JAKARTA, KOMPAS.com — PT PLN (Persero) resmi menambah satu jabatan direksi baru. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar Rabu siang (18/6/2025) di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta.

Direktur Utama PLN masih dijabat Darmawan Prasodjo.

Komisaris Independen PLN Andi Arief mengatakan, RUPS memutuskan pembentukan posisi baru Direktur Teknologi. Jabatan itu diisi oleh Evy Haryadi.

Dengan tambahan itu, jumlah direksi PLN kini menjadi 11 orang. Sebelumnya hanya 10.

Selain menambah satu posisi, RUPS juga menyetujui perombakan beberapa nama. Dua posisi direksi diganti. Edi Srimulyanti digantikan Adi Priyanto sebagai Direktur Ritel dan Niaga. Wiluyo Kusdwiharto digantikan Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan.

PLN juga menambah tiga nama baru dalam jajaran direksi. Edwin Nugraha Putra menjabat Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem. Rizal Calvary Marimbo menjadi Direktur Manajemen Pembangkitan. Arsyadany Ghana Akmalaputri diangkat sebagai Direktur Distribusi.

Dari jajaran komisaris, Susiwijono Moegiarso diberhentikan. Posisinya digantikan Bambang Eko Suhariyanto.

Berikut susunan direksi dan komisaris terbaru PLN:

Direksi PLN:

Darmawan Prasodjo – Direktur Utama

Edwin Nugraha Putra – Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem

Evy Haryadi – Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan

Adi Priyanto – Direktur Ritel dan Niaga

Sinthya Roesly – Direktur Keuangan

Rizal Calvary Marimbo – Direktur Manajemen Pembangkitan

Suroso Isnandar – Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan

Arsyadany Ghana Akmalaputri – Direktur Distribusi

Adi Lumakso – Direktur Manajemen Risiko

Hartanto Wibowo – Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis

Yusuf Didi Setiarto – Direktur Legal dan Manajemen Human Capital

Komisaris PLN:

Burhanuddin Abdullah – Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Suahasil Nazara – Wakil Komisaris Utama

Bambang Eko Suhariyanto – Komisaris

Aminuddin Ma’ruf – Komisaris

Dadan Kusdiana – Komisaris

Jisman P. Hutajulu – Komisaris

Mutanto Juwono – Komisaris Independen

Andi Arief – Komisaris Independen

Yazid Fanani – Komisaris Independen

Ali Masykur Musa – Komisaris Independen

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Direksi PLN Bertambah jadi 11 Orang, Darmawan Prasodjo Masih jadi Dirut

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui platform digital SobatBangun, bekerja sama dengan PT Timah Karya Persada Properti (Timah Properti) dalam pembangunan Cluster Alexandrite di Perumahan Familia Urban, Kota Bekasi, Jawa Barat. Proyek ini merupakan bagian dari dukungan SIG terhadap program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama kedua perusahaan pada Februari 2025. Dalam proyek tersebut, SIG dipercaya untuk menyediakan jasa konstruksi dan memasok bahan bangunan ramah lingkungan untuk pembangunan 53 unit rumah tipe 60 dan VAR (bervariasi sesuai permintaan konsumen).

“Pembangunan Cluster Alexandrite telah dimulai sejak Februari 2025, dengan progres pengerjaan mencapai 30%. Proyek ini ditargetkan rampung pada akhir 2025,” ujar Vita dalam keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).

Hingga Mei 2025, SIG telah memasok 2.257 zak semen PCC (Portland Composite Cement) dan 315 m³ beton siap pakai (readymix). Total pasokan material hingga akhir proyek diperkirakan mencapai 6.318 zak semen dan 1.136 m³ beton.

Semen PCC yang dipasok SIG merupakan produk ramah lingkungan dengan emisi karbon sebesar 494 kg CO₂ per ton, atau lebih rendah 38% dibandingkan rata-rata semen konvensional yang mencapai 800 kg CO₂ per ton.

Selain pasokan bahan bangunan, SIG juga menyediakan layanan jasa konstruksi seperti seleksi mitra kontraktor dalam tender proyek serta pemantauan pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Vita menambahkan, SIG melalui SobatBangun terus memperluas portofolio bisnisnya secara digital dengan menyediakan layanan renovasi dan pembangunan rumah secara terintegrasi, mulai dari desain arsitektur, interior, kontraktor, hingga instalasi panel surya dan pembiayaan.

“SIG siap memberikan layanan menyeluruh (end-to-end services) kepada pelanggan, mulai dari pendampingan proyek hingga pembangunan yang aman, transparan, dan berkualitas,” kata Vita.

Direktur Utama Timah Properti, Abdul Kamaroes, menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, kerja sama dengan SIG tidak hanya menjamin kelancaran pasokan material utama seperti semen dan beton, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi di Cluster Alexandrite.

“Kolaborasi ini memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak dan mendukung percepatan pembangunan hunian yang layak dan berkualitas,” ujar Abdul.

Bisnis.com, JAKARTA - Darmawan Prasodjo kembali ditunjuk sebagai direktur utama PT PLN (Persero). Dia pun ditunjuk untuk ketiga kalinya setiap rapat umum pemegang saham (RUPS) PLN sejak 2021 lalu.
Dalam RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Selasa (18/6/2025), pemegang saham juga menetapkan perubahan susunan pengurus perseroan, baik di jajaran dewan komisaris maupun direksi.

Terdapat penunjukkan tiga direksi baru. Pertama, Edwin Nugraha Putra sebagai direktur transmisi dan perencanaan sistem. Edwin menggantikan Evy Haryadi yang kini menjabat sebagai direktur teknologi, engineering dan keberlanjutan.

Kedua, Rizal Calvary Marimbo ditunjuk sebagai direktur manajemen pembangkitan menggantikan Adi Lumakso. Kini, Adi Lumakso menjabat sebagai direktur manajemen risiko.

Ketiga, Arsyadany Ghana Akmalaputri yang ditunjuk sebagai direktur distribusi menggantikan Adi Priyanto yang saat ini menjabat sebagai direktur retail dan niaga.

RUPS LB juga menunjuk Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto sebagai komisaris PLN menggantikan Susiwijono Moegiarso.

Profil Darmawan Prasodjo

Darmawan Prasodjo yang karib disapa Darmo bukan orang baru di tubuh perusahaan setrum pelat merah. Darmo awalnya diberi mandat sebagai wakil direktur utama PLN pada Desember 2019.
Selanjutnya, dia diangkat sebagai direktur utama PLN pada 6 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK-389/MBU/12/2021. Jabatan itu dipertahankan sampai masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berakhir pada Oktober 2024.
Darmawan Prasodjo dilahirkan di Magelang, Jawa Tengah pada 19 Oktober 1970 dari pasangan (Alm) Brigadir Jenderal TNI (Hor) Purn Drs. Sadja Moeljoredjo dan Ibu Sudarti Sadja. Ayahnya adalah seorang tentara dengan jabatan terakhir sebagai kepala SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah pada 1994-1998.
Darmo dikenal publik luas sebagai ekonom energi. Dia mendapat gelar Bachelor of Computer Science dari Texas A&M University pada 1994, Master of Computer Science dari Texas A&M University pada 2000, gelar Doktor Ekonomi Terapan, Ekonomi Sumber Daya Alam di Texas A&M University kolaborasi dengan Duke University tahun 2011.
Setelah berkarir selama 15 tahun di Amerika Serikat, Darmo pulang ke Indonesia pada 2012 dan menjabat beberapa posisi di Indonesia Center for Green Economy dan kepala jurusan di Prodi Green Economy di Surya University tahun 2012-2013, Co-chair Post 2015 Millenium Development Goals tahun 2013-2014, presiden komisaris Amesti Energi Nusantara tahun 2013 – 2014.
Pada periode ini, Darmo masuk ke dunia politik sebagai politisi PDIP Perjuangan (PDIP). Dia mendaftar sebagai calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah pada pemilu legislatif tahun 2014.
Saat itu, Darmo kalah suara dari Puan Maharani untuk memenangkan pemilihan di wilayah Solo, Klaten, Sukoharjo dan Boyolali.
Masuk ke dalam lingkaran PDIP, Darmawan ikut menjadi tim sukses Jokowi dan Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Kala itu, Darmo menjadi penasihat inti untuk urusan ekonomi dan energi.
Setelah Jokowi dan Jusuf Kalla menang Pilpres, Darmo masuk ke dalam lingkaran Istana sebagai Deputi I Bidang Pengendalian, Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Kantor Staf Presiden tahun 2015-2019.
Dia bekerja di bawah Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu menjabat kepala KSP. Darmo menerbitkan buku biografi Jokowi dengan judul “Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia” pada 2020.
Buku ini merekam jejak politik Jokowi sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga periode pertama kepresidenan 2014-2019. Darmo turut menerbitkan buku politik biografi Jokowi ke dalam bahasa Inggris berjudul Jokowi and the New Indonesia.
Kali ini, Darmo bekerja sama dengan penulis sejarah asal Inggris Tim Hannigan dalam penyusunan naskah biografi itu.
“Pak Jokowi mengubah cara pandang pembangunan dari yang bersifat Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris. Juga dalam hal keadilan, mulai dari keadilan sosial di bidang energi, sumber daya alam, pendidikan, dan perlindungan sosial,” kata Darmo saat peluncuran buku.
Nama Darmo belakangan masih bertahan kuat sebagai pucuk pimpinan PLN kendati pemerintahan sudah berganti ke Prabowo-Gibran.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai ketidakpastian global saat ini berpotensi memicu pergeseran yang permanen, maka ia memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bisa meredam tekanan ke depan.

“Kita menyaksikan ketidakpastian yang akan lebih permanen, karena sifat dari ketidakpastian itu sendiri bukan karena situasi yang sifatnya temporer, tetapi lebih suatu pergeseran yang mungkin jangka menengah-panjang,” kata Sri Mulyani dalam Economic Update 2025 di Jakarta, Rabu.

Tarif perdagangan resiprokal Amerika Serikat (AS), misalnya, yang menetapkan kebijakan secara unilateral terhadap semua mitra dagang. Menurut Sri Mulyani, kebijakan itu bukan hanya karena alasan domestik, tetapi juga merupakan upaya membentuk ulang tata kelola global.

Banyak negara berharap penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui World Trade Organization (WTO). Namun, kata Sri Mulyani, WTO kini tidak berfungsi secara efektif.

Sementara, ketika persoalan global diselesaikan secara bilateral, pihak yang subordinat akan berada dalam posisi tidak terlindungi.

“Ini yang saya sebut ketidakpastian secara global sekarang menyentuh faktor fundamental, yaitu mengenai bagaimana ekonomi suatu negara harus berinteraksi dengan satu sama lain,” ujarnya.

Dalam sistem ekonomi saat ini, hampir tidak ada negara yang benar-benar tertutup (closed economy). Semua perekonomian saling terhubung, baik dalam yurisdiksi masing-masing maupun lintas negara. Sedangkan dalam interaksi tersebut, perbedaan kepentingan, sengketa, hingga konflik akan terus bermunculan.

“Jadi pertanyaannya, bagaimana membentuk sebuah mekanisme penyelesaian situasi hari ini, di mana rezim unilateral menjadi dominan dan dikombinasikan dengan masalah keamanan serta politik yang menyebabkan dunia akan terus berada dalam situasi bersitegang?” kata dia lagi.

Dalam menghadapi dinamika itu, Menkeu menyatakan bakal mempersiapkan APBN untuk bisa menjadi instrumen fiskal yang bisa diandalkan.

Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bergerak dengan ambisi Asta Cita, di mana APBN berperan dalam mendukung program-program di dalamnya.

Ketika berbagai program pembangunan terus berjalan, APBN disiapkan untuk menjadi alat countercyclical yang bisa meredam tekanan, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Oleh karena itu, APBN harus terus dijaga tetap sehat dan berkelanjutan, agar mampu terus menjaga dan membawa Indonesia melalui berbagai tantangan,” tuturnya.

Sebagai catatan, APBN mengalami defisit sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2025. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp995,3 triliun, sedangkan belanja negara telah tersalurkan senilai Rp1.016,3 triliun.

Namun, nilai defisit APBN masih jauh dari target yang ditetapkan dalam UU APBN, yakni sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pulau Citlim, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Hasilnya, KKP menemukan satu perusahaan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) yang masih aktif.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ahmad Aris mengatakan pemilik IUP yang masih aktif tersebut melakukan penambangan pasir. Sementara, dua perusahaan lainnya tidak beroperasi lantaran masa IUP-nya telah habis.

"KKP juga menemukan kerusakan yang masif pada lokasi penerbitan IUP, yang berpotensi mengganggu ekosistem pesisir Pulau Citlim mengingat penambangan dilakukan di wilayah sempadan pantai," kata Aris dalam keterangannya, Rabu (18/6/2025).

Hasil sidak ini akan ditindaklanjuti dengan pengawasan dan penindakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebagai langkah penegakan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rawan terhadap eksploitasi ilegal. Aris menegaskan Pulau Citlim dengan luas 22,94 kilometer persegi masuk dalam kategori pulau sangat kecil karena memiliki luasan dibawah 100 kilometer persegi.

"Kegiatan yang sifatnya eksploitatif dan mengubah bentang alam tidak boleh dilakukan karena akan berdampak pada ekosistem laut di sekitarnya," tambah dia.

Aris menegaskan KKP memiliki kewenangan memberikan izin bagi penanam modal asing, maupun memberikan rekomendasi bagi penanaman modal dalam negeri dalam pemanfaatan pulau kecil pada areal penggunaan lainnya (APL). Namun pemanfaatan pulau pulau kecil dan perairan sekitarnya memiliki persyaratan ketat.

Pembatasan penambangan di pulau kecil semakin ketat dengan terbitnya putusan perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada 21 Maret 2024. Putusan tersebut memberikan dampak positif berupa pemanfaatan sumber daya di pulau kecil harus sesuai prioritas dan memenuhi syarat kelestarian lingkungan secara kumulatif sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, dan penguatan posisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menjadi rule based pemanfaatan di pulau kecil yang berkelanjutan dan tidak diskriminatif.

PT PLN (Persero) berhasil mencetak pendapatan sebesar Rp545,4 triliun sepanjang 2024. Angka ini meningkat 11,9 persen secara year on year (yoy) dibanding tahun sebelumnya dan menghasilkan laba bersih mencapai Rp17,76 triliun.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan capaian ini sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam sejarah perseroan. Kinerja ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (RUPS LPT) Tahun Buku 2024 yang digelar di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (18/6).

"Pencapaian ini tidak bisa dilepaskan dari peran besar dan keberpihakan Pemerintah untuk mendukung PLN agar tetap kuat dan tangguh di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global," ujar Darmawan.

Sepanjang tahun lalu, PLN berhasil membukukan penjualan tenaga listrik sebesar 306,22 terawatt hour (TWh) atau tumbuh 6,17 persen dibandingkan dengan realisasi 2023. Capaian ini juga setara 102,08 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 299,99 TWh.

Penjualan tenaga listrik ini menjadi penopang utama pendapatan perseroan yang mencapai Rp353,17 triliun, meningkat dari Rp333,19 triliun pada tahun sebelumnya. Pada 2024, penjualan listrik didominasi oleh sektor rumah tangga sebesar 43 persen, disusul sektor industri 30 persen, sektor bisnis 19 persen, dan sektor lainnya 8 persen.

Dalam RUPS LB tersebut, PLN juga menetapkan perubahan susunan pengurus perseroan, baik di jajaran Dewan Komisaris maupun Direksi.

Dalam perubahan pengurus, RUPS LB menetapkan pemberhentian dengan hormat Susiwijono Moegiarso (Sesmenko Perekonomian) sebagai Komisaris dan mengangkat nama baru sebagai anggota Dewan Komisaris PLN, yakni Bambang Eko Suhariyanto (Wamensetneg) sebagai Komisaris.

Perseroan juga melakukan perubahan direksi dengan memberhentikan dengan hormat sejumlah Edi Srimulyanti sebagai Direktur Retail dan Niaga serta Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan.

Lalu menetapkan beberapa nama baru sebagai direksi, yakni Edwin Nugraha Putra sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem; Rizal Calvary Marimbo sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan; serta Arsyadany Ghana Akmalaputri sebagai Direktur Distribusi.

Berikut susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi PLN saat ini:

1. Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen2. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama3. ⁠Aminuddin Ma'ruf sebagai Komisaris4. Dadan Kusdiana sebagai Komisaris5. Jisman Parada Hutajulu sebagai Komisaris6. ⁠Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris7. ⁠Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen8. Mutanto Juwono sebagai Komisaris Independen9. ⁠Andi Arief sebagai Komisaris Independen10. ⁠Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen

1. Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama2. ⁠Edwin Nugraha Putra sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem3. Evy Haryadi sebagai Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan4. ⁠Adi Priyanto sebagai Direktur Retail dan Niaga5. ⁠Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan6. ⁠Rizal Calvary Marimbo sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan7. ⁠⁠Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan8. ⁠Arsyadany Ghana Akmalaputri sebagai Direktur Distribusi9. ⁠Adi Lumakso sebagai Direktur Manajemen Risiko10. Hartanto Wibowo sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis11. ⁠Yusuf Didi Setiarto sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital.

KPR Tapera itu skemanya bagus, jadi nggak harus APBN semua

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon Napitupulu mengusulkan agar BP Tapera menghidupkan kembali layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sehingga tidak terpaku pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurut dia, KPR Tapera memiliki skema yang cukup bagus, khususnya bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang belum memiliki rumah.

"KPR Tapera itu skemanya bagus, jadi nggak harus APBN semua," ujar Nixon usai penandatangan nota kesepahaman antara BTN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Rabu.

Nixon menyampaikan bahwa saat ini KPR Tapera dianggap tidak berjalan, dan semua proyek perumahan bersubsidi selalu mengandalkan FLPP.

Dengan dihidupkan kembali KPR Tapera, lanjut Nixon, potensi untuk mewujudkan program 3 Juta Rumah semakin besar.

"Kalau boleh hidupin lagi KPR Tapera, dan itu udah ada dari dulu sebenarnya. Nah, ini kelihatannya seperti berhenti. Ketutup FLPP semua, padahal itu potensinya jutaan juga PNS ini yang belum punya rumah. Ini mesti kita dorong, jadi nggak semuanya harus lewat FLPP," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan per tahun ini, pihaknya memutuskan untuk menahan produk KPR Tapera.

Namun demikian, ia akan mengkaji kembali untuk menghidupkan KPR Tapera.

"Kami akan segara follow-up nanti, untuk membuat kajian kembali ya, terkait dengan collect tabungan dari ASN ini paling tidak, dengan mengacu ke prinsip apa untungnya bagi masyarakat, bagi peserta, apa untungnya bagi negara, dan apa untungnya bagi dunia usaha," katanya Heru.

BP Tapera mengungkapkan kinerja penyaluran rumah subsidi saat ini menunjukkan performa positif sektor perumahan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 hingga 16 Juni 2025, kami telah berhasil menyalurkan pembiayaan untuk 190.296 unit rumah subsidi melalui skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, dalam kurun waktu tahun berjalan, yaitu dari 1 Januari hingga 16 Juni 2025, realisasi mencapai 149.640 unit rumah.

Capaian ini menjadi indikator penting bahwa mekanisme pembiayaan publik yang dikelola BP Tapera berjalan secara sistematis, inklusif, dan tepat sasaran, serta berdampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BP Tapera juga mencatat bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo, terdapat peningkatan kuota FLPP sebesar 350 ribu unit, yang merupakan capaian luar biasa jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memberikan dorongan besar terhadap upaya perluasan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Hamid Paddu, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mampu mencapai swasembada energi jika tidak memberikan kemudahan dalam usaha hulu minyak dan gas bumi (migas), meskipun memiliki potensi sumber daya yang besar.

“Tidak, tidak akan bisa (swasembada energi),” kata Hamid saat diwawancarai media, Rabu (18/6/2025).

Hamid menjelaskan bahwa kemudahan berusaha (ease of doing business) merupakan faktor kunci untuk menarik investasi. Dengan kemudahan tersebut, kegiatan usaha di sektor hulu migas dapat berjalan lebih optimal, sehingga produksi migas meningkat, ketahanan energi terjaga, dan swasembada energi dapat tercapai seperti yang ditargetkan dalam Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan pemerintah adalah membuka peta pengelolaan sumber daya energi, lalu diikuti dengan penyusunan kebijakan yang pro-investasi, termasuk penyederhanaan regulasi dan perizinan.

“Jika tidak ada regulasi yang cukup dan memudahkan, akhirnya usaha di bidang migas di Indonesia menjadi mahal, sehingga investor enggan masuk,” ujarnya.

Hamid menilai bahwa regulasi yang perlu dipermudah meliputi dua bidang utama: investasi hulu migas dan fiskal. Ia menekankan pentingnya kemudahan kontrak, baik melalui joint venture, penanaman modal asing (FDI), maupun pengembangan langsung oleh badan usaha nasional.

“Harus ada regulasi yang memudahkan investasi, karena semua berkaitan dengan penggunaan modal. Jika tidak, maka akan sangat mahal,” jelasnya.

Dari sisi fiskal, Hamid mendorong agar pemerintah memberikan insentif fiskal, seperti tax holiday, agar proyek migas tetap menguntungkan meskipun harus melewati skema cost recovery.

Ia juga menyoroti masalah perizinan yang selama ini dianggap berbelit-belit dan memakan waktu terlalu lama. Menurutnya, proses perizinan investasi migas yang kini bisa memakan waktu empat hingga lima tahun, seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun agar proyek bisa segera berjalan.

“Perizinan di tingkat daerah juga kerap menjadi hambatan. Itu sebaiknya dikendalikan melalui izin prinsip yang ditetapkan di pemerintah pusat,” tambahnya.

Pernyataan Hamid ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition 2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan pentingnya penyederhanaan regulasi untuk mendukung rencana pelelangan 60 Wilayah Kerja (WK) Migas dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Presiden juga menargetkan peningkatan produksi minyak hingga 1 juta barel per hari pada 2029, dan menginstruksikan seluruh badan regulasi untuk menyederhanakan proses perizinan migas.

“Saya minta badan-badan regulasi menyederhanakan regulasi. Saya ulangi, sederhanakan regulasi,” tegas Prabowo dalam pidatonya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua I Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPW Jawa Barat Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron tak ambil pusing jika Jokowi menjadi lawannya nanti di Pemilihan Raya untuk memilih Ketua Umum PSI.

Hal tersebut dia layangkan kala merespons nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang kerap digadang-gadang menjadi calon ketua umum (caketum) PSI.

Sebagai calon ketua umum, Bro Ron mengaku tidak tahu menahu siapa yang akan maju melawannya nanti. Terpenting baginya setiap orang sudah memiliki visi dan misinya sendiri-sendiri.

“Saya tidak terlalu pikirkan siapa lawan saya nanti, siapa saingan saya nanti, yang penting tujuannya sama, membesarkan Partai PSI,” ungkapnya di Gedung DPP PSI, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

Salah satu pendiri Sabat Law Firm ini berharap agar PSI ke depannya dapat menjadi tempat anak-anak muda untuk melatih diri dan melayani rakyat.

Sebelumnya, Bro Ron bercerita dirinya maju mendaftarkan diri sebagai caketum PSI usai mendapat tantangan dari netizen dan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

Dia mengaku awalnya tidak mengethaui Pemilihan Raya PSI untuk memilih ketua umum baru. Namun, banyak netizen yang menyebut namanya di unggahan Instagram PSI.

“Mungkin karena Mas Ketum kita yang muda, yang juga bermain medsos memantau ya, kok namanya Bro Ron disebut terus, disebut terus ini. Jadi, ditantanglah Bro Ron. Berani gak lawan saya? Itulah hebatnya Ketua Umum kita juga. Hebatnya partai ini,” bebernya.

Sebelumnya, nama Jokowi acap kali digadang-gadang menjadi calon ketua umum PSI. Terlebih, dia pernah memberikan pernyataan bahwa dirinya lebih memilih berada di PSI dibandingkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meskipun, hingga kini dia mengaku belum tentu juga dicalonkan sebagai ketum PSI.

“Banyak calon yang sudah beredar kan, banyak. Banyak sekali saya rasa. Saya di PSI [Partai Solidaritas Indonesia] saja lah,” bebernya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Dony Oskaria, memastikan tak ada 'kongkalikong' dalam proses pemberian modal untuk BUMN.

Ia menjelaskan, BUMN tidak akan lagi mendapatkan suntikan penyertaan modal negara (PMN), melainkan pemberian modal ke BUMN akan dilakukan oleh Danantara.

Meski begitu, Dony yang juga Wakil Menteri BUMN, menyatakan pemberian modal akan dilakukan Danantara secara profesional dan transparan, serta pemanfaatannya dipantau.

Sehingga, ia menepis kekhawatiran adanya potensi kongkalikong dalam pemberian modal ke BUMN.

"Saya rasa enggak ya, karena kan kita lihat semuanya profesional, prosesnya juga sangat jelas. Tahapan-tahapannya sampai dengan kemudian penambahan equity, kemudian juga didampingi oleh profesional-profesional. Jadi saya rasa sangat clear, dan Danantara sangat transparan," ujarnya dalam acara IKA FIKOM UNPAD Executive Breakfast Meeting di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Ia menjelaskan, sebelumnya saham seluruh BUMN dimiliki Kemenkeu sehingga setoran dividen diberikan ke bendahara negara tersebut.

Maka ketika membutuhkan modal, BUMN meminta suntikan dana dari APBN melalui Kemenkeu.

Namun, seiring seluruh saham BUMN kini dimiliki Danantara, maka dividen akan disetorkan ke badan sovereign wealth fund ini dan dikelola oleh Danantara Asset Management.

Suntikan modal untuk BUMN pun diberikan oleh Danantara, tidak lagi mengandalkan APBN.

"Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang butuh tambahan modal, ya dari Danantara, bukan dari negara lagi," ucapnya.

Dony memastikan suntikan modal akan diberikan Danantara kepada BUMN yang memang memiliki model bisnis yang jelas, perencanaan bisnis yang baik, hingga kemampuan organisasi yang baik.

"Jadi CEO-nya bisa presentasi ke kami, kemudian kami melihat bahwa ini proper, ini benar, kemudian kita injeksi equity untuk perbaikan dan membuat BUMN-nya menjadi sehat," kata dia.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno meninjau operasional Pembangkit Listrik Terbarukan Biomassa (PLTBm) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk terus mendorong lebih banyak lagi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan untuk terus meningkatkan bauran energi terbarukan.

Sebelumnya, Eddy juga meninjau operasional di PLTSa Benowo Surabaya dan juga melakukan supervisi ke Pemkot Tangerang Selatan dakam rangka pengembangan pembangkit wasts to energy.

Seiring dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Eddy menyampaikan urgensi kebutuhan energi ke depan diambil dari sumber-sumber energi terbarukan.

"Karena itu perlu dipersiapkan skema agar pelaku usaha tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik yang berbasis energi terbarukan. Apa yang sudah berjalan di PLTBm Deli Serdang dengan kapasitas 9,9 MW ini bisa menjadi contoh untuk diterapkan di wilayah lainnya," ujar Waketum PAN ini seperti dalam keterangannya, Rabu (18/6/2025).

Doktor Ilmu Politik UI ini menegaskan saat ini banyak industri yang berinvestasi di Indonesia dan untuk menjalankan ekspor ke berbagai negara, mereka mensyaratkan sumber energi dari energi terbarukan. Karena jika masih menggunakan energi fosil maka produknya akan ditolak atau terkena pajak ekspor di negara tujuan.

"Saya mendorong lebih banyak lagi PLTBm yang beroperasi di berbagai wilayah untuk semakin meningkatkan lagi bauran energi terbarukan," jelasnya.

"Ke depannya saya juga akan terus mendukung pembangkit listrik energi terbarukan yang sudah beroperasi ini menjadi contoh dan lesson learned agar lebih banyak lagi pelaku usaha tertarik dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia," tutupnya.

Sebagai informasi, hadir mendampingi Eddy Soeparno dalam kunjungan tersebut, GM PLN UID Sumatera Utara Ahmad Syauki dan Direktur PT CMLN PLTBm Deli Serdang Bapak Junus.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan kini menyalurkan langsung tunjangan guru aparatur sipil negara daerah (ASND) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana realisasinya telah mencapai Rp16,71 triliun untuk 1,44 juta guru per Juni 2025.

Perubahan skema itu dimulai sejak Maret 2025. Sebelumnya, tunjangan guru ASND disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menyebabkan adanya jeda waktu penerimaan dana di rekening guru.

“Kita mendapatkan berbagai macam apresiasi karena para guru kita benar-benar merasa rekeningnya langsung terisi dari APBN. Dan kita berharap bahwa ini akan terus kita lanjutkan,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, dikutip di Jakarta, Rabu.

Realisasi tersebut merupakan penyaluran tahap I. Pada tahap ini, terdapat 84 ribu guru yang masih dalam proses pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan tunjangan guru.

Sementara penyaluran tahap II ditargetkan akan dimulai pada bulan ini. Nilai dan jumlah guru yang menerima tunjangan langsung akan dihitung berdasarkan realisasi tahap I.

Pemerintah pun berkomitmen untuk memenuhi penambahan jumlah penerima manfaat penyaluran langsung sesuai dengan validasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Dan nanti kita akan mulai, kita akan tetap laporkan supaya ini menjadi perhatian dari seluruh daerah bahwa seluruh guru ASN Daerah tetap mendapatkan tunjangan langsung guru dari APBN di pusat,” ujar Suahasil.

Sebagai informasi, penyaluran belanja negara terakselerasi pada Mei 2025, dengan realisasi Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun. Meski nilai realisasi masih jauh dari target, mempertimbangkan paruh pertama tahun hampir berlalu, namun nilai itu meningkat sekitar Rp200 triliun dari realisasi April sebesar Rp806, 2 triliun.

Belanja pemerintah pusat (BPP) tersalurkan sebesar Rp694,2 triliun (25,7 persen dari target), yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan belanja non-K/L Rp368,5 triliun.

Pendapatan negara tercatat sebesar Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target APBN Rp3.005,1 triliun. Nilai itu melambat bila dibandingkan kinerja April. Pendapatan pada Mei bertambah senilai Rp184,8 triliun dalam sebulan, sedangkan pada April bertambah hampir Rp300 triliun.

Dengan demikian, APBN mengalami defisit sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2025.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025