Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa peningkatan investasi di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi kunci percepatan transformasi digital sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

“Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi ini, kita harus memanfaatkan sepenuhnya potensi teknologi yang tersedia. Oleh karena itu, transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan menjadi mesin penggerak utama pembangunan ekonomi,” kata Nezar, saat membuka Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) 2025, Kamis (7/8/2025).

Nezar menyebut sektor TIK kini memainkan peran strategis dalam membuka peluang lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, logistik, energi, hingga pemerintahan. Menurutnya, akselerasi belanja TIK di sektor prioritas menjadi salah satu strategi utama dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sebagaimana dicanangkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia merujuk pada sejumlah studi yang menunjukkan bahwa peningkatan investasi TIK dapat menyumbang hingga satu persen poin terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) diyakini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional.

Untuk mendukung agenda tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital memprioritaskan pemerataan infrastruktur dasar melalui program seperti 10.000 Desa Digital, perluasan jaringan Palapa Ring, dan pembangunan BTS 4G di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar). Pemerintah juga mempercepat penguatan ekosistem 5G dan pembangunan Pusat Data Nasional.

“Transformasi digital yang bermakna harus dibangun di atas fondasi yang kuat dan inklusif,” tegas Nezar. Ia menambahkan bahwa strategi nasional akan difokuskan pada percepatan adaptasi teknologi serta pemerataan akses digital di seluruh wilayah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap berupaya melakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan lithium di Indonesia. Hal ini dilakukan di tengah wacana impor lithium dari Australia.

Adapun impor lithium dari Negeri Kangguru itu tak lepas dari visi pemerintah untuk memperkuat ekosistem industri baterai di Tanah Air. Pasalnya, RI selama ini baru memiliki bahan baku baterai berupa kobalt, nikel, dan mangan saja.

Kepala Badan Geologi ESDM Muhammad Wafid mengatakan, pihaknya tetap mencari potensi cadangan lithium di Tanah Air. Menurutnya, potensi penemuan masih ada.

"Kalau namanya lithium, kami tetap mencari itu. Mencari terus," ucap Wafid di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (7/8/2025).

Menurutnya, potensi cadangan lithium itu bisa ditemukan di Bledug Kuwu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Wafid mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan penelitian di wilayah tersebut.

"Kalau penelitian sudah dari dulu," ucap Wafid.

Wacana impor lithium dari Australia pertama kali diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam acara International Battery Summit (IBS) 2025, Selasa (5/8/2025).

Dia mengatakan, wacana impor itu tak lepas dari visi pemerintah untuk memperkuat ekosistem industri baterai di Tanah Air.

Bahlil menuturkan, pemerintah memberi kesempatan kepada investor untuk ikut membangun ekosistem baterai Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam sebagai bahan baku baterai, seperti kobalt, nikel, hingga mangan.

Namun, dia mengakui Indonesia belum memiliki pasokan lithium, sebagai salah satu bahan baku baterai itu. Untuk itu, Bahlil menyebut, pasokan lithium akan didatangkan dari Australia.

"Mangan-kobalt kalian [investor] bisa dapat. Nah, sekarang kita lagi ada kerja sama dengan Australia untuk kita impor dari negara mereka tentang lithium," ujarnya.

Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menyebut, selama ini impor lithium diambil dari negara-negara Afrika. Menurutnya, dengan mengalihkan impor dari Australia, biaya logistik pun bisa ditekan. Pasalnya, jarak antara Indonesia dengan Australia lebih dekat dibanding Afrika.

"Nah, memang secara ekonomi akan jauh lebih ekonomis dari Australia karena biaya transportasinya ada. Beberapa teman-teman pelaku usaha itu sudah mengambil tambang di sana," tutur Bahlil.

Kendati demikian, Bahlil belum bisa mengungkapkan berapa potensi volume impor lithium dari Australia yang bakal dieksekusi. Sebab, rencana itu masih dalam kajian.

"Saya belum tahu volumenya berapa karena saya bukan pengusahanya ya," katanya.

Cirebon, Jawa Barat (ANTARA) - Sejumlah petani di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengaku bersyukur karena kini penebusan pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah hanya dengan menunjukkan KTP tanpa proses berbelit.

"Penebusannya sekarang mudah, hanya KTP saja. Cepat, nggak ngantri. Jadi kami datang kemudian dibuka e-RDKK (elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok)-nya sesuaikan jatah kami," kata Yoyon (51), salah satu petani asal Desa Cengkuang, Kecamatan Palimanan, Cirebon, Kamis.

Yoyon yang juga Ketua Kelompok Tani Sri Rahayu di Desa Cengkuang mengaku sebelumnya ia sempat mengalami keterlambatan distribusi pupuk pada masa tanam pertama sehingga terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga jauh lebih mahal hingga mencapai Rp1,2 juta per kuintal.

Ia menyebut, jika menggunakan pupuk subsidi seperti NPK dan Urea, ia hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp725.000 untuk kebutuhan selama masa tanam pertama.

Selain murah, proses penebusan di kios juga sangat cepat karena petani tinggal datang, menyerahkan KTP, diverifikasi melalui e-RDKK, lalu langsung membawa pulang pupuk sesuai jatah kelompok tani.

Senada, Rojai (50), petani sekaligus Ketua Gabungan Kelompok Tani Makmur di Desa Tegalkarang, Cirebon, mengaku kini penebusan pupuk bersubsidi menjadi jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya yang penuh kerumitan administratif.

Dia menuturkan, sebelumnya para petani harus menggunakan kartu tani yang sering menyulitkan karena banyak petani lansia kesulitan mengingat PIN, kehilangan kartu, bahkan harus kembali ke bank untuk aktivasi ulang.

Kini proses pengajuan pupuk hanya perlu pendaftaran awal dengan KTP lalu penyuluh pertanian akan menginput data petani yang kemudian digunakan untuk penebusan pupuk di kios resmi.

Menurut Rojai, kebijakan baru ini sangat membantu karena cukup membawa KTP saat pengambilan pupuk, tanpa perlu kartu tani atau proses administrasi yang menyita waktu dan tenaga.

"Sebelumnya melalui kartu tani, itu banyak masalah, namanya petani sudah tua, SDM-nya seperti apa, PIN-nya lupa, kartunya hilang, nggak bisa ditebus. Nah, sekarang dipermudah, yang penting mendaftarkan ke ketua kelompok masing-masing, nanti di-input oleh PPL (penyuluh pertanian lapangan), pengambilan cuma bawa KTP," kata Rojai.

Ia menyebut banyak petani yang sebelumnya gagal mendapatkan pupuk, namun kini bisa lebih mudah mengakses karena pendataan dan distribusi telah disederhanakan oleh pemerintah.

"Dan itu cepat, langsung. Jadi, yang penting sudah terdaftar. Nanti di kios (pupuk bersubsidi) sudah ada data dan jumlah pupuknya. Bawa KTP, sudah langsung dapat pupuk. Prosesnya dulu yang susah itu administrasi," ujarnya.

Rojai mengaku mewakili petani lainnya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas adanya kemudahan dalam mengakses pupuk subsidi.

Dia berharap pelayanan terhadap petani terus ditingkatkan demi mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan skema titik serah pupuk bersubsidi membuat distribusinya menjadi lebih akuntabel dan tepat sasaran.

Upaya tersebut dilakukan pemerintah melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

"Perpres ini menunjukkan negara hadir. Pupuk harus sampai langsung ke tangan petani, tanpa kebocoran. Sistemnya kini lebih tegas, lebih terukur," kata Mentan Amran dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/8).

Penebusan pupuk subsidi tetap menggunakan acuan data e-RDKK.Petani yang namanya terdaftar dalam e-RDKK bisa menebus pupuk di titik serah atau kios resmi dengan menunjukkan KTP atau kartu tani.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mengumumkan perubahan pada susunan Direksi. Perombakan itu ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di WIKA Tower II, Jakarta, pada Rabu, 6 Agustus 2025.

Dalam RUPSLB tersebut, WIKA mengangkat Sumadi sebagai Direktur Keuangan. Sumadi yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Legal, kini ditunjuk untuk menggantikan posisi Adityo Kusumo.

Sementara itu, jabatan Direktur Manajemen Risiko dan Legal kini diemban oleh Fafan Khoirul Fanani. Lebih lanjut, Perseroan juga memangkas Direksi yang semula berjumlah enam orang menjadi lima, dengan menghilangkan satu jabatan Direktur Operasi.

Selain mengubah susunan Direksi, WIKA juga merevisi Peraturan Dana Pensiun terkait penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti Dana Pensiun WIKA. Substansi dari perubahan itu di antaranya pembekuan penghasilan dasar pensiun, masa kerja, dan iuran bagi peserta Program Pensiun Manfaat Pasti untuk berikutnya didaftarkan sebagai peserta dalam Program Pensiun Iuran Pasti Dana Pensiun WIKA.

Corporate Secretary WIKA Ngatemin mengatakan hasil keputusan RUPSLB menunjukkan komitmen dan langkah strategis para pemegang saham untuk memperkuat pengelolaan Dana Pensiun serta struktur manajemen perusahaan.

“Persetujuan para pemegang saham mencerminkan keselarasan pandangan dan dukungan terhadap langkah-langkah strategis yang tengah dijalankan Perseroan untuk memperkuat fondasi bisnis secara berkelanjutan,” kata WIKA dalam keterangannya, Rabu, 6 Agustus 2025, seperti dikutip dari Antara.

Berikut susunan terbaru Direksi WIKA:

Sementara itu, jajaran Dewan Komisaris WIKA yang tidak mengalami perubahan terdiri atas:

Adapun WIKA didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 1961 tentang Pengalihan Perusahaan Negara “Wijaya Karya”. Diawali dengan aktivitas usaha berupa pekerjaan instalasi listrik dan pipa air, WIKA beralih menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangunan sejak 1970-an.

WIKA melakukan penawaran saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 27 Oktober 2007 dengan melepas 24,86 persen saham ke publik. Sementara kepemilikan saham sisanya masih dikuasai oleh Pemerintah Indonesia.

Jakarta: Gen Z dikenal sebagai generasi paling terkoneksi secara digital, tetapi sering kali abai terhadap keamanan finansial jangka panjang.

Riset terbaru menunjukkan sebagian besar Gen Z di Indonesia belum memiliki proteksi finansial dasar seperti asuransi, meskipun mereka aktif menggunakan media sosial.

Rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan lebih dari 3 jam per hari di media sosial. Fakta ini menunjukkan besarnya potensi platform digital untuk dimanfaatkan secara produktif, termasuk untuk menambah penghasilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagaimana cara mereka bisa mengamankan masa depan finansialnya?

Menjawab tantangan ini, sebuah inisiatif pemasaran afiliasi berbasis digital yang dirancang khusus untuk meningkatkan literasi keuangan, sembari membuka peluang penghasilan tambahan, khususnya bagi Gen Z.

Survei Populix 2024 bahkan mencatat 67 persen responden menganggap program afiliasi sebagai cara menarik untuk menambah pendapatan.

Gen Z kini bisa menjadi bagian dari komunitas Cuapers, yang terdiri dari kreator konten, mahasiswa, fresh graduate, hingga karyawan muda, untuk menyebarkan edukasi finansial melalui media sosial mereka.

“Kami tidak hanya menawarkan peluang finansial, tetapi juga mendorong pemahaman generasi muda tentang risiko keuangan yang mereka hadapi dan pentingnya proteksi,” ujar Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen dikutip Kamis, 7 Agustus 2025.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2025 menunjukkan bahwa penetrasi asuransi di Indonesia baru mencapai 2,72 persen, angka yang mengkhawatirkan, terutama di tengah prediksi kenaikan inflasi medis hingga 19 persen tahun ini.

Dalam konteks ini, generasi muda tanpa perlindungan kesehatan berisiko tinggi mengalami tekanan finansial saat menghadapi kondisi darurat.

Program CUAP bareng Prudential memberikan peluang kepada peserta cukup membagikan konten edukatif seputar asuransi dan literasi keuangan lewat media sosial. Mereka juga akan mendapatkan tautan afiliasi pribadi yang menghubungkan calon nasabah dengan tenaga pemasar resmi Prudential. Setiap interaksi yang dihasilkan akan dikonversi menjadi insentif nyata.

“Kami ingin menciptakan ekosistem yang mendukung kemandirian finansial masyarakat sekaligus membantu pemerintah mencapai Indonesia Emas 2045. Kami ingin memperluas edukasi tentang pentingnya memiliki proteksi agar masyarakat Indonesia memiliki stabilitas keuangan yang tangguh,” tutup Karin.

Kreator konten, Leo Giovanni, juga ikut mendukung program ini. Ia akan memberikan wawasan dan tips praktis mengenai strategi membangun konten afiliasi yang efektif untuk para Cuapers

“Sebagai kreator konten, saya melihat program ini sebagai platform yang tidak hanya memberikan kesempatan penghasilan tambahan, tetapi juga memungkinkan kita berkontribusi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keuangan dan proteksi kesehatan. Ini adalah langkah kecil yang bisa membawa dampak besar,” ujar Leo.

Program ini menjadi strategi Prudential untuk menumbuhkan budaya sadar finansial sejak dini, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dalam dunia yang makin tak pasti, keamanan finansial bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) melihat adanya peningkatan penjualan beras di pasar tradisional pada saat distribusi hasil bumi itu menipis di gerai ritel modern.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa hal ini menjadi fenomena menarik di tengah masyarakat, lantas mendorong agar penjualan beras di pasar tradisional tetap tinggi.

“Kami baru baca dari media bahwasanya penjualan di pasar tradisional meningkat karena beralih, karena bisa lihat langsung. Ini fenomena menarik, sangat bagus untuk didorong,” kata Amran saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).

Dia berpendapat, peningkatan penjualan di pasar tradisional akan mendorong ekonomi kerakyatan, dalam hal ini kesejahteraan pedagang-pedagang kecil.

Amran juga menanggapi spekulasi bahwa masyarakat ketakutan untuk membeli beras di gerai ritel imbas temuan beras oplosan.

Dia memastikan bahwa beras tersebut masih aman dan baik untuk dikonsumsi masyarakat, kendati menyebut harga beras medium dan premium yang dijual masih terbilang tinggi dibandingkan dengan kualitasnya. Hal ini tercermin dari persentase patahan alias broken dari masing-masing penggolongan beras.

“Kalau medium itu broken-nya 25%, kalau premium 15%, tetapi kita lihat kondisi pada saat kita cek itu broken-nya ada yang sampai 40%, ada 50%. Itu yang terjadi,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara perihal kekosongan stok beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan Bulog di jaringan ritel modern dalam beberapa waktu terakhir.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menjelaskan bahwa penyaluran beras murah itu dijadwalkan pada 17 Juli hingga 31 Desember 2025 mendatang.

Namun, berdasarkan laporan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), belum semua stok beras SPHP masuk ke gerai ritel hingga pertengahan Agustus ini.

“Memang untuk retail modern, laporan dari Aprindo baru 540 ton ya yang masuk. Kita harapkan dalam waktu dekat ini pasokan SPHP akan segera tersalurkan,” katanya saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (6/7/2025).

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) secara resmi meluncurkan Bale Korpora, platform digital terintegrasi untuk nasabah korporasi dan institusi yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan transaksi keuangan secara efisien, fleksibel, dan terpusat. Peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam transformasi digital layanan wholesale banking BTN.

Kinerja Bale Korpora yang sebelumnya bernama BTN Cash Management menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Hingga akhir 2024, tercatat 17.600 institusi telah menggunakan BTN Cash Management yang sekarang bernama Bale Korpora, dengan jumlah transaksi kumulatif mencapai 3,3 juta, meningkat 138% secara tahunan (year-on-year). Sedangkan nominal transaksi mencapai Rp228,7 triliun, bertumbuh 39% yoy.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan Bale Korpora lahir dari transformasi yang dilakukan BTN terhadap layanan cash management, dengan melakukan perubahan dan penambahan fitur serta fungsi untuk menjawab kebutuhan nasabah korporasi dan institusi akan layanan terintegrasi untuk pembayaran, likuiditas, pembiayaan, dan sistem pelaporan dalam satu platform digital.

“Digitalisasi mengubah wajah perbankan, seiring dengan itu, nasabah-nasabah perusahaan juga melakukan transformasi, sehingga membutuhkan layanan cash management yang lebih aman, lebih murah, dan lebih cepat. Kami harap ke depannya BTN dapat menjadi salah satu transaction bank pilihan para nasabah,” kata Nixon saat Grand Launching Bale Korpora di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Lebih lanjut, kehadiran Bale Korpora merupakan bagian dari strategi BTN dalam memperkuat akuisisi dana murah yakni tabungan dan giro (Current Account Saving Account/CASA) dan ke depannya turut mendukung pertumbuhan fee based income. Hingga kuartal I-2025, porsi CASA BTN mencapai sebesar 51,1% dari total dana pihak ketiga (DPK), meningkat dibandingkan periode yang sama sebelumnya yakni 49,9%.

“Layanan BTN di corporate banking tidak cuma sekadar membantu nasabah korporasi dan institusi, tetapi juga memberikan value kepada seluruh ekosistem nasabah, termasuk vendor dan distributor. Dengan begitu, perputaran uang akan ramai di BTN dan menjadi sumber low cost funding. Harapannya dana transaksional ini akan lebih sustain di BTN,” ujar Nixon.

Adapun sejumlah fitur unggulan dan kompetitif Bale Korpora yang tidak kalah dengan perbankan lainnya, di antaranya Cash Management, e-Guarantee, Financial Supply Chain Management (FSCM), dan Dashboard Transaksi yang memberikan visibilitas real-time atas keuangan institusi

Platform ini berbasis web dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui single sign-on. Nasabah hanya perlu memiliki rekening giro dan kredensial (Company ID, User ID, Password) untuk mulai menggunakan Bale Korpora. Platform ini tidak dikenakan biaya penggunaan, kecuali untuk transaksi tertentu sesuai layanan yang digunakan.

“Kami tidak hanya menciptakan platform, tapi juga membangun ekosistem digital yang siap bertumbuh. Bale Korpora dirancang agar skalabel dan adaptif terhadap kebutuhan nasabah korporasi dari berbagai sektor,” tegas Nixon.

Pada kesempatan yang sama, sejumlah perusahaan dan institusi memberikan testimoni mereka yang positif sebagai pengguna Bale Korpora, yakni PT Blue Bird Tbk, PT Hutama Karya, PT Len Industri (Persero), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), dan PT Indomarco Prismatama (Indomaret). “Tim Bale Korpora by BTN responsif dalam memberikan dukungan dan mampu memberikan solusi finansial terintegrasi terhadap dunia usaha yang terus berkembang,” kata Direktur Keuangan, Manajemen Portofolio & SDM PT Len Industri (Persero), Yessy Kurnia Dyah.

Kami ingin teknologi hijau tidak hanya hadir secara sektoral, tetapi menjadi semangat kolaboratif antarpemangku kepentingan dalam ekosistem inovasi nasional.

Bandung (ANTARA) - Forum Indonesia Green Connect (IGC) 2025 digelar di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mempertemukan akademisi, industri dan regulator, diharapkan mendorong kolaborasi pengembangan teknologi hijau untuk mendukung transisi menuju ekonomi bersih dan berkelanjutan di Indonesia.

"IGC ini sebagai wadah dialog lintas sektor yang menghadirkan sinergi antara akademisi, pelaku bisnis, dan regulator. Kami ingin teknologi hijau tidak hanya hadir secara sektoral, tetapi menjadi semangat kolaboratif antarpemangku kepentingan dalam ekosistem inovasi nasional," kata Direktur Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi (DKST) ITB R Sugeng Joko Sarwono, di ITB Bandung, Jawa Barat, Kamis.

IGC 2025, ujar Sugeng, juga diharapkan menjadi respons terhadap urgensi penerapan teknologi ramah lingkungan di tengah tantangan krisis iklim, degradasi lingkungan, dan target net zero emission Indonesia pada 2060.

Pengelolaan sampah sebagai persoalan mendesak di wilayah perkotaan, seperti Bandung dan kawasan Sungai Citarum, walaupun dia mengakui forum ini tidak membahas secara spesifik soal sampah perkotaan atau Citarum.

Menyinggung soal pengelolaan sampah yang urgen ini, Sugeng menjelaskan banyak inovasi pengelolaan sampah telah dikembangkan oleh para saintis Indonesia, mulai dari teknologi insinerator, pengolahan berbasis bakteri, hingga sistem berbasis cacing. Namun, tantangan terbesarnya bukan lagi pada teknologi, melainkan pada perilaku dan literasi masyarakat.

"Teknologi kita sudah cukup. Tapi tantangan utamanya adalah literasi publik. Misalnya, jika sampah tidak dipilah, maka opsi pengolahan menjadi sangat terbatas hanya insinerator yang perlu banyak effort juga untuk diimplementasikan," ujarnya pula.

Founder & CTO ECADIN Syarif Riyadi menyatakan momen peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang jatuh di bulan Agustus, menjadi momentum ideal untuk menjembatani hasil riset dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan industri lewat IGC 2025 ini.

"IGC ini menjadi jembatan antara riset dan implementasi. Kami ingin teknologi menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, seperti yang dilakukan negara-negara maju," kata Syarif.

Kegiatan ini, disebut merupakan kolaborasi antara ITB melalui Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi (DKST) dengan ECADIN dan menjadi bagian dari side event KSTI (Kawasan Sains dan Teknologi Indonesia) yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Pihak penyelenggara juga menyebutkan bahwa partisipasi saintis di forum ini tidak terbatas pada dosen dan peneliti, tetapi juga CEO dan CTO industri yang aktif dalam riset dan pengembangan teknologi. Sejumlah teknologi juga dipamerkan dalam pameran KSTI yang berlangsung hingga Sabtu (9/8) mendatang.

Forum IGC 2025 diharapkan menjadi katalis bagi lahirnya kebijakan berbasis sains dan teknologi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau di tingkat lokal maupun nasional.

Ke depan, kegiatan ini ditargetkan menjadi agenda rutin yang memperkuat peran kawasan sains dan teknologi dalam mendorong transformasi Indonesia menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Warta Ekonomi, Jakarta -

Target Pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional tumbuh di atas level 5-6 persen harus diiringi dengan penerapan strategi yang tepat agar bisa mengakselerasi sumber-sumber penopang pertumbuhan.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa saat tampil sebagai keynote speech dalam acara LPS Financial Festival di Surabaya, Kamis (7/8) mengatakan sumber penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan itu masih dari faktor permintaan domestik (domestic demand) yaitu konsumsi, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Selebihnya, dari ekspor.

Jika melihat data per Juni 2025, konsumsi termasuk konsumsi rumah tangga dan belanja Pemerintah berkontribusi 62,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kemudian PMTB 27,83 persen. Dengan demikian, domestik demand sekitar 80-90 persen, sedangkan selebihnya adalah ekspor.

“Kekuatan ekonomi Indonesia berasal dari besarnya domestik demand, sebab itu dua mesin yang menggerakkan potensi domestik itu harus dioptimalkan,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, dalam dua dekade terakhir, perekonomian nasional tumbuh berkisar 5-6 persen. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika harga komoditas booming, pertumbuhan ekonomi berada di level 6 persen. Saat itu, sektor swasta atau private sector lebih dominan perannya sebagai engine penggerak ekonomi. Hal itu yang menyebabkan utang Pemerintah saat itu cenderung turun.

Sementara di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) di mana harga komoditas yang tinggi sudah berakhir ditambah masa pandemi Covid-19 selama beberapa tahun, mesin perekonomian lebih dominan digerakkan oleh Pemerintah termasuk untuk membangun infrastruktur.

“Dalam dua puluh tahun terakhir ini, kita menyadari bahwa mesin ekonomi kita selalu timpang, satu mati, satu jalan, ke depan kita harus jalankan dua-duanya agar ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi,” kata Purbaya.

Kendati banyak tantangan dari eksternal seperti faktor geopolitik yang menyebabkan ketidakpastian serta kebijakan ekonomi global lainnya, perekonomian Indonesia tetap punya potensi untuk tumbuh lebih tinggi jika dua mesin penggerak perekonomian berfungsi secara seimbang.

“Sekarang kan ada program-program dari Pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, ini kan untuk menjaga stabilitas dan memang harus ada, tetapi jangan melupakan private sector,” kata Purbaya.

Hal itu bisa dilakukan dengan mendorong perbankan untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi yang digerakkan oleh dunia usaha. Kondisi tersebut bisa berjalan dengan baik, jika tercipta optimisme.

“Kalau pun ada gonjang-ganjing kan kekuatan domestik kita 80 persen, hanya 20 persen dari ekspor, tinggal bagaimana kita pintar semua mesin perekonomian di domestik,” kata Purbaya.

Berkaitan dengan upaya memperkuat ekonomi domestik itu, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi yang ikut berbicara pada kesempatan itu mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempunyai resep dalam merakit ketahanan ekonomi.

“Kami berupaya menggerakkan sekitar 2,8 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai omset sekitar 188 miliar rupiah,” kata Eri.

Pemkot kata Eri menyulap aset-aset yang menganggur menjadi tempat usaha warga miskin seperti digunakan sebagai kafe, laundry dan cucian motor. “Jadi aset-aset menganggur bukan hanya untuk pengusaha besar, tetapi juga ke pelaku UMKM,” katanya.

Dengan optimalisasi aset tersebut diharapkan semakin banyak yang berani membuka usaha, sehingga menggerakkan ekonomi lokal yang otomatis menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Hotel Indonesia Natour (InJourney Hospitality) menggelar kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bazar UMKM di kawasan Natah Antakara, Sanur, Bali, sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur. Kegiatan yang dilaksanakan pekan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Direktur Utama InJourney Hospitality, Christine Hutabarat, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi sosial The Sanur sebagai KEK Kesehatan pertama di Indonesia.

“Kami ingin keberadaan The Sanur juga memberikan manfaat langsung dan dampak positif kepada masyarakat, baik dalam peningkatan akses layanan kesehatan maupun pemberdayaan pelaku UMKM lokal,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (7/8/2025).

The Sanur dikembangkan sebagai International Health & Wellness Destination seluas 41,26 hektare dengan fasilitas terintegrasi seperti pusat kesehatan internasional, hotel dan resort premium, pusat konvensi, serta sentra UMKM. Inisiatif ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi Bali pascapandemi melalui integrasi sektor kesehatan dan pariwisata.

Dalam kegiatan ini, pemeriksaan kesehatan mencakup pengukuran tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat dan tinggi badan. Sebanyak 146 peserta yang terdiri dari warga lokal, wisatawan domestik, dan mancanegara memanfaatkan layanan ini. Kegiatan berlangsung atas kerja sama dengan Puskesmas IV Denpasar Selatan.

Bazar UMKM yang digelar di pusat UMKM Natah Antakara diikuti oleh pelaku usaha lokal dan menjadi sarana promosi produk kepada pengunjung. Panitia membagikan 200 kupon belanja yang dapat ditukar dengan produk UMKM. Selain meningkatkan transaksi, kegiatan ini juga memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil.

Salah satu pelaku UMKM, Atika, menyambut baik kegiatan ini. “Antusiasme pengunjung sangat tinggi dan itu berdampak langsung pada penjualan kami,” ujarnya.

The Sanur berharap kegiatan ini dapat menjadi penggerak ekonomi lokal dan memperkuat peran UMKM sebagai bagian dari ekosistem KEK kesehatan nasional.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sinergi strategis antara PT Suri Nusantara Jaya (SNJ) dan pemerintah melalui BBPTUHPT Baturraden menandai babak baru dalam percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) era Prabowo Subianto. Melalui investasi sapi perah yang menghasilkan susu berkualitas tinggi, kolaborasi ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan tetapi juga membawa angin segar bagi pemenuhan gizi jutaan anak Indonesia.

Momen bersejarah penandatanganan kerja sama ini disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Founder SNJ Diana Dewi, yang bersama-sama menegaskan komitmen untuk menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berdaya saing melalui program MBG.

"Sejak awal didirikan SNJ memiliki visi membantu pemerintah, khususnya terkait pengadaan daging sapi. Kini, SNJ pun berkomitmen bersama-sama pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi dan ketahanan pangan, melalui penyediaan susu yang berkualitas dam higienis," kata Diana Dewi, dalam keterangan persnya, Kamis (7/8/2025).Menurutnya, MBG merupakan program strategis yang membutuhkan keterlibatan swasta. "Sinergi ini menjadi bagian dari perwujudan kolaborasi pentaheliks yang akan mendukung pemenuhan target 80 juta penerima manfaat program MBG secara nasional," terang Diana Dewi.

Diana Dewi yakin, langkah bersama ini tak hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tapi juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi sektor peternakan serta pemberdayaan peternak lokal.

Sementara itu, Wamen Pertanian Sudaryono mengapresiasi keterlibatan SNJ dalam program MBG. "Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada PT Suri Nusantara Jaya, yang telah mendukung program pemerintah, khususnya MBG. Ini merupakan wujud keikutsertaan aktif pihak swasta dalam membangun bangsa ini," ucapnya.

Dirinya berharap, akan semakin banyak pohak swasta yang bisa terlibat dalam berbagai program pemerintah. "Kami (pemerintah) tidak bisa jalan sendiri. Untuk itu, harus juga ditopang oleh swasta," tukasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Pertamina (Persero) menggandeng PT Pertamina Gas Negara (PGN) untuk memasarkan produk compressed natural gas (CNG).

Kerja sama ini dijalankan melalui anak usaha Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga.

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Energy Resilience Commitment 2025 di Bandung, 6 Agustus 2025.

Tujuannya memperkuat peran CNG sebagai energi alternatif pengganti liquefied petroleum gas (LPG).

Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, menjelaskan kerja sama ini sejalan dengan misi pemerintah.

Tujuannya mendorong efisiensi, menekan impor energi, dan memperkuat rantai pasok nasional.

“CNG menjadi bagian penting dalam strategi efisiensi energi nasional. Dengan potensi penghematan hingga setengah juta ton LPG, sinergi ini menjadi langkah konkret mendukung ketahanan energi dan peningkatan kapasitas bisnis Pertamina secara grup,” kata Oki, Kamis (7/8/2025).

Ia menambahkan, pendekatan terintegrasi antara subholding Pertamina tak hanya memperluas pasar.

Kolaborasi ini juga menciptakan efisiensi dan efektivitas operasional di dalam tubuh perusahaan.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyebut kerja sama ini memperluas portofolio produk.

CNG dinilai sebagai energi alternatif yang punya peluang besar di pasar.

“Produk ini menawarkan efisiensi harga, keandalan pasokan, serta relevansi tinggi dengan kebutuhan industri dan transportasi. Dengan dukungan PGN, Pertamina Patra Niaga siap memperluas jaringan layanan dan bisnisnya,” ucap Mars Ega.

Dalam waktu dekat, Pertamina Patra Niaga akan mengoptimalkan 30 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

Total kapasitasnya sekitar 30 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD).

“Melalui langkah terintegrasi ini, diharapkan Pertamina Patra Niaga dapat menghadirkan solusi energi yang berkelanjutan, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pasar,” kata Mars Ega.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!