Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten BUMN tercatat belum memenuhi free float minimal 15% dalam pengumuman terbaru Bursa Efek Indonesia (BEI). Emiten-emiten BUMN tersebut mulai dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) atau Mitratel hingga PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

Dalam daftar terbaru BEI, sejumlah BUMN dan anak usahanya tercatat belum memenuhi free float sebesar 15%. BUMN dan anak BUMN tersebut misalnya PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) yang merupakan anak usaha BBRI.

AGRO saat ini tercatat memiliki free float 13% dan wajib memenuhi ketentuan free float minimal 15% pada 31 Maret 2029.

Lalu saham BRIS juga tercatat masih belum memenuhi ketentuan free float 15% saat ini. BRIS saat ini memiliki free float sebesar 9,3%, dan wajib memenuhi ketentuan free float minimal 12,5% pada 31 Maret 2027.

Lalu saham maskapai Garuda Indonesia (GIAA), yang juga belum memenuhi free float. GIAA saat ini memiliki free float 7,8%, dan harus memenuhi free float sebanyak 12,5% pada 31 Maret 2027.

Kemudian emiten farmasi PT Indofarma Tbk. (INAF) juga tercatat masih memiliki free float sebesar 12%, dan harus memiliki free float minimal 15% pada 31 Maret 2029.

Demikian juga PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) dengan free float yang masih 10,2%. KAEF harus memenuhi free float minimal 15% pada 31 Maret 2029.

Emiten selanjutnya yaitu anak usaha Telkom, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL). Free float MTEL adalah sebesar 13,6% saat ini, dan harus memenuhi kewajiban free float 15% pada 31 Maret 2027.

Selain itu, anak usaha Pertamina, yaitu PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) juga menjadi salah satu BUMN yang belum memenuhi free float. Saat ini free float PGEO adalah 10,9%. PGEO harus memenuhi free float minimal 12,5% per 31 Maret 2027.

Emiten BUMN terakhir yang belum memenuhi free float adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA). WIKA memiliki free float sebesar 9%, dan harus memenuhi minimal free float 12,5% pada 31 Maret 2027.

Sebagai informasi, tenggat waktu pemenuhan free float bagi emiten dengan Market Cap atau kapitalisasi pasar lebih dari Rp5 triliun wajib mencapai 12,5% adalah pada 31 Maret 2027, dan wajib mencapai 15% pada 31 Maret 2028.

Lalu emiten dengan Market Cap kurang dari Rp5 triliun wajib mencapai 15% pada 31 Maret 2029.

Kondisi khusus juga berlaku bagi emiten yang posisi free float saat ini di antara 12,5–15%, wajib langsung memenuhi free float pada 2027.

Sebelumnya, Head of Research MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menjelaskan terdapat ratusan emiten tercatat yang belum memenuhi ambang batas free float tersebut dan memberikan masa transisi bertahap ke depannya.

“Penutupan gap free float pada saham-saham large cap berpotensi meningkatkan suplai saham secara signifikan pada 2027-2029,” ucap Herditya, Jumat (8/5/2026).

Dia melanjutkan rights issue dan secondary placement menjadi beberapa opsi aksi korporasi yang struktural.

“Sementara itu, opsi go private kemungkinan hanya menjadi pilihan terakhir bagi emiten yang tidak ingin terdilusi,” ujar Herditya.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. secara tegas menyoroti tidak ada unsur mens rea di perkara korupsi yang terjadi pada mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk, Arief Pramuhanto. Ia juga mempertanyakan adanya kewajiban menunaikan uang pengganti kepada Arief Pramuhanto atas kerugian negara senilai Rp 377 miliar pada pengadaan alat kesehatan di PT Indofarma dan anak usahanya, PT Indofarma Global Medika (IGM).

“Sepemahaman saya dalam perkara Arief Pramuhanto itu memang tidak ada unsur mens rea. Pertama, beliau hanya menjalankan perintah jabatan. Kedua, peristiwa terjadi saat kondisi darurat pandemi Covid-19 sehingga diperlukan kecepatan bertindak untuk menyelamatkan nyawa manusia. Ketiga, Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah menyatakan tidak terbukti ada aliran dana kepada Arief untuk memperkaya diri sehingga tidak menjatuhkan hukuman Uang Pengganti. Artinya ketiga hal ini sudah cukup kuat untuk menilai tidak ada unsur kejahatan yang dilakukan oleh Arief Pramuhanto,” papar Mudzakkir dalam keterangan kepada media di Jakarta, Selasa (03/03/2026).

Unsur mens rea ini, menurut Mudzakkir, sangat krusial dalam membedakan korupsi dari kesalahan administrasi biasa (wanprestasi). Dalam tindak pidana korupsi, kata dia, seorang pelaku itu harus melibatkan niat jahat untuk merugikan negara.

“Situasi yang terjadi sekarang ini memang sangat mengkhawatirkan, terutama buat para profesional yang mengemban amanah sebagai pimpinan BUMN dan anak usahanya,” katanya.

Merujuk keputusan Kasasi yang telah menghukum Arief Pramuhanto dengan kurungan 13 tahun penjara, uang pengganti atas terjadinya kerugian negara sebesar Rp 222,7 miliar subsider 7 tahun penjara serta denda Rp 500 juta.

“Di sinilah yang menjadi pertanyaan besar, mengapa majelis hakim di tingkat Banding dan Kasasi justru tetap menghukum, bahkan mewajibkan yang bersangkutan harus membayar uang pengganti di saat hakim sendiri menyatakan terbukti tidak ada aliran dana yang diterima oleh Arief. Logika hukumnya sederhana: Uang Pengganti adalah setara dengan jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sesuai dengan yang tercantum dalam UU Tipikor pasal 18 ayat 1.b. Jika hakim sendiri mengakui tidak ada aliran dana ke terdakwa, kewajiban membayar ratusan miliar tersebut menjadi sebuah anomali hukum yang dapat menjadi preseden yang berbahaya bagi kepastian hukum di Indonesia” ujar akademisi berusia 68 tahun ini.

Pada kasus korupsi alat kesehatan ini, majelis hakim menyebut kerugian negara yang muncul sebesar Rp 377 miliar. Nilai kerugian negara tersebut berasal dari kerugian yang terjadi pada PT Indofarma sebesar Rp 18 miliar dan Rp 359 miliar terjadi pada PT Indofarma Global Medika (IGM). PT IGM ini adalah anak usaha dari PT Indofarma, dimana Arief bertugas sebagai komisaris utama.

Lebih lanjut, Mudzakkir menekankan bahwa secara hukum, kerugian negara wajib bersifat actual loss—artinya kerugian itu harus nyata, pasti, dan sudah terjadi jumlahnya. Namun, dalam kasus-kasus pimpinan BUMN, sering kali kegagalan bisnis dan piutang yang belum tertagih langsung dicap sebagai kerugian negara.

“Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa kerugian negara tidak boleh lagi didasarkan pada potential loss atau perkiraan kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Menyamakan "risiko bisnis yang tidak terhindarkan" dengan "pencurian uang negara" adalah lompatan logika hukum yang sangat berbahaya. Ini bukan hanya mengancam individu, tetapi juga merusak iklim investasi dan mematikan profesionalisme di tubuh BUMN” tegas Mudzakkir

Dalam kapasitas sebagai komisaris, Mudzakkir menilai, seharusnya kerugian negara yang terjadi pada IGM itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menghukum Arief Pramuhanto. Berdasarkan UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris adalah organ Pengawas bukan Pelaksana Operasional. Pasal 108 ayat (1) UU PT menyebutkan bahwa Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum serta memberikan nasehat kepada direksi. Artinya, komisaris tidak menandatangani kontrak, tidak menunjuk vendor, tidak mengelola rekening, tidak memerintahkan pembayaran, dan tidak mengambil keputusan bisnis sehari-hari.

Perkara Arief ini kembali menjadi perbincangan publik setelah hal serupa terjadi pada mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan. Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim PN Pusat, Kamis (26/02/2026), Riva divonis bersalah dengan hukuman pidana 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp9,4 triliun.

Sebelumnya putusan hakim sempat juga mengoyak rasa keadilan ketika memutuskan mantan Dirut PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi, terbukti bersalah dalam perkara korupsi proses Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP pada 2019–2022. Namun desakan publik membuat Ira Puspadewi bisa mendapatkan rehabilitasi dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Harusnya kekacauan-kekacauan hukum semacam ini tidak boleh lagi terulang,” kata Mudzakkir mengingatkan.

Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk dalam daftar perusahaan terancam dibatalkan pencatatan sahamnya (delisting) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan pelat merah itu adalah PT Indofarma Tbk (INAF), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WKST), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Ketiganya terancam delisting lantaran suspensi perdagangan saham yang telah berlangsung lama.

BEI juga mencatat PT PP Properti Tbk (PPRO), anak usaha dari PT PP (Persero) Tbk, sebagai salah satu perusahaan yang masuk dalam daftar potensi delisting.

Informasi tersebut disampaikan BEI melalui Pengumuman Nomor Peng-00003/BEI.PLP/12-2025 tentang Potensi Delisting Perusahaan Tercatat yang dirilis pada Selasa (30/12).

Pengumuman ini mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting).

Dalam pengumumannya, BEI menjelaskan, delisting saham perusahaan tercatat dapat dilakukan berdasarkan keputusan Bursa apabila perusahaan mengalami kondisi atau peristiwa signifikan yang berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha, baik secara finansial maupun hukum, serta tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

Selain itu, perusahaan yang tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan di Bursa juga dapat dikenakan delisting.

Bursa juga mengatur saham perusahaan tercatat yang telah mengalami suspensi perdagangan, baik di Pasar Reguler dan Pasar Tunai maupun di seluruh pasar, paling singkat selama 24 bulan, dapat menjadi dasar dilakukannya delisting.

Sementara itu, apabila suspensi telah berlangsung selama enam bulan berturut-turut, Bursa akan menyampaikan pengumuman kepada publik mengenai potensi delisting dan mengulang pengumuman tersebut secara berkala setiap Juni dan Desember hingga suspensi dicabut atau delisting dilakukan.

Secara keseluruhan, terdapat 70 perusahaan yang masuk dalam daftar potensi delisting per 30 Desember 2025.

Lantas, bagaimana kondisi tiga BUMN terancam delisting tersebut?

PT Indofarma Tbk (INAF) menjadi sorotan karena tersandung kasus fraud. Temuan tersebut dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPR, bersama sejumlah temuan lain terkait aktivitas anak usaha Indofarma, PT Indofarma Global Medika (IGM), yang menyebabkan perusahaan farmasi itu fraud atau rugi.

Laporan itu tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 oleh BPK ke DPR pada 2024.

Melansir CNBC, sejumlah aktivitas yang menyebabkan Indofarma merugi antara lain melakukan transaksi jual-beli fiktif, menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, melakukan kerja sama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan, dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan customer, hingga melakukan pinjaman online alias pinjol.

Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rp294,77 miliar dan potensi kerugian sebesar Rp164,83 miliar, yang terdiri dari piutang macet sebesar Rp 122,93 miliar, persediaan yang tidak dapat terjual sebesar Rp23,64 miliar, dan beban pajak dari penjualan fiktif FMCG sebesar Rp18,26 miliar.

Akibatnya, saham INAF telah disuspensi sejak 2 Juli 2024.

Simak BUMN lainnya yang terancam delisting oleh BEI di halaman berikutnya..

WSKT telah mendapatkan sanksi berupa suspensi saham sejak Mei 2024, seiring dengan kegagalan perseroan membayar empat seri utang obligasi non-penjaminan yang telah jatuh tempo.

Dalam pengumumannya, BEI menjelaskan, Waskita telah menunda pembayaran bunga ke-20 dan Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B (WSKT03BCN4).

Manajemen WSKT sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa suspensi saham akan dibuka setelah seluruh skema restrukturisasi disetujui oleh seluruh kreditur. Artinya, perusahaan yakin ancaman delisting dari regulator dapat terhindarkan.

Untuk itu, manajemen perseroan berkomitmen untuk terus melakukan upaya terbaik dalam rangka percepatan proses review secara komprehensif terhadap Master Restructuring Agreement (MRA) dengan seluruh kreditur baik perbankan maupun pemegang obligasi.

Emiten BUMN Karya PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) disuspensi oleh bursa sejak 18 Februari 2025.

Bursa memutuskan untuk mensuspensi saham WIKA karena perusahaan telah menunda pembayaran pokok sukuk dan obligasi yang jatuh tempo tanggal 18 Februari 2025.

WIKA tercatat mengalami kerugian fantastis. Pada 2023, WIKA mencatatkan rugi Rp7,12 triliun, membengkak 11.860 persen dari kerugian Rp59,59 miliar di 2022.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menyebut, selain tingginya beban bunga dan lain-lain, penyebab besarnya kerugian WIKA sepanjang tahun 2023 disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

"Ada dua komponen. Yang pertama adalah beban bunga yang cukup tinggi, kedua adalah beban lain-lain di antaranya mulai tahun 2022 kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat aliasi Whoosh yang tiap tahun juga cukup besar," ujarnya saat rapat bersama Komisi VI DPR RI, dikutip Rabu (10/7).

PSBI merupakan anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang menggenggam mayoritas saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebesar 60 persen. WIKA sendiri menjadi salah satu pemegang saham PSBI dengan kepemilikan 38 persen saham.

BURSA Efek Indonesia (BEI) memasukkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke dalam daftar emiten yang berpotensi didepak atau delisting dari perdagangan saham. Keempat BUMN tersebut tercantum dalam daftar 70 perusahaan yang diumumkan BEI pada Rabu, 30 Desember 2025.

Empat BUMN yang terancam delisting adalah PT Indofarma Tbk (INAF), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WKST), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT PP Properti Tbk (PPRO).

Dalam Pengumuman Nomor Peng-00003/BEI.PLP/12-2025, BEI menjelaskan perusahaan masuk daftar potensi delisting karena mengalami kondisi atau peristiwa yang berdampak negatif signifikan terhadap kelangsungan usaha, baik dari sisi keuangan maupun hukum. Selain itu, perusahaan tidak mampu menunjukkan tanda pemulihan yang memadai.

BEI juga menyatakan saham emiten yang mengalami suspensi perdagangan paling singkat selama 24 bulan dapat menjadi dasar untuk dilakukan delisting. Jika suspensi berlangsung selama enam bulan berturut-turut, bursa wajib mengumumkan potensi delisting kepada publik secara berkala setiap Juni dan Desember hingga status suspensi dicabut atau delisting dilakukan.

Secara keseluruhan, daftar potensi delisting per 30 Desember 2025 mencakup 70 perusahaan dari berbagai sektor, mulai dari energi, infrastruktur, properti, hingga barang konsumsi. Sejumlah emiten besar di industri tekstil, seperti PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk dan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), juga tercatat dalam daftar tersebut.

Profil Empat BUMN Terancam Delisting

1. PT PT Indofarma Tbk

PT Indofarma Tbk merupakan BUMN farmasi yang berdiri sejak 1918. Perusahaan ini memproduksi obat generik, suplemen, serta alat kesehatan dan memasarkan produknya ke dalam dan luar negeri. Meski memiliki sejarah panjang dan aktivitas riset yang kuat, Indofarma menghadapi tekanan keuangan serius dalam beberapa tahun terakhir yang mempengaruhi kelangsungan usahanya.

2. PT Waskita Karya

PT Waskita Karya (Persero) Tbk adalah BUMN konstruksi yang berdiri pada 1961. Waskita dikenal sebagai kontraktor proyek strategis nasional, termasuk jalan tol, jembatan, dan bendungan. Namun, beban utang besar dan tekanan arus kas membuat saham perusahaan ini mengalami suspensi berkepanjangan.

3. PT Wijaya Karya

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mulai beroperasi sebagai perusahaan konstruksi pada 1970-an dan melantai di BEI pada 2007. Sejak 2023, perolehan kontrak baru WIKA mengalami penurunan tajam.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menyebut kontrak baru perseroan merosot signifikan dari Rp 33 triliun pada 2022 menjadi sekitar Rp 6 triliun hingga kuartal III 2025. Penurunan tersebut dipicu melemahnya pasar konstruksi dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Sejak 2022 sampai 2025, jumlah kontrak baru WIKA merosot 81,42 persen. BUMN karya itu mendapat kontrak Rp 33,3 triliun pada 2022. Di tahun berikutnya merosot jadi Rp 29,2 triliun dan pada 2024 turun lagi menjadi Rp 20,6 triliun. Hingga kuartal ketiga 2025, kontrak baru WIKA tercatat Rp 6,1 triliun.

4. PT PP Properti

PT PP Properti Tbk merupakan anak usaha PT PP (Persero) Tbk yang bergerak di sektor pengembangan properti. Perusahaan ini menghadapi tekanan finansial berat setelah mencatatkan kerugian Rp1,09 triliun pada 2024. Dalam laporan keuangan emiten dengan kode PPRO ini, PT PP Properti mencatatkan pendapatan yang juga turun tajam.

Pada 2024, PT PP hanya mendapatkan Rp 458 miliar dari penjualan atau turun dari 2023 sebesar Rp 983 miliar. Pendapatan perusahaan ini disokong oleh penjualan apartemen sebesar Rp 245 miliar, rumah Rp 34 miliar, hotel Rp 149,7 miliar, biaya layanan penyewa Rp 17 miliar, dan sewa Rp 11 miliar .

Selain itu, aset PT PP Properti juga mencatatkan penurunan. Pada 2024, aset perseroan sebesar Rp 18,24 triliun, lebih rendah dari 2023 sebesar Rp 19,69 triliun.

Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terancam didepak dari bursa saham. Ketiganya masuk dalam radar potensi delisting akibat suspensi perdagangan saham yang telah berlangsung lama.

Ketiga BUMN itu masuk dalam daftar 70 perusahaan yang terancam dibatalkan pencatatan saham-nya (delisting) yang dirilis Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan pelat merah yang tercantum dalam daftar tersebut adalah PT Indofarma Tbk (INAF), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WKST), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).

BEI juga mencatat PT PP Properti Tbk (PPRO), anak usaha dari PT PP (Persero) Tbk, sebagai salah satu perusahaan yang masuk dalam daftar potensi delisting.

Informasi tersebut disampaikan BEI melalui Pengumuman Nomor Peng-00003/BEI.PLP/12-2025 tentang Potensi Delisting Perusahaan Tercatat yang dirilis pada Selasa (30/12).

Pengumuman ini mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting).

Dalam pengumumannya, BEI menjelaskan delisting saham perusahaan tercatat dapat dilakukan berdasarkan keputusan Bursa apabila perusahaan mengalami kondisi atau peristiwa signifikan yang berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha, baik secara finansial maupun hukum, serta tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

Selain itu, perusahaan yang tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan di Bursa juga dapat dikenakan delisting.

Bursa juga mengatur saham perusahaan tercatat yang telah mengalami suspensi perdagangan, baik di Pasar Reguler dan Pasar Tunai maupun di seluruh pasar, paling singkat selama 24 bulan, dapat menjadi dasar dilakukannya delisting.

Sementara itu, apabila suspensi telah berlangsung selama enam bulan berturut-turut, Bursa akan menyampaikan pengumuman kepada publik mengenai potensi delisting dan mengulang pengumuman tersebut secara berkala setiap Juni dan Desember hingga suspensi dicabut atau delisting dilakukan.

Secara keseluruhan, terdapat 70 perusahaan yang masuk dalam daftar potensi delisting per 30 Desember 2025. Daftar tersebut mencakup perusahaan dari berbagai sektor usaha, mulai dari energi, infrastruktur, properti, hingga barang konsumsi.

Sejumlah nama besar di industri tekstil juga tercatat dalam daftar tersebut, di antaranya PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk serta PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, yang telah lama mengalami suspensi perdagangan saham.

1. PT Alumindo Light Metal Industry Tbk2. PT Armidian Karyatama Tbk3. PT Ratu Prabu Energi Tbk4. PT Berkah Beton Sadaya Tbk5. PT Binakarya Jaya Abadi Tbk6. PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk7. PT Bakrie Telecom Tbk8. PT Cahaya Bintang Medan Tbk9. PT Cowell Development Tbk10. PT Capri Nusa Satu Properti Tbk11. PT Dewata Freightinternational Tbk12. Jaya Bersama Indo Tbk13. PT Envy Technologies Indonesia Tbk14. PT Eterindo Wahanatama Tbk15. PT Fajar Surya Wisesa Tbk16. PT Aksara Global Development Tbk17. PT Golden Plantation Tbk18. PT HK Metals Utama Tbk19. PT Hotel Mandarine Regency Tbk20. PT Saraswati Griya Lestari Tbk

21. PT Inti Agri Resources Tbk22. PT Indofarma Tbk23. PT Indo Pureco Pratama Tbk24. PT Sky Energy Indonesia Tbk25. PT Darmi Bersaudara Tbk26. PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk27. PT Eureka Prima Jakarta Tbk28. PT Limas Indonesia Makmur Tbk29. PT Lionmesh Prima Tbk30. PT Marga Abhinaya Abadi Tbk31. PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk32. PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk33. PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk34. PT Mitra Pemuda Tbk35. PT Metro Realty Tbk36. PT Asia Pacific Investama Tbk37. PT Sinergi Megah Internusa Tbk38. PT Polaris Investama Tbk39. PT Plaza Indonesia Realty Tbk40. PT Pollux Properties Indonesia Tbk41. PT Pool Advista Indonesia Tbk42. PT Bliss Properti Indonesia Tbk43. PT PP Properti Tbk44. PT Master Print Tbk45. PT Trinitan Metals and Minerals Tbk46. PT Rimo International Lestari Tbk47. PT Kedoya Adyaraya Tbk48. PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk49. PT Siwani Makmur Tbk50. PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk51. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk52. PT SMR Utama Tbk53. PT Sri Rejeki Isman Tbk54. PT Sugih Energy Tbk55. PT Solusi Tunas Pratama Tbk56. PT Tianrong Chemicals Industry Tbk57. PT Indosterling Technomedia Tbk58. PT Omni Inovasi Indonesia Tbk59. PT Terregra Asia Energy Tbk60. PT Platinum Wahab Nusantara Tbk61. PT Totalindo Eka Persada Tbk62. PT Sunindo Adipersada Tbk63. PT Trada Alam Minera Tbk64. PT Triwira Insanlestari Tbk65. PT Trikomsel Oke Tbk66. PT Nusantara Inti Corpora Tbk67. PT Wicaksana Overseas International Tbk68. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk69. PT Widodo Makmur Perkasa Tbk70. PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

IDXChannel - PT Indofarma Tbk (INAF) mengintensifkan langkah perbaikan kinerja keuangan seiring dengan penurunan rugi bersih perseroan dari Rp166,48 miliar menjadi Rp127 miliar hingga September 2025.

Direktur Utama INAF, Sahat Sihombing mengatakan, perseroan fokus pada pengendalian biaya secara ketat, terutama pada komponen biaya produksi dan sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, efisiensi tidak hanya dilakukan melalui pemangkasan, tetapi juga lewat penataan dan penguatan kualitas SDM agar produktivitas meningkat dengan struktur biaya yang lebih sehat.

“Optimalisasi kami lakukan melalui program penataan dan penguatan SDM untuk memastikan proses produksi berjalan lebih efisien, sekaligus meningkatkan output yang dihasilkan,” ujar Sahat dalam paparan Public Expose di keterbukaan informasi, Kamis (25/12/2025).

INAF juga memperkuat pengendalian biaya operasional (operating expenses/opex) dan harga pokok penjualan (HPP) melalui perbaikan proses bisnis serta peningkatan efisiensi rantai pasok, yang selama ini menjadi salah satu faktor penekan margin perseroan.

Selain itu, perseroan melakukan penyesuaian struktur organisasi agar lebih ramping sejalan dengan kebutuhan bisnis dan kondisi industri saat ini.

INAF juga menargetkan penurunan kerugian yang lebih signifikan melalui konsistensi penerapan efisiensi, optimalisasi pendapatan, serta penataan kewajiban secara berkelanjutan.

"Sejalan dengan upaya tersebut, struktur organisasi perseroan turut dirampingkan agar lebih agile dan selaras dengan kebutuhan bisnis saat
ini," katanya.

Adapun pendapatan INAF turun 2,99 persen year-on-year (YoY) dari Rp137,87 miliar ke posisi Rp133,73 miliar per 30 September 2025. Penurunan pendapatan sejalan dengan melemahnya penjualan obat dan alat kesehatan perseroan.

Pada segmen obat, INAF hanya meraup Rp72,81 miliar turun 2,90 persen dan segmen alat kesehatan Rp60,91 miliar atau turun 3,10 persen.

Sementara itu, saham INAF telah disuspensi selama lebih dari satu tahun sejak 2 Juli 2024. Terakhir, harganya parkir di Rp126 per saham.

Emiten farmasi milik negara itu masuk ke dalam daftar 55 perusahaan yang berpotensi delisting per 30 Juni 2025.

(DESI ANGRIANI)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Indofarma Tbk (INAF) melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) memastikan akan melanjutkan upaya restrukturisasi kinerja pada 2026, sebagaimana diamanatkan dalam Perjanjian Homologasi. Upaya restrukturisasi tersebut dilakukan dengan dukungan Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), serta PT Bio Farma (Persero) selaku holding BUMN Farmasi.

Direktur Utama INAF Sahat Sihombing dalam public expose di Indonesia Health Learning Institute (IHLI) Bio Farma Group, Jakarta, Senin (22/12/2025), mengatakan perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 112 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan prognosis tahun 2025. Target tersebut seiring dengan perbaikan indikator kinerja keuangan melalui penyeimbangan kembali portofolio bisnis dengan penguatan kontribusi produk farmasi, pengembangan produk yang kompetitif, kemitraan strategis, serta optimalisasi ekspor.

Ia melanjutkan, upaya tersebut didukung oleh penerapan lean manufacturing melalui penataan proses dan struktur organisasi, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi biaya pabrikasi, serta pelaksanaan efisiensi operasional secara menyeluruh.

“Seluruh inisiatif restrukturisasi tersebut dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance melalui penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” ujar Sahat.

Hingga kuartal III 2025, Direktur Operasional INAF Andi Prazos memastikan perseroan melaksanakan pengelolaan proses bisnis sesuai dengan portofolio produk yang dijalankan, pengaturan aktivitas produksi dan distribusi, serta pengendalian biaya operasional melalui penyesuaian struktur biaya.

“Sejalan dengan upaya tersebut, kinerja perseroan menunjukkan perbaikan, yang tercermin dari rasio beban usaha terhadap penjualan yang menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya serta rasio rugi usaha yang menurun,” ujar Andi.

Dalam RUPSLB tersebut, para pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu, RUPSLB juga menyetujui pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten farmasi pelat merah PT Indofarma Tbk. (INAF) tengah menanti suntikan dana dari Danantara dalam upaya memperbaiki kinerja perseroan yang terus merugi selama beberapa tahun belakangan.

Sejumlah upaya untuk melakukan kajian terhadap rencana kerja dan prospek pasar Indofarma ke depan sudah dilakukan perseroan dalam rangka meminta restu tersebut. Sudah sejak kuartal IV/2025 INAF meminta restu Danantara untuk rencana itu.

“Mengenai suntikan Danantara memang ini sudah kami usulkan melalui Biofarma Group sebagai holding dan sudah disampaikan ke Danantara dan kami masih menunggu kepastian suntikan Danantara,” kata Direktur Utama INAF Sahat Sihombing saat ditemui di Jakarta, Senin (22/12/2025).

Meskipun begitu, Sahat enggan menerangkan secara terperinci perihal besaran dana yang diharapkan dari Danantara. Dia hanya memastikan, pihaknya telah mengajukan kajian mengenai rencana kerja hingga analisis pengembalian dana nantinya. Suntikan dana ini nantinya akan digunakan INAF sepenuhnya untuk modal kerja.

“Jadi sedang berproses di Danantara. Kami kira sudah maksimal dan sudah menyajikan data yang menurut kami terbaik, tinggal kami menunggu bagaimana keputusan pemegang saham, dalam hal ini Danantara ya,” katanya.

Melansir Laporan Keuangan, sepanjang periode Januari–September 2025, INAF membukukan kinerja yang susut 2,99% year-on-year (YoY) ke posisi Rp133,73 miliar. Pendapatan INAF susut dari posisi Rp137,87 miliar pada periode yang sama 2024.

Susutnya pendapatan INAF sejalan dengan melemahnya penjualan obat dan alat kesehatan perseroan. Pada segmen obat, INAF hanya mampu membukukan Rp72,81 miliar pada periode Januari–September 2025, lebih rendah 2,90% dibandingkan Rp74,99 miliar pada periode yang sama 2024.

Begitu pula pada segmen alat kesehatan, yang mencatatkan pendapatan Rp60,91 miliar per September 2025, turun 3,10% YoY dibandingkan posisi Rp62,87 miliar pada periode yang sama 2024.

Sejalan dengan susutnya kinerja segmen pendapatan INAF, perseroan turut membukukan beban pokok pendapatan yang menyusut 2,91% YoY menjadi Rp145,30 miliar pada periode Januari–September 2025.

Meskipun mampu menekan beban pokok pendapatan, INAF tidak kuasa menahan laba bruto yang terkoreksi 1,92% secara tahunan. Laba bruto yang berhasil dibukukan oleh INAF senilai Rp11,57 miliar pada periode yang berakhir September 2025. Torehan itu turun dibandingkan posisi Rp11,80 miliar pada periode yang sama 2024.

Meskipun begitu, INAF mampu menekan beban penjualan hingga 83,48% YoY menjadi Rp6,92 miliar per September 2025, dari posisi Rp41,93 miliar pada Januari–September 2024.

Upaya menekan beban penjualan itu terutama dilakukan tampak dari beban gaji dan jaminan sosial INAF yang tercatat senilai Rp6,30 miliar per September 2025, dari posisi Rp34,77 miliar pada periode yang sama 2024.

Selain itu, sejumlah beban penjualan juga telah tercatat nihil, seperti beban penjualan pemasaran dan distribusi, beban sewa, pemeliharaan aset tetap, hingga amortisasi aset tak berwujud. Dengan begitu, INAF mampu menekan beban hingga lebih dari 80%.

Begitu juga dengan beban keuangan, yang mampu ditekan secara signifikan oleh INAF. Pada beban keuangan atas bunga pinjaman, INAF membukukan beban senilai Rp2,24 miliar per September 2025, turun 94,01% YoY dibandingkan Rp37,50 miliar pada periode yang sama 2024.

Alhasil, setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, INAF mampu membukukan rugi periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau rugi bersih senilai Rp127,09 miliar. Rugi bersih yang mampu dibukukan INAF mengecil dibandingkan posisi Rp166,48 miliar pada periode yang sama 2024.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Seluruh inisiatif restrukturisasi tersebut dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance...

Jakarta (ANTARA) - PT Indofarma Tbk (INAF) melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) memastikan akan melanjutkan upaya restrukturisasi kinerja pada tahun 2026, sebagaimana diamanatkan dalam Perjanjian Homologasi.

Upaya restrukturisasi dilakukan dengan dukungan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), serta PT Bio Farma (Persero) selaku Holding BUMN Farmasi.

Direktur Utama INAF Sahat Sihombing dalam Public Expose, di Indonesia Health Learning Institute (IHLI) Bio Farma Group, Jakarta, Senin, mengatakan perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 112 persen year on year (yoy) dibandingkan prognosis tahun 2025.

Adapun, target itu seiring dengan perbaikan indikator kinerja keuangan melalui penyeimbangan kembali portofolio bisnis dengan penguatan kontribusi produk farmasi, pengembangan produk yang kompetitif, kemitraan strategis, serta optimalisasi ekspor.

Ia melanjutkan, upaya itu didukung oleh penerapan lean manufacturing melalui penataan proses dan struktur organisasi, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi biaya pabrikasi, serta pelaksanaan efisiensi operasional secara menyeluruh.

“Seluruh inisiatif restrukturisasi tersebut dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance melalui penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” ujar Sahat.

Hingga kuartal III-2025, Direktur Operasional INAF Andi Prazos memastikan perseroan melaksanakan pengelolaan proses bisnis sesuai dengan portofolio produk yang dijalankan, pengaturan aktivitas produksi dan distribusi, serta pengendalian biaya operasional melalui penyesuaian struktur biaya.

“Sejalan dengan upaya tersebut, kinerja perseroan menunjukkan perbaikan, yang tercermin dari rasio beban usaha terhadap penjualan yang menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya serta rasio rugi usaha yang menurun,” ujar Andi.

Dalam RUPSLB, para pemegang saham menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu, juga menyetujui Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Indofarma Tbk (INAF) hingga kini masih menunggu keputusan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terkait rencana pemberian suntikan dana.

Direktur Utama Indofarma, Sahat Sihombing, mengatakan proses pendanaan tersebut masih berada dalam tahap kajian. Perseroan, melalui Bio Farma Group sebagai induk holding, telah menyerahkan seluruh dokumen dan rencana kerja yang dibutuhkan Danantara.

“Prosesnya masih dalam kajian. Kami sudah menyampaikan seluruh data, kajian, dan rencana kerja melalui Bio Farma Group. Saat ini kami menunggu keputusan dari Danantara,” ujar Sahat dalam paparan publik, Senin (22/12/2025).

Sahat menjelaskan, kajian yang disampaikan mencakup proyeksi bisnis, portofolio produk unggulan, hingga analisis pasar, khususnya untuk produk farmasi esensial yang menjadi fokus utama Indofarma.

“Kami sudah menyampaikan kajian produk, analisis pertumbuhan, serta rencana pengembangan usaha. Dari sisi kami, seluruh data pendukung sudah kami siapkan secara maksimal,” ungkapnya.

Meski demikian, Indofarma belum dapat memastikan kapan keputusan akhir akan ditetapkan. Manajemen juga belum memperoleh kepastian terkait besaran dana, skema pendanaan, maupun alokasi penggunaan dana tersebut apabila disetujui.

Sahat menegaskan bahwa suntikan dana dari Danantara nantinya akan difokuskan untuk menjaga keberlangsungan operasional perseroan serta mendukung kesinambungan usaha, termasuk menjaga stabilitas bagi para pekerja di tengah proses pemulihan kinerja perusahaan.

Di tengah penantian keputusan tersebut, Indofarma tetap menjalankan langkah-langkah internal untuk meredam tekanan keuangan. Perseroan melakukan efisiensi biaya, penataan ulang organisasi, serta penyesuaian operasional sebagai bagian dari upaya transformasi bisnis.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria menyampaikan bahwa Danantara tidak akan terburu-buru menyalurkan dana modal kerja kepada Indofarma sebelum perusahaan memiliki profil bisnis yang sehat dan fokus usaha yang jelas.

“Kalau perusahaannya belum dalam profil sehat, percuma diberi uang pun bisnisnya tidak akan berjalan. Jadi kita harus logis, karena ini uang rakyat. Kalau dibagi-bagi tanpa perhitungan, justru berisiko,” kata Dony.

PT INDOFARMA Tbk mengumumkan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Senin, 22 Desember 2025. Berdasarkan pengumumannya di Bursa Efek Indonesia, emiten berkode INAF itu belum menyampaikan mata acara dalam persamuhan pemegang saham ini.

Manajemen Indofarma mengatakan pemanggilan RUPSLB bakal disampaikan kembali pada 1 Desember 2025. “Maka pemanggilan RUPSLB akan dilakukan melalui plafform eASY.KSEl yang dapat diakses melalui htpps://akses.ksei.co.id, situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan,” kata manajemen.

Pada pertengahan September, Indofarma telah melakukan PHK massal terhadap 413 karyawan. Per 15 September 2025, Indofarma hanya memiliki tiga karyawan.

Approver Indofarma Hilda mengatakan PHK ini bagian dari pemulihan dan perbaikan perseroan melalui restrukturisasi. “PT Indofarma Tbk tengah melakukan upaya perbaikan dan pemulihan dengan melaksanakan restrukturisasi perusahaan,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin, 10 November 2025.

Hilda mengatakan efisiensi ini dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai komponen biaya operasional yang belum optimal. Efisiensi ini untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlangsungan usaha.

“Perseroan telah memperoleh dukungan pendanaan guna mendukung pelaksanaan efisiensi biaya operasi sebagaimana diatur dalam putusan homologasi,” kata dia.

Di sisi lain, Hilda menambahkan, Indofarma juga melaksanakan penyesuaian organisasi sesuai model bisnis yang akan dijalankan. Karena itu, dia berharap langkah ini bisa membuat kegiatan operasional dapat berlangsung efektif dan efisien.

Hilda memastikan karyawan yang terdampak PHK telah mendapat hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia, 31 Oktober 2025, Indofarma menyatakan langkah PHK diambil dalam rangka memastikan sumber daya perusahaan dipergunakan secara tepat dan efektif (rightsizing). Berikutnya, pada akhir September 2025, Indofarma merekrut ulang sebanyak 18 karyawan.

Dari penambahan itu, per 30 September 2025, INAF memiliki 21 karyawan. “Penambahan karyawan akan disesuaikan dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk menjalankan model bisnis terbatas sesuai Putusan Homologasi,” kata Direktur Utama Indofarma, Sahat Sihombing, dalam laporan keuangan itu, dikutip Jumat, 7 November 2025.

Adapun per 30 September 2025, BUMN yang bergerak di sektor farmasi tersebut membukukan rugi sebesar Rp 127 miliar. Jumlah ini turun dari kerugian Rp 166,4 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Dalam laporan keuangan itu juga, INAF mencatatkan penjualan bersih Rp 133,7 miliar. Jumlah ini turun dari penjualan Rp 137,8 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Penjualan INAF terdiri dari penjualan di pasar lokal yang meliputi ethical Rp 56,5 miliar, vaksin Rp 59,1 miliar, serta alat kesehatan, jasa klinik, dan lainnya Rp 1,7 miliar. Adapun, penjualan ekspor terdiri dari over the counter Rp 11,1 miliar, ethical Rp 5,1 miliar.

Hingga 30 September 2025, INAF memiliki aset Rp 581,5 miliar. Adapun, liabilitas perseroan tercatat sebesar 1,4 triliun dan ekuitasnya minus (defisiensi modal) Rp 890,9 miliar atau turun dari Rp 1,1 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG — Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, angkat bicara mengenai isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan PT Indofarma. Dony meluruskan informasi tersebut.

“Sebenarnya bukan PHK, ya. Tetapi kami menawarkan langkah penyehatan, dan sebagian karyawan direkrut kembali,” ujar Dony usai konferensi pers di Gedung Garuda Sentra Operasi (GSO), Tangerang, Banten, Kamis (13/11/2025).

Dony mengatakan, Indofarma sebagai bagian dari BUMN tentu tidak akan mengambil langkah yang merugikan para pekerja. Ia menegaskan, setiap keputusan akan melalui kajian matang.

“Intinya begini, kami di Danantara tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak proper. Makanya mereka tetap senang, ya kan,” ucap Dony.

Ia menjelaskan, langkah yang dilakukan manajemen Indofarma merupakan bagian dari proses turnaround atau transformasi perusahaan. Dony menambahkan, Indofarma nantinya akan dikonsolidasikan ke dalam PT Kimia Farma, sesama anggota holding BUMN farmasi di bawah PT Bio Farma.

“Nanti akan mulai kerja lagi,” sambungnya.

Dony menuturkan, Danantara tidak terburu-buru menyalurkan dana modal kerja kepada Indofarma. Ia meminta perusahaan tersebut menata ulang profil serta fokus bisnisnya ke depan. “Kalau perusahaannya belum dalam profil sehat, percuma diberi uang pun bisnisnya tidak akan berjalan. Jadi kita harus logis, karena ini uang rakyat. Kalau dibagi-bagi tanpa perhitungan, justru berisiko,” kata Dony.