langkah yang baik untuk menciptakan kesetaraan bagi pelaku usaha. Bila aturan ini diberlakukan, PPh final sebesar 0,5 persen tidak akan lagi dibayar secara mandiri oleh pedagang, melainkan dipotong oleh marketplace. Pemungutan pajak ini tidak berlaku bagi pedagang dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun.

Huda mengatakan dengan adanya aturan ini, akan ada kesamaan regulasi antara penjual di toko daring dan luring. “Sehingga terjadi level of playing field yang sama dan tidak ada pengkhususan bagi penjual daring,” kata Huda kepada Tempo pada Sabtu, 28 Juni 2025.

Lagipula, menurut Huda, pedagang yang memiliki omzet tahunan di atas Rp 500 juta memang sudah sepatutnya membayar pajak. Dia mencontohkan, pengusaha yang memiliki omzet Rp 600 juta dengan keuntungan mencapai 20 persen bisa memiliki penghasilan setara Rp 12 juta per bulan. Dengan penghasilan sebesar itu, maka sudah seharusnya mereka dikenakan pajak.

Huda juga memberikan catatan bila aturan ini diberlakukan. Dia mengatakan perlu ada integrasi data agar pedagang yang sudah taat pajak tidak dipotong dua kali. Sehingga e-commerce harus memiliki data yang pasti untuk penjual dengan omzet di atas Rp 500 juta dan apakah mereka sudah taat pajak atau belum.

Selain itu, harus ada sinkronisasi data dari satu platform dengan platform lainnya. Sebab, mungkin saja ada satu penjual yang mempunyai dua hingga tiga toko di platform yang berbeda. “Artinya, harus ada sinkronisasi data antarplatform yang diatur secara rinci, misalnya menggunakan Nomor Induk Berusaha atau Nomor Induk Kependudukan,” ucapnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Pajak Rosmauli mengatakan aturan ini bukan pengenaan pajak baru, tapi peralihan mekanisme pemungutan. “Saat ini, peraturan mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 masih dalam proses finalisasi di internal pemerintah,” ucap Rosmauli lewat keterangan resmi, Kamis, 26 Juni 2025.

Menurut Rosmauli, aturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi serta memastikan perlakuan pajak yang setara antarpelaku usaha. Selain itu, aturan ini juga bertujuan memperkuat pengawasan terhadap ekonomi digital dan menutup celah shadow economy.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah resmi menetapkan relaksasi kebijakan impor terhadap 10 komoditas. Salah satu komoditas yang mendapatkan kelonggaran impor adalah food tray atau ompreng.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan keputusan melonggarkan aturan impor food tray bertujuan untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Food tray (2 kode harmonized system atau HS) yang sebelumnya memerlukan persetujuan impor (PI) dan laporan surveyor (LS) teknis, kini tidak ada larangan dan pembatasan (lartas).

“Food tray, ini adalah produk untuk menunjang program makan bergizi. Jadi, kita berikan kemudahan untuk memperlancar program pemerintah,” kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin, 30 Juni 2025.

Lantas, apa saja spesifikasi ompreng yang digunakan dalam program MBG?

Melansir Antara, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki standarisasi mengenai dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perlengkapan makan, dan juga pelaksanaannya. Salah satunya terkait ompreng yang berdasarkan standarisasi harus menggunakan stainless steel SUS 304 (steel use stainless).

Mengacu pada repository.uir.ac.id, stainless steel tipe 304 adalah jenis baja tahan karat austenitic stainless steel yang memiliki komposisi 0,042 persen karbon, 2 persen mangan, 0,034 fosfor, 0,015 persen sulfur, 0,049 persen silikon, 18-19,5 persen kromium, 8-10,5 persen nikel, 0,1 persen nitrogen, dan sisanya besi.

Stainless steel tipe 304 adalah baja tahan karat yang serbaguna dan paling banyak digunakan. Salah satu jenis stainless steel itu banyak dimanfaatkan dalam dunia industri, mulai dari pertambangan, kimia, makanan, hingga farmasi.

Berdasarkan penelusuran Tempo, food tray stainless steel SUS 304 yang digunakan untuk program MBG memiliki ketebalan bahan 0,6 milimeter. Ompreng yang sesuai dengan standar BGN mempunyai 5 sekat untuk meletakkan berbagai jenis makanan, dengan dimensi panjang dikali lebar dikali kedalaman sebesar 28 x 22 x 6 cm.

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi pernah menyinggung ribuan food tray untuk program MBG yang diimpor dari Cina. Dia menyayangkan wadah menu makanan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu bukan buatan lokal.

“Saya mendengar, ribuan kontainer yang berisi food tray itu datang dari Cina, Pak. Memang kita akui produk-produk lokal ini pasti kalah dengan kaitannya dengan harga,” ucap Nurhadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Mei 2025.

Kendati lebih murah, Nurhadi meminta agar BGN tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga kualitas ompreng yang digunakan untuk program MBG. Menurut dia, produk buatan dalam negeri sudah memenuhi standar kesehatan dan aman.

“Ini kami mendorong, kalau melihat industri peralatan dapur dalam negeri saat ini yang sudah mampu memproduksi alat-alat yang memenuhi standar kesehatan, mulai dari panci, wajan, alat potong, termasuk food tray sendiri, dan aman digunakan,” ujar Nurhadi.

Dia menyebut penggunaan ompreng dan peralatan masak program MBG dari pemain industri lokal lebih mudah untuk diawasi daripada produk impor. Selain itu, lanjut dia, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga akan mendapatkan manfaatnya.

“Jika MBG menggunakan produk lokal, maka selain mengurangi kontaminasi dan risiko keracunan, kita juga bisa memberi ruang bagi UMKM untuk bisa bertumbuh kembang,” kata Nurhadi.

Kemudian, Nurhadi juga mengungkap adanya temuan mengenai material food tray dari Cina yang diduga dipalsukan guna menyamai mutu stainless steel asli. Menurut dia, hal itu sangat berisiko terhadap kesehatan.

“Ada indikasi food tray yang melakukan semacam pemalsuan kalau itu produknya tipe SUS 304 ya, Pak. Jadi, mereka itu kayak disemprot bahan tertentu, sehingga yang sebenarnya kandungan besinya lebih banyak, tapi setelah disemprot, itu jadi terkesan kayak stainless asli. Tapi, setelah beberapa kemudian, itu bisa luntur dan akhirnya kan bisa membaur ke makanan dan membuat risiko keracunan jadi muncul,” ucap Nurhadi.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar pemerintah menetapkan standar teknis minimum food tray yang wajib dipenuhi, seperti anti-toksik, tahan panas, dan mudah dibersihkan. Selain itu, dia mendorong sertifikasi food grade terhadap peralatan MBG yang lebih tegas.